Your SlideShare is downloading. ×
pola karir pegawai
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

pola karir pegawai

8,031
views

Published on


0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
8,031
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
647
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BELUM BERJALAN SECARA SISTEMATIS, KONSISTEN DAN TERARAH : * PENGADAAN & PENEMPATAN CPNS/PNS BELUM MENGACU PADA KEBUTUHAN DASAR/POKOK ORGANISASI, * KENAIKAN PANGKAT BELUM DIDASARKAN PADA STRUKTUR PANGKAT/GOLONGAN, KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA, * PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL BELUM BERBASIS PADA KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA, * PENGEMBANGAN PNS MASIH SANGAT TERBATAS, SERTA * DISIPLIN KERJA, PENILAIAN KERJA, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SERTA PROGRAM PENSIUN BELUM MENJADI FOKUS KAJIAN DAN PERTIMBANGAN PIMPINAN. 2. AKIBATNYA IKLIM KERJA KURANG KONDUSIF KARENA PEDOMAN DAN IMPLEMENTASI POLA KARIER PNS BELUM SEPENUHNYA BERSINERGI ANTARA KEBUTUHAN/TUJUAN PNS DENGAN INSTITUSI.
  • 2. (1) MAKSUD : MENJAMIN KEPASTIAN ARAH PENGEMBANGAN KARIR PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI, MULAI DARI KARIR TERENDAH SAMPAI KARIR TERTINGGI SESUAI DENGAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA YANG DIMILIKINYA. (2) TUJUAN : a. MENDAYAGUNAKAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA; b. MEMBINA KEMAMPUAN, KECAKAPAN DAN KETERAMPILAN SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN RASIONAL; c. MENYERASIKAN KEMAMPUAN, KECAKAPAN DAN KETERAMPILAN PEGAWAI SESUAI DENGAN JENJANG DAN JENIS PENUGASAN DALAM JABATAN; DAN d. MENCIPTAKAN IKLIM KERJA YANG KONDUSIF DAN TRANSPARAN. Pasal 2
  • 3. KOMPONEN DAN HASIL KEGIATAN DALAM POLA KARIR : a. ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA; b. PETA JABATAN; c. EVALUASI JABATAN; d. STANDAR KOMPETENSI JABATAN; DAN e. KOMPETENSI PEGAWAI. Pasal 3
  • 4. a. ALUR KARIR PNS; b. POLA PEMBINAAN KARIR; c. PENEMPATAN PNS; d. KENAIKAN PANGKAT PNS; e. PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL TERTENTU; f. PERPINDAHAN PNS; g. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PNS; h. DISIPLIN KERJA PNS; i. PENILAIAN KINERJA PNS; j. PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS. Ruang Lingkup Pola Karir Pasal 4
  • 5. KETERANGAN : 1. KARIER PNS DIMULAI SEJAK PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN SAMPAI DENGAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS. 2. ALUR KARIR PNS DIMULAI DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM. 3. DALAM PENGEMBANGAN KARIR LEBIH LANJUT PNS DAPAT TETAP BERADA PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM, MELALUI ALUR KARIR JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU. Alur Karir PNS CPNSCPNS PNSPNS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JABATAN STRUKTURAL PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL UMUM Pasal 5
  • 6. PEMBINAAN KARIR JABATAN PNS DIMULAI SEJAK PENGANGKATANNYA SEBAGAI PNS DAN DILAKSANAKAN DALAM RANGKA M ENGEMBANGKAN KOMPETENSI PNS SEHINGGA MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SUATU JABATAN HINGGA BERHENTI SEBAGAI PNS. Pola Pembinaan Karir Pasal 6
  • 7.  Penempatan PNS di dalam lingkup SKPD disesuaikan dengan formasi PNS dan/atau kebutuhan organisasi, latar belakang pendidikan dan kompetensi yang bersangkutan.  Penempatan PNS di dalam lingkup SKPD disesuaikan dengan formasi PNS dan/atau kebutuhan organisasi, latar belakang pendidikan dan kompetensi yang bersangkutan. Pasal 7 Penempatan PNS dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi dan syarat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada SKPD. Penempatan PNS dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi dan syarat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada SKPD.
