Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda

on

  • 5,262 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,262
Views on SlideShare
5,248
Embed Views
14

Actions

Likes
1
Downloads
243
Comments
0

2 Embeds 14

http://www.slideshare.net 7
http://www.e-presentations.us 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda Presentation Transcript

  • 1. Tanjung Redeb, 17 Februari 2009 PKP2A III LAN SAMARINDA Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Daerah
  • 2.
    • Mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah dalam pembangunan wilayah guna meningkatkan peran daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI
    MISI Pusat unggulan dalam membangun daerah yang maju, sejahtera, bersatu dan berdaya saing VISI PKP2A III secara efektif terbentuk mulai 1 April 2005 PKP2A III LAN SAMARINDA (Pusat Kajian dan Pendidikan & Pelatihan Aparatur III) PKP2A III LAN SAMARINDA
  • 3. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DEPUTI 3 DEPUTI 2 DEPUTI 1 DEPUTI 5 DEPUTI 4 Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat PKP2A I Bandung PKP2A II Makasar PKP2A III Samarinda Sestama Inspektorat
  • 4.
    • Program Kepemerintahan yang Baik.
    • Program Peningkatan Pengawasan.
    • Program Penataan Kelembagaan.
    • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan.
    • Program Pengembangan SDM Aparatur.
    • Program Pendidikan Kedinasan.
    Program Unggulan (key leverage)
  • 5. Strategic Networking PKP2A III Lembaga Diklat Vertikal & Daerah Pem. Prov. dan Kab/Kota Se Kalimantan Puslitbang Dept., Perguruan Tinggi & Pemda Stakeholder Tk. Pusat: LAN, BKN, Menpan, Dagri, BPS, dll LSM, Ormas / Orpol BUMN/BUMD, Swasta Expert groups Professional groups
  • 6. Awal 2004 : 32 provinsi dan 434 kab/kota. Awal 2009 : 33 provinsi & 489 kab/kota. NKRI Jumlah pulau: 17.508 Luas: 1.919.440 km 2 (terluas ke-15 di dunia) OTDA
  • 7. Kerangka Filosofis Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat REERO = R amping ( flat, lean ), E ffective, E fficient, R ational, O perational. Coopetiton = Coo peration + Com petition . Otonomi & Demokrasi (UU Nomor 32 Tahun 2004) Flexibility Responsibility Accountability Innovation Code of Ethic / Org. Culture Creativity Performance = Productivity + Behavior Public Services Public Welfare
    • Transformasi Manajemen
      • SDM/HRD : Professional
      • Sistem/Struktur: REERO
      • Kultur : Coopetition
    Inputs Initial Outputs Process Final Outputs Outcomes / Impact Feed Back
  • 8. Area Perubahan Program Reformasi Admimistrasi Birokrasi dengan semangat pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul. Budaya Kerja Munculnya pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Regulasi & Deregulasi Terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance . Ketatalak-sanaan Sosok pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera SDM Aparatur Terwujudnya organisasi yg tepat fungsi dan tepat ukuran ( fit in function lean in structure atau right sizing ). Kelembagaan Hasil yang Diharapkan Area Perubahan
  • 9. Fondasi, Pilar & Tujuan Reformasi Birokrasi Pemda
  • 10.
    • Penataan Kelembagaan & Penetapan Perda OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
    • Pengkajian kebutuhan UPTD Dinas/Badan.
    • Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan  Perbup.
    • Pengukuran beban kerja unit  kajian.
    • Penyerahan Urusan kpd Desa dan Pelimpahan Urusan kpd Camat & Lurah  Perda & Perbup.
    • Pengembangan OBK (Organisasi Berbasis Kinerja)  Bimtek.
    Program Penguatan Kelembagaan
  • 11.
    • Penyusunan Renstra SKPD (termasuk Kecamatan).
    • Pengukuran kinerja pelayanan  IKM, CPP & IPM.
    • Penyusunan SPM dan SP bagi setiap SKPD.
    • Penerbitan Juklak, Juknis, atau pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas / tertentu (keuangan, evaluasi program, pelaporan kinerja, koordinasi, dll).
    • Penguatan koordinasi, perencanaan, wasdal, dan aspek ketatalaksanaan lainnya  capacity building & bimtek.
    Program Penataan Ketatalaksanaan
  • 12.
    • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural.
    • Penyusunan pola karir & pengkajian tentang mutasi / rotasi dalam rangka penyegaran organisasi.
    • Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB).
    • Analisis kebutuhan pegawai & AKD.
    • Pengembangan Jabatan Fungsional.
    • Penerapan sistem reward and punishment untuk mendorong motivasi dan kinerja pegawai.
    • Pembinaan sistemik dan komprehensif meliputi dimensi personalia sejak tahap rekrutmen hingga pemberhentian / pensiun  Bimtek.
    Program Pengembangan SDM
  • 13.
    • Pengkajian terhadap potensi tumpang tindih antar peraturan (antar Perda atau antara Perda dengan peraturan lainnya)
    • Penyusunan regulasi baru sesuai dengan kebutuhan dan amanat peraturan perundangan  kajian.
    • Revisi, perubahan, atau pencabutan produk hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan  kajian.
    Program Penataan Regulasi & Deregulasi
  • 14.
    • Pembentukan KBK (kelompok budaya kerja) untuk setiap SKPD.
    • Penyelenggaraan pelatihan atau bimtek untuk membangun mental model yang lebih sesuai dengan tuntutan birokrasi modern, atau merubah mind-set yg lebih pro-pelayanan publik.
    Program Penguatan Budaya Kerja
  • 15. SEKIAN Terima Kasih