Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas

on

  • 482 views

Disampaikan pada Bimtek Pusdiklat Dalam Negeri

Disampaikan pada Bimtek Pusdiklat Dalam Negeri
Denpasar, 15-16 November 2013

Statistics

Views

Total Views
482
Views on SlideShare
480
Embed Views
2

Actions

Likes
1
Downloads
23
Comments
4

1 Embed 2

http://triwidodowutomo.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas Presentation Transcript

  • 1. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Kepala Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara LAN-RI Disampaikan pada Bimtek Pusdiklat Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Denpasar, 15-16 November 2013
  • 2. Tahun dan Perkembangan Capaian Indikator Sasaran Satuan Target RPJMN 20102014 2009 2010 2011 2012 2.8 2.8 3.0 3.2 5.0 41% 56,41% 63 77* 100% 2,68% 3% 9% 16* 60% Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 6,64 6,16 7,07 6,86 8.0 Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,46 5,26 6,00 6,32 8.0 IKM atas Pelayanan Publik 57 60 76,6 n.a. 85 Jumlah PTSP di Daerah 360 394 420 444 530 Sasaran 1 : IPK Penyelenggaraan Opini WTP BPK Pemerintahan atas LKKL Pusat yang Bersih Opini WTP atas & Bebas LKPD (Daerah) KKN Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  • 3. Indikator Sasaran Tahun dan Perkembangan Capaian Satuan Target RPJMN 20102014 AKUNTABILITAS Kinerja Birokrasi 2011 2012 -0,29 -0,26 -0,19 -0,24 0,5 Instansi Pusat yg Akuntabel Kapasitas dan 2010 Indeks Efektivitas Pemerintahan Sasaran 3 : 2009 47,37 63,29 82,93 95,06 100% Instansi Provinsi yg Akuntabel 3,76 31,03 63,33 75,76 80% Instansi Kab/Kota yg Akuntabel 5,08 8,77 12,78 24,20 60% 5% 14% 16% 40% 100% - 33 Prov 33 Kab, 33 Kota (Pilot) 100% Prov, 60% Kab/Kota Instansi Pusat yg Melaksanakan RB Instansi Daerah yg Melaksanakan RB - -
  • 4. Opini WTP BPK atas pemerintah Pusat dan Daerah? Instansi Pusat/Provinsi/Kab/Kota yang Akuntabel?
  • 5. Perencanaan Kinerja (35%) o Rencana Strategis (15%) o Rencana Kinerja Tahunan (10%) o Penetapan Kinerja (10%) Pengukuran Kinerja (20%) o Pemenuhan Pengukuran (4%) o Kualitas Pengukuran (10%) o Implementasi Pengukuran (6%) Pelaporan Kinerja (15%) o Pemenuhan Pelaporan (3%) o Penyajian Informasi Kinerja (8%) o Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%) Evaluasi Kinerja (10%) o Pemenuhan Evaluasi (2%) o Kualitas Evaluasi (5%) o Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) Capaian Kinerja (20%) o Kinerja yang Dilaporkan – output (5%) o Kinerja yang Dilaporkan – outcome (5%) o Kinerja Lainnya (10%)
  • 6. KATEGORI NILAI ANGKA AA >85-100 Memuaskan A >75-85 Sangat Baik B >65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan CC >50-65 Cukup Baik (Memadai) C >30-50 Agak Kurang D 0-30 INTERPRETASI Kurang, perlu byk sekali perbaikan sgt mendasar.
  • 7. “Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab & menerangkan kinerja & tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kpd pihak yg memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban” (Modul LAKIP Kementerian PAN, 2010). Sesuatu yg dibutuhkan/diharapkan untuk memberikan penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan seseorang (Oxford Advance Learner’s Dictionary). Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan yg berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yg mana, dan bagaimana (J.B. Ghartey).
  • 8. Setiap upaya memberi nilai tambah thd tanggungjawab jabatan; Setiap upaya menegakkan norma; Setiap upaya menghindari penyimpangan & perangkap jabatan; Keteladanan (exemplary paragon); Sikap kepedulian & kebersamaan (care and share); Keakraban & kedekatan (intimacy) baik kepada bawahan maupun mitra kerja; Kepercayaan timbal balik (reciprocal trust) secara vertikal, horisontal maupun diagonal.
  • 9. Penataan Struktur Efisiensi Sarpras Kesejahteraan PNS Penataan Jml PNS Percepatan RB Profesionalisme PNS Transparansi & Akuntabilitas Penyederhanaan Prosedur Seleksi & Promosi PNS E-govt.
  • 10. RENCANA AKSI a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS: Perluasan Wajib lapor; Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan; b. Kebijakan pengelolaan keuangan negara: Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi; Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (Escrow Account); Whistle blower system; Penguatan PPATK; Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi; f. Pelaporan secara komprehensif dan diintegrasikan (beberapa jenis pelaporan yang sekarang ada, dalam kajian untuk diintegrasikan); g. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi pemerintah (SAKIP).
  • 11. Transparency Responsiveness Compliance Accountability
  • 12. Transparency concerns the duty to account to those with a legitimate interest – the stakeholders in the organization. Responsiveness concerns responsibility of the organization for its acts and omissions, including the processes of decision-making and the results of these decisions. Responsiveness entails a responsibility to develop the organization's processes and targets to support the continuous improvement of the organization's performance, Compliance concerns the duty to comply with agreed standards regarding both organizational policies and practices, and the reporting of policies and performance.