  • 8.  Khusus untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah disesuaikan dengan komposisi kebutuhan organisasi dan formasi jabatan.  PNS yang memperoleh STTB atau ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya menurut STTB atau ijazah yang baru diperolehnya, apabila: • Didasarkan pada Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang; • Telah memiliki ijazah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; • Setiap unsur DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; • Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; • Diusulkan oleh Kepala SKPD, dan • Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Kenaikan Pangkat PNS Pasal 8 & 9
  • 9. D-III Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah D-2 III/a II/c 2 tahun S2 I/a 2 tahun II/c III/b III/a 2 tahun S1/DIV SMA/D-1 SMP II/b II/a I/c I/c 2 tahun II/a 2 Tahun II/a 2 tahun • PENYESUAIAN IJAZAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. • KENAIKAN PANGKAT MELALUI PI DALAM SATU TINGKAT LEBIH TINGGI DARI PANGKAT TERTINGGI DALAM JABATAN, WAJIB MENGIKUTI DAN LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH SETELAH MEMENUHI MASA KERJA GOLONGAN.
  • 10. Pasal 10  PERSYARATAN DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL : • MEMILIKI PANGKAT TERENDAH SESUAI JENJANG PANGKAT YANG DIPERSYARATKAN; • SEHAT JASMANI DAN ROHANI; • MEMILIKI KUALIFIKASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITENTUKAN; • MEMILIKI KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN; • LULUS SELEKSI CALON PEJABAT STRUKTURAL. • TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG. No Jenjang Eselon Syarat Pangkat Golongan/Ruang Minimal Terendah Tertinggi 1 Eselon II.A IV/c IV/d 2 Eselon II.B IV/b IV/c 3 Eselon III.A IV/a IV/b 4 Eselon III.B III/d IVa 5 Eselon IV.A III/c III/d 6 Eselon IV.B III/b III/c 7 Eselon V.A III/a III/b
  • 11. UNTUK MENGETAHUI KOMPETENSI PNS DILAKUKAN MELALUI : 1. SELEKSI ADMINISTRASI : 9 KRITERIA : KEPANGKATAN, RIWAYAT JABATAN, PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN & PELATIHAN KEPEMIMPINAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL, DUK DAN HASIL PENILAIAN KINERJA & PENGALAMAN SEBAGAI NARASUMBER 2. SELEKSI KOMPETENSI : 2 KRITERIA A.TES PSIKOLOGI (KEMAMPUAN UMUM, SIKAP KERJA, KEPRIBADIAN, DAN MANAJERIAL). B.TES KOMPETENSI TEKNIS/BIDANG DAN MANAJERIAL, PRESENTASI VISI MISI DAN KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING). Lanjutan Pasal 10
  • 12.  PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL DILAKUKAN SECARA BERJENJANG MULAI DARI ESELON IV.B KE ESELON IV.A, DARI ESELON IV.A KE ESELON III.B DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN ESELON II.A SESUAI KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN INI. Pasal 11  KHUSUS DI LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN SKPD YANG MEMERLUKAN KOMPETENSI TEKNIS TERTENTU, PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAPAT DIMULAI DARI ESELON IV.A DENGAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG SERENDAH RENDAHNYA PENATA (III/C).
  • 13.  DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN STRUKTURAL DIMULAI DARI ESELON V.A DENGAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG SERENDAH-RENDAHNYA GOLONGAN PENATA MUDA (III/A).  PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL BAGI PNS YANG BERASAL DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DIMULAI DARI ESELON IV.A SESUAI PERSYARATAN DAN RUMPUN JABATAN, DENGAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D) DENGAN MASA KERJA GOLONGAN SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN. Lanjutan Pasal 11
  • 14.  PEMINDAHAN SECARA HORIZONTAL DILAKUKAN SECARA TERATUR BAGI YANG TELAH MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN DAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN SEJAK YANG BERSANGKUTAN DILANTIK/DIKUKUHKAN.  PEMINDAHAN SECARA VERTIKAL SETINGKAT LEBIH TINGGI DAPAT DILAKUKAN APABILA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN SEKURANG-KURANGNYA TELAH 2 (DUA) KALI MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL YANG BERBEDA DALAM ESELON YANG SAMA SESUAI JENJANG ESELO NERING. Pasal 12 & 13  SETIAP JABATAN STRUKTURAL YANG DIDUDUKI SEKURANG-KURANGNYA DIJABAT SELAMA 2 (DUA) TAHUN.  DIKECUALIKAN BAGI YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL YANG SAMA MINIMAL 4 (EMPAT) TAHUN DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PEMINDAHAN JABATAN SECARA VERTIKAL
  • 15. •LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN; •BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 51 TAHUN; •KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN LURAH DAN SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI JABATAN ESELON IV.A YANG BERBEDA DI KECAMATAN ATAU 2 KALI JABATAN ESELON IV.A YANG BERBEDA DI BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA. •DIKECUALIKAN PEJABAT ESELON III.b YANG TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN KERJA DI KELURAHAN/ KECAMATAN HARUS TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT DAN DINYATAKAN LULUS. •TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB; •MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL; •MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT; •MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.
