Your SlideShare is downloading. ×
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN

2,990
views

Published on

Disampaikan pada Konsinyasi Pengembangan Desain Diklat Teknis Pendidikan, …

Disampaikan pada Konsinyasi Pengembangan Desain Diklat Teknis Pendidikan,
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama,

Bogor, 16 Agustus 2014


2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,990
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
203
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN DisampaikanDisampaikanDisampaikanDisampaikan padapadapadapada KonsinyasiKonsinyasiKonsinyasiKonsinyasi PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan DesainDesainDesainDesain DiklatDiklatDiklatDiklat TeknisTeknisTeknisTeknis PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan,,,, BadanBadanBadanBadan LitbangLitbangLitbangLitbang dandandandan DiklatDiklatDiklatDiklat KementerianKementerianKementerianKementerian Agama,Agama,Agama,Agama, Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16 AgustusAgustusAgustusAgustus 2014201420142014 Tri Widodo W. Utomo Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
  • 2. DaftarDaftarDaftarDaftar PenyajianPenyajianPenyajianPenyajian 1. Inovasi Kebijakan ASN 2. Hubungan 3 Variabel Utama: Jabatan, Kompetensi, dan Diklat 3. Pendekatan Dalam Merumuskan Desain Baru Diklat (Teknis)
  • 3. BagianBagianBagianBagian 1111 Inovasi Kebijakan ASN
  • 4. Sumber: UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN = Civil Service Reform Pemerintah Kelas Dunia:
  • 5. Birokrasi Kelas Dunia UU ASN ASN & World-class Bureaucracy Kompetensi Diklat & Program Pengembangan Kapasitas Lainnya
  • 6. ASN sbg Inovasi Sektor Publik Meniadakan Eselonisasi, diganti dengan Job-Grading. Pasal 1: mengubah PNS dari Pekerjaan menjadi Profesi. Pasal 6: memperkenalkan jenis jabatan baru, yakni PPPK (bukan honor atau outsourcing). Pasal 70: pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 tahun. Pasal 71: pola karir terintegrasi nasional. Pasal 79: perubahan sistem penggajian dari yg berbasis pangkat/ golongan & masa kerja menuju sistem yg berbasis harga jabatan. Pasal 108: pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional untuk JPT 1 dan 2, serta pada tingkat PNS untuk JPT 3.
  • 7. ASN butuh Inovasi Manajemen Diklatpim (pola baru) Diklat Massal & Jarak Jauh (bukan kelas jauh) Pengembangan Kompetensi Non-Diklat
  • 8. Tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi kompetensi jabatan, namun juga menciptakan Pemimpin Perubahan. Wi tidak lagi sbg pengajar, namun fasilitator sepenuhnya. Sumber ilmu bukan lagi Wi, namun sesama peserta (experiential learning). Metode on-off, kombinasi pembelajaran di ruang diklat dengan aktualisasi di laboratorium diklat. Media pembelajaran makin beragam (film pendek, kasus, visitasi, dll). Peran Mentor tanggung jawab keberhasilan Diklat & implementasi hasil Diklat tidak hanya pada LD, tapi juga instansi asal peserta. Output pembelajaran peserta menjadi bagian dari proses perubahan yang terukur di instansinya. Diklatpim (Pola Baru)
  • 9. Titik kritis ASN berupa besarnya jumlah pegawai yg harus dididik, waktu (jam/hari diklat) yg dibutuhkan, serta biaya yg terbatas. Perlu sistem dan mekanisme baru yg tidak bersifat face to face, namun bisa diikuti secara simultan oleh sebanyak mungkin pegawai meski berasal dari wilayah yang berjauhan dan zona waktu yg berbeda pula. Mengoptimalkan media online (website), televisi/radio, mobile phone, perpustakaan keliling, dan teleconference sebagai sumber pembelajaran. Materi pembelajaran disusun atas modul-modul yg bersifat optional, setiap calon peserta dapat memilih sesuai kebutuhan kompetensinya. Diklat Massal & Jarak Jauh
  • 10. Pengembangan Kompetensi Non-Diklat Magang (internship) – Pasal 70 UU ASN; Coaching & Mentoring; Strategic Exchange (pertukaran kompetensi); Open Career System (antar daerah/tingkatan pemerintahan/sektor); Penugasan khusus (special envoy); Forum diskusi (seminar, lokakarya, konferensi, kongres, dll); Self-learning. Mengajar: o Diklat tidak harus dimaknakan sebagai pengiriman peserta, namun juga penugasan sebagai pengajar. o Setiap pegawai adalah resource person yg memiliki explicit (terutama implicit) knowledge. o Pembelajaran secara timbal balik dalam lingkaran kecil di unit terkecil adalah model pengembangan kapasitas terbaik. o Mengajar = mengikuti Diklat, bahkan lebih. Teaching is the best way of learning.
  • 11. BagianBagianBagianBagian 2222 Hubungan 3 Variabel Utama: Jabatan, Kompetensi, dan Diklat
  • 12. Pimpinan Tinggi • Utama • Madya • Pratama Administrasi • Administrator • Pengawas • Pelaksana Fungsional Keahlian • Ahli Utama • Ahli Madya • Ahli Muda • Ahli Pertama Fungsional Keterampilan • Penyelia • Mahir • Terampil • Pemula Sumber: Pasal 13, 14, 18, 19 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jenis dan Jenjang Jabatan ASN
