Strategi & Teknik Pembelajaran Prajabatan Golongan III                Utomo, SH.,MA  Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Nama        : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MATTL         : Yogyakarta, 15-07-1968NIP         : 19680715 199401 1 001Jabatan   ...
A. Perangkat & Prinsip Pembelajaran;                       Pembelajaran;    B. Metode/Teknik Pembelajaran:       Metode/  ...
RBPMDBahan                Rencana                     Pembela-                     Pembela-Tayang                 jaran   ...
RBPMDNama Diklat      :   Diklat Prajabatan Golongan IIIMata Diklat      :   Pemberantasan KorupsiAlokasi Waktu :      30 ...
PRINSIP2 PEMBELAJARAN Patikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. efektif. Perhatikan betul Time Management...
1. FILM / MUSIK(Apakah kasus diatas termasuk dalam kategori korupsi?)
(Menganalisis kasus baik secara kronologis,materi kasus, aspek yuridis, dsb)
Nama TerdakwaSuwarna Abdul FatahJabatanGubernur Kalimantan Timur Periode 1998-2006KasusSaat menjabat sebagai Gubernur Kalt...
»   Ia lahir di Bogor, 1 Januari 1944. Saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode    1998-2006, ia terbukti m...
»   1999-2002    Rekomendasi Pembangunan Areal Perkebunan Sawit    Di tahun 1999, Suwarna memberikan rekomendasi untuk pem...
»   Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara)»   Suwarna selanjutnya memberikan Per...
»   Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK    Dalam rangka memberikan kemudahan Surya Dum...
Nama TerdakwaMulyana Wira KusumahKasusPengadaan kotak suara pemilihan umum 2004 dan percobaanpenyuapan BPKWaktu Kejadian20...
»   Mulyana Wira Kusumah adalah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjabat sebagai    Ketua Panitia Pengadaa...
(Mengembangkan pemikiran terbuka, seimbang,dan obyektif tentang korupsi)
Boediono bertanggungjawab dalamkasus Bank Century?Penalangan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century oleh LPS dianggap merugik...
Apakah polisi bisa mengungkap motifpembunuhan saksi korupsi PT RNI?Kasus pembunuhan saksi korupsi PT Rajawali Nasional Ind...
4. Mengenali Foto dan Kasusnya(Mengecek perhatian/kepedulian publik thd kasuskorupsi dan tingkat kemudahan melupakan korup...
Matan anggota Banggar DPR-RI, Wa Ode Nurhayati, divonis 6 tahun penjara  oleh majelis hakim pengadilan Tipikor, setelah te...
Mantan Dirjen Otda, Oentarto Sindung                                                   Mawardi, tersangka dalam kasus duga...
Mantan Gubernur Akpol, Djoko Susilo,       Anggota DPR dari F-PDIP, Emir Moeis, diperiksa  tersangka utama dugaan korupsi ...
5. Melempar Polemik (1)• Apakah mengembalikan uang suap akan menghilangkan  pidananya?  (Wa Ode Nurhayati akan melakukan b...
5. Melempar Polemik (2)• Layaknya mantan terpidana diangkat menjadi pejabat publik?  (Azirwan, terpidana kasus penyuapan t...
(Mencari & menemukan esensimasalah korupsi dari sindiran /satire)
Setelah proyek milyaran selesai, seorang Pejabat Departemen kedatangan tamukonsultan merangkap kontraktor.Konsultan: “Pak,...
Tahun 2003 dan 2004, China ditetapkan oleh para peneliti dan para aktivis antikorupsi menjadi negara paling korup di dunia...
Perampok: "Berikan semua uangmu!"Korban:   "Tidak! Kamu tahu aku ini seorang anggota DPR!"Perampok: "Kalau begitu, berikan...
Deklarasi Anti Korupsi Partai Politik Pemilu 2009http://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=3&l=deklarasi-anti-korupsi-par...
Kapolda Jawa Barat teriak berantas korupsihttp://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=1&l=kapolda-jawa-barat-teriak-beranta...