  • 16. •LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN; •BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 50 TAHUN; •KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH BEKERJA SEBAGAI STAF KELURAHAN ATAU KECAMATAN ATAU BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN PERNAH MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN ESELON IVB YANG BERBEDA DI KELURAHAN/KECAMATAN ATAU 4 TAHUN DALAM JABATAN YANG SAMA DI KELURAHAN/KECAMATAN. •TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB; •MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL; •MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT; •MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI. •LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN; •BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 50 TAHUN; •KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH BEKERJA SEBAGAI STAF KELURAHAN ATAU KECAMATAN ATAU BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN PERNAH MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN ESELON IVB YANG BERBEDA DI KELURAHAN/KECAMATAN ATAU 4 TAHUN DALAM JABATAN YANG SAMA DI KELURAHAN/KECAMATAN. •TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB; •MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL; •MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT; •MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.
  • 17. • PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDUDUKI JABATAN BARU SETINGKAT LEBIH TINGGI DAN BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DALAM JABATAN TERSEBUT BELUM DAPAT MENERIMA TUNJANGAN DAERAH. • SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK SUDAH HARUS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN SESUAI JENJANG JABATANNYA. • APABILA SETELAH 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKARENAKAN KELALAIAN YANG BERSANGKUTAN, MAKA KEPADA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGUNDURKAN DIRI ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA. • PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDUDUKI JABATAN BARU SETINGKAT LEBIH TINGGI DAN BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DALAM JABATAN TERSEBUT BELUM DAPAT MENERIMA TUNJANGAN DAERAH. • SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK SUDAH HARUS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN SESUAI JENJANG JABATANNYA. • APABILA SETELAH 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKARENAKAN KELALAIAN YANG BERSANGKUTAN, MAKA KEPADA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGUNDURKAN DIRI ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA. Pasal 14
  • 18.  JENJANG PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PNS ADALAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG BERLAKU PADA MASING-MASING JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU.  MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU MELIPUTI : • DIUSULKAN KEPALA SKPD. • USULAN TERSEBUT DILAKUKAN SELEKSI ADMINISTRASI DAN KOMPETENSI. • HASIL SELEKSI DIJADIKAN DASAR UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN Pasal 15, 16 & 17 Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu PEMBERHENTIAN DALAMJABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL TERTENTU PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL TERTENTU DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
  • 19.  DALAM HAL PEMBERHENTIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 17 AYAT (3), JIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DINYATAKAN TIDAK BERSALAH, MAKA PNS YANG BERSANGKUTAN DIREHABILITASI DAN DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN YANG SETINGKAT. Psl. 18 & 19 Psl. 18 & 19  PNS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU KARENA MELANJUTKAN STUDI KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI DAPAT DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU YANG TERAKHIR DIDUDUKINYA ATAU SETINGKAT LEBIH TINGGI DARI JABATAN YANG TERAKHIR DIPANGKUNYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
