Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perijinan Untuk Memperkokoh Ekonomi Lokal

  • 7,989 views
Uploaded on

Disampaikan dalam Seminar “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal” …

Disampaikan dalam Seminar “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal”
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
7,989
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • Hard Copy Doing Business

Transcript

  • 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perijinan Untuk Memperkokoh Ekonomi Lokal Disampaikan dalam Seminar “ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal ” Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, 25 September 2010 Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI
  • 2. Contents Prolog: Kinerja Ekonomi Nasional 1 Apa itu Pelayanan Administratif? 2 Bagaimana Perijinan Mendorong Ekonomi Lokal 3 Perijinan Dalam Optik HAN 4 Penutup 5
  • 3. Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008 Perkembangan skor memperlihatkan adanya kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah meskipun belum signifikan. Paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik .
  • 4.
    • Meskipun penilaian government effectiveness mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun, masih terlalu rendah, dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.
    • Artinya efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand.
    • Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah
  • 5. INDEKS PERSEPSI KORUPSI Meskipun IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih rendah (2,8 dari 10), masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya
  • 6. Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Salah satu parameter kemudahan berusaha adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. yang di Indonesia membutuhkan waktu lima kali lebih lama jika dibandingkan dengan Malaysia. PERINGKAT DOING BUSINESS
  • 7. DOING BUSINESS IN INDONESIA 2010
    • Tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ke 122 dari 183 negara , me mbaik dari peringkat 129 di tahun sebelumnya. Indonesia juga dinilai cukup berhasil dalam mereformasi berbagai kebijakan terkait dengan perbaikan iklim penanaman modal.
    • Indonesia dikategorikan sebagai “ the most active business regulating reformer in East Asia and the Pa c ific ”
    Waktu dan Biaya Memulai Bisnis di Indonesia
    • Yogyakarta merupakan kota dengan waktu memulai bisnis terendah di Indonesia
    • Jakarta merupakan kota dengan biaya memulai bisnis terendah di Indonesia
    Sumber: IFC, Bank Dunia (2009) EASE OF … DB2009 DB2010 Doing Business 129 122 Starting a Business 161 173 Dealing with construction permits 61 57 Employing workers 149 150 Registering property 95 110 Getting credit 113 109 Protecting investors 41 53 Paying taxes 126 119 Trading across borders 45 40 Enforcing contracts 146 142 Closing a business 142 141 ( % GNI per kapita ) ( hari )
  • 8. MENGAPA DIPERLUKAN INVESTASI
    • Untuk dapat tumbuh 6,3–6,8 % pertahun dibutuhkan investasi selama 5 tahun sekitar Rp 12.462,6 triliun (rata-rata Rp 2500 triliun per tahun)
    • Dari jumlah tersebut, hanya 18% yg dapat dipenuhi oleh pemerintah, yaitu dari: penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, hibah, pembiayaan luar negeri, dan pembiayaan dalam negeri).
    • Sisanya (82 persen) dipenuhi dunia usaha & masyarakat, berasal dari:
      • Lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank,
      • pasar modal (saham dan obligasi),
      • dana luar negeri,
      • laba ditahan, dan lainnya.
    • Oleh karena itu, diperlukan upaya terus menerus untuk mendorong Peningkatan investasi dunia usaha (PMA & PMDN), yaitu melalui:
      • penciptaan iklim usaha yang kondusif,
      • peningkatan pasar modal melalui perbaikan regulasi dan penguatan manajemen pasar modal,
      • meningkatnya tata kelola dan kinerja perusahaan.