Tragedi Keadilan KPK dan Polrihttp://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=9&l=tragedi-keadilan-kpk-dan-polri
(Mengasah kemampuan berpikiranalitis, sistematis,analitis , sistematis, dan solutif)                           solutif)
Kelas dibagi kedalam 3 Kelompok (atau sesuai kebutuhan),                                                  kebutuhan),   da...
SEBAGIAN BESAR MATERIDIOLAH DARI:http://infokorupsi.comhttp://acch.kpk.go.id
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi

1,230

Published on

Disampaikan pada TOT dan Settifikasi Widyaiswara, Diklat Prajabatan Golongan III, Mata Diklat "Pemberantasan Korupsi"

Jakarta, 19-24 Oktober 2012

5 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,230
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
5
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategi dan Teknik Pembelajaran Mata Diklat Pemberantasan Korupsi

  1. 1. Strategi & Teknik Pembelajaran Prajabatan Golongan III Utomo, SH.,MA Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
  2. 2. Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MATTL : Yogyakarta, 15-07-1968NIP : 19680715 199401 1 001Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/ Peneliti Utama Bidang Administrasi PublikGol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama MudaAlamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 3800187Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936
  3. 3. A. Perangkat & Prinsip Pembelajaran; Pembelajaran; B. Metode/Teknik Pembelajaran: Metode/ Pembelajaran: 1. Film/Musik; Film/Musik; 2. Bedah Kasus; Kasus; 3. Pro dan Kontra; Kontra; 4. Mengenal Foto dan Kasusnya; Kasusnya; 5. Melempar Polemik; Polemik; 6. Humor Korupsi; Korupsi; 7. Karikatur Korupsi; Korupsi; 8. Dongeng /Story telling; Dongeng/ telling; 9. Seminar.
  4. 4. RBPMDBahan Rencana Pembela- Pembela-Tayang jaran MPM MODUL
  5. 5. RBPMDNama Diklat : Diklat Prajabatan Golongan IIIMata Diklat : Pemberantasan KorupsiAlokasi Waktu : 30 Jam Pelajaran @ 45 menit = 1.350 menitDeskripsi Singkat: Mata Diklat ini membahas pengertian korupsi dan penyebabnya, perundang- peraturan dan perundang-undangan tentang korupsi, dampak negatif korupsi, sikap anti korupsi, pengidentifikasian korupsi serta penjelasan prosedur pelaporan tindak pidana korupsi.TUJUAN PEMBELAJARANKompetensi Dasar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta sebagai aparatur pemerintah diharapkan mampu menjelaskan tentang korupsi dan penyebabnya, menjelakskan peraturan dan perundangan tentang korupsi, sikap anti korupsi, pengidentifikasian korupsi, serta penjelasan prosedur pelaporan tindak pidana korupsi.Indikator Keberhasilan/Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Keberhasilan/ Belajar: ini, mampu: peserta mampu: penyebabnya; 1. Menjelaskan korupsi dan penyebabnya; korupsi; 2. Menjelaskan pearaturan perundangan tentang korupsi; korupsi; 3. Menjelaskan dampak negatif korupsi; korupsi; 4. Bersikap anti korupsi; korupsi; 5. Mengidentifikasi tindakan korupsi; korupsi. 6. Menjelaskan prosedur pelaporan terjadinya tindak pidana korupsi.
  6. 6. PRINSIP2 PEMBELAJARAN Patikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. efektif. Perhatikan betul Time Management, jangan sampai waktu Management, selesai. habis sementara materi belum selesai. Pilihlah metode/teknik pembelajaran yg sesuai dengan metode/ materi/sub /sub- disampaikan, materi/sub-materi yg disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. jenisnya. Lakukan evaluasi diakhir sesi untuk meyakini bahwa materi cukup dimengerti oleh peserta. Jika mungkin, buat peserta. mungkin, kerja. juga rencana implementasi di tempat kerja. Jangan lupa bahwa strategi belajar pada Diklat Aparatur Andragogi, Paedagogi. Maka, adalah Andragogi, bukan Paedagogi. Maka, cara anda bicara, bicara, cara menjawab, hingga cara mengevaluasi jangan menjawab, top- mencerminkan pola top-down dan knowledge transfer yg searah. searah.
