Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

on

  • 1,204 views

Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan

Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan
RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel”
Jakarta, 31 Oktober 2013

Statistics

Views

Total Views
1,204
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,204
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
30
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Presentation Transcript

    • Tri Widodo W. Utomo Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel” Jakarta, 31 Oktober 2013
    • RB DAN PELAYANAN PUBLIK
    • PROGRESS RB 2009 2010 2011 2012 Target RPJMN 2010-2014 2.8 2.8 3.0 3.2 5.0 41% 56,41% 63 77* 100% 2,68% 3% 9% 16* 60% Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 6,64 6,16 7,07 6,86 8.0 Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,46 5,26 6,00 6,32 8.0 IKM atas Pelayanan Publik 57 60 76,6 n.a. 85 Jumlah PTSP di Daerah 360 394 420 444 530 Tahun dan Perkembangan Capaian Indikator Sasaran Satuan IPK Sasaran 1 : Penyelenggaraan Opini WTP BPK Pemerintahan atas LKKL (Pusat) yang Bersih dan Opini WTP atas Bebas KKN LKPD (Daerah) Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • PROGRESS RB 2009 2010 2011 2012 Target RPJMN 2010-2014 Indeks Efektivitas Pemerintahan -0,29 -0,26 -0,19 -0,24 0,5 Instansi Pusat yg Akuntabel 47,37 63,29 82,93 95,06 100% Instansi Provinsi yg Akuntabel 3,76 31,03 63,33 75,76 80% 5,08 8,77 12,78 24,20 60% 5% 14% 16% 40% 100% Tahun dan Perkembangan Capaian Indikator Sasaran Satuan Sasaran 3 : Kapasitas dan Instansi Kab/Kota Akuntabilitas yg Akuntabel Kinerja Birokrasi Instansi Pusat yg Melaksanakan RB Instansi Daerah yg Melaksanakan RB - - - 33 Prov 100% 33 Kab, 33 Prov, Kota 60% (Pilot) Kab/Kota
    • PELAYANAN PUBLIK Koran Tempo,18 Oktober 2013 Wakil Ketua KADIN, Bambang Sujagad, menilai kenaikan peringkat daya saing Indonesia tidak mencerminkan realitas ... Bambang menambahkan, kalangan pengusaha di Indonesia tidak merasakan perbaikan kualitas layanan pendukung industri & perdagangan. Indonesia masih berkutat dengan persoalan lama & mendasar, diantaranya buruknya infrastruktur dan maraknya pungutan liar. Akibat 2 masalah yg tak kunjung selesai ini, biaya logistik menjadi sangat mahal, yakni 15% dari total biaya produksi. Padahal di negara lain seperti Jepang, ongkos pengiriman barang dari pabrik ke pasar hanya 3%.
    • RB DAN PELAYANAN PUBLIK • RB telah membawa perubahan terhadap pelayanan publik, meskipun belum signifikan. • Sangat mungkin RB bukan variabel tunggal yg berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan. Leadership, inovasi kebijakan, infrastruktur yg lebih baik, perencanaan dan penganggaran yg lebih sinkron, hubungan koordinasi antar lembaga atau hubungan antar Pusay-Daerah yg lebih harmonis, dll, bisa jadi turut berperan dalam perbaikan pelayanan. • RB perlu memperluas ruang lingkup meliputi faktor/ variabel lain yg berpengaruh thd pelayanan publik.
    • BEBERAPA MASALAH & SARAN SOLUSINYA (1): LIBIDO MENGATUR & MENGADMINISTRASI, BUKAN MEMFASILITASI 2009 2010 2011 2012 2013 *) Peraturan Pemerintah 77 75 79 99 59 (s/d Agustus) Peraturan Presiden Permen Dalam Negeri Permen PAN dan RB Permen Keuangan Permen Kesehatan Permen PU Permen Nakertrans Permen PPN/Bappenas 55 55 20 216 1249 – 25 6 88 66 29 259 1799 24 19 5 95 73 70 258 2415 20 18 6 126 78 233 239 58 20 20 8 62 (s/d Agustus) 42 (s/d Juni) 31 (s/d September) 117 (s/d Agustus) 39 (s/d Mei) 7 (s/d Agustus) 6 (s/d Juni) 3 (s/d Juni) Jenis Peraturan
    • FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH
    • PARADIGM SHIFT  Regulasi yg berorientasi pasar untuk mempromosikan potensi masyarakat & komoditas unggulan daerah.  Jaminan keamanan & kenyamanan berusaha.  Menciptakan interkoneksi masyarakat lokal dalam sistem jaringan yg lebih luas (nasional maupun global), dll. Implikasi Internal Pemerintah: re-fitting organisasi, proses bisnis, pemangkasan regulasi, monitoring & evaluasi program/kebijakan, dan penanaman budaya hasil  8 area perubahan “hanya” prasyarat untuk government for result.
    • BEBERAPA MASALAH & SARAN SOLUSINYA (2): KETIADAAN TRAJECTORY RB  Eko Prasojo: Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu penyebab kegagalan Indonesia melakukan reformasi administrasi adalah ketiadaan lintasan (trajectory) reformasi administrasi.  Pollit dan Boukaert (2000, dalam Eko Prasojo): trajectory is an intentional pattern – a route that someone is trying to take. It leads from a starting (an alpha) to some desired place or state of affairs in the future (an omega).  Ada kecenderungan diskontinuitas dalam lintasan agenda reformasi dari satu rezim ke rezim berikutnya. Lintasan reformasi administrasi selalu terputus dan kembali ke titik nol setiap kali terjadi pergantian presiden.