  • 20.  SETIAP PNS DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERPINDAHAN JABATAN BAIK SECARA HORISONTAL, DIAGONAL, ATAU VERTIKAL (PROMOSI), SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.  PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KE DALAM JABATAN STRUKTURAL, DAPAT DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN BERJENJANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERPINDAHAN DIMAKSUD SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA (III/C) DAN SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D)  PERPINDAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DIMULAI DARI ESELON TERENDAH DALAM SATU RUMPUN JABATAN.  PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL UNTUK DIANGKAT KEMBALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DILAKUKAN BAGI PNS YANG MEMILIKI USIA SETINGGI-TINGGINYA 51 (LIMA PULUH SATU) TAHUN, DIKECUALIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG BERASAL DARI TENAGA KESEHATAN SETINGGI- TINGGINYA 55 (LIMA PULUH LIMA) TAHUN.  SETIAP PNS DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERPINDAHAN JABATAN BAIK SECARA HORISONTAL, DIAGONAL, ATAU VERTIKAL (PROMOSI), SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.  PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KE DALAM JABATAN STRUKTURAL, DAPAT DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN BERJENJANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERPINDAHAN DIMAKSUD SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA (III/C) DAN SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D)  PERPINDAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DIMULAI DARI ESELON TERENDAH DALAM SATU RUMPUN JABATAN.  PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL UNTUK DIANGKAT KEMBALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DILAKUKAN BAGI PNS YANG MEMILIKI USIA SETINGGI-TINGGINYA 51 (LIMA PULUH SATU) TAHUN, DIKECUALIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG BERASAL DARI TENAGA KESEHATAN SETINGGI- TINGGINYA 55 (LIMA PULUH LIMA) TAHUN. PERPINDAHAN DALAM JABATAN Pasa l 20
  • 21.  PERPINDAHAN PNS KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DAPAT DILAKUKAN DENGAN PERTIMBANGAN KEBUTUHAN ORGANISASI, FORMASI KEBUTUHAN PNS, PANGKAT/GOLONGAN RUANG, USIA, MASA KERJA DAN TELAH LULUS SELEKSI PERPINDAHAN ANTAR DAERAH.  MASA KERJA SEBAGAI PNS YANG AKAN PINDAH KE LUAR DARI PEMERINTAH KOTA BEKASI TELAH BEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA) TAHUN. Pasal 21  PERPINDAHAN PNS KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI BERUSIA MAKSIMAL 45 (EMPAT PULUH LIMA) TAHUN, SETINGGI-TINGGINYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA MUDA (III/A), DIKECUALIKAN UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SETINGGI-TINGGINYA MEMILIKI PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TINGKAT I (III/D).  SELEKSI PERPINDAHAN PNS SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3) DI ATAS MELIPUTI SELEKSI ADMINISTRASI, TES PSIKOLOGI, TES KOMPETENSI TEKNIS, WAWANCARA DAN MAMPU MENYESUAIKAN DIRI DENGAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.  JANGKA WAKTU SEBAGAI TENAGA DIPERBANTUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3) DILAKUKAN SELAMA SATU TAHUN DAN HANYA DAPAT DIPERPANJANG SEBANYAK SATU KALI.
  • 22. Pasal 21 s/d 23  DIKLAT PRAJABATAN MERUPAKAN SYARAT PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS, YANG TERDIRI DARI : • DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN I; • DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN II; • DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN III. DIKLAT PRAJABATAN  CPNS WAJIB DIIKUTSERTAKAN DALAM DIKLAT PRAJABATAN SELAMBAT- LAMBATNYA 2 (DUA) TAHUN SETELAH PENGANGKATANNYA SEBAGAI CPNS.  CPNS YANG TELAH 2 (DUA) KALI MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN DAN DINYATAKAN TIDAK LULUS DAPAT DIBERHENTIKAN DARI CPNS.  CPNS YANG TIDAK MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN SEBAGAIMANA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN DAN/ATAU DINYATAKAN TIDAK LULUS TES KESEHATAN, MAKA DIBERHENTIKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN.
