Makalah PKN
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Makalah PKN

on

  • 1,469 views

Makalah

Makalah

Statistics

Views

Total Views
1,469
Views on SlideShare
1,469
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
27
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Makalah PKN Makalah PKN Document Transcript

  • FILSAFAT PANCASILA A. PENGERTIAN FILSAFAT Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Dengan kata lain perkataan selama manusia hidup, maka sebenarnya ia tidak dapat mengelak dari filsafat, atau dalam kehidupan manusia senantiasa berfilsafat. Secara etimologis istilah “filsafat” bersala dari bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “sophos” yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “wisdom” (Nasution, 1973). Jadi secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Hal ini nampaknya sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya dibawah naungan filsafat. Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam hidupnya itulah yang disebut filsafat. Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut : Pertama : Filsafat sebagai produk mencakup pengertian a. b. Pengertian filsafat yang mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai cirri-ciri tertentu. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas filsafat. Filsafat dalam pengertian jenis ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat dan pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat (dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis). Kedua : Filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian Filsafat yang diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Dalam perngertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. B. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang 1
  • saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciriciri sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) Suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Saling berhubungan, saling ketergantungan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem). 5) Terjadi dlam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dasar filsafat negara Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal (majemuk artinya jamak dan tunggal artinya satu). Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Secara demikian ini maka Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagianbagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu stuktur yang menyeluruh. Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan sebagaimana sistem filsafata lainnya antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalism, sosialisme dan sebagainya. Kenyataan Pancasila yang demikian itu disebut kenyataan objektif, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada Pancasila sendiri terlepas dari sesuatu yang lain, atau terlepas dari pengetahuan orang. Kenyataan objektif yang ada dan terlekat pada Pancasila, sehingga Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas dan berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang lainnya misalnya liberalisme, materialisme, komunisme dan aliran filsafat yang lainnya. C. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA 1. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila dari Pancasila dalam urut-urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kualitas). 2
  • Dalam susunan hierarkhis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya, sehingaa tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Secara antologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal adalah sebagai berikut : bahwa hakikatnya adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa Prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibatnya adanya Tuhan (Sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila 2). Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (Sila 3). Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individuindividu dalam negara yang bersatu (Sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan social (Sila 5). 2. Kesatuan Sila-Sila Mengkualifikasi Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkhis piramidal tadi. Untuk kelengkapan dari hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkhis tersebut diatas. 1) Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Sila kedua : kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Bertuhan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Sila ketiga : persatuan Indonesia adalah yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin 3
  • oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 4) Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalm permusyawaratan/ perwakilan, adalah kerakyatan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpesatuan Indonesia, yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 5) Sila kelima : keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. (Notonagoro, 1975: 43;44) D. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk pyramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila dalam Pancasila dalam urut-urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkhis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta satuan dalam hal dasar ontologism, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila (Notonagoro, 1984 : 61 dan 1975 : 52, 57) 1. Dasar Ontologis Sila-Sila Pancasila Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologism sila-sila Pancasila. Dasar ontologism Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Jika dipahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsure rakyat adlah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologisme memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk social, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan 4
  • kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila lainnya (Notonagoro, 1975 : 53) 2. Dasar Epistemologis Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan Negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (belief system) yang telah menyangkut praktis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat menjelma menjadi ideologi (Abdulgani, 1998). Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu : 1) logos yaitu rasionalitas atau penalarannya, 2) pathos yaitu penghayatannya, dan 3) ethos yaitu kesusilaannya (Wibisono, 1996: 3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka Pancasila harus memiliki unsure rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Ada tiga persoalan yang mendasar dalam epistemology yaitu : pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak pengetahuan manusia (Titus, 1984 : 20). Pancasila sebgai objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau beberapa orang saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan kata lain bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila. Sebagai sistem pengetahuan, nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Notonegoro (Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2007) terdapat tiga sifat, yaitu: 1) Umum universal, yaitu hakekat nilai pancasila yang umum universal, merupakan inti sari dari esensi Pancasila merupakan pangkal tolak pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praktis dan kongkrit. 5
