Your SlideShare is downloading. ×
0
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak

242

Published on

Issu Benturan Kewenangan Antara Kementerian Dalam Negeri dan KPK pada Kasus Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tersangkut Dugaan Korupsi …

Issu Benturan Kewenangan Antara Kementerian Dalam Negeri dan KPK pada Kasus Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tersangkut Dugaan Korupsi

Disampaikan pada Knowledge Sharing Forum LAN
Jakarta, 8 Januari 2014

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. P US AT KAJ IAN HUKUM ADMINISTRASI NE GARA L AN-RI Ketika Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Saling Menolak Issu Benturan Kewenangan Antara Kementerian Dalam Negeri dan KPK pada Kasus Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tersangkut Dugaan Korupsi Disampaikan pada Knowledge Sharing Forum LAN Jakarta, 8 Januari 2014
  • 2. Story Line Hambit Bintih, adalah calon bupati terpilih hasil Pemilihan Bupati Gunung Mas Kalteng, periode 2013-2018. DPRD Gunung Mas sudah mengirimkan surat permohonan izin pelantikan kepada KPK, dan Mendagri telah menyampaikan SK Pengangkatan sbg Bupati Gunung Mas. Sebelum pelantikan dilakukan, Hambit terlanjur ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh KPK, dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU Pemda, Mendagri bersikukuh akan melantik Hambit sebagai Bupati di Rutan Guntur. Namun disisi lain, KPK juga bersikukuh menolak untuk memberi ijin Mendagri untuk melantik Hambit . Alasan KPK adalah pelantikan Hambit akan menjadi preseden buruk. Sedangkan Mendagri berargumen bahwa hal tsb sesuai aturan/hukum yang berlaku.
  • 3. Hambit Bukan yang Pertama … • April 2012, Khamamik dan Ismail Ishak dilantik sbg Bupati & Wakil Bupati Mesuji di Rutan Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Ismail diputus bersalah atas kasus korupsi dana BUMD Tuba 2006. • 7 Januari 2011, Jefferson Rumajar dilantik sbg Walikota Tomohon oleh Mendagri di Kantor Kemendagri. Jefferson saat itu adalah terdakwa dugaan korupsi APBD. • 7 Maret 2011, Yusak Yaluwo dilantik sbg Bupati Boven Digoel oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, di gedung Kemendagri. Yusak sejak 2010 telah berstatus TSK kasus korupsi APBD Boven Digoel, serta korupsi Dana Otsus. Yusak diberhentikan pada Maret 2010. Sumber: http://news.okezone.com/read/2013/12/30/339/918972/berikut-nama-kepaladaerah-yang-dilantik-meski--sudah-di-penjara
  • 4. Hambit Bukan yang Pertama … • 20 Juli 2010, Moch. Salim dan Abdul Hafidz dilantik sbg Bupati & Wakil Bupati Rembang di Gedung DPRD Rembang oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Salim ditetapkan sbg TSK kasus dana penyertaan modal APBD 2006-2007, serta korupsi APBD 2010. • 26 Oktober 2010, Theddy Tengko dilantik sbg Bupati Kepulauan Aru oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Theddy saat itu TSK korupsi dana MTQ dan APBD 2005-2007. • 2 September 2010, Satono dilantik sbg Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Sjachroedin. Ia saat itu adalah TSK korupsi dana APBD Lampung Timur. • 29 November 2010, Agusrin Najamuddin dilantik sbg Gubernur Bengkulu oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Saat itu ia adalah TSK korupsi dana bagi hasil PBB dan BPHTB Bengkulu 2006. Sumber: berbagai berita di internet
  • 5. Indonesia: Negara Kedaulatan Rakyat/Kedaulatan Hukum? “Kedaulatan berada di tangan rakyat & dilaksanakan menurut UUD” Kedaulatan Rakyat Dilaksanakan oleh, dengan, berdasar Kedaulatan Hukum Apakah kedaulatan hukum selalu compatible dengan kedaulatan rakyat? Atau, mungkinkah keduanya berseberangan?
  • 6. Kedaulatan Rakyat vs Hukum Negara Demokrasi Vox populi vox dei. Legal supremacy (rule of law) Logika KPK Pemilu Luber & Jurdil Logika Kemendagri Govt from, by, & for the people Negara Hukum Hukum mengatasi badan & orang sbg subyek hukum Fiat Justitia, Ruat Caelum
