Hukum Konstitusi

HUKUM KONSTITUSI Tri Widodo W. Utomo Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda

DATA PRIBADI

Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

TTG : Yogyakarta, 15-07-1968

Jabatan : Kepala Bidang Kajian Aparatur PKP2A III LAN

Peneliti Madya Bidang Administrasi Negara

NIP : 270 000 876

Pangkat : IV-a / Pembina (TMT 01-10-2006)

Pendidikan : S1 Fak. Hukum Jur. HTN, UII Yogyakarta, 1992

S2 Int’l Devt & Cooperation, Nagoya University, 2004

S3 Adm. Publik UGM Yogyakarta (masuk 2007)

Alamat Ktr : Jl. MT Haryono No. 36, Rawa Indah, SMD

Telp. 0541-768231 Fax. 0541-768230

Alamt Rmh : Komp. Pesona Mahakam D3-37, Samarinda

HP. 0819-503-4500

Grundnorm adalah dasar berlaku dari semua kaedah yg berasal dari sistem tata hukum.

Psl 3 UU 10/2004 : UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Teori Stufenbau Hans Kelsen GRUNDNORM Individual Norm Norma Individu Norma Umum Norma Dasar

2 Sistem Hukum Dunia Adanya Peradilan Administrasi secara terpisah. Tidak ada pemisahan Peradilan Umum & Administrasi. Rechtstaat (Immanuel Kant & Frederich Julius Stahl) Rule of Law (A.V. Dicey) Civil Law (Written Law) Common Law (Konvensi) EROPA KONTINENTAL ANGLO SAXON

Lex Superiori derogat legi Inferiori

Prinsip Umum Per-UU-an Inferior Superior Lama Baru Lex Posteriori derogat legi Anteriori Lex Specialis derogat legi Generalis Generalis Specialis

Hukum Dasar (grundnorm atau grundgesetz ) .

Hukum Tertinggi (de hoogste wet).

Verfassung (Jerman).

Fundamental Laws (AS).

Constitutie (Bld); Constitutionel (Prc), Constitutio (Ltn).

Staatsfundamentalnorm (Mr. Notonagoro).

Istilah lain Konstitusi :

India 394 pasal

Uruguay 332 pasal

Nicaragua 328 pasal

Cuba 286 pasal

Panama 271 pasal

Peru 236 pasal

Burma 234 pasal

Brazil 218 pasal

Columbia 218 pasal

Belanda 210 pasal

Panjang Konstitusi :

Finlandia 95 pasal.

Ceylon 91 pasal

Ethiopia 55 pasal

Nepal 46 pasal

Guatemala 45 pasal

Laos 44 pasal

Indonesia 37 pasal

Spanyol 36 pasal

Dokumen Hukum.

Tertulis maupun Tidak Tertulis.

Mengandung Aturan dan Ketentuan Pokok Mengenai Ketatanegaraan.

Memiliki Kekuatan Mengikat.

Bersifat Luhur dan Kekal.

Prosedur berat untuk merubahnya.

konstitusi Pengertian / Ciri

Written and Unwritten Constitution;

Flexible and Rigid Constitution;

Supreme and not Supreme Constitution;

Federal and Unitary Constitution;

President Executive and Parliamentary Executive Constitution.

Sumber : K.C. Wheare “ Modern Constitution ”, 1975 konstitusi KLASIFIKASI

Organisasi Negara , misalnya Pembagian Kekuasaan antara Badan Legislatif, Eksekutif & Yudikatif.

Pengakuan / Jaminan thd Hak-Hak Asasi Manusia .

Prosedur perubahan UUD.

Larangan untuk mengubah Sifat Tertentu dari UUD tersebut.

Konstitusi Materi / Substansi

Ditinjau dari tujuannya , untuk menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa demi terselenggaranya kepentingan / kesejahteraan masy.

Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan , untuk menjadi landasan struktural bagi organ negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

KONSTITUSI FUNGSI

Dokumen nasional berisi perjanjian luhur, kesepakatan politik / hukum / sosek yg menjadi tujuan negara.

Piagam kelahiran baru ( a birth certificate of new state ).