  • 23. DIKLAT DALAM JABATAN  DIKLAT DALAM JABATAN TERDIRI DARI : • DIKLAT KEPEMIMPINAN; • DIKLAT FUNGSIONAL; • DIKLAT TEKNIS.  DIKLATPIM TERDIRI DARI : • DIKLATPIM TINGKAT IV UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON IV • DIKLATPIM TINGKAT III UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON III • DIKLATPIM TINGKAT II UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON II  DIKLAT FUNGSIONAL DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL MASING- MASING.  JENIS DAN JENJANG DIKLAT FUNGSIONAL MENGIKUTI KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI PEMBINA.  JENIS DAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS MENGIKUTI KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI TEKNIS YANG BERSANGKUTAN. Pasal 24 s/d Pasal 28
  • 24.  STUDI LANJUT ADALAH MELANJUTKAN PENDIDIKAN AKADEMIK KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI MELALUI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.  PENEMPATAN KEMBALI PNS YANG TELAH MENYELESAIKAN STUDI LANJUT DISESUAIKAN DENGAN FORMASI YANG TERSEDIA.  PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR HARUS MELALUI SELEKSI INTERNAL DAN EKSTERNAL.  TUGAS BELAJAR DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN : • PNS YANG MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU TERTENTU; • PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDAPAT STATUS TUGAS BELAJAR HARUS MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN STRUKTURALNYA, DIKECUALIKAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL YANG TINGGAL MENYUSUN SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI SAAT BERLAKUNYA PERATURAN INI TELAH MENDAPATKAN STATUS TUGAS BELAJAR. • SESUAI DENGAN FORMASI JABATAN YANG TERSEDIA; • TELAH MEMPUNYAI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA) TAHUN SEJAK DITETAPKAN MENJADI PNS, DIKECUALIKAN UNTUK TENAGA DOKTER SPESIALIS SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN SEJAK DITETAPKAN MENJADI CPNS; Pasal 29 & 30
  • 25. Pasal 31
  • 26.  PNS WAJIB MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DISIPLIN PNS.  SETIAP PNS BERHAK MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SAMA TANPA ADANYA DISKRIMINASI.  DALAM HAL PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM TIDAK SEGERA MENGAMBIL TINDAKAN/MEMBIARKAN PELANGGARAN PNS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA, MAKA SELAIN PEJABAT TERSEBUT DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN OLEH ATASANNYA, MAKA BAPERJAKAT DAPAT MEMPERTIMBANGKAN JABATAN STRUKTURAL YANG BERSANGKUTAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP PEJABAT PENILAI DIMAKSUD.  HASIL PERTIMBANGAN BAPERJAKAT DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEBIH LANJUT TERHADAP JABATAN STRUKTURALNYA.  DALAM RANGKA LEBIH MENGOPTIMALKAN EFEK JERA BAGI PNS YANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT, KEPALA BKD DAPAT MENERAPKAN WAJIB LAPOR DALAM KURUN WAKTU TERTENTU KEPADA YANG BERSANGKUTAN KE BKD. Pasal 32 & 33
  • 27.  PENILAIAN KINERJA YANG DITERAPKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BEKASI DIHARAPKAN AKAN MAMPU MENGETAHUI KEMAMPUAN DAN PRESTASI KERJA PNS YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KARIER PNS YANG BERSANGKUTAN.  SETIAP PNS BAIK PEJABAT STRUKTURAL MAUPUN PEJABAT FUNGSIONAL MENYUSUN PROGRAM DAN TARGET KINERJA SESUAI PEDOMAN DAN MEKANISME EVALUASI YANG TELAH DITETAPKAN.  PENCAPAIAN HASIL KINERJA JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DAPAT DIPERTIMBANGKAN GUNA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PROMOSI KEPADA YANG BERSANGKUTAN.  PENGATURAN MEKANISME DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PNS DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA TERSENDIRI. Pasal 34
  • 28.  MASA BATAS USIA PENSIUN PNS ADALAH 56 (LIMA PULUH ENAM) TAHUN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.  BUP DAPAT DIPERPANJANG BAGI PNS YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU.  PERPANJANGAN BUP DILAKUKAN ATAS DASAR KEBUTUHAN ORGANISASI, KADERISASI, LOLOS UJI KOMPETENSI & UJI KESEHATAN SERTA MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI BAPERJAKAT.  PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (2) HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA JABATAN ESELON II.A DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU. Pasal 35 s/d 40
  • 29.  PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JABATAN ESELON II.A SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 36 AYAT (3) DITETAPKAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN ATAU SELAMA- LAMANYA SAMPAI MENCAPAI USIA 58 (LIMA PULUH DELAPAN) TAHUN.  SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS DHARMA BAKTI, SETIAP PNS YANG MEMASUKI MASA BUP BERHAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN RINTISAN USAHA.  BESARNYA BANTUAN RINTISAN USAHA DISESUAIKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.  PNS YANG AKAN MEMASUKI MASA BUP PERLU DIBERIKAN PEMBEKALAN DAN KETRAMPILAN PRAKTIS SEBAGAI BEKAL MENGHADAPI MASA PENSIUN. Pasal 36 & 37
  • 30. Pasal 38  PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 36 AYAT (3) MENYESUAIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.  PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKUKAN SELAMA-LAMANYA SAMPAI MENCAPAI USIA 60 (ENAM PULUH) TAHUN.
  • 31. Your Topic Goes Here • Your Subtopics Go Here
  • 32. Transitional Page
  • 33. Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up! - Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere! www.animationfactory.com

×