  • 9. Infrastruktur kurang Memadai (16,4%) Birokrasi pemerintah tidak efisien (19,3%) Korupsi (10,7%) Terbatasnya peraturan tenaga kerja (9,7%) Inflasi (7,8%) Akses pembiayaan kredit (7,5%) Peraturan perpajakan (6,7%) Ketidakstabilan kebijakan (5,0%) Tenaga kerja Kurang terdidik (4,4%) Lainnya (12,5%) Sumber: GCI, World Economic Forum 2008 PERMASALAHAN INVESTASI (dan PERIJINAN)
  • 10. Pelayanan Administratif
    • Ruang Lingkup Pelayanan Publik
      • Pelayanan Barang dan Jasa
      • Pelayanan Administratif
    • Perizinan dan non perizinan merupakan bagian dari pelayanan administratif.
    • RPP Pelayanan Administratif merupakan delegasi dari Pasal 5 (6), Pasal 9 (2), Pasal 20 (5), Pasal 30 (3), dan Pasal 39 (4) UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
  • 11. Pelayanan Administratif , meliputi:
    • Tindakan Administrasi Pemerintah:
      • Diwajibkan oleh negara,
      • Diatur dalam peraturan per-UU-an,
      • Mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
    • Tindakan Administratif oleh Instansi Non-Pemerintah:
      • Diwajibkan oleh negara,
      • Diatur dalam peraturan per-UU-an,
      • Ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
  • 12. Tindakan Administrasi , meliputi:
    • TA. Pemerintah, yakni pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah yg mencakup:
      • Dimulai dari seseorang yang lahir (memperoleh akte kelahiran) hingga meninggal (memperoleh akte kematian);
      • Segala hal ihwal yang diperlukan oleh pendududk dalam menjalani kehidupanya seperti memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.
    • TA. Instansi Non-Pemerintah, yakni pelayanan pemberian dokumen oleh instansi diluar pemerintah yg mencakup:
      • Urusan perbankan, Asuransi, Kesehatan, Keamanan, Pengelolaan kawasan industri, dan Pengelolaan kegiatan sosial.
  • 13. Tindakan Administrasi Pemerintah Tindakan/ Keputusan Pemerintahan Kontrak Pemerintah (dua arah) Penetapan (KTUN/KAP) (satu arah) Perizinan Non Perizinan Usaha Non Usaha Retribusi Non Retribusi Iklim Kondusif Perpajakan Pertumbuhan ekonomi Kesejahteraan masyarakat
  • 14. Problematika Perijinan Selama Ini
    • Perizinan mrpk salah satu aspek yg mempengaruhi rendahnya daya saing perekonomian.
    • Praktek perizinan telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
    • Perizinan yang semakin kompleks sejak big bang desentralisasi 2001 (keluhan pengusaha).
    • K oordinasi yang sulit secara horizontal dan vertikal antar lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan perizinan (koordinasi kewenangan yang lemah).
    • M ekanisme k onvensional, i nefisiensi p rosedural dan m oral h azard dalam proses perizinan.
  • 15. Penyusunan RPP Pelayanan Administratif bidang Perijinan & Non-Perijinan
    • TUJUAN : Mewujudkan tatalaksana perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif dan partisipatif sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik.
    • SASARAN : Meningkatkan kualitas pelayanan; Mencegah KKN; Mendorong tumbuhnya investasi; Menghindarkan penyalahgunaan wewenang; Mengharmonisasi peraturan perundangan terkait perizinan.
  • 16. Jenis Pelayanan Administratif PERIZINAN
      • Izin Prinsip;
      • Izin Usaha;
      • Izin Operasional;
      • Izin Ekspor;
      • Izin Impor;
      • Izin Lokasi;
      • Izin Mendirikan Bangunan;
      • Tanda Pendaftaran;
      • Keputusan Perizinan Lainnya atau Jenis Perizinan Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  • 17.
        • Identitas diri;
        • Surat keterangan;
        • Akta;
        • Rekomendasi;
        • Sertifkat tanah;
        • Surat nikah;
        • Keputusan non perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
    Jenis Pelayanan Administratif NON-PERIZINAN
  • 18. Fungsi Pelayanan Perizinan & Non-Perizinan
      • Mengatur tindakan penerima perizinan dan non perizinan sesuai tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan dan non perizinan;
      • Memberikan insentif dan efek berganda (multiplier effect) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
      • Membina dan memberdayakan masyarakat;