  7. 7. 1. FILM / MUSIK(Apakah kasus diatas termasuk dalam kategori korupsi?)
  8. 8. (Menganalisis kasus baik secara kronologis,materi kasus, aspek yuridis, dsb)
  9. 9. Nama TerdakwaSuwarna Abdul FatahJabatanGubernur Kalimantan Timur Periode 1998-2006KasusSaat menjabat sebagai Gubernur Kaltim, ia terbukti melakukan tindakpidana korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan.Waktu KejadianTahun 1999 – 2002Kerugian NegaraRp. 346,8 Miliar.VonisPengadilan Tinggi TIPIKOR menjatuhkan vonis kepada Suwarna AbdulFatah berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama beradadalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
  10. 10. » Ia lahir di Bogor, 1 Januari 1944. Saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 1998-2006, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rentang waktu 1999-2002 atas kasus di sektor kehutanan dan perkebunan. Akibat perbuatannya itu, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 346,8 Miliar. Pada 19 Juni 2006, ia ditahan Penyidik KPK di Rutan Bareskrim Polri, hingga akhirnya dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tinggi TIPIKOR berupa pidana penjara 4 tahun. Suwarna terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memberikan rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH- DR IPK kepada perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias alias Pung Kian Hwa, tanpa mengindahkan atau bertentangan dengan ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan. Beberapa peraturan yang telah dilanggar antara lain PP Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts- II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts- II/1990. 519/Kpts/HK.050/7/90 23-VII-1990 tanggal 23 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Kewajiban penyerahan Bank Garansi dana reboisasi (DR) dan provinsi sumber daya hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
  11. 11. » 1999-2002 Rekomendasi Pembangunan Areal Perkebunan Sawit Di tahun 1999, Suwarna memberikan rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada 10 (sepuluh) perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group, yaitu PT. Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha, PT. Marsam Citra Adiperkasa seluas 20.000 ha, PT. Bumi Simanggaris Indah seluas 20.000 ha, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha, PT. Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha, PT. Repenas Bhakti Utama seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.000 ha, PT. Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20.000 ha, PT. Bumi Sawit Perkasa seluas 19.250 ha. Pemberian rekomendasi itu berlanjut hingga tahun 2000, dengan memberikannya kepada 1 perusahaan yaitu PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 ha. Keseluruhan rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Suwarna kepada Surya Dumai Group telah melebihi 20.000 ha (dalam satu group untuk satu provinsi), yang mana bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (luas maksimum lahan usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 ha dalam satu provinsi atau 100.000 ha untuk seluruh Indonesia). Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu Selanjutnya Surya Dumai Group mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) langsung kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat oleh Waskito Suryodibroto dan Soegeng Widodo tanpa melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dalam pengajuan tersebut tidak dilengkapi dengan areal tata batas kebun, belum ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tidak ada studi kelayakan kebun sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Suwarna pun tak ingin berlama-lama. Ia bahkan melakukan percepatan proses diperolehnya Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) bagi perusahaan-perusahaan dengan meminta Waskito Suryodibroto selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) agar segera memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tak berapa lama, secara bertahap antara bulan Agustus -Desember 1999, Waskito telah memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada 8 perusahaan diantaranya PT. Kaltim Bhakti Sejahtera, PT. BUMI Simanggaris Indah, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa, PT. Bulungan Argo Jaya, PT. Repenas Bhakti Utama, PT. Bulungan Hijau Perkasa, PT. Borneo Bhakti Sejahtera, PT. Bumi Sawit Perkasa. Selanjutnya, di bulan Mei-Juli 2000 Soegeng Widodo selaku Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi (PHP) yang menggantikan Waskito Suryodibroto juga melanjutkan memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada 4 perusahaan yaitu PT. Berau Perkasa Mandiri, PT. Sebuku Sawit Perkasa, PT. Marsam Citra Adiperkasa, dan PT. Bulungan Hijau Perkasa. Keseluruhan perusahaan-perusahaan yang diberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfataan kayu dan belum memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