  • 13. Teknis Manajerial Sosio- Kultural Sumber: Pasal 69 UU ASN Jenis Kompetensi ASN & Jenis Diklat Teknis PIM Fungsi- onal
  • 14. Jenis & Rincian Kompetensi JenjangJabatan Jenjang Jabatan & Kompetensi ASN
  • 15. UU ASN Kompetensi Diklat Jabatan Konvergensi 3 Variabel
  • 16. Teknis • Analisis kebijakan; • Pengembangan inovasi; • Komunikasi efektif, kolaborasi & pengem- bangan kerjasama; • Jaminan kualitas; • Mengelola konflik; • Penguasaan & peman- faatan teknologi informasi. Manajerial • Kepemimpinan; • Berpikir strategis & visioner; • Pelayanan prima; • Pengambilan keputusan; • Memimpin & mengelola perubahan; • Manajemen kinerja; • Pemberdayaan staf/ masyarakat; • Pengembangan organisasi. Sosio- Kultural • Sistem integritas & manajemen diri; • Keteladanan dan kepeloporan; • Membangun budaya organisasi; • Membangun karakter, kepribadian & nasionalisme pelayan publik. Mendefinisikan Kompetensi ASN
  • 17. Level Kompetensi Teknis utk JPT & JA Kompetensi Teknis Jenjang JPT Jenjang JA JPT Utama JPT Madya JPT Pratama Administrasi Pengawas Pelaksana Analisis kebijakan Pengembangan inovasi Komunikasi efektif, kolaborasi & pengem- bangan kerjasama Jaminan kualitas Mengelola konflik Penguasaan & pemanfaatan teknologi informasi
  • 18. Level Kompetensi Manajerial JPT & JA Kompetensi Manajerial Jenjang JPT Jenjang JA JPT Utama JPT Madya JPT Pratama Administrasi Pengawas Pelaksana Kepemimpinan Berpikir strategis & visioner Pelayanan prima Pengambilan keputusan Memimpin & mengelola perubahan Manajemen kinerja Pemberdayaan staf/ masyarakat Pengembangan organisasi
  • 19. Level Kompetensi Sosio-Kultual JPT & JA Kompetensi Sosio- Kultural Jenjang JPT Jenjang JA JPT Utama JPT Madya JPT Pratama Administrasi Pengawas Pelaksana Sistem integritas & manajemen diri Keteladanan dan kepeloporan Membangun budaya organisasi Membangun karakter, kepribadian & nasionalisme pelayan publik
  • 20. Bobot / Durasi Diklat untuk @ Kompetensi Kompetensi Teknis Durasi Analisis kebijakan; Pengembangan inovasi Komunikasi efektif, kolaborasi & pengem- bangan kerjasama Jaminan kualitas Mengelola konflik. Penguasaan & pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi Manajerial Durasi Kepemimpinan Berpikir strategis & visioner Pelayanan prima Pengambilan keputusan Memimpin & mengelola perubahan Manajemen kinerja Pemberdayaan staf/ masyarakat Pengembangan organisasi Kompetensi Sosio- Kultural Durasi Sistem integritas & manajemen diri; Keteladanan dan kepeloporan Membangun budaya organisasi Membangun karakter, kepribadian & nasionalisme pelayan publik.
  • 21. BagianBagianBagianBagian 3333 Pendekatan Dalam Merumuskan Desain Baru Diklat (Teknis)
  • 22. 1. Masalah yg Dihadapi / Ingin Dipecahkan Masalah • Pelayanan berbelit, high-cost, tidak responsif. Kebutuhan Kompetensi • Analisis tatalaksana pelayanan; • Spesialisasi pengelola pengaduan; • Evaluator SOP, SP, dan SPM.
  • 23. 1. Masalah yg Dihadapi / Ingin Dipecahkan • Ketahanan pangan lemah, ketergantungan komoditi dari LN masih tinggi, dll. • Analisis kebijakan pertanian; • Sistem penyelia pendamping petani; • Pengawasan logistik. • Daya saing bangsa yg rendah. • Analisis investasi; • Quality guarantor produk lokal; • Sistem penyelia pendamping UKM.
  • 24. 1. Masalah yg Dihadapi / Ingin Dipecahkan • Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum tinggi. • Analis kontrak/ perjanjian kerja; • Spesialis ajudikasi/ resolusi konflik; • Penyuluh hukum administrasi. • Kerusakan & degradasi lingkungan hidup. • Analis tata ruang; • Inspektur AMDAL; • Penyelia mutu lingkungan;
  • 25. 2. Tujuan Strategis yg Ingin Dicapai
  • 26. Penutup Instansi Teknis perlu segera menentukan kebijakan untuk mereformasi diklat teknis terkait Tusinya masing-masing. Jenis Diklat Teknis, Durasi, Metode, Materi, dan Sasaran Kompetensi dari model Diklat Teknis yang baru sangat mungkin jauh berbeda dari model lama. Model reformasi Diklat Kepemimpinan bisa diadopsi dalam hal prinsip-prinsipnya. Inovasi Diklat juga bisa dilakukan para level mikro seperti waktu & tempat diklat, dll.
  • 27. DisampaikanDisampaikanDisampaikanDisampaikan padapadapadapada KonsinyasiKonsinyasiKonsinyasiKonsinyasi PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan DesainDesainDesainDesain DiklatDiklatDiklatDiklat TeknisTeknisTeknisTeknis PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan,,,, BadanBadanBadanBadan LitbangLitbangLitbangLitbang dandandandan DiklatDiklatDiklatDiklat KementerianKementerianKementerianKementerian Agama,Agama,Agama,Agama, Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16 AgustusAgustusAgustusAgustus 2014201420142014