Disampaikan dalam: Diskusi Terbatas tentang “Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal” Samarinda, 14 April 2005 PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL & AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH: KONVERGEN ATAU DIVERGEN? Tri Widodo W. UTOMO Kerjasama Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Disampaikan dalam:

Diskusi Terbatas tentang “Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal”

Samarinda, 14 April 2005

PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL & AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH: KONVERGEN ATAU DIVERGEN?

PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH: KONVERGEN ATAU DIVERGEN? democracy as outcome of development demokrasi baru dapat berjalan jika beberapa kondisi terpenuhi (tingkat pendidikan & melek huruf, kelas menengah yg mapan, masyarakat sipil yg dinamis, rendahnya kesenjangan sosial, serta adanya ideologi sekuler). democracy as prerequisite for development Jika ada trade-off berupa sedikit penurunan laju pertumbuhan, hal itu dapat terima ( acceptable ) sebagai harga yang harus dibayar untuk membangun tatanan politik yang demokratis, kebebasan warga, dan perlindungan thd HAM. 2 mainstreams ttg kaitan Dem & Pemb

democracy as outcome of development

demokrasi baru dapat berjalan jika beberapa kondisi terpenuhi (tingkat pendidikan & melek huruf, kelas menengah yg mapan, masyarakat sipil yg dinamis, rendahnya kesenjangan sosial, serta adanya ideologi sekuler).

democracy as prerequisite for development

Jika ada trade-off berupa sedikit penurunan laju pertumbuhan, hal itu dapat terima ( acceptable ) sebagai harga yang harus dibayar untuk membangun tatanan politik yang demokratis, kebebasan warga, dan perlindungan thd HAM.

PEMBANGUNAN: LPE > 4% (1966-1990an) Kemiskinan menurun menjadi 12% (1996) Swasembada beras (1 984) Bank Dunia: Indonesia sbg “miracle” (1993) DEMOKRASI: Pengekangan kebebasan Pers, tekanan thd serikat buruh, pembatasan jumlah Parpol Bisakah Dem & Pemb berjalan seiring ? “ Demokrasi sebagai HASIL PEMBANGUNAN ” PEMBANGUNAN: LPE –13,7%, 0,31%, 4,8%, dan 3% (1998-2001) Kemiskinan melonjak menjadi > 20% HDI / IPM merosot terus DEMOKRASI: Konstitusi di Amandemen Sistem Multi Partai diperkenalkan Kebebasan Pers dan Mimbar Pembentukan Komnas HAM Otonomi luas, Pilkada Langsung , dll. “ Demokrasi sebagai PRASYARAT PEMBANGUNAN ” Masa PRA Demokratisasi Masa PASCA Demokratisasi

PEMBANGUNAN:

LPE > 4% (1966-1990an)

Kemiskinan menurun menjadi 12% (1996)

Swasembada beras (1 984)

Bank Dunia: Indonesia sbg “miracle” (1993)

DEMOKRASI:

Pengekangan kebebasan Pers, tekanan thd serikat buruh, pembatasan jumlah Parpol

PEMBANGUNAN:

LPE –13,7%, 0,31%, 4,8%, dan 3% (1998-2001)

Kemiskinan melonjak menjadi > 20%

HDI / IPM merosot terus

DEMOKRASI:

Konstitusi di Amandemen

Sistem Multi Partai diperkenalkan

Kebebasan Pers dan Mimbar

Pembentukan Komnas HAM

Otonomi luas, Pilkada Langsung , dll.

demokratisasi sbg penyebab utama terjadinya konflik terbukanya ruang demokrasi melahirkan banyak kelompok dengan berbagai aliran dan tuntutan yang berbeda  banyaknya politik aliran ini berimplikasi pada sulitnya mengorganisasikan berbagai kepentingan secara negotiable . demokrasi adalah peredam konflik secara damai demokrasi memang bukan jaminan tidak adanya konflik, namun bangsa yang demokratis akan mampu mambangun pranata sosial, sumber daya dan fleksibilitas sistem yang lebih baik, sehingga akan lebih mampu mengelola setiap perbedaan dan sengketa. demokrasi menyediakan metode pengambilan keputusan yang anti kekerasan, forum perwakilan untuk mempertemukan berbagai perbedaan, serta kesempatan berpartisipasi secara inklusif. Kaitan Demokrasi & Konflik

demokratisasi sbg penyebab utama terjadinya konflik

terbukanya ruang demokrasi melahirkan banyak kelompok dengan berbagai aliran dan tuntutan yang berbeda  banyaknya politik aliran ini berimplikasi pada sulitnya mengorganisasikan berbagai kepentingan secara negotiable .

demokrasi adalah peredam konflik secara damai

demokrasi memang bukan jaminan tidak adanya konflik, namun bangsa yang demokratis akan mampu mambangun pranata sosial, sumber daya dan fleksibilitas sistem yang lebih baik, sehingga akan lebih mampu mengelola setiap perbedaan dan sengketa.

demokrasi menyediakan metode pengambilan keputusan yang anti kekerasan, forum perwakilan untuk mempertemukan berbagai perbedaan, serta kesempatan berpartisipasi secara inklusif.

