Identifikasi Masalah Bidang Revitalisasi Manajemen Pemerintahan dari Perspektif Policy System and Process
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Identifikasi Masalah Bidang Revitalisasi Manajemen Pemerintahan dari Perspektif Policy System and Process

on

  • 1,952 views

Focus Group Discussion

Focus Group Discussion
Penyusunan Program Reformasi Administrasi Negara dan Birokrasi RI, 2012-2016
UNDP, Bappenas, dan LAN-RI
Jakarta, Februari 2012

Statistics

Views

Total Views
1,952
Views on SlideShare
1,952
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Identifikasi Masalah Bidang Revitalisasi Manajemen Pemerintahan dari Perspektif Policy System and Process Identifikasi Masalah Bidang Revitalisasi Manajemen Pemerintahan dari Perspektif Policy System and Process Presentation Transcript

  • Tri Widodo W. Utomo
  • Nilai-Nilai (Pancasila, Konstitusi) dijabarkan melalui Policy System Policy ProcessMasalah fundamental muncul, untuk mewujudkanketika:1. Kebijakan Publik (KP) tdk mengandung values & philosophy bernegara. CITA2 & TUJUAN (Indonesia Merdeka)2. KP tdk mampu mewujudkan cita-cita negara.
  • Policy System Policy Process• Interdependensi antara • PERUMUSAN MASALAH INPUT – PROSES – (Pengenalan, Pencarian, OUTPUT; Pendefinisian, Spesifikasi)• Interaksi & Interkoneksi • PENGEMBANGAN & antara PELAKU – PEMILIHAN ALTERNATIF LINGKUNGAN – (inc. Kriteria, Teknik KELOMPOK SASARAN Analisis) – KEBIJAKAN PUBLIK. • IMPLEMENTASI • MONITORING & EVALUASI. View slide
  • • Banyak KP yg kurang berorientasi pemecahan masalah (problem solving), dan kurang memperhatikan analisis perumusan masalah yg baik, sehingga seringkali justru menimbulkan masalah baru.• Banyak KP yg kurang didukung oleh informasi yg valid dan lengkap (policy relevant information), sehingga mengurangi kualitas KP. View slide
  • • Banyak KP yg tidak melalui proses analisis yg baku & tidak didahului oleh agenda setting yg benar, sehingga sebuah kebijakan lebih mencerminkan sebagai keinginan dari pada kebutuhan.• Pendekatan sosiopolitis cenderung mendominasi pendekatan teknis (technocratic competence).• Belum mantapnya sistem kelembagaan yg berperan melakukan pengelolaan proses KP, bahkan belum terbentuk sistem kelembagaan yg secara eksplisit bertugas mewujudkan keserasian, keharmonisan & keterpaduan, serta efektivitas & akuntabilitas pengelolaan kebijakan pembangunan nasional & daerah.
  • • Belum berfungsinya nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan Konstitusi sbg guiding values and principles, yg menyebabkan kurang optimalnya kinerja KP. – Dari 2003-2012, MK menerima 425 permohonan Pengujian UU, dengan 100 diantaranya dikabulkan (MK, 2012). – Banyaknya Perda bermasalah & dibatalkan pemerintah pusat.
  • • Kurang efektifnya KP sebagai instrumen distribusi & redistribusi sumber daya, serta pemberdayaan potensi masyarakat, sehingga KP belum mampu mewujudkan tertib sosial, tertib politik, maupun kemajuan ekonomi & peradaban bangsa. – Maraknya konflik horizontal baik yg berlatar SARA, pertanahan, olahraga, atau tawuran biasa antar gank. – Angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2010 yg relatif masih tinggi. Angka kemiskinan sebesar 13,13% atau 31.02 juta jiwa sedang pengangguran terbuka sebesar 6,80% (BPS, 2011). – Kinerja sektor pelayanan dasar (pendidikan & kesehatan) yg masih belum optimal.
  • • Rendahnya kohesi organisasional dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik, yg ditandai oleh banyaknya silang pendapat, kontrasnya perbedaan opini, merebaknya egoisme jabatan/sektoral/ kedaerahan, melemahnya koordinasi, dsb.• Masih tingginya ketidakkonsistenan, kekurangharmonisan, dan kekurangselarasan antara tujuan pembangunan pusat dan daerah, serta kesulitan dalam menjalin kerja sama antar stakeholder. Masing2 stakeholder memiliki pemahaman yg berbeda tentang issu kebijakan yg berkembang, serta prinsip2 dan langkah2 pengelolaan kebijakan yg harus ditempuh.
  • • Rendahnya integritas & kepatuhan para penyelenggara negara terhadap sistem hukum (seperangkat peraturan perundang- undangan) yg menjadi pedoman dalam implementasi tugas-tugas publik, sehingga kewibawaan kebijakan publik menjadi sangat lemah. – Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dan tingginya pejabat terlibat kasus korupsi; – Tradisi “kompromi” dalam penyelesaian kasus; – Gejala “pembangkangan” daerah terhadap pusat, misal dalam kasus BLT (mantan Mendagri Mardiyanto).
  • • KP kurang adaptif dan lemah dalam merespon lingkungan yg dinamis, untuk kemudian mentransformasikan menjadi norma kebijakan. Pada saat yg sama, formulasi KP juga sering kurang mengakomodir kebutuhan & tuntutan publik, sehingga penetapan KP sering ditolak oleh masyarakat (public veto). Kondisi ini antara lain disebabkan oleh lemahnya dukungan riset terhadap policy making process. – Frekuensi dan materi tuntutan dalam demonstrasi yg makin beragam. – Frekuensi perubahan kebijakan yg cukup tinggi bahkan sering ada klausul khusus untuk mengakomodir perubahan kebijakan.
  • • KP sering menutup diri terhadap partisipasi publik, sehingga terkesan hanya menguntungkan sekelompok orang dan kurang ada keberpihakan pada rakyat banyak. Beberapa KP juga memiliki bahasa yg sangat elitis dan tidak dimengerti oleh rakyat banyak (technocratic cabal).
  • • Identifikasi masalah ini tidak berarti mengabaikan kinerja positif dari KP yg ada, melainkan untuk menemukan solusi-solusi yg lebih kreatif & inovatif dalam rangka lebih meningkatkan output & otcomes kebijakan.• Eksplorasi masalah kebijakan ini selanjutnya akan diikuti dengan identifikasi terhadap alternatif solusi untuk mengatasinya, aktivitas yang dibutuhkan, serta target outputs/outcomes yg diinginkan.
  • Mustopadidjaja, Program Nasional Pengembangan Kapasitas PENGELOLAAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Dalam Penyelenggaraan Negara dan pembangunan Bangsa.http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website .Persidangan.RekapitulasiPUUhttp://www.bps.go.id/brs_file/naker-05mei11.pdfhttp://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf
  • T E R I M AK A S I H ...