Penataan Lembaga
Diklat Pemerintah
Pasca UU ASN
Disampaikan pada FGD “Dampak UU ASN
Terhadap Eksistensi Badan Diklat”, di ...
Quo Vadis Badan Diklat?
Badan
Diklat
Penguatan
Peleburan
Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
Fungsi
TECHNOSTRUCTURE
dalam organisasi
(Henry Mintzberg)
The control analyst of
the techno-s...
Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
Tugas DELEGATIF yg spesifik dari Menteri PAN untuk: *)
Melakukan pengelolaan diklat dan penge...
Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
Memperkuat MANAJEMEN ASN. Jika:
Setiap pegawai memiliki hak 12 hari kerja / tahun, dan
Jumlah...
Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
TUNTUTAN baru sistem diklat aparatur:
Melahirkan pemimpin transformasi LD sbg “Kawah
Candradi...
Mengapa LDP Bisa Dilebur?
Interseksi yg erat antara Biro Organisasi, Biro SDM &
Badan Diklat
Mengapa LDP Bisa Dilebur?
Demi efisiensi organisasi dan menghindari struktur
yg fragmented dengan Biro SDM (bahkan juga
de...
Mengapa LDP Bisa Dilebur?
Wujud Inovasi Kelembagaan:
Birokrasi Weberian yg kaku, hirarkhis (atasan -
bawahan), aturan yg p...
LDP sbg Holakrasi
Pekerjaan dalam organisasi dilakukan mengelilingi
tugas, bukan mengelilingi fungsi.
Tugas2 didelegasikan...
BPPK sbg Holakrasi
Dalam LDP cq. BPPK yg berstruktur holakrasi akan
terbangun hologram dan multi-tasking staf
benchmark di...
Penutup
• Pilihan Penguatan atau Peleburan Badan Diklat
sama-sama memiliki rasionalitas yg kuat.
• Untuk menentukan piliha...
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat …
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

1,116

Published on

Disampaikan pada FGD “Dampak UU ASN
Terhadap Eksistensi Badan Diklat”,
BPPK Kementerian Keuangan
Jakarta, 8 Juli 2014

4 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,116
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
142
Comments
4
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