  12. 12. » Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara)» Suwarna selanjutnya memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.750 Ha sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.522/332 /Proda.2.2 /EK tanggal 7 Januari 2000, padahal areal tersebut tumpang tindih dengan areal kerja PT. INHUTANI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor; 513/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000, sehingga perbuatan Suwarna bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menyatakan: HPH tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dari Januari hingga November 2000, Suwarna memerintahkan (secara lisan) kepada Uuh Aliyudin selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan 11 (sebelas) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Pemanfaatan Kayu Perpanjangan kepada perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group. Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu Suwarna selanjutnya memberikan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group antara lain PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No.521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000, PT. Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000, PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 12.500 ha, dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000. Padahal Persetujuan Prinsip Pembukaan lahan bukanlah kewenangan seorang Gubernur, melainkan kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
  13. 13. » Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK Dalam rangka memberikan kemudahan Surya Dumai Group, Suwarna memberikan dispensasi yaitu dibebaskan dari kewajiban penyerahan Bank garansi PSDH-DR dalam setiap IPK yang diterbitkan dan IPK perpanjangan, padahal penyerahan jaminan bank (bank garansi) PSDH-DR IPK tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaanperusahan tersebut sesuai dengan SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHP Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). Dengan surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Suwarna tersebut, serta perintah lisannya kepada Robian selaku PLT Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kaltim dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, tanpa adanya penelitian dan pengamatan di lapangan terlebih dahulu tentang realisasi pekerjaan perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit, Robian pun menyetujui dan menerbitkan IPK yang baru dan perpanjangan IPK yang lama kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group - padahal perusahaan-perusahaan tersebut sama sekali tidak melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit.» 2006-2007» Pada 4 April 2006, Penuntut Umum KPK menyatakan bahwa Suwarna terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas perbuatannya itu, Suwarna dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah ) subsidiair 6 ( enam) bulan kurungan. Dan pada 2007, Pengadilan Tinggi TIPIKOR menjatuhkan vonis kepada Suwarna Abdul Fatah berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
  14. 14. Nama TerdakwaMulyana Wira KusumahKasusPengadaan kotak suara pemilihan umum 2004 dan percobaanpenyuapan BPKWaktu Kejadian2004-2005Vonispidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan dendasebesar Rp 50 Juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan
  15. 15. » Mulyana Wira Kusumah adalah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara Pemilu pada tahun 2004. Mulyana lahir di Bogor, 23 Nopember 1948.» 