Demokrasi & Konflik di Indonesia Konflik “klasik” seperti GAM, GPK, RMS. Konflik “klasik” lain: PILKADES. Konflik “klasik” menjadi internationalized . Muncul konflik horizontal baru: Poso, Ambon, Sampit, Sambas, dll. Konflik kewenangan Eksekutif – Legislatif. Konflik antar lembaga publik / antar daerah. Konflik vertikal antara kelompok masyarakat dengan aparat. PRA Demokratisasi Masa PASCA Demokratisasi “ Sedikit demokrasi sedikit Konflik” “ Demokrasi memicu Konflik”

Konflik “klasik” seperti GAM, GPK, RMS.

Konflik “klasik” lain: PILKADES.

Konflik “klasik” menjadi internationalized .

Muncul konflik horizontal baru: Poso, Ambon, Sampit, Sambas, dll.

Konflik kewenangan Eksekutif – Legislatif.

Konflik antar lembaga publik / antar daerah.

Konflik vertikal antara kelompok masyarakat dengan aparat.

Apakah Pilkadasung hanya mrpk hasil dari proses pembangunan selama ini. Pilkadasung sbg instrumen Demokrasi: Sebuah Tantangan Apakah Pilkadasung mrpk titik awal untuk menjalankan pembangunan. Apakah Pilkadasung hanya menghasilkan konflik yang sebelumnya tidak terjadi. Apakah Pilkadasung dapat menjadi menjadi media rekonsiliasi antar elit lokal.

Indikasi Awal Pilkadasung 76 daerah dari 226 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada sangat berpotensi terjadi konflik karena berbagai sebab (Depdagri). Gejala munculnya polarisasi dan fragmentasi di tingkat grassroot akibat dari adanya kecenderungan preferensi emosional dan primordial. Kondisi tadi dapat mempengaruhi stabilitas di daerah dan pada gilirannya dapat pula mengancam keberlangsungan pembangunan sosial ekonomi daerah. Gagal memperkuat demokrasi lokal? Gagal mengakselerasi pembangunan daerah? Ada yang salah dengan Pilkadasung?

76 daerah dari 226 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada sangat berpotensi terjadi konflik karena berbagai sebab (Depdagri).

Gejala munculnya polarisasi dan fragmentasi di tingkat grassroot akibat dari adanya kecenderungan preferensi emosional dan primordial.

Kondisi tadi dapat mempengaruhi stabilitas di daerah dan pada gilirannya dapat pula mengancam keberlangsungan pembangunan sosial ekonomi daerah.

Kesimpulan & Rekomendasi Hubungan antara demokrasi dan pembangunan, serta antara demokrasi dan resolusi konflik tidak perlu dipahami secara hitam putih. Divergensi atau konvergensi antar kedua variabel diatas sangat tergantung pada para pelaku politik dan mapannya sistem yang digunakan. Desentralisasi harus diperkuat untuk membangun good local governance  kinerja pembangunan akan meningkat dengan sendirinya sementara rezim demokratis juga dapat ikut terbangun. Perlu pengembangan kapasitas birokrasi untuk menjalankan program pembangunan secara efektif tanpa intervensi politis secara berlebihan; sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Perlu dibangun proses dan kelembagaan politik yang hati-hati ( prudent politics ), serta menyiapkan infrastruktur ekonomi, sosial dan politik untuk berjalannya demokrasi secara wajar. Perlu diberi peran kepada otoritas lokal untuk membangun kerangka penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat.

Hubungan antara demokrasi dan pembangunan, serta antara demokrasi dan resolusi konflik tidak perlu dipahami secara hitam putih.

Divergensi atau konvergensi antar kedua variabel diatas sangat tergantung pada para pelaku politik dan mapannya sistem yang digunakan.

Desentralisasi harus diperkuat untuk membangun good local governance  kinerja pembangunan akan meningkat dengan sendirinya sementara rezim demokratis juga dapat ikut terbangun.

Perlu pengembangan kapasitas birokrasi untuk menjalankan program pembangunan secara efektif tanpa intervensi politis secara berlebihan; sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan daerah.

Perlu dibangun proses dan kelembagaan politik yang hati-hati ( prudent politics ), serta menyiapkan infrastruktur ekonomi, sosial dan politik untuk berjalannya demokrasi secara wajar.

Perlu diberi peran kepada otoritas lokal untuk membangun kerangka penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat.

Terima Kasih