Pengembangan Inovasi Sektor Publik Dalam Kerangka UU ASN

1,530 views
1,238 views

Published on

Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan
KompetensiWidyaiswara dengan Tema “Peran
Widyaiswara Dalam Implementasi Diklat Aparatur
Pola Baru”, Badan Diklat Provinsi Jawa Barat
Bandung, 27 Februari 2014

Published in: Education
4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengembangan Inovasi Sektor Publik Dalam Kerangka UU ASN

  1. 1. Pengembangan Inovasi Sektor Publik Dalam Kerangka UU ASN Tri Widodo W. Utomo Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Kompetensi Widyaiswara dengan Tema “Peran Widyaiswara Dalam Implementasi Diklat Aparatur Pola Baru”, Badan Diklat Provinsi Jawa Barat Bandung, 27 Februari 2014
  2. 2. Inovasi Sektor Publik: Pengertian Inovasi berasal dari bahasa Latin innovātus, yg berarti memperbarui (to renew). Jadi, inovasi adalah proses pembaruan sesuatu yg sudah ada, bukan membuat sesuatu yg baru (yg belum ada sebelumnya). Membuat perubahan pada suatu hal yg sudah ada, terutama dengan cara memperkenalkan metode-metode baru (New Oxford American). Sesuatu yang berbeda dan berdampak (Scott D. Anthony, The Little Black Book of Innovation, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).
  3. 3. Inovasi Sektor Publik: Kriteria Ada tidaknya dampak positif atau kemanfaatan dari suatu inisiatif perubahan; Mampu tidaknya inisiasi perubahan memberi solusi terhadap masalah yg ada; Harus berkesinambungan, tidak tergantung pada inisiator / konseptornya; Memiliki kompatibilitas dengan sistem diluar dirinya, tidak membentur / melanggar sistem yg telah ada.
  4. 4. UU ASN & Inovasi
  5. 5. ASN sbg Inovasi Sektor Publik • • • • • • • Meniadakan Eselonisasi, diganti dengan Job-Grading. Pasal 1: mengubah PNS dari Pekerjaan menjadi Profesi. Pasal 6: memperkenalkan jenis jabatan baru, yakni PPPK (bukan honor atau outsourcing). Pasal 70: pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 tahun. Pasal 71: pola karir terintegrasi nasional. Pasal 79: perubahan sistem penggajian dari yg berbasis pangkat/ golongan & masa kerja menuju sistem yg berbasis harga jabatan. Pasal 108: pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional untuk JPT 1 dan 2, serta pada tingkat PNS untuk JPT 3.
  6. 6. ASN butuh Inovasi Manajemen Diklatpim (pola baru) Diklat Massal & Jarak Jauh (bukan kelas jauh) Mengajar Pengembangan Kompetensi Non-Diklat
  7. 7. Diklatpim (Pola Baru) Tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi kompetensi jabatan, namun juga menciptakan Pemimpin Perubahan. Wi tidak lagi sbg pengajar, namun fasilitator sepenuhnya. Sumber ilmu bukan lagi Wi, namun sesama peserta (experiential learning). Metode on-off, kombinasi pembelajaran di ruang diklat dengan aktualisasi di laboratorium diklat. Media pembelajaran makin beragam (film pendek, kasus, visitasi, dll). Peran Mentor tanggung jawab keberhasilan Diklat & implementasi hasil Diklat tidak hanya pada LD, tapi juga instansi asal peserta. Output pembelajaran peserta menjadi bagian dari proses perubahan yang terukur di instansinya.
  8. 8. Diklat Massal & Jarak Jauh Titik kritis ASN berupa besarnya jumlah pegawai yg harus dididik, waktu (jam/hari diklat) yg dibutuhkan, serta biaya yg terbatas. Perlu sistem dan mekanisme baru yg tidak bersifat face to face, namun bisa diikuti secara simultan oleh sebanyak mungkin pegawai meski berasal dari wilayah yang berjauhan dan zona waktu yg berbeda pula. Mengoptimalkan media online (website), televisi/radio, mobile phone, perpustakaan keliling, dan teleconference sebagai sumber pembelajaran. Materi pembelajaran disusun atas modul-modul yg bersifat optional, setiap calon peserta dapat memilih sesuai kebutuhan kompetensinya.
  9. 9. Mengajar Diklat tidak harus dimaknakan sebagai pengiriman peserta, namun juga penugasan sebagai pengajar. Setiap pegawai adalah resource person yg memiliki explicit (terutama implicit) knowledge. Pembelajaran secara timbal balik dalam lingkaran kecil di unit terkecil adalah model pengembangan kapasitas terbaik. Mengajar = mengikuti Diklat, bahkan lebih. Sebab, teaching is the best way of learning.
  10. 10. Pengembangan Kompetensi non-Diklat Magang (internship) – Pasal 70 UU ASN; Coaching & Mentoring; Strategic Exchange (pertukaran kompetensi); Open Career System (antar daerah, antar tingkatan pemerintahan, antar sektor); Penugasan khusus (special envoy); Forum diskusi (seminar, lokakarya, konferensi, kongres, dll); Self-learning.
  11. 11. Terima Kasih Semoga Bermanfaat … Bandung, 27 Februari 2014

×