• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
 

Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG

on

  • 1,721 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,721
Views on SlideShare
1,721
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
33
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG Presentation Transcript

    • Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Good Governance KEDEPUTIAN Bidang Kajian ManajemenKebijakan dan Pelayanan (KMKP),Lembaga Administrasi Negara RI
    • Interdisciplinary Interface of Public Administration Sumber: Ginandjar Kartasasmita, 2012
    •  Waldo, 1955: 1) the organization and management of men and materials to achieve the purposes of government; 2) the art and science of management as applied to affairs of state. Martini, 1998: 1) the administration or management of matters which have principally to do with the society, polity, and its subparts which are not essentially private, familial, commercial, or individualistic; 2) disciplined study of such matters. In its simplest meaning, public administration has to do with managing the realm of governmental and other public activities. Bailey, 1968: 3 main concerns of public administration: organizational behavior and the behavior of people in public organizations; 2) the technology of management and the institutions of policy implementation; 3) the public interest as it relates to individual ethical choice and public affairs. (Ginandjar Kartasasmita, 2012)
    • (Ginandjar Kartasasmita, 2012)
    • • Public administrative culture is changing to be more flexible, innovative, problem solving, entrepreneurial, and enterprising as opposed to rule-bound, process-oriented, and focused on inputs rather than results.• The current public administration debate places a new emphasis on ‘what matters is not what we do, but how people feel about what we do’ and that ‘processes matter’ or put differently, ‘the ends do not justify the means’.• The most fundamental principle of the contemporary managerialist approaches is “let the managers manage.” The assumption is that if government can recruit or retain high quality managers, and if those managers are given the trust and responsibility to direct operations within their sphere of responsibility free form political constrains and traditional bureaucratic administration then the public sector will perform better. (Ginandjar Kartasasmita, 2012)
    • 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan Kemiskinan5. Ketahanan Pangan6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha8. Energi9. LH dan Pengelolaan Bencana10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
    •  RB dan GG (Tata Kelola) adalah prioritas tertinggi dalam RPJM Nasional (2010-2014). Untuk mewujudkan target-target RB dan GG, maka pembenahan Administrasi Publik menjadi keniscayaan. 3 dimensi reformasi administrasi publik:  Kelembagaan: struktur organisasi yg fit.  Ketatalaksanaan: business process, peraturan perundangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mindset dan culture-set.  SDM Aparatur: profesional, bersih & melayani.
    • 1. Struktur / Kelembagaan  Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah paguyuban PAN.  Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi Kelembagaan Polhukam. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang Polhukam.  Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi Kelembagaan Perekonomian. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang Perekonomian.  Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi Kelembagaan Kesra. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang Kesra.
    • 1. Struktur / Kelembagaan (continued …)  Penyusunan & pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Sasaran: meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan & pelaksanaan RB.  Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP. Sasaran: Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana
    • 2. Otonomi Daerah  Pembatasan Pemekaran Wilayah. Sasaran: Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78/2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.  Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan. Sasaran: Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.  Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah. Sasaran: Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD serta Penetapan APBD tepat waktu.
    • 2. Otonomi Daerah (continued …)  Pembinaan & Fasilitasi Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah. Sasaran: Daerah memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP, serta penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.  Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah. Sasaran: Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer, serta Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah.  Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan KDH. Sasaran: Tersusunnya UU tentang PEMILU KDH dan Wakil KDH dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.
    • 3. Sumber Daya Manusia  Penyusunan Kebijakan Perencanaan SDM Aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Sistem Pengadaan /Rekruitmen dan Seleksi PNS, dan PP tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi).  Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang Manajemen Kepegawaian (UU SDM Aparatur Negara), Pola Dasar Karir, Penilaian Kinerja Pegawai (SKP), Diklat Jabatan, dan Pengangkatan dalam Jabatan.  Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang remunerasi dan tunjangan kinerja, sistem pensiun PNS, serta pengelolaan dana pensiun.
    • 4. Regulasi  Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen. Sasaran: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.  Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. Sasaran: Meningkatnya pemerin-tahan provinsi, kab/kota yang di petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah.  Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD. Sasaran: Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta terwujudnya kebijakan PDRD yg mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
    • 5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah  Penetapan IKU Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sasaran: Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009.  Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah. Sasaran: Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.  Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik. Sasaran: Tersusunnya peraturan pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
    • 5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah (continued …)  Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial. Sasaran: Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, serta tersusunnya Inpres percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.  Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan. Sasaran: Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah.
    • 6. Penegakan Hukum  Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan. Sasaran: Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat.  Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di bawahnya. Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.  Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. Sasaran: Pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.  Pembinaan Kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban. Sasaran: Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penangan-an kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan.
    • 6. Penegakan Hukum (continued …)  Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana. Sasaran: Tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi serta terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel.  Pembinaan Kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan dan anak. Sasaran: Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas.  Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan dan manajemen, Diklat teknis dan fungsional, serta Pendidikan Kedinasan. Sasaran: Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.  Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham. Sasaran: Peningkatan kualitas SDM Kemkumham.  Pengawasan Inspektorat Khusus. Sasaran: Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja lembaga peradilan.
    • 6. Penegakan Hukum (continued …)  Diklat aparatur Kejaksaan. Sasaran: Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin.  Penyelidikan, Penyidikan, serta Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi. Sasaran: penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dan eksekusi TPK.  Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK. Sasaran: korsup penindakan.  Pengelolaan LHKPN dan Gratifikasi. Sasaran: penanganan LHKPN dan Gratifikasi.  Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi. Sasaran: Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye.  Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi. Sasaran: kerjasama antar lembaga/instansi.
    • 6. Penegakan Hukum (continued …)  Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi. Sasaran: teknologi informasi.  Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sasaran: penanganan dumas.  Seleksi Hakim Agung dan pemberian penghargaan Hakim. Sasaran: Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan PTUN.  Pelayanan Pengawasan perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim. Sasaran: Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim
    • 7. Data Kependudukan  Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Sasaran: Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.
    • • Largely & mostly by Policy Intervention: o Allocation of values and norms through regulation; o Distribution & redistribution of resources; o Provision of subsidies, incentives & disincentives; o Delivering services.• Reforming and innovating its own system.