2005. Sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2005, bertempat di kantor KPU Pusat, Mulyana mengadakan pertemuan dengan Susongko Suhardjo ( Wakil Sekjen KPU dan Penanggungjawab Kontrak Pengadaan Kotak Suara KPU ) untuk membahas kekhawatiran adanya kemungkinan hasil laporan pemeriksaan investigasi BPK tentang pengadaan kotak suara pemilu 2004 yang menunjukkan adanya indikasi KKN dalam proses pengadaan barang / jasa di KPU. Dari pertemuan tersebut, muncul kesepakatan untuk melakukan pendekatan dengan Tim Pemeriksaan Investigasi BPK.» Tanggal 3 Februari 2005, terdakwa mengadakan pertemuan dengan Khairiansyah Salman ( Tim Pemeriksaan Investigasi BPK ) di kantor KPU Pusat. Terdakwa berjanji akan memenuhi permintaan Tim Pemeriksa Investigasi KPK untuk menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan proses pengadaan kotak suara.» Tanggal 25 Februari 2005, terdakwa menyerahkan tanggapan tertulis kepada Tim Pemeriksaan Investigasi BPK terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses lelang pengadaan kotak suara. Pada kesempatan yang sama, Richard Manusun Purba ( Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara ) meminta Tim Pemeriksaan Investigasi BPK untuk memberikan "bantuan" dalam proses pemeriksaan.» Tanggal 10 Maret 2005, terdakwa bersama dengan Susongko Suhardjo dan Mubari mengadakan pertemuan dengan Khairiansyah Salman di sebuah restaurant di Jakarta. Mereka meminta agar Khairiansyah Salman mau menghilangkan temuan tentang indikasi penyimpangan dalam pengadaan kotak suara dan mereka akan memberikan imbalan sebesar Rp 200 Juta hingga Rp 300 Juta.» Tanggal 3 April 2005, terdakwa bertemu dengan Khairiansyah Salman di sebuah hotel di daerah Slipi. Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 150 Juta kepada Khairiansyah Salman dengan maksud agar Khairiansyah membantu untuk membuat hasil laporan investigasi terlihat bersih dari segala hal yang berhubungan dengan KKN.» Tanggal 8 April 2005, terdakwa kembali bertemu dengan Khairiansyah Salman di hotel yang sama. Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 100 Juta kepada Khairiansyah dalam bentuk uang tunai senilai Rp 50 Juta dan 4 lembar Travellers Cheque yang masing-masing bernilai Rp 25 Juta. Sesaat setelah penyerahan uang oleh terdakwa, petugas KPK yang sedari awal telah melakukan pemantauan, masuk ke dalam kamar hotel dan menangkap terdakwa.» Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan diancam pidana dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999.» Pada tanggal 8 September 2005, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 50 Juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.
  16. 16. (Mengembangkan pemikiran terbuka, seimbang,dan obyektif tentang korupsi)
  17. 17. Boediono bertanggungjawab dalamkasus Bank Century?Penalangan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century oleh LPS dianggap merugikankeuangan negara. Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu dituntutbanyak pihak harus bertanggungjawab. Apakah Anda pro atau kontra dengantuntutan ini? (46 responden) Pro (73.91%) Kontra (26.09%) Pertanyaan yg sampai saat ini belum bisa Hasil Pansus Bank Century jelas-jelas dijawab oleh PANSUS ialah kalau saat itu membuktikan keterlibatannya. mereka ada diposisi ini kebijakan seperti apakah yg benar. Suatu keputusan pastilah dilakukan Perlu dicari tahu apa latar belakang oleh petinggi di tempat tsb; mustahil keputusan Boediono. Sepengakuan dia, itu petinggi tsb tidak tahu tentang rencana untuk menyelamatkan dari kerugian pengucuran dana yg demikian besar. negara yg lebih besar. Tuntutan pertanggungjawaban ini Langkah Budiono sangat tepat sehingga sebenarnya merupakan tuntutan Indonesia bukan hanya terbebas dari krisis RAKYAT INDONESIA melalui tapi menjadi negara yg pertumbuhan perwakilannya di DPR. ekonominya terbaik disaat krisis dibawah China dan India.
  18. 18. Apakah polisi bisa mengungkap motifpembunuhan saksi korupsi PT RNI?Kasus pembunuhan saksi korupsi PT Rajawali Nasional Indonesia Nasrudin Zulkarnaenpada 14 Maret 2009 menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia ditahan di Polda Metro Jayakarena disangka sebagai otak pembunuhan. Berita tentang kasus itu masih simpang siur,mulai dari cinta segi tiga, korupsi, hingga jebakan. Menurut Anda, apakah polisi bisaberhasil mengungkap motif sesungguhnya di balik kasus itu? (13 responden). Pro (15.38%) Kontra (84.62%) Kasus AA tidak bisa dilanjutkan karena satu saksi bukan saksi. Kalaupun dilanjutkan merusak tatanan hukum karena pasal hukum kita seperti karet penafsirannya.Optimis bisa terungkap Imposible! Lha wong polisi kita mayoritas doyan ama KORUPSI, gimana mau nangkap... namanya juga POL-ISI. Udah POL yah diISI Lagi... RAKUS gak tuh?
  19. 19. 4. Mengenali Foto dan Kasusnya(Mengecek perhatian/kepedulian publik thd kasuskorupsi dan tingkat kemudahan melupakan korupsi)
  20. 20. Matan anggota Banggar DPR-RI, Wa Ode Nurhayati, divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk 3 Kabupaten di Provinsi Aceh.