    • TRAJECTORY REFORMASI BIROKRASI 1962l PARAN PP 32/1950: KUP di bawah PM PP 30/1950 : LAN & PANOK 1964: KONTRAR Prof. Mr. Prajudi Atmosudirjo: “... membangun Public Administration di Indonesia adalah suatu titik perubahan pokok (keerpunt) didalam sejarah kenegaraan kita. Dengan mendirikan LAN ini, Pemerintah ingin mempercepatan proses perubahan jiwa PN kita, yg pada masa ini masih selalu menjadi ejekan masyarakat, yaitu perubahan dari PN yg “hanya KNIP (25-9-1945) menjalankan peraturan” saja ke PN Indonesia yg baru, yg mempunyai entrepreunership & leadership yg berjiwa sebagai managers of the state atau public managers yg penuh inisiatif Ketua KNIP Mr. Kasman Singodimedjo: ”Presiden sendiri serta berjiwa dinamis & yg selalu berusaha untuk memutuskan bahwa pegawai2 Indonesia dari segala jabatan mempertinggi produktivitet negara, produktivitet modal dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara RI dengan nasional, dsb. penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan Negara RI”. Alpha
    • TRAJECTORY REFORMASI BIROKRASI Omega Repelita III 1979/1980 Repelita I 1969/1970 Repelita II 1974/1975 Repelita IV 1984/1985, dst s/d RPJMN RB ibarat LARI ESTAFET Keppres No. 266/1967: PAAP o o Jelas lintasannya (road-map). o Ada atlet (rezim) yg bekerja pada masanya. Ada tongkat (program, sasaran) yg dibawa hingga masa kerja selesai & harus dioper kepada atlet berikutnya. o Jelas titik finish-nya (Visi).
    • BEBERAPA MASALAH & SARAN SOLUSINYA (3): KENTALNYA KARAKTER MASYARAKAT PRISMATIK Dalam fused society, struktur tunggal akan mempengaruhi seluruh/banyak fungsi dalam masyarakat. Dalam diffracted society, tercipta banyak struktur untuk menjalankan fungsi2 spesifik. Dalam prismatic society, terdapat ciri kedua bentuk tsb.
    • CIRI MASYARAKAT PRISMATIK  HETEROGENEITY:  struktur sosial sangat beragam, yg memungkinkan terjadinya disparitas sosial, ekonomi, kepercayaan, dan kultural. Ada kelompok yg sangat modern, namun ada juga yg masih sangat tradisional, dan cenderung ada ketimpangan pembangunan dalam masyarakat. IMPLIKASI THD BIROKRASI: bureaucrats enjoy enormous influence, power & prestige, and make money. The people who are in power would make all efforts in furtherance of their interests and stick to power. The problem becomes much more complicated where different communities strive to pull the society in different directions in promoting their own sectional interests. Such disparities lead to creation of administrative problem. The rulling elite would try to protect the interests of “haves” and ignore the interests “have-nots”.
    • CIRI MASYARAKAT PRISMATIK  FORMALISM: merujuk adanya diskrepansi antara norma dengan perilaku, antara formal power dan effective power, antara yg diinginkan pemerintah dengan yg dilakukan masyarakat. IMPLIKASI THD BIROKRASI: the constitution vests lawmaking responsibilities in legislators, but in reality they spend only a little time in law-making activities. This facilitates the bureaucracy to play a decisive role in lawmaking process.
    • CIRI MASYARAKAT PRISMATIK  OVERLAPPING  struktur tradisional (fused) dan modern (diffracted) dapat fungsi-fungsi yg sama. IMPLIKASI THD BIROKRASI: in prismatic society, the legislature, executive, and bureaucracy perform various administrative, political, economic, and social function. In practice, their behavior is largely governed and controlled by certain traditional organization like family, religion, and caste. Overlapping in a prismatic society manifests in several dimensions such as nepotism, poly-communalism, the existence of clects, poly-normativism, and lack of consensus and separation of authority from control.
    • PENGUATAN MASYARAKAT SBG PONDASI RB  Pembangunan kesejahteraan untuk meminimalisir heterogenitas (gap) sosial ekonomi dalam masyarakat  memperkuat social control dan menyeimbangkan posisi/peran masyarakat dengan birokrat.  Keteladanan para pemimpin untuk menghilangkan hipokrisi dan formalisme dalam masyarakat.  RB tidak dapat ditempuh dari government side saja, namun secara bersamaan harus dilakukan reformasi pada citizen side, karena birokrasi ada dan tumbuh dalam milieu masyarakat  2 sides of reform.
    • CLOSING NOTES  RUU-ASN akan mendorong profesionalisme, kemandirian dan kesejahteraan birokrasi, shg fenomena prismatic society dapat dikurangi secara signifikan.  RUU-AP akan memberikan jaminan hukum yg seimbang antara perlindungan birokrasi untuk melakukan inovasi/ diskresi dengan pemenuhan hak-hak konstitusional WN.  RUU-ASN dan RUU-AP bersama strategi lainnya (memperjelas trajectory RB, memperkokoh facilitative state, dan memperkuat fungsi kepemimpinan) akan membangun sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yg berkualitas.
    • Jakarta, 31 Oktober 2013