Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik

777 views
610 views

Published on

Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri

Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik

  1. 1. Apa itu Akuntabilitas? √
  2. 2. Apa itu Akuntabilitas? √
  3. 3. Keterkaitan OG & Akuntabilitas
  4. 4. TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society citizens need to know what their government is doing. To do that, they must be able freely to access government data and information and to share that information with other citizens. RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age, data is a key resource for social and commercial activities. By opening up data, government can help drive the creation of innovative business and services that deliver social and commercial value. PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens are enabled to be much more directly informed and involved in decision-making. Mengapa OG?
  5. 5. Mengapa OG? Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di Inggris Media online saja belum cukup. only 28% use e-gov services 93% use social media Contoh UK
  6. 6. Mengapa OG? Persentase penduduk berdasar kepemilikan HP & akses internet melalui HP
  7. 7. Mengapa OG? Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)
  8. 8. Mengapa OG? Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11 negara OECD, 2013)
  9. 9. Mengapa OG? Manfaat OGD (Opem Government Data) 0 0.291666667 0.333333333 0.416666667 0.541666667 0.583333333 0.625 0.666666667 0.666666667 0.708333333 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING PROCESSES C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY STRENGTHENING ACCOUNTABILITY E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR THROUGH DATA RE-USE D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES B. INCREASE OPENNESS G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR A. INCREASE TRANSPARENCY
  10. 10. Mengapa OG? Higher quality and more efficient public services Better government accountability & decisions Private sector innovation & economic growth Acceleration of bureaucracy reform Improvement in public satisfaction and trust towards government More comprehensive input for policy making Manfaat Untuk Indonesia (UKP4, 2014)
  11. 11. SBY sbg Pelopor OG 2,7 juta pengikut di Facebook; 5 juta pengikut di Twitter; Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah menerima 3,5 juta SMS; Memiliki akun / channel sendiri diYoutube. Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah satunya Ridwan Kamil
  12. 12. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda; PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008. Dasar Hukum OG
  13. 13. Kerangka OG di Negara OECD Principles Policy Instruments Catalysers Inter- mediate results Final results Transparency Budgetary transparency Innovation ICTs use Change management Implementation Quality of public services Social wellbeing Improved democracy Trust in governance Economic growth Accountability Independent institutions Participation Consultation mechanisms Integrity Anticorruption
  14. 14. Penerapan OG di Indonesia
  15. 15. Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open government di Kota Yogyakarta. Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola (menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data) keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat. Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’ dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan teknologi SMS yg paling populer dipakai. Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon dengan menggunakan internet. Unit Pelayanan Informasi & Keluhan
  16. 16. Statistik Jenis Pesan UPIK Type of Messages Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389 QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447 INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270 SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275 TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381
  17. 17. Menolong pemerintah untuk memetakan permasalahan dan membentuk beberapa program dan kebijakan publik yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam implementasi program karena berasal dari masyarakat. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mengapa UPIK & Mengapa OG?
  18. 18. Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik; Penggunaan internet dalam manajemen pemerintahan juga merupakan ruang lebar untuk inovasi (contoh: Km 0 Pro-poor Jabar); Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi, misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di kampung, “blusukan”, dll. Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat (bersih, melayani, inklusif, kompetitif, dst). Penutup
  19. 19. Meningkatkan akuntabilitas; Mengurangi kemungkinan tindakan yang tidak etis (mal-administrasi); Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang (detournement de puvoir atau abus de droit); Mengembalikan birokrasi sebagai pelayan / abdi masyarakat. Penutup: Keterkaitan OG dengan RUU AKPN, EPN, AP
  20. 20. Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing. Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and Open Data”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat”, Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN dan RB, 16-17 Juni 2014. Referensi

×