  21. 21. Mantan Dirjen Otda, Oentarto Sindung Mawardi, tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran yg berisi keharusan menggunakan pompa bermerk Tohatsu type v 80 asm. Tipe alat pemadam kebakaran itu hanya dimiliki oleh perusahaan Hengky Samuel Daud, PT Istana Sarana Raya. Mantan Gubernur Jabar, Danny Setiawan, dituntut hukuman empat tahun penjara ataskasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan alat berat di Provinsi Jabar tahun 2003-2004.
  22. 22. Mantan Gubernur Akpol, Djoko Susilo, Anggota DPR dari F-PDIP, Emir Moeis, diperiksa tersangka utama dugaan korupsi proyek sbg saksi dlm kasus dugaan korupsi pemb. Simulator SIM tahun 2011 dermaga & bandara di Indonesia Timur.Jaksa Urip Tri Gunawan digiring dalam kasus Al Amin Nasution tersangka kasus korupsi suap BLBI hutan lindung di Kabupaten Bintan
  23. 23. 5. Melempar Polemik (1)• Apakah mengembalikan uang suap akan menghilangkan pidananya? (Wa Ode Nurhayati akan melakukan banding atas putusan Majelis Hakim Tipikor, 18/10/2012. Ia tetap bersikukuh tak bersalah dalam kasus itu, karena sudah mengembalikan uang pada penyuapnya).• Siapakah yg harus bertanggungjawab terhadap sebuah dugaan korupsi: pejabat tertinggi dalam organisasi, atasan langsung, pelaku, ketua panitia? Apakah pertanggungjawaban bersifat kolektif (renteng) atau tunggal (individual)? (Mantan Karo Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinas, mengatakan bahwa dirinya selaku PPK bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sesmen. Dalam hal ini, mantan Sesmen, Wafid Muharam, bertindak selaku KPA, sedangkan Andi Malarangeng sebagai PA).
  24. 24. 5. Melempar Polemik (2)• Layaknya mantan terpidana diangkat menjadi pejabat publik? (Azirwan, terpidana kasus penyuapan terhadap anggota DPR-RI, Al Amin Nasution pada tahun 2008, diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau).• Apakah kebijakan dapat dipidana? (Pasal 50 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”).
  25. 25. (Mencari & menemukan esensimasalah korupsi dari sindiran /satire)
  26. 26. Setelah proyek milyaran selesai, seorang Pejabat Departemen kedatangan tamukonsultan merangkap kontraktor.Konsultan: “Pak, ada hadiah dari kami untuk bapak. Saya parkir dibawah Toyota Innova.”Pejabat: “Anda mau menyuap saya? Ini apa-apaan? Tender dah kelar kok. Jangan gitu ya, bahaya tau haree genee ngasih-ngasih hadiah.”Konsultan: “Tolonglah pak diterima. kalau gak, saya dianggap gagal membina relasi oleh atasan.”Pejabat: “Ah, jangan gitu dong. saya gak sudi!!”Konsultan (mikir): “Gini aja, pak. gimana kalau bapak beli saja mobilnya…”Pejabat: “Mana saya ada uang beli mobil mahal gitu!!” Saya kan PNS?Konsultan menelpon atasannya..Konsultan: “Saya ada solusi, Pak.. Bapak beli mobilnya dg harga Rp.10.000,- saja.”Pejabat: “Bener ya? OK, saya mau.. Tapi ini bukan suap, ya?. Pake kwitansi ya..”Konsultan: “Tentu, Pak..”Konsultan menyiapkan dan menyerahkan kwitansi.Pejabat membayar dengan uang Rp 50 ribuan. Mereka pun bersalaman.Konsultan (sambil membuka dompet): “Oh, maaf Pak. Ini kembaliannya Rp.40.000,-. “Pejabat: “Gak usah pakai kembalian segala. Saya pake beli lagi aja. Tolong kirim 4 mobil lagi kerumah saya ya…”Konsultan: @#$%^&*(+!”}|?<)>&%$#@ http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=6&l=pejabat-anti-korupsi