  • 2) Sifat umum dan kolektif, bahwa Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dalam tertib hukum Indonesia. 3) Sifat khusus dan kongkrit, bahwa Pancasila dapat diwujudkan dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, kongkrit, dan dinamis. Dilihat dari dasar epistemologis, pengembangan Pancasila ke arah ilmu pengetahuan belum memiliki metodologi secara spesifik, namun demikian memperhatikan sifat epistemologis yang menyangkut sifat umum yang universal sampai pada sifat khusus dan kongkrit, pengembangan empiris pengalaman Pancasila dapat mengadopsi metodologi dalam berbagai penelitian yang menyangkut keberadaan perilaku psikologi, sosiologi, politik, antropologi, atau ilmu perilaku lainnya, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 3. Dasar Aksiologis sila-sila Pancasila Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia, hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendir memang bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme. Max Scheler misalnya mengemukakan bahwa nilai pada hakikatnya berjenjang, jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Sejalan dengan pandangan tersebtu, Notonagoro merinci nilai di samping bertingkat juga berdasarkan jenisnya ada yang bersifat material dan nonmaterial. Selanjutnya menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian, yang mengakui nilai-nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nila material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik-hierarkhis, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo,1978). 6
  • a. Teori Nilai Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Kemudian nilai dikelompokkan menjadi empat tingkatan yaitu nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, dan nilai-nilai kerohanian. Sedangkan Walter G.Everest menggolongkan nilainilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu: 1) 2) 3) 4) Nilai-nilai ekonomis Nilai-nilai kejasmanian Nilai-nilai hiburan Nilai-nilai sosial 5) 6) 7) 8) Nilai-nilai watak Nilai-nilai estetis Nilai-nilai intelektual Nilai-nilai keagamaan Notonagoro membagi nilai menjadi tiga yaitu: 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 2) Nilai vital, yitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani. b. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas, hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman dan penyelengaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan real dalam kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 sampai dengan sila 5 Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan. Akan tetapi nilai-nilai itu saling melengkapi. Pengertian Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dapt dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Dari uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu pula, tampak dengan jelas bahwa nilai- 7
  • nilai yang termuat dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara jelas mengandung nilai religius. Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Suatu hal yang diberikan penekanan lebih dahulu yakni meskipun nilainilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang berbeda yang berarti ada „keharusan‟ untuk menghormati nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu tidak saling berlawanan atau bertentangan melainkan saling melengkapi. E. PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Dasar Filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oeh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat , hierarkis dan sistematis. Oleh karena merupakan suatu sistem filsafat maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendirisendiri, melainkan memiliki esensi makna yang utuh.Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek Kehidupan, Kebangsaan, Kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan dalm hidup manusia (legal society) atau masyarakat hukum. Dalam hubungannya dengan pengertian nilai. maka, Pancasila tergolong nilai kerohanian, akan tetapi nilai kerohannian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital karena pada hakikatnya menurut Pancasila bahwa negara adalah jasmani rohani. Selain itu secara kualitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umumuniversal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai. 8
  • 2. 3. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hieraraki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. 2. 3. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga Bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-Nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius, yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa (lihat Darmodiharjo, 1996). 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Pokok Pikiran Pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ke-tiga. Pokok Pikiran Kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima. Pokok Pikiran Ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkanatas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini 9
  • menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini merupakan penjabaran sila keempat. Pokok Pikiran Keempat menyatakan bahwa, negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung artu bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua. Oleh karena itubagi bangsa Indonesia dalam era reformasi dewasa ini seharusnya bersifat rendah hati untuk mawas diri dalam upaya untuk memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini hendaklah didasarkan pada moralitas yang tertuang dalam pokok pikiran keempat tersebut yaitu moral Ketuhanan dann kemanusiaan agar kesengsaraan rakyat tidak semakin bertambah. F. PANCASILA INDONESIA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan 'logos' yang berarti ilmu. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang, namun Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila. G. MAKNA NILA-NILAI SETIAP SILA PANCASILA Adapun nilai-nilai berikut : yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai 1. Ketuhanan yang Maha Esa Sila Ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyalenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah kiranya nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa yang dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 10
  • Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Nilai kemanusiaan pada sila ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hakkodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama untuk saling menghargai sekalipun terdapat suatu perbedaan karena hal itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dengan hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah kemudian berikutnya nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan negara termasuk juga dalam berbagai kebijakan negara sebagai realisasi pembangunan nasional. 3. Persatuan Indonesia Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negar adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk Negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Konsekuensinya Negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Eka 11
  • Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religious. Yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistic yang menjunjung tinggi harkat dan mertabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan Negara termasuk daam era reformasi dewasa ini. Proses reformasi tanpa mendasarkan pada moral Ketuhanan, Kemanusiaan,dan memegang teguh persatuan dan kesatuan, maka bukan tidak mungkin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia seperti halnya telah terbukti pada bangsa lain misalnya Yugoslavia, Srilangka dan lain sebagainya. 4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalm Permusyawaratan/ Perwakilan Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta nenjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara adalah dari oleh dan untuk rakya, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlakharus dilaksanakan dalam hidup negara. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai yang terkandung dalam sila keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakila. Dalan sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Konsekuensinya nilai-nila keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi (1) keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan 12
  • perundang-undangan yang berlaku dalm negara. (3) keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. H. Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Setiap bangsa di dunia senantiasa memiliki suatu cita-cita serta pandangan hidup yang merupakan suatu basis nilai dalm setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Ernest Renan dan Hans Khons menyatakan sebagai suatu proses terbentuknya suatu bangsa, sehingga unsure kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa ditentukan juga oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut. Meskipun bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses penjajaahan babgsa asing, namun tatkal akan mendirikan suatu negara telah memiliki suatu landasan filosofis yang merupakan suatu esensi kultural religius dari bangsa Indonesia sendiri yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkarakyatan dan berkeadilan. Tekat untuk menentukan bahwa filsafat Pancasila sebagai filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini telah mendapat legitimasi yuridistatkala „the founding fathers‟ kita mengasahkan dalam konstitusUUD1945 18-8-1945. Konsekoesinya selama bangsa di atas dasar filosofis nilai-nilai Pancasila, seharusnya segala kebijakan dalam negara terutama dalam melakukan suatu pembaharuan-pembaharuan dalam proses reformasi dewasa ini nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum serta kebijakan hubungan internasional dawasa ini. Hal inilah dalam wacana ilmiah dawasa ini diistilahkan bahwa pancasila sebagai paradigm dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah „paradigma‟ pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Inti sari pengertian „paradigma‟ adalahsuatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. „Paradigma‟ berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerngka piker, orientasi dasar, sumner asas arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Secara filosofis kedudukan Pancasila sebagai paradigm kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu kosenkuansi bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Secara ontologis manusia adalah sebagai pendukung pokok negara dan manusia mekimiki unsur fundamental “monopluralis” yang unsur-usurnya meliputi susunan kodrat jasmani-rokhani, sifat kodrat individu makhluk sosial dan kedudukan kodrat makhluk pribadi-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 13
  • Kenyataan objektif nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai paradigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan sebenarnya bukanlah hanya pada tingkatan legitimas yuridis dan politis saja melainkan pada tingkat sosio-kultural-religius. Dalam upaya untuk merealisasikan cita-citanya dalam negara, bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan secara kodrat dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Filsafat Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu realitas bahwa kausa materialis atau asal nilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesiasendiri. Konseunsinya cirri khas sifat, serta karekter bangsa Indonesia tercermin dalam suatu system nilai filsafat Pancasila. Selain itu filsafat Pancasila merupakan dasar dari Negara dan Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara) Indonesia. Dengan katra lain Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia,sehingsa seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivikasi atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu negara demokrasi kehidupan kenegaraan Indonesia mendasarkan pada rule of law. Karena Negara didasarkan pada sistem konstitusionalisme. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi baik secara normatif maupun secara praktis, harus mendasarkan pada kondisi objektif bangsa yang memiliki pandangan hidup filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila mendasarkan ocre philosophynya, bahwa manusia adalah makhluk indicidu dan makhluk sosial, dan manusia adalah juga sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berlandaskan filsafat Pancasila, dalam arti demokrasi tidak bersifat individulistik, tidak bersifat sekuler karena demokrasi di Indonesia harus ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila adalah „Kemanusiaan yang adil dan beradab‟, yang secara filosofis menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan negara perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, menjadi suatu keharusan. Pancasila juga merupakan dasar dan basis geopolitik dan geostrategi Indonesia. Sebagai konsekuensi dari konsep geopolitik Indonesia, maka Pancasila merupakan dasar filosofi geostrategi Indonesia. Hal ini berdasarkan analisis sistematis bahwa Pancasila merupakan core philosophy dari pembukaan UUD 1945, yang menurut ilmu hukum berkedudukan sebagai staatafundamentalnorm. Geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional dengan memenfaatkan geopolitik Indonesia. Dengan Pancasila sebagai dasarnya, maka pembangunan Indonesia akan memiliki visi yang jelas dan terarah. 14
  • DAFTAR PUSTAKA Kaelan, H dan Zubaidi, Ahmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma Akhyar, Zainul dan Bejo. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Banjarmasin: Laboratorium PKn 15