0
Pusat KMK LAN-RI<br />PENINGKATAN KAPASITAS SDM dalam PERUMUSAN KEBIJAKAN<br />Workshop PeningkatanKapasitas SDM <br />Dep...
Pusat KMK LAN-RI<br />SistematikaMateri<br /><ul><li>LatarBelakang
PotretKapasitasKebijakan: DPR, DPRD, Eksekutif
MengapaKapasitasKebijakanRendah?
UpayaMeningkatkanKapasitasKebijakan: PartisipasiMasyarakat & Penguatan SDM.</li></li></ul><li>Pusat KMK LAN-RI<br />LatarB...
Kinerja kebijakan publik masih belum memuaskan, yg diilustrasikan oleh rendahnya index kinerja nasional:
HDI: skor 0.734 (2009) beradapadaperingkatke 111 dari 182 negara, atauberadadalamkategorimenengahsepertitahunsebelumnya (U...
Government Effectiveness: skor-0,43 (2004), naikmenjadi -0,29 (2008), namunmasihtertinggaldibandingnegara-negara Asia Teng...
Doing Business:  peringkat 122 dari183 negara (2010), membaikdariperingkat 129 ditahunsebelumnya (International Finance Co...
1959 - 1965  rata2 19,1 /thn.
1966 - 1977  rata2 12,4 /thn.
1982 - 1992  rata2 11,5 /thn.
1993 - 1998  rata2 14,3 /thn.
1999 - 2009  rata2 39 /thn.</li></ul>Apakahkinerjakebijakan DPR periode 1999-2009 sudahdikatakanbaik/optimal?  kaitkande...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peningkatan Kapasitas SDM Dlm Perumusan Kebijakan noorsyamsa

738

Published on

Workshop Peningkatan Kapasitas SDM
Deputi PKT BPPT Dalam Perumusan Kebijakan
Jakarta, 26 Januari 2011

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
738
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Peningkatan Kapasitas SDM Dlm Perumusan Kebijakan noorsyamsa"

