• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah
 

Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah

on

  • 973 views

Disampaikan pada Diskusi Hasil Kajian PKP2A I LAN Bandung

Disampaikan pada Diskusi Hasil Kajian PKP2A I LAN Bandung
Jatinangor, 19 November 2013

Statistics

Views

Total Views
973
Views on SlideShare
970
Embed Views
3

Actions

Likes
3
Downloads
23
Comments
0

1 Embed 3

http://triwidodowutomo.blogspot.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah Presentation Transcript

  • Disampaikan pada Diskusi Hasil Kajian PKP2A I LAN Bandung Jatinangor, 19 November 2013 Tri Widodo W. Utomo Kepala Pusat Kajian HAN LAN-RI
  • (Menurut hasil kajian PKP2A I Bandung) TIPOLOGI 1: Sudah melakukan RB atas inisiatif sendiri sebelum ada GD & RM: Prov. Yogya Kota Denpasar TIPOLOGI 2: RB Substantif (atas inisiatif sendiri) Kota Surabaya Kota Gresik Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Banda Aceh TIPOLOGI 3: RB Prosedural (dimulai dengan menyusun RM) Prov. Jawa Barat Prov. Banten Kab. Sukabumi TIPOLOGI 4: Belum melakukan RB secara substantif maupun procedural (?) Tidak ada representasi di daerah. Cukup baik untuk memberi deskripsi pelaksanaan RB di daerah. Namun, bagaimana UTILISASI dari tipologi ini untuk analisis lebih lanjut atau untuk penarikan kesimpulan & pembuatan rekomendasi? TIPOLOGISASI akan lebih baik jika mengandung 2 variabel (driving forces) yg akan dianalisis secara silang pada sumbu X dan Y.
  • Kesimpulan Temuan Kajian Model RB Rekomendasi Evaluasi kebijakan & program RB selama ini? Kesimpulan: Daerah sudah memiliki kesadaran untuk reform meski degan model yg bervariasi. Rekomendasi: RB tidak perlu didesain secara seragam, yg terpenting ada progress yg bisa dibandingkan antar satuan waktu.
  • Item 1 menimbulkan situasi high-cost bureaucracy Item 2 mendegradasi kompetensi organisasi Item 3 ketiadaan standar kesejahteraan sesama PNS Item 4 kecenderungan lahirnya banyak sekali aturan-aturan baru Item 5 menyuburkan budaya formalistik dan mengaburkan esensi sebuah kebijakan Item 6 mengalami ahistorisitas dan diskontinuitas Item 7 lemahnya kepercayaan (trust) birokrasi di pusat maupun di daerah Item 8 kehilangan sentuhan manusiawi
  • Pelaksanaan RB (Dengan Analisis Sumbu X dan Y Antar 2 Driving Forces) TIPOLOGI 1: Innovative Daerah yg sudah RB tanpa menunggu roadmap. TIPOLOGI 2: Champion Daerah yang sudah RB berdasarkan roadmap. TIPOLOGI 3: Lack Behind Daerah yg belum RB dan belum memiliki roadmap. TIPOLOGI 4: Procedural Daerah yg belum RB namun sudah memiliki roadmap. Keberadaan Roadmap RB
  • Potensi Masalah Kesulitan mendefinisikan “Reformasi” Dalam arti terbuka (open definition), reformasi adalah setiap bentuk perbaikan administratif dimensi/ruang lingkup apapun “Administrative reform means an induced, permanent improvement in administration” (Malcolm Wallis, 1989. Bureaucracy: Its Role in Third World Development. London: Macmillan). Dalam arti sempit (strict definition), reformasi hanya terjadi pada area yg ditetapkan 8 area perubahan.
  • Pilihan Model Reformasi Guided reform (generic), dalam arti sudah ada desain nasional tentang area reform, tahapan & mekanisme reform, tim reform, dll. Focused reform (spesific), dalam arti pemilihan area, metode, dan prioritas reform diserahkan kepada kebutuhan masing2 daerah dan stakeholdernya. Kalaupun ada pedoman, sifatnya hanya memberi rambu2, bukan menjadi persyaratan seperti sekarang daerah dituntut memiliki kemampuan melakukan diagnostic reading thd kinerjanya agar dapat menemukan sense of urgency, kemudian menentukan area & substansi reform secara tepat.
  • Pilihan Model Reformasi Sekarang Yang Akang Datang 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang dipilih dari delapan area perubahan 2. Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah 8 AREA PERUBAHAN baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran; 3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. 4. Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada satuan perangkat daerah.
  • Logical Steps of Reform Establishing sense of urgency Forming a powerful guiding coalition Institutionalizing new approaches Consolidating improvements and producing more changes John P Kotter, Leading Change: Why Transformation Efforts Fail? Creating a vision Planning for and creating shortterm wins Communicating the vision Empowering others to act the vision
  • Analogi RB Daerah = Reformasi BUMN Perbedaan dalam hal sense of urgency, dimensi / ruang lingkup reform, metode reform, target/sasaran reform, dst. Yang terpenting, organisasi / perusahaan tsb menjadi unit usaha yg sehat, kompetitif dan berkinerja tinggi. TELKOM KAI GARUDA AP II
  • Semoga Bermanfaat … Bandung, 19 November 2013