  1. 1. Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN Disampaikan pada FGD “Dampak UU ASN Terhadap Eksistensi Badan Diklat”, di BPPK Kementerian Keuangan Jakarta, 8 Juli 2014 Tri Widodo W. Utomo Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
  2. 2. Quo Vadis Badan Diklat? Badan Diklat Penguatan Peleburan
  3. 3. Mengapa LDP Perlu Diperkuat? Fungsi TECHNOSTRUCTURE dalam organisasi (Henry Mintzberg) The control analyst of the techno-structure serves to affect certain forms of standardization in the organization. By design, karakter & fungsi Badiklat sangat berbeda dibanding Setjen
  4. 4. Mengapa LDP Perlu Diperkuat? Tugas DELEGATIF yg spesifik dari Menteri PAN untuk: *) Melakukan pengelolaan diklat dan pengembangan SDM; Menetapkan AK Widyaiswara; Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi; Usul penetapan AK Widyaiswara; Memberi penugasan tertulis dan menerima pertanggung jawaban Widyaiswara. Tugas tsb dapat dilakukan oleh Sekjen, namun apakah aspek beban kerja, departementasi, span of control, dll mendukung? *) Diatur dalam Permenpan No. 14/2009
  5. 5. Mengapa LDP Perlu Diperkuat? Memperkuat MANAJEMEN ASN. Jika: Setiap pegawai memiliki hak 12 hari kerja / tahun, dan Jumlah pegawai 4,5 juta, maka Jumlah hari yg dibutuhkan untuk membangun kompetensi pegawai sebanyak 54 juta hari kerja / tahun. Berapa dibutuhkan program pengembangan kompetensi? Bagaimana kebutuhan Widyaiswara (kuantitas & kualitas)? Berapa anggaran yg harus disediakan? Badan Diklat akan menjadi CENTER OF EXCELLENCE baru K/L !
  6. 6. Mengapa LDP Perlu Diperkuat? TUNTUTAN baru sistem diklat aparatur: Melahirkan pemimpin transformasi LD sbg “Kawah Candradimuka”; Pembelajaran secara virtual dan berkelanjutan (online learning dan continuing education); Pengembangan kompetensi non diklat klasikal spt: magang (pasal 70 ASN), coaching & mentoring, strategic exchange (pertukaran kompetensi antar instansi), penugasan khusus (special envoy), self learning, dsb. Analogi Widyaiswara = Dokter, peserta/pasien berhak memilih yg terbaik.
  7. 7. Mengapa LDP Bisa Dilebur? Interseksi yg erat antara Biro Organisasi, Biro SDM & Badan Diklat
  8. 8. Mengapa LDP Bisa Dilebur? Demi efisiensi organisasi dan menghindari struktur yg fragmented dengan Biro SDM (bahkan juga dengan Biro Organisasi): • Perubahan Biro Kepegawaian menjadi Biro SDM, mencerminkan perubahan orientasi dari pengelola administrasi personalia yg menempatkan pegawai sbg human resource menjadi pengembangan kompetensi pegawai sebagai human capital. • Manfaat: perencanaan kebutuhan & pengembangan pegawai lebih terintegrasi, efisiensi sumber daya khususnya anggaran meningkat, berkurangnya mis- koordinasi antar satuan kerja, meningkatnya fokus dan efektifivas kerja, dsb.
  9. 9. Mengapa LDP Bisa Dilebur? Wujud Inovasi Kelembagaan: Birokrasi Weberian yg kaku, hirarkhis (atasan - bawahan), aturan yg prosedural & impersonal (kepatuhan mutlak terhadap aturan & ada sangsi bagi yg melanggar) lamban & menciptakan kelas2, ABS. Flat organization the least government, the better. Holakrasi / Holarki: o a hierarchy of self-regulating holons that function both as autonomous wholes and as dependent parts. o third way antara struktur hirarkhis dengan struktur datar.
  10. 10. LDP sbg Holakrasi Pekerjaan dalam organisasi dilakukan mengelilingi tugas, bukan mengelilingi fungsi. Tugas2 didelegasikan / didistribusikan kepada lingkaran anggota tim (analog dengan lingkaran dalam Holahoop), yg memiliki kebebasan untuk mengatur (self-govern). Pendekatan yg mendorong setiap individu dalam tim untuk mengambil inisiatif, menjadikan ide mereka dapat dieksekusi dengan segera. Terbukti ampuh mengurangi keterbatasan pimpinan dalam membuat setiap keputusan (Michelle James, Navigating the New Work Paradigm, 2012).
  11. 11. BPPK sbg Holakrasi Dalam LDP cq. BPPK yg berstruktur holakrasi akan terbangun hologram dan multi-tasking staf benchmark di LN, pelaksaan training hanya dikelola sedikit orang. Kelembagaan BPPK mungkin tidak ada, namun fungsi tetap menonjol. Peleburan unit-unit pendidikan dan pelatihan dalam 1 unit yg terintegrasi (BPPK, Balai, STAN, dll).
  12. 12. Penutup • Pilihan Penguatan atau Peleburan Badan Diklat sama-sama memiliki rasionalitas yg kuat. • Untuk menentukan pilihan tsb, tidak bisa hanya menganalisis LDP an sich, namun juga harus memperhatikan faktor kontingensi lain, misalnya besaran organisasi induk, distribusi beban kerja, prioritas kebijakan, demografi pegawai, economic of scale, dll. • Mission driven dan continues improvement jauh lbh penting dibanding urusan struktur.
  13. 13. Terima Kasih Semoga Bermanfaat … Tri Widodo W. Utomo Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×