  27. 27. Tahun 2003 dan 2004, China ditetapkan oleh para peneliti dan para aktivis antikorupsi menjadi negara paling korup di dunia disusul kemudian Indonesia, India, Brasildan Peru.Tahun 2005 China masih menduduki tempat teratas dan disusul oleh India, Brasil, Perudan Filipina.Atas hasil penelitian itu, ketika Konferensi Asia Afrika Amerika di Taman Mini, seorangpejabat/delegasi China menyatakan keheranannya kepada seorang pejabat Indonesiayang menemuinya bersama beberapa pejabat negara-negara itu.Delegasi China, "Hai, Pak Pejabat, sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai dinegeri kami, tapi kok negara Anda bisa keluar dari lima besar, apakah sudah adagerakan anti korupsi besar-besaran di pemerintahan Anda?".Delegasi India, Brasil, Peru, dan Filipina, "Iya nih kita juga terkejut deh mendengaritu, bagaimana bisa?".Dengan senyum ramah dan nada ceria sang pejabat Indonesia menjawab, "Ooo...mudah saja, itu semua gampang diatur.".Delegasi China, "Caranya Bagaimana?".Pejabat Indonesia, "Caranya, siapkan uang sepantasnya dan berikan pada para penelitiitu dengan permintaan supaya negara saya diturunkan dari peringkat lima besar...".Delegasi China, "Oooo... Hebat, itu baru namanya koruptor hebat... masuk akal... hasilpenelitian pun bisa di korupsi..." http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=8&l=peringkat-korupsi-dunia
  28. 28. Perampok: "Berikan semua uangmu!"Korban: "Tidak! Kamu tahu aku ini seorang anggota DPR!"Perampok: "Kalau begitu, berikan semua uangKU sekarang!!!" http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=7&l=perampokan-pejabatSenayan sempat gempar, ketika terdengar isu mengenai reorganisasi yang akandilakukan disana. Menurut rencana akan dibentuk Komisi baru, dan ternyata banyakdiantara mereka yang mau pindah bagian. Komisi yang dimaksud adalah :- Komisi BENERAN http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=2&l=komisi-beneran
  29. 29. Deklarasi Anti Korupsi Partai Politik Pemilu 2009http://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=3&l=deklarasi-anti-korupsi-partai-politik-pemilu-2009
  30. 30. Kapolda Jawa Barat teriak berantas korupsihttp://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=1&l=kapolda-jawa-barat-teriak-berantas-korupsi
  31. 31. Tragedi Keadilan KPK dan Polrihttp://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=9&l=tragedi-keadilan-kpk-dan-polri
  32. 32. (Mengasah kemampuan berpikiranalitis, sistematis,analitis , sistematis, dan solutif) solutif)
  33. 33. Kelas dibagi kedalam 3 Kelompok (atau sesuai kebutuhan), kebutuhan), dan harus mengidentifikasi masalah kebijakan terkait korupsi (problem formulation). formulation) Dari rumusan masalah tsb, dikembangkan lagi dengan tsb, menggali data pendukung, teori yg relevan, kebijakan pendukung, relevan, terkait, terkait, kemudian dilakukan analisis, pengembangan analisis, alternatif, penyimpulan, dan penyusunan rekomendasi. alternatif, penyimpulan, rekomendasi. Dari rumusan masalah hingga rekomendasi kebijakan dituangkan dalam sebuah “kertas kerja” yg siap kerja” diseminarkan. diseminarkan.Kelompok yg tidak kena giliran presentasi, bertindak selaku presentasi, pembahas atau nara sumber. sumber. Hasil seminar “kertas kerja” ke-3 kelompok digeneralisasi “kertas kerja” ke- menjadi rekomendasi kelas/angkatan. kelas/angkatan.
  34. 34. SEBAGIAN BESAR MATERIDIOLAH DARI:http://infokorupsi.comhttp://acch.kpk.go.id
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×