Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 dan UU No. 22 Tahun 2007 serta perbandingan struktur organisasi Sekretariat antar lembaga negara dan lembaga legislatif. Dokumen ini menganalisis perbedaan besaran struktur organisasi dan fungsi Sekretariat antar lembaga tersebut.

1. Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 28 Mei 2012

2. Pilihan dlm Penataan Kelembagaan: Besar
(effective model) atau Ramping (efficiency model)?

4. Prinsip Dasar
• Penataan organisasi di level manapun dan di sektor apapun,
seyogyanya menempatkan efisiensi sebagai prinsip utama
(efficiency model). Meski peraturan perundangan memberi
wewenang utk membentuk postur kelembagaan yg besar
(effectiveness model), namun tetap harus melalui pertimbangan
yg cermat & mendalam.
• Sekretariat Jenderal pada dasarnya hanya memiliki tugas
supporting/auxiliary thd struktur inti dalam organisasi ybs.
Dalam kenyataannya, sering terjadi penyimpangan dari prinsip
dasar, dimana unit supporting/auxiliary ternyata juga
melaksanakan tugas/fungsi sbg technostructure, operating core,
serta middle line. Hal ini terjadi misalnya di KPU (hubungan
hierarkis di sekretariat), KY, dan DPR/DPD.

5. Perbandingan Struktur Setjen KPU Berdasar
UU No. 15/2011 dan UU No. 22/2007
Aspek UU No. 15/2011 UU No. 22/2007
Hubungan antar  KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota
Tingkat bersifat hierarkis (5). bersifat hierarkis (5).
 Setjen, Set. Provinsi dan Set.
Kab/Kota bersifat hierarkis
(56).
Pimpinan Setjen dipimpin oleh Sekjen (57). Setjen dipimpin oleh seorang
Sekjen dan dibantu oleh seorang
Wakil Sekjen (57).
Besaran Struktur Organisasi Setjen, Set. Setjen terdiri atas paling banyak 7
Provinsi dan Set. Kab/Kota biro; biro paling banyak 4 bagian;
ditetapkan dengan Peraturan bagian paling banyak 3 subbagian
KPU (62). (60).

6. Interpretasi
• Meski menghapus posisi Wasekjen, KPU memiliki diskresi lebih
luas untuk membentuk kelembagaan Setjen yg lebih besar 
tidak ada kuota besaran struktur.
• Setjen tidak lagi hanya unit auxiliary terhadap KPU semata,
namun juga berfungsi pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
pengendalian thd Sekretariat KPT Provinsi dan Kab/Kota.
• Mengingat hubungannya yg hierarkis, secara normatif
Sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab kpd Sekjen;
sedangkan Sekretariat KPU Kab/Kota bertanggungjawab kpd
Sekjen melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sayangnya, soal jalur
pertanggungjawaban ini belum diatur dalam UU No. 15/2011,
shg berpotensi menimbulkan mal-administrasi, dimana
pelaksanaan tugas/fungsi dan program/kegiatan tidak jelas
pertanggungjawabannya.

7. Perbandingan Struktur
Setjen KPU dengan Komisi Negara yg Lain
Aspek KPU KPK KY
Besaran 1 Sekjen, 1 Wakil 1 Sekjen, 6 Biro 1 Sekjen, 5 Biro
Sekjen, 7 Biro, 7 Wakil
Karo
Rincian Biro • Biro Perencanaan & • Biro Perencanaan • Biro Umum
Data & Keuangan • Biro Data & Pelayanan
• Biro Keuangan • Biro SDM Informasi
• Biro Hukum • Biro Hukum • BIRO SELEKSI &
• Biro Umum • Biro Humas PENGHARGAAN
• Biro SDM • Biro Umum • BIRO PENGAWASAN
• Biro Teknis & • Korsespim HAKIM
Humas • BIRO INVESTIGASI &
• BIRO LOGISTIK PENGENDALIAN
INTERNAL

8. Struktur Setjen DPD-RI dan DPR-RI
Aspek DPD RI DPR RI
Besaran 1 Sekjen, 1 Wakil Sekjen, 1 Sekjen, 4 Deputi, 14 Biro, 1 Pusat
5 Biro, 3 Pusat
Rincian Biro • Biro Kesekretariatan • Biro Perancangan UU Polhukham Kesra
Pimpinan • Biro Perancangan UU Ke, Keu, Indag
• Biro Persidangan I • Biro Hukum & Pemantauan Pelaksanaan UU
• Biro Persidangan II • Biro Analisa Anggaran & Pelaksanaan APBN
• Biro Administrasi • Biro Pengawasan Legislatif
• Biro Umum • Pusat Pengkajian, Pengolahan Data & Infor.
• Pusat Data & Informasi • Biro Persidangan
• Pusat Kajian Daerah • Biro Kesekretariatan Pimpinan
• Pusat Kajian Kebijakan • Biro Kerjasama Antar Parlemen
dan Hukum • Biro Humas dan Pemberitaan
• Biro Perencanaan & Pengawasan
• Biro Keanggotaan & Kepegawaian
• Biro Keuangan
• Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi
• Biro Umum

9. Interpretasi
• Desain kelembagaan Setjen (baik di Komisi Negara maupun di
lembaga legislatif) sangat beragam baik besaran, nomenklatur,
grouping/perumpunan, maupun ruang lingkupnya.
• Masih ada campur aduk antara fungsi line dengan fungsi
auxialiary. Kasus KY, DPR-RI dan DPD-RI menunjukkan secara
gamblang bahwa Setjen masih menjalankan fungsi-fungsi lini yg
tercermin dari adanya satker/unit kerja dengan nomenklatur
Deputi atau Pusat.
• Struktur kesetjenan pada prinsipnya terdiri dari fungsi-fungsi
generic seperti Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Keuangan,
Biro SDM dll, serta dimungkinkan adanya biro-biro yg specific
yang mendukung karakteristik lembaga, seperti Biro Logistik di
KPU, Biro Seleksi dan Penghargaan di KY, dst.

10. Tugas Setjen KPU & Ancangan Kebutuhan
Pembentukan Biro
TUGAS SETJEN (Pasal 66) Unit PELAKSANA
Membantu penyusunan program dan anggaran Biro Perencanaan &
Pemilu Pelaporan
Biro Keuangan, Biro Umum,
Memberikan dukungan teknis administratif
Biro Kepegawaian
Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam
Biro Organisasi, Biro Logistik
menyelenggarakan Pemilu
Membantu perumusan dan penyusunan
Biro Hukum
rancangan peraturan dan keputusan KPU
Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi
Biro Hukum
penyelesaian sengketa Pemilu
Biro Perencanaan &
Membantu penyusunan laporan
Pelaporan
Membantu pelaksanaan tugas2 lain sesuai
Biro Humas, Biro Kerjasama
dengan peraturan perundangan