Sumber Hukum Tertinggi , sekaligus sbg tools of social engineering dlm merespon perubahan zaman.

Identitas nasional & lambang persatuan.

Sumber legitimasi kekuasaan negara.

Fungsi simbolik sbg pusat upacara (center of ceremony) dan keagungan bangsa.

KONSTITUSI FUNGSI

Keinginan warga negara untuk menjamin hak mereka & membatasi tindakan penguasa .

Keinginan dari pihak manapun untuk menjamin rakyatnya dengan jalan menentukan bentuk ketatanegaraan yang semula tidak jelas dalam bentuk tertentu.

Keinginan pembentuk negara untuk menjamin penyelenggaraan negara yang pasti dan dapat membahagiakan rakyatnya.

Keinginan untuk menjamin kerjasama efektif dengan bbrp negara yg semula berdiri sendiri dan nantinya akan menjadi negara bagian, dengan negara federal sebagai bentuk kerjasama.

KONSTITUSI Alasan Pembentukan

Tidak seorangpun penguasa yg akan mengambil hasil pertanian dari siapapun tanpa membayar harganya seketika itu juga kecuali jika si pemilik memberi izin menangguhkan pembayaran (psl 28);

Tidak seorangpun penguasa yg akan mengambil kuda atau kendaraan dari seorang yg bebas ( freeman ) untuk keperluan pengangkutan tanpa izin si pemilik (psl 30);

Tidak seorangpun penguasa yg akan mengambil kayu-kayu untuk keperluan raja tanpa persetujuan si pemilik;

Tidak seorangpun pegawai kepolisian yg akan mengajukan seorang di muka pengadilan atas tuduhan tanpa kesaksian orang yg dipercaya (psl 38);

Tidak seorang bebaspun ( freeman ) yg akan dimasukkan ke dalam penjara atau dilarang berdiam di satu daerah tertentu kecuali atas putusan oleh penguasa setempat atau dibenarkan oleh aturan negara (psl 39);

Kepada siapapun tidak dapat diingkari atau ditangguhkan pelaksanaan haknya atas peradilan (psl 40).

Magna Charta SEJARAH KONSTITUSI

Tekstual : pasal-pasal UUD.

Kontekstual : cara terjadinya teks.

Tafsiran : keterangan-keterangan thd teks.

Psikologis : suasana kebatinan ( Geistlichen Hintergrund ).

Empiris : praktik Konstitusi.

Filosofis : aliran pikiran yg mendasari UUD.

memahami KONSTITUSI K.C. Wheare : “ constitutions, when they are framed and adopted, tend to reflect the dominant beliefs and interests , or some compromise between conflicting beliefs and interests, which are characteristic of the society at that time.”

Carl J. Friedrich : serangkaian aktivitas yg diatur & dilaksanakan demi kepentingan rakyat, dan tunduk pada sederetan batasan yg berupaya untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh orang-orang yg menerima mandat.

Adnan Buyung : ada dua unsur fundamental dari paham konstitusionalisme, yaitu: 1) batas-batas hukum thd kekuasaan, dan 2) pertanggungjawaban politik dari pemerintah kpd yg memerintah.

CJ. Bax & GFM van der Tang : ada 3 esensi konstitusionalisme:

Negara / pemerintahan didirikan diatas UU; kekuasaan dalam negara harus sejalan dengan UU.

Kekuasaan dalam negara harus dibagi-bagi & saling mengontrol secara seimbang.

Interaksi pemerintah & masyarakat harus menjamin hak-hak & kebebasan dasar masyarakat.

KONSTITUSIONALISME

3 Elemen Konsensus dlm Konstitusionalisme

Kesepakatan tentang tujuan / cita-cita bersama (general goals of the philosophy of government).

Kesepakatan tentang rule of law sbg landasan pemerintahan (basis of government).

Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur kenegaraan (form of institution and procedures ) .

9 Elemen Pemerintahan Konstitusional

Memperluas partisipasi politik;

Memberi kekuasaan legislatif kepada wakil-wakil rakyat;

Menolak pemerintahan otoriter;

Tekad untuk memelihara kemerdekaan keluar;

Tekad untuk menjamin kebebasan kedalam;

Tekad untuk menjamin asas-asas umum pemerintahan yg baik;

M embentuk sistem multipartai;

Menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kpd wakil rakyat;

Pengakuan terhadap asas pemilihan bebas .