      • Membina, mengawasi, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
  • 19. Fungsi Lain Pelayanan Perizinan: “Alat Rekayasa Pembangunan”
      • Mewujudkan tertib sosial & tertib hukum dalam masyarakat;
      • Meningkatkan pemerataan dan mengentaskan kemiskinan;
      • Mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah (ekonomi kerakyatan);
      • Mencegah pengelolaan sumber daya alam secara ekstraktif eksploitatif;
      • Sumber pendapatan daerah.
  • 20. Perizinan dlm Optik HAN - 1
      • Tindakan hukum dalam kategori Beschikking ( declaratory, executory ) yg bersifat konkrit & individual;
      • Tindakan hukum Istimewa  klausul dalam perijinan bukan kesepakatan antara pemerintah & penerima perijinan. Pihak penerima (surat) perijinan dianggap menundukkan diri terhadap ketentuan & persyaratan yg ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.
      • Secara filosofis, perijinan hanya dikeluarkan untuk hal2 yg dilarang. Sedangkan tindakan2 hukum lain yg tidak dilarang dalam peraturan perundangan, tdk membutuhkan perijinan khusus.
      • Dalam dalam perspektif negara demokrasi, perijinan telah mengalami pergeseran paradigmatik  terkonstruksinya tata kehidupan dimana kehidupan masyarakat semakin terbatas, sementara kekuasaan pemerintah makin kokoh .
  • 21. Perizinan dlm Optik HAN - 2
      • Hindarkan veiligheid clausule (“jika dalam keputusan ini ditemukan kesalahan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya”).
      • Menganut fiksi hukum negatif (Pasal 3 UU PTUN): Jika Pejabat / Badan TUN tidak mengeluarkan keputusan sedang hal itu menjadi kewajibannya, hal tersebut disamakan dengan Keputusan  Hati-hati!
      • Harus mempertimbangkan algemeene beginselen van behoorlijk bestuur .
        • Kepastian Hukum: keputusan tidak akan dicabut kembali, bahkan sekalipun mengandung kekurangan.
        • Bertindak Cermat: keputusan harus diambil secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat .
  • 22. 4 Komponen Pelayanan Perizinan
      • Persyaratan : kelengkapan administratif, domisili, kualifikasi, dll  pengendalian!
      • Kewajiban : harus memperhatikan kelestarian lingkungan, mempekerjakan penduduk sekitar, serta membayar retribusi / pajak usaha kepada pemerintah, dll  pembatasan!
      • Larangan : dilarang menyelenggarakan aktivitas selain dari tujuan pendirian perusahaan, dilarang menggunakan bahan baku dari luar negeri, dilarang memproduksi barang lebih dari ketentuan yang berlaku  pembatasan!
      • Persetujuan : memberikan ijin mendirikan bangunan untuk usaha tertentu, memberikan ijin untuk menjalankan jenis usaha tertentu, dll  legalisasi hak!
  • 23. Penutup
    • Kinerja pelayanan administrasi sangat berpengaruh pada daya saing perekonomian nasional dan pertumbuhan investasi lokal.
    • RPP Pelayanan administrasi  merupakan upaya untuk perbaikan kinerja pelayanan administrasi  menjadi unsur penting bagi kemajuan perekonomian dan peningkatan investasi
    • Untuk dapat menghasilkan efek positif, antara lain mendorong daya saing daerah, menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, mengendalikan kerusakan lingkungan, dst, perijinan harus difungsikan sebagai "rekayasa pembangunan".
    • RPP Pelayanan Administratif diharapkan dapat menjadi salah satu instrument penting bagi pencapaian target target investasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.
  • 24. Referensi:
    • Djadmiko, RPP Pelayanan Administratif Sebagai Unsur Strategis Bagi Perekonomian Nasional dan Peningkatan Investasi .
    • Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Konsepsi RPP Pelayanan Administratif (Kaitannya dengan Perizinan dan Non Perizinan) .
    • Eko Prasojo, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Administratif bidang Perizinan dan Non Perizinan
    • Tri Widodo W. Utomo, Kebijakan Perijinan dan Upaya Peningkatan Pelayanan Melalui Administratief Beroep , dalam Jurnal Borneo Administrator, Vol. 1 No. 2, 2005, PKP2A III LAN.
  • 25. Terima Kasih Semoga Bermanfaat ...