  1. 1. Pusat KMK LAN-RI<br />PENINGKATAN KAPASITAS SDM dalam PERUMUSAN KEBIJAKAN<br />Workshop PeningkatanKapasitas SDM <br />Deputi PKT BPPT DalamPerumusanKebijakan<br />NoorsyamsaDjumara & Tri Widodo W. Utomo<br />Jakarta, 26 Januari 2011<br />
  2. 2. Pusat KMK LAN-RI<br />SistematikaMateri<br /><ul><li>LatarBelakang
  3. 3. PotretKapasitasKebijakan: DPR, DPRD, Eksekutif
  4. 4. MengapaKapasitasKebijakanRendah?
  5. 5. UpayaMeningkatkanKapasitasKebijakan: PartisipasiMasyarakat & Penguatan SDM.</li></li></ul><li>Pusat KMK LAN-RI<br />LatarBelakang<br /><ul><li>Tujuan Negara diwujudkanmelaluiinstrumenkebijakan.
  6. 6. Kinerja kebijakan publik masih belum memuaskan, yg diilustrasikan oleh rendahnya index kinerja nasional:
  7. 7. HDI: skor 0.734 (2009) beradapadaperingkatke 111 dari 182 negara, atauberadadalamkategorimenengahsepertitahunsebelumnya (UNDP, MengatasiHambatan: MobilitasManusiadan Pembangunan, 2009)
  8. 8. Government Effectiveness: skor-0,43 (2004), naikmenjadi -0,29 (2008), namunmasihtertinggaldibandingnegara-negara Asia Tenggara (Daniel Kaufman, AartKray, Massimo Mastruzzi, Governance Matters VIII).
  9. 9. Doing Business: peringkat 122 dari183 negara (2010), membaikdariperingkat 129 ditahunsebelumnya (International Finance Corporation, Bank Dunia, 2009)</li></li></ul><li>Pusat KMK LAN-RI<br />BgmnPotretKebijakan DPR?<br /><ul><li>1945- 1949  rata2 37,6 UU /thn.
  10. 10. 1959 - 1965  rata2 19,1 /thn.
  11. 11. 1966 - 1977  rata2 12,4 /thn.
  12. 12. 1982 - 1992  rata2 11,5 /thn.
  13. 13. 1993 - 1998  rata2 14,3 /thn.
  14. 14. 1999 - 2009  rata2 39 /thn.</li></ul>Apakahkinerjakebijakan DPR periode 1999-2009 sudahdikatakanbaik/optimal?  kaitkandenganvariabeljumlahanggota DPR, tuntutanmasyarakatygmakintinggi, kompleksitasmasalahygdihadapi, fasilitas & anggaranygtersedia, dll.<br />
  15. 15. BgmnPotretKebijakan DPR?<br />Pusat KMK LAN-RI<br /><ul><li>2010: 5 UU, s/d Agustus 2010, target 70.
  16. 16. 2009 (52 UU, s/d Okt)
  17. 17. 2008 (62 UU, s/d Des)
  18. 18. 2007 (48 UU, s/d Des)
  19. 19. 2006 (23 UU, s/d Des)
  20. 20. 2005 (14 UU, s/d Des)
  21. 21. 2004 (41 UU, s/d Okt)
  22. 22. 2003 (41 UU, s/d Des)
  23. 23. 2002 (32 UU, s/d Des)
  24. 24. 2001 (22 UU, s/d Nov)
  25. 25. 2000 (38 UU, s/d Des)
  26. 26. 1999 (56 UU, s/d Okt)
  27. 27. 1998 (13 UU, s/d Nov)
  28. 28. 1997 (32 UU, s/d Mei)
  29. 29. 1996 (9 UU, s/d Des)
  30. 30. 1995 (13 UU, s/d Des)
  31. 31. 1994 (12 UU, s/d Nov)
  32. 32. 1993 (6 UU, s/d Ags)</li></ul>Sumber: www.hukumonline.com (diolah)<br />
  33. 33. Pusat KMK LAN-RI<br />BgmnPotretKebijakan DPR?<br /><ul><li>Periode 2003-2009, MK telahmenerima 247 permohonanUjiMaterithd UU, dan 58 diantaranyadinyatakanbertentangandg UUD.
  34. 34. 2009: 78 permohonan, 14 dikabulkan.
  35. 35. Mahfud MD: “Banyaknyaketentuanperundangan yang dinyatakaninkonstitusionalmenunjukkankemampuanlegislasianggota (SDM) DPR rendah”.</li></ul>Sumber: Refleksi Kinerja MK, 29/12/2009<br />
  36. 36. Pusat KMK LAN-RI<br />BgmnPotretKebijakan DPRD?<br />Banyaknya PERDA bermasalah:<br />Diskoneksi Tujuan dan Isi (Konsistensi Pasal): 3,1%. <br />KetidakjelasanObyekdanSubyek: 7,9%.<br />KetidakjelasanHakdanKewajibanWajibPungut: 7,9%.<br />KetidakjelasanStandar Waktu, Biaya, Prosedur & Struktur Tarif: 22,7%.<br />KelengkapanYuridis: 5,6%.<br />RelevansiYuridis: 2,9%.<br />AcuanYuridistidakup-to-date: 15,7%<br />KetidaktepatanFilosofidanPrinsipPungutan: 4,5%<br />MenimbulkanDampakEkonomiNegatif: 9,2%.<br />Sumber: KPPOD (2003)<br />
  37. 37. Pusat KMK LAN-RI<br />Bgmn Potret Kebijakan DPRD?<br /><ul><li>2001-2008, Kementerian Keuangan telah mengevaluasi 1.121 Raperda, dan 67% di antaranya dibatalkan (Kompas, 12/12/2008).
  38. 38. Perda yg dibatalkan sebagian besar soal pungutan. Dari 11.401 perda, 15% di antaranya di sektor perhubungan, 13% pertanian, 13% industri & perdagangan, dan 11% kehutanan (Kompas, 12/12/2008).
  39. 39. Di salahsatuKabupatendiKalsel: Perda No. 12 Tahun 2003 tentangPajakKendaraandiAtas Air, namunisinyamengaturtentangBea BalikNamaKendaraanBermotordiAtas Air.</li></li></ul><li>Pusat KMK LAN-RI<br />BgmnPotretKebijakanEksekutif?<br />Banyaknyasengketa TUN (Tata Usaha Negara) akibatdikeluarkannyaKeputusan(beschikking).<br />Periode 2004-2009 terdapat 1857 putusanatassengketa TUN.<br />Sumber: situsresmiMahkamahAgung (2010)<br />
  40. 40. Pusat KMK LAN-RI<br />MengapaKapasitasKebijakanRendah?<br /><ul><li>Mahfud MD: 1) pemahamanthdlegal drafting danaturanketatanegaraanrendah; 2) UU/Perdaygdisusunadalahprodukpermainanpolitik; 3) UU/Perdatdkmampumengikutiperkembanganmasyarakat.
  41. 41. Kurangnya pengetahuan dan minat anggota legislatif dalam tugasnya (Jan Michiel Ottodkk, Using Legislative Theory to Improve Law and Development Projects, 2004).</li></li></ul><li>Pusat KMK LAN-RI<br />MengapaKapasitasKebijakanRendah?<br /><ul><li>Kualitas rata-rata anggota DPR belumbisadiharapkanmenghasilkan UU yang baik;
  42. 42. DPR belumsepenuhnyamemilikisistem yang baikdalammenyerapaspirasimasyarakatdanbelummemberikaninformasithdperkembanganpembahasansebuah RUU;
  43. 43. DPR tidakmendapatkandukunganteknis yang memadai, terutamadukungantimahli, akses data daninformasisertadukunganteknislainnya; </li></ul>(Lukman Hakim Saifuddin, 2007)<br />
  44. 44. Pusat KMK LAN-RI<br />UpayaMemperkuatKapasitasKebijakan: PartisipasiMasyarakat<br /><ul><li>PembentukanPerdaharus melibatkan partisipasimasyarakat Psl 53 UU 10/2004 & Psl 139 UU 32/2004: “Masyarakatberhakmemberikanmasukansecaralisanatautertulis, baikdalamtahappenyiapanmaupunpembahasanRUU danRanperda”.
  45. 45. Partisipasi dapat dibangun melalui “Forum Warga” dan“Jaring Asmara” antaraPerguruanTinggi-Ormas-Profesi-LSM; KonsultasiPublik, dsb.
  46. 46. Bentuk2 partisipasi masyarakatdapat diekspresikan misalnyauntuk mengatur sesuatu, dalam memberikan pendapat/penilaian, melakukankontrol, dll.</li></li></ul><li>Pusat KMK LAN-RI<br />UpayaMemperkuatKapasitasKebijakan: Penguatan SDM<br /><ul><li>PengembanganJabfungAnalisKebijakan & Perancang Per-UU-an.
  47. 47. Sosialisasi, Bimtekdlldlmrangkaknowledge upgrading dibidangkebijakanpublik & Per-UU-an.</li></li></ul><li>Pusat KMK LAN-RI<br />TerimaKasih<br />SemogaBermanfaat …<br />
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×