(Adnan Buyung Nasution, 1995)

SEJARAH SINGKAT KONSTITUSI INDONESIA

UUD 1945 dimaksudkan untuk waktu sementara sebagai persyaratan yuridis formal pembentukan suatu negara .

Kelembagaan politik saat itu belum terbentuk secara mapan, sehingga fungsi konstitutif dijalankan sementara oleh PPKI .

Pernyataan kemerdekaan perlu disusul dengan pembentukan MPRS , yang bertugas merumuskan konstitusi.

Karena situasi politik yang tidak menentu, UUD 1945 kemudian berubah seiring dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan.

SEJARAH SINGKAT KONSTITUSI INDONESIA

Konstitusi RIS & UUDS 1950 sesungguhnya juga dimaksudkan untuk sementara waktu, shg harus disusul dgn penyusunan konstitusi yg definitif .

Karena bersifat sementara, substansi UUD 1945 belum mampu mengakomodasikan seluruh permasalahan dalam berbagai bidang .

Untuk itu, kepada UUD 1945 dilekatkan sifat singkat dan supel , dengan harapan selalu mampu menyesuaikan dengan dinamika kontemporer .

Sifat singkat & supel tsb dalam perkembangannya justru dianggap sebagai pasal karet yg dengan mudah diinterpretasikan secara manipulatif oleh penguasa untuk kepentingan politiknya  Dasar pemikiran perlunya AMANDEMEN !!

Penyimpangan Konstitusional di Indonesia

MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1945 / Proklamasi – 1959 / Dekrit Presiden)

Menonjolnya peranan Parlemen & Parpol.

Tanggungjawab politik terletak pada PM.

Presiden sebagai Kepala Negara lebih berperan simbolis yg bersifat seremonial.

Tidak mampu membina kekuatan politik secara konstruktif dan integral, shg banyak terjadi upaya / gerakan separatis.

Tidak dapat mewujudkan konstitusi yg permanen.

Ditandai dengan pergantian kabinet dalam waktu yg relatif pendek.

PERIODE 18 Ags 1945 – 17 Des 1949 4 Bulan Kabinet Hatta II 4 Ags 1949 18 Bulan Kabinet Hatta I 29 Jan 1948 2 Bulan Kabinet Amir Syarifudin II 11 Nop 1947 4 Bulan Kabinet Amir Syarifudin I 3 Juli 1947 9 Bulan Kabinet Syahrir III 2 Okt 1946 6 Bulan Kabinet Syahrir II 12 Mar 1946 4 Bulan Kabinet Syahrir I 14 Nop 1945 2 Bulan Kabinet Presidensil Soekarno 2 Sep 1945

PERIODE 17 Des 1949 – 17 Ags 1950 PERIODE 17 Ags 1950 – 5 Juli 1959 8 Bulan Negara Federal dgn Sistem Parlementer 17 Des 1945 2 th 3 bln Kabinet Juanda 9 Apr 1957 13 bln Kabinet Ali Sastro Amidjojo II 12 Mar 1956 7 bln Kabinet Burhanudin Harahap 12 Ags 1955 2 bln Kabinet Ali Sastro Amidjojo I 1 Ags 1953 16 bln Kabinet Wilopo 3 Apr 1952 11,5 bln Kabinet Sukiman 27 Apr 1951 6,5 bln Kabinet Natsir 6 Sep 1950

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dicirikan oleh dominasi Presiden, pembatasan peranan Parpol, perkembangan pengaruh komunis, serta meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.

TAP MPRS No.III/1963 yg mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Presiden membubarkan DPR yg tidak menyetujui APBN yg diajukan Presiden.

Pimpinan DPR juga dijadikan sebagai menteri, sehingga fungsinya sebagai alat kontrol eksekutif makin melemah ( embrio politisasi birokrasi ).