  • 13. 1. Transparency is the provision of accessible and timely information to stakeholders and the opening up of organizational procedures, structures, and processes to their assessments. Doing so enables stakeholders to monitor an organization’s activities and hold it to account for its commitments, actions, and decisions. Its criteria includes: o Respond to all information requests within a certain timeframe and justify denials; o Identify a narrowly defined set of conditions for non disclosure of information; o Have in place an appeals process for denied information requests.
  • 14. 2. Participation is the active engagement of both internal and external stakeholders in the decisions and activities that affect them. At a minimum, participation must include the ability to influence decision making, not just seek approval or acceptance of a decision or activity. It includes: o Clearly identify the activities and level (operational, policy, strategy) at which stakeholders can expect to be engaged; o Communicate in a timely manner the purpose of any engagement and the scope for stakeholder influence; o Disclose the outcomes of engagement, unless requested not to by stakeholders; o Change policy or practice as a result of engagement or else provide an explanation to stakeholders why the input was not taken on board.
  • 15. 3. Evaluation is the process through which an organization monitors and reviews its progress against goals and objectives, feeds learning from this into future planning, and reports on the results of the process. Evaluation ensures that an organization learns from and is accountable for its performance. Its criteria includes: o Engage external stakeholders in the evaluation of activities that impact them o Use evaluation results to inform future decision making o Be open and transparent about evaluation results o Evaluate performance in relation to strategic plan, internal administrative and management policies, issues specific policies, and operations
  • 16. 4. Complaint & Response are channels developed by organizations that enable stakeholders to file complaints on issues of non-compliance or against decisions and actions, and that ensure such complaints are properly reviewed and acted upon. Its criteria includes: o Maintain confidentiality of external complainants; o Guarantee non-retaliation; o Provide a clear description of how external complaints can be made and how they will be investigated; o Ensure independence of those assessing, investigating, and responding to external complaints; o Have in place an appeals process for external complaints unsatisfied with the outcome of an investigation.
  • 17. Dimensi Instrumen Transparansi • E-government (E-proc, E-service, E-office, etc); • Keterbukaan Pengelolaan Keuangan (financial disclosure); • Benturan Kepentingan (conflict of Interest); • Laporan Harta Kekayaan; • Publikasi cetak & online. Evaluasi • • • • Manajemen Keuangan; Manajemen Kinerja (SAKIP); Review Rencana Strategis dan IKU; Sistem Pengendalian Internal (Waskat).
  • 18. Dimensi Instrumen Partisipasi • Stakeholder forum; • Pemberlakuan Code of Conduct atau Code of Good Practices. Komplain & Respon • Unit Pengelola Informasi; Mediasi & Ajudikasi (UU No. 14/2008); • Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik (UU No. 25/2009); • Unit Pelaporan & Pengendalian Gratifikasi; • Pengelolaan Pengelola Whistleblower.
  • 19. Kebingungan / kekaburan konsep “Akuntabilitas”. Ada 10 istilah akuntabilitas yg berbeda, yakni: Kinerja, Publik, Administratif, Ketaatan, Legalitas/Hukum, Politik, Moral, Profesional, Manajerial, Kinerja Penyelenggaraan Negara. Kesulitan menjadi “umbrella act” atau “omnibus regulation” karena karakteristik lembaga yg berbedabeda. Tidak menjangkau akuntabilitas legislatif, karena DPR tidak berbasis kinerja, melainkan berbasis politik (polis = masyarakat di daerah pilihnya). Indikator kinerja DPR paling rendah adalah Outcome, sedang IK input – proses – output dilaksanakan oleh Setjen. Selain itu, evaluasi akuntabilitas parlemen juga tidak bisa dilakukan oleh eksekutif.
  • 20. Kesulitan menyatukan akuntabilitas organisasi dengan akuntabilitas individu. Akuntabilitas idealnya adalah agregat dari dua fungsi yang bekerja bersama-sama, yakni: 1) integritas dan moralitas pribadi/individual, dan 2) kompetensi dan kinerja lembaga. Seorang pejabat publik tidak cukup hanya memiliki integritas namun tidak kapabel dalam mengemban amanah kedinasan. Sebaliknya, seorang pejabat publik juga kurang ideal jika memiliki kompetensi dan kinerja tinggi namun tidak dilengkapi kepribadian yang mulia.
  • 21. Semoga Bermanfaat … Denpasar, 15-16 November 2013