  • 7. UU No. 32/2004 ttg Pemda Pasal 31 (1): Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 109 (2): Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Mendagri a.n. Presiden selambatlambatnya dalam waktu 30 hari. Pasal 111 (3): Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD (jo. Permendagri No. 35/2013).
  • 8. Problematic Situation 1: Pelantikan • Pelantikan bagi pejabat berstatus tersangka, boleh/sah atau tidak? • Pelantikan dilakukan bukan dalam Sidang Paripurna DPRD, boleh/sah atau tidak? • Pelantikan dilakukan tidak sesuai Tata Tempat berdasarkan Pasal 14 Permendagri No. 35/2013, boleh/sah atau tidak? – (1): Rapat paripurna DPRD dilaksanakan di gedung DPRD; – Dalam hal rapat paripurna tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, dilaksanakan di tempat lain yang dipandang layak; – Tempat lain yang dipandang layak terdiri atas: gedung pertemuan, gedung olahraga, hotel, atau gedung milik pemerintah lainnya. • Apakah Tahanan adalah tempat yang layak, meski merupakan gedung milik pemerintah?
  • 9. Problematic Situation 2: Benturan Kewenangan KPK berwenang menahan Tersangka v.s. Kemendagri berkewajiban mengesahkan pengangkatan dan melantik KDH terpilih Bagaimana menyikapi benturan kewenangan dan kepentingan Kemendagri & KPK? • Pasal 12 UU No. 30/2002 tentang KPK: “KPK berwenang: e). memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya”. – Masalahnya, Hambit belum menjabat karena belum dilantik. • Amandemen UU Pemda, dengan menambahkan klausul “Bagi calon KDH terpilih yg berstatus TSK pada saat sebelum pelantikan, maka ia tidak dapat dilantik”. – Mungkinkah calon Wakil KDH langsung naik dan ditetapkan sebagai calon KDH terpilih? KDH & Wakilnya dipilih dalam 1 paket. Jika salah satu diantara mereka batal dilantik, apakah hasil Pilkada tetap sah, ataukah harus diadakan Pilkada ulang?
  • 10. Problematic Situation 2: Benturan Kewenangan • Ajukan gugatan SKLN kepada MK? – Masalahnya, pada saat MK menyidangkan gugatan ini, sengketa kewenangan antara KPK dan Kemendagri tetap berjalan dan tidak bisa di”status-quo”kan. • Langkah kompromi: lantik dulu, kemudian berhentikan sesegera mungkin setelah status TSK ditingkatkan menjadi Terdakwa? – Masalahnya, KPK tetap bersikukuh tidak memberi ijin kepada TSK untuk dilantik. – Pelantikan calon KDH terpilih meski sah secara hukum, tetap saja dianggap tidak etis dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Bahkan juga dipandang sebagai kebijakan yg tidak pro pemberantasan korupsi.
  • 11. Usulan Alternatif Solusi Memperkuat muatan Etika dalam substansi hukum / peraturan perundangan. Terkait kasus diatas, perlu amandemen RUU Pemda dengan menambahkan klausul bahwa calon KDH/Wakil KDH yg berstatus TSK tidak dapat dilantik, bahkan kehilangan hak sebagai KDH/Wakil KDH jika meningkat statusnya menjadi terdakwa dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun (tindak pidana berat). Perlu pula ditambahkan klausul dalam RUU Pemda tentang “Pelantikan In-Absentia”, bagi calon KDH/Wakil KDH yg berhalangan pada saat pelantikan, karena sebab diluar tindak pidana tertentu, misalnya karena sakit, sedang berada di LN, ada musibah, dll. Dengan demikian, diharapkan logika hukum tidak bertentangan dengan logika demokrasi, dan kedaulatan rakyat tidak saling menolak dengan kedaulatan hukum.
  • 12. Rekomendasi Jangka Pendek DEMI : 1) kepastian hukum dan asas konstitusionalisme; 2) penghormatan thd proses demokrasi; 3) perlindungan hak sosial politik warga negara yg tidak boleh dirampas tanpa alasan yg syar’i, maka sebaiknya Hambit Bintih tetap dilantik. DEMI : 1) penegakan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2) penghormatan thd rasa keadilan masyarakat (social justice); 3) kelancaran penyidikan kasus korupsi, maka: KPK harus bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengumpulkan bukti yg kuat dan meningkatkan status TSK menjadi Terdakwa. Kemendagri harus menjamin kasus pelantikan pejabat yg tersangkut kasus korupsi tidak terjadi lagi di kemudian hari dengan mempertimbangkan rekomendasi diatas.
  • 13. P US AT KAJ IAN HUKUM ADMINISTRASI NE GARA L AN-RI Terima Kasih Semoga Bermanfaat …

×