(1959 – 1965)

MASA DEMOKRASI PANCASILA (1966 – 1998)

Ditandai oleh niat / semangat untuk melaksanakan Pancasila & UUD 1945 secara murni & konsekuen, serta untuk menghindarkan berbagai instabilitas di bidang politik / ekonomi.

DPR diberi fungsi kontrol, namun mekanisme recall dipertahankan.

Pimpinan DPR tidak lagi diberi jabatan menteri, namun merupakan tokoh “partai” yg menjadi “kendaraan politik” bagi Presiden dalam pelaksanaan Pemilu.

TAP MPRS III/1963 dibatalkan, namun tidak ada kejelasan / ketegasan terhadap Psl 6 UUD 1945 tentang istilah “… dan sesudahnya dapat dipilih kembali ”.

Penghargaan terhadap HAM dan kekebasan berpendapat ditingkatkan, namun diterapkan regulasi politik dengan mengurangi jumlah Parpol menjadi 2, sementara Golkar merasa bukan parpol.

Faktor stabilitas / keamanan diprioritaskan, namun mengurangi ruang gerak masy. sipil yg tergusur oleh peran Sospol ABRI.

Prinsip Trias Politika ditegakkan, namun presiden mempunyai determinasi yg amat kuat dalam pengangkatan jabatan politis.

AMANDEMEN PERTAMA (h. 16) Hak Inisiatif DPR 21 Persetujuan thd UU 20 Menteri Negara 17 Gelar, Tanda Jasa & Kehormatan 15 Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi 14 Pengangkatan Duta dan Konsul 13 Sumpah Presiden 9 Masa Jabatan Presiden 7 Kekuasaan Presiden 5 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

AMANDEMEN KEDUA (h. 18) Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu kebangsaan 36 Hankam Negara 30 Hak Asasi Manusia 28 Warga Negara dan Penduduk 26, 27 Wilayah Negara 25 DPR 19, 20, 22 Pemerintahan Daerah 18 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

AMANDEMEN KETIGA (h. 23) Kekuasaan Kehakiman (MA dan KY) 24 BPK 23 e/f/g Pemilu 22 e, 23a/c DPD 22 c/d Pembentukan, Pengubahan & Pembubaran Kementerian Negara 17 Perjanjain Internasional oleh Presiden 11 Presiden Berhalangan 8 Pemberhentian Presiden / Wapres 7 Presiden & Wapres 6 MPR 3 Kedaulatan & Bentuk Negara 1 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

AMANDEMEN KEEMPAT (h. 28) Aturan Tambahan Pasal I, II Aturan Peralihan Pasal I, II, III Perubahan UUD 37 Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sos. 33, 34 Pendidikan & Kebudayaan 31, 32 Kekuasaan Kehakiman 24 Mata Uang dan Bank Sentral 23 Dewan Pertimbangan (DPA hapus) 16 Pernyataan Perang, Perdamaian & Perjanjian 11 Presiden Berhalangan 8 Pemilihan Presiden 6a Susunan MPR 2 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

Reformasi (amandemen) UUD membutuhkan Reformasi Mahkamah Konstitusi

Reformasi MK (Mahfud MD)

Putusan MK tidak boleh ”mengatur”.

Putusan MK tidak boleh ” ultra petita ” (melebihi apa yang dituntutkan pengusul judicial review).

MK tidak boleh mendasarkan putusan pada UU.

MK tidak boleh mengintervensi delegasi perundang-undangan dan atribusi kewenangan .

Hakim Konstitusi tidak boleh memutus berdasarkan teori.

Hakim Konstitusi tidak boleh melanggar asas ” nemo judex in causa sua ” (hakim tidak boleh mengatur dirinya sendiri).

Hakim Konstitusi tidak boleh mengomentari kasus konkret yang sedang hangat di depan publik.

Hakim Konstitusi tidak boleh mencari atau menganjurkan orang berperkara.

Hakim Konstitusi tidak boleh ikut campur dalam urusan politik, termasuk jadi penengah.

Hakim Konstitusi tidak boleh beropini tentang eksistensi UUD.

Perjanjian Sosial

Pembatasan Kekuasaan Lembaga Negara

Perlindungan Hak Asasi

Peran Harmonisasi / Kesejahteraan

Perubahan Konstitusi (review ) + Pengujian

Jiwa / Semangat Konstitusi

KONSTITUSI & PERJANJIAN SOSIAL

Salah satu esensi Konstitusi adalah Perjanjian Masyarakat (Social Contract) .

Teori Kontrak Sosial merupakan respon thd 3 teori sebelumnya ttg Terbentuknya Negara, yaitu Teori Alamiah , Teori Ciptaan Tuhan , dan Teori Kekuatan .

Teori Kontrak Sosial berkaitan erat dengan Teori Kewenangan / Kedaulatan , baik pada dimensi principium (prinsip / sumber), modus (cara) dan exercitium (pelaksanaan).

Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Jaman Pencerahan ( Enlightenment ) yg ditandai dengan rasionalisme, realisme & humanisme, yg menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia .

Teori Formasi Negara

Teori Alamiah  negara terbentuk karena kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri . Negara adalah wadah tertinggi untuk aktualisasi manusia. Selain Negara , wadah lain dgn tingkat lebih rendah adalah Keluarga (kebutuhan fisik) dan Desa (kebutuhan sosial).

Teori Ciptaan Tuhan  negara terbentuk karena diciptakan Tuhan . Penguasa atau pemerintah suatu negara ditunjuk oleh Tuhan dan bertanggungjawab kpd Tuhan.

Teori Kekuatan  negara terbentuk karena hasil penaklukan dan kekerasan antar manusia .

Teori Formasi Negara Cont ...

Teori Kontrak Sosial  negara terbentuk karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara .

Ada 3 teori besar tentang Kontrak Sosial:

Thomas Hobbes (1588-1679)

John Locke (1632-1704)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Thomas Hobbes

Secara kodrati, manusia memiliki hasrat / nafsu ( appetite ) & keengganan ( aversions ), yg menggerakkan tindakan .

Untuk memenuhi hasrat / nafsu yg tidak terbatas itu, manusia memiliki power , yang membuka kemungkinan terjadinya benturan power antarsesama manusia .

Karena kondisi alamiah yg tidak aman, maka manusia berusaha menghindari kondisi peperangan dengan mengadakan kesepakatan di antara mereka untuk melepaskan hak-hak mereka dan menstransfer hak-hak itu kepada beberapa orang / lembaga yg akan menjaga kesepakatan itu agar terlaksana dengan sempurna.

Tugas lembaga tsb adalah menciptakan & menjaga keselamatan rakyat. Pemegang kedaulatan tidak bisa digugat, karena pemegang kedaulatan itu tidak terikat kontrak dengan masyarakat.

John Locke

Secara kodrati, manusia di dalam dirinya mempunyai akal yg mengajar prinsip bahwa karena mereka sama dan independen, maka tidak perlu melanggar & merusak kehidupan manusia lainnya.

Dalam kondisi alamiah sudah terdapat pola pengaturan & hukum alam yg teratur karena manusia mempunyai akal yg dapat menentukan apa yg benar atau salah dalam pergaulan antara sesama.

Ketidakamanan terjadi krn beberapa orang dipandu oleh akal yg telah dikuasai oleh kepentingan pribadi, shg pola pengaturan & hukum alamiah menjadi kacau. Pada saat yg sama, pihak yg dirugikan tidak mempunyai kekuatan cukup untuk memaksakan sanksi, shg muncul ide tentang Kontrak Sosial.

John Locke

Antara pihak (calon) pemegang kekuasaan dan masyarakat tidak hanya hubungan kontraktual , akan tetapi juga hubungan saling kepercayaan ( fiduciary trust ).

Ada 3 pihak dalam hubungan saling percaya itu, yaitu yg menciptakan kepercayaan ( the trustor ), yg diberi kepercayaan ( the trustee ), dan yg menarik manfaat dari pemberian kepercayaan itu ( the beneficiary ).

Hubungannya : Trustee harus patuh pada Trustor ; Trustee menerima obligasi dari beneficiary secara sepihak.

Apabila hubungan kepercayaan ( fiduciary trust ) putus, pemerintah tidak mempunyai dasar untuk memaksakan kewenangannya, karena hubungan kepercayaan maupun kontraktual sifatnya sepihak .

J.J. Rousseau

Secara kodrati, manusia adalah sama. Pada kondisi alamiah, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidaklah terjadi perkelahian.

Walaupun manusia sama, tetapi alam, fisik & moral menciptakan ketidaksamaan. Muncul hak-hak istimewa yg dimiliki oleh orang tertentu karena mereka lebih kaya, lebih dihormati & lebih berkuasa. Organisasi sosial dipakai oleh yg punya previlege tsb untuk menambah power & menekan yg lain. Pada gilirannya, kecenderungan itu menjurus ke kekuasaan tunggal .

Untuk menghindari hal tsb, manusia mengadakan kontrak sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas dari semua ( the free will of all ).

J.J. Rousseau

Yg memerintah adalah kehendak umum dengan menggunakan lembaga legislatif, yang membawahi lembaga eksekutif. Walau demikian Rousseau sebenarnya menekankan pentingnya demokrasi primer (langsung), tanpa perwakilan, dan tanpa perantaraan partai-partai politik. Dengan demikian masyarakat, lewat kehendak umum, bisa secara total memerintah negara.

Dengan kata lain, Rousseau mengembangkan semangat totaliter pihak rakyat dalam kekuasaan .

Karakteristik Trustor / Pemegang Kuasa / Negara

Sifat Memaksa

Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa mengenai tingkah laku orang yg berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi.

Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan agar orang tunduk pada peraturan negara, apabila perlu dengan paksaan fisik.

Hak negara ini bersifat legal, agar tercipta tata tertib dan menghindari tindakan anarkhi.

Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hak milik (penyitaan, pemusnahan).

Karakteristik Trustor / Pemegang Kuasa / Negara

Sifat Monopoli

Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

Dalam batas tertentudan berdasarkan aturan, negara dapat menyatakan suatu aliran kepercayaan / politik dilarang karena bertentangan dengan pandangan hidup bangsa.

Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan.

Negara menetapkan mata uang, penetapan pajak, kewarganegaraan, dsb.

Sifat Mencakup Semua

Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua orang / warga negara, sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus / istimewa.

KONSTITUSI & ORGANISASI NEGARA (Pembatasan Kekuasaan Negara)

Menjamin adanya kebebasan dari masing-masing kekuasaan / menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yg satu thd kekuasaan lain.

Manusia yg mempunyai kekuasaaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yg mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya ( power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely ).

INTI GAGASAN Demokrasi Konstitusional : “ Menciptakan Keseimbangan Dalam Interaksi Sosial Politik (checks and balances) ” (antara pemerintah – masyarakat; eksekutif – legislatif; atau kepentingan sosial ekonomi – kepentingan politik). Upaya Membatasi Kekuasaan yg dipegang Pemerintah. Perlunya hukum sbg instrumen negara demokrasi . Atau, hukum sbg alat untuk membatasi kekuasaan suatu lembaga politik. Inilah yang pada prinsipnya disebut dengan istilah negara hukum ( rechtstaat ). Instrumen Hukum tsb adalah Konstitusi .

Pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada Abad Pencerahan ( enlightenment ).

Lahir sbg hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan ( separation of power ), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat ( US Constitution 1789 ).

Suatu negara dikatakan memiliki sistem checks n balances yg efektif jika tidak ada 1-pun cabang pemerintahan yg memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya (A government is said to have an effective system of checks and balances if no one branch of government holds total power, and can be overridden by another) .

Sistem checks n balances ini memiliki 2 komponen:hak untuk ikut memeriksa/menilai/mengawasi/mencari konfirmasi terhadap suatu keadaan (the right to check) ; serta alat untuk mencari keseimbangan (the means to actively balance out imbalances) .

checks n balances

Checks n Balances dlm UUD 1945

7A – Presiden / Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

7B – MK memeriksa, mengadili & memutus pendapat DPR dalam 90 hari. Jika dikabulkan, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR menyelenggarakan sidang dalam 30 hari setelah menerima usul DPR.

7C – Presiden tidak dapat membekukan / membubarkan DPR.

Dengan persetujuan DPR, Presiden dapat:

Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian internasional (Pasal 11).

Menetapkan Perpu (Pasal 22 - dalam persidangan berikut).

23E – Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

24A – Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Checks & Balances dlm UUD 1945

Dengan pertimbangan DPR, Presiden dapat:

Mengangkat Duta & Konsul (Pasal 13).

Memberikan Amnesti & Abolisi (Pasal 14).

Dengan pertimbangan MA, Presiden dapat:

Mengangkat Grasi & Rehabilitasi (Pasal 14).

20 – Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

20A – DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran & fungsi pengawasan. Hak DPR lainnya: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hal menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

22D – DPD ikut membahas & dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan/ pemekaran/ penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Model Checks n Balances dlm Konstitusi AS 1789

KONSTITUSI & H.A.M.

Latar Belakang Tuntutan aktual masyarakat Meningkatnya kesadaran hukum & kedewasaan berpolitik masyarakat Pemerintah belum sepenuhnya menghormati hak-hak dasar yg melekat sejak lahir pada diri WN. Atau, prinsip “negara hukum” ( rechtstaat ), belum berjalan optimal. Konsiderans Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948: “ sikap yg tidak mempedulikan & sikap melecehkan hak-hak manusia akan mengakibatkan tindakan kurang beradab yg mendatangkan amarah pada hati nurani manusia, shg hak-hak manusia harus dilindungi oleh hukum spy manusia tidak mengambil jalan ‘pemberontakan’ thd kelaliman / penindasan”. Sir Alfred Dening dalam “ The Road to Justice ”: “ Suatu bangsa akan jatuh apabila para penegak hukumnya tidak berlaku adil”.

Sejarah Awal : aliran filsafat liberal yg bercorak individualistik, yg mempunyai pandangan bahwa manusia dilahirkan bebas & memiliki hak-hak dasar.

Sejarah Modern : hak asasi manusia tidak dipahami sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme, melainkan sebagai hak-hak manusiawi yg melekat dengan harkat kemanusiaan.

Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Konsep Dasar HAM

Piagam PBB 10 Desember 1948

Hak Atas Kehidupan, Kebebasan & Keamanan Perorangan (Psl 3).

Hak Atas Perlindungan Hukum Yg Sama (Psl 7).

Hak Untuk Bergerak ( Psl 13).

Hak Untuk Memiliki Sesuatu ( Psl 17).

Hak Berpikir, Berkumpul & Berserikat ( Psl 18–20).

Hak Untuk Bekerja & Mendapat Jaminan Sosial ( Psl 22–23).

Hak Berpartisipasi ( Psl 27).

Larangan Perbudakan & Penganiayaan ( Psl 4–5).

Larangan Penangkapan & Penahanan Yg Sewenang-Wenang ( Psl 9).

Larangan Mencampuri Kehidupan Pribadi ( Psl 12).

SUBSTANSI HAM

UUD 1945 (pra-Amandemen)

Persamaan Hak Dalam Hukum & Pemerintahan Serta Hak Atas Pekerjaan & Penghidupan Yg Layak ( Psl 27).

Hak Berserikat & Berkumpul ( Psl 28).

Hak Beragama ( Psl 29).

Hak Pembelaan Negara & Hak Pendidikan ( Psl 30–31).

Hak Dipelihara oleh Negara ( Psl 34).

SUBSTANSI HAM

Substansi Lainnya:

Hak-Hak Minoritas & Penduduk Asli.

Perlindungan thd Pelecehan Seksual & Diskriminasi Perempuan.

Larangan Pemekerjaan Anak-Anak.

Larangan Penganiayaan & Pemaksaan Pengakuan Bersalah.

Larangan Penerapan Jam Kerja Yg Terlalu Lama Yg Tidak Seimbang Dengan Upah Yg Diterima.

Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup (Psl 28A).

Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan (Psl 28B).

Hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ( Psl 28B).

Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan & memperoleh manfaat dari Iptek, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup (Psl 28C).

Hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara ( Psl 28C).

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yg adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ( Psl 28D).

Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yg adil ( Psl 28D).

Hak memperoleh kesempatan yg sama dalam pemerintahan (Psl 28D).

Hak atas status kewarganegaraan (Psl 28D).

SUBSTANSI HAM UUD 1945 (Pasca Amandemen) - 1

Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Psl 28E).

Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Psl 28E).

Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul & mengeluarkan pendapat (Psl 28E).

Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Psl 28F).

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Psl 28G).

Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Psl 28G).

Hak hidup sejahtera lahir / batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yg baik / sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Psl 28H).

Hak mendapat kemudahan & perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan & manfaat yg sama (Psl 28H).

Hak atas jaminan sosial (Psl 28H).

Hak atas milik pribadi (Psl 28H).

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Psl 28I).

Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif (Psl 28I).

Hak atas identitas budaya & hak masy. tradisional (Psl 28I).

Paradoksi HAM

UNIVERSAL

Dianut oleh negara maju / donor.

Dasar: negara maju harus menjaga ketertiban dunia; kalau perlu intervensi di negara lain dengan menghalalkan segala cara .

Penalaran: Hegemonial

KONTEKSTUAL / RELATIF

Banyak dianut oleh negara berkembang.

Dasar: struktur sosiologis / diversifikasi budaya yang berbeda untuk setiap bangsa.

Penalaran: Statis

PANDANGAN RAKYAT KECIL Menginginkan pemenuhan hak-hak individual secara maksimal. PANDANGAN PEMERINTAH Mendukung hak-hak kolektif dengan mengajukan alasan bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Di Amerika Serikat, dimuat dalam Declaration of Human Right dari Konstitusi Virginia 1776 ; The Four Freedoms 1941 gagasan Presiden Roosevelt yang meliputi kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat ( freedom of speech ), kebebasan beragama ( freedom of religion ), kebebasan dari rasa takut ( freedom from fear ), dan kebebasan dari kemiskinan ( freedom from want ).

Di Perancis, dimuat dalam Declaration des Droits de l’homme et du citoyen tahun 1789 atas usaha Lafayette.

Di Inggris, tersebar dalam berbagai piagam yaitu Magna Charta 1215, Petition of Right 1628, dan Bill of Right 1688.

Di Indonesia sendiri, selain termuat dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, pada 1966 telah dibentuk Panitia Ad-hoc IV MPRS dengan tugas menyusun “Rancangan Perincian Hak-Hak Asasi Manusia”. Hasil kerja Panitia Ad-hoc IV ini berupa Rancangan Tap MPRS tentang “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kuajiban Warganegara”.

Instrumen HAM

Kanak-Kanak.

Kaum Wanita.

Kaum Pekerja.

Minoritas.

Penyandang Cacat.

Penduduk Asli atau Suku Terbelakang ( indigenous people ).

Sasaran Perlindungan HAM

Tersangka, Tahanan / Tawanan.

Budak.

Korban Kejahatan.

Pengungsi.

Orang yg tidak berkewarganegaraan ( stateless ).

The Committee on The Elimination of Racial Discrimination

The Committee on The Elimination of Discrimination against Women

The Committee against Torture

Tidak adanya Musyawarah sebagaimana ketentuan Permendagri No. 15/1975. Gubernur menetapkan secara sepihak besarnya ganti rugi berikut kriteria yg digunakan.

Intimidasi dan Teror , misalnya menggedor pinntu tengah malam, ancaman akan di-PETRUS-kan, pencantuman label ET pada KTP, menuduh penduduk “anti Pancasila”, dsb.

Penggenangan waduk dan “penenggelaman” penduduk , yg masih bertahan sejumlah 8000 jiwa.

Penangguhan eksekusi Putusan MA No. 2263/K/Pdt/1991 dengan alasan putusan tersebut sedikit bertentangan dengan peraturan yg berlaku.

– KEDUNG OMBO – Kasus Pelanggaran HAM

Hak Kesehatan Reproduksi, dimana penggunaan kontrasepsi dilakukan tanpa pemeriksaan dan pemantauan terlebih dahulu, serta tidak disertai dengan pemberitahuan efek sampingnya.

Ketiadaan informasi yg memadai.

Penggunaan unsur paksaan.

Penggunaan sistem target.

– Keluarga Berencana – Kasus Pelanggaran HAM

UPAYA PENGUATAN HAM

BJ. Habibie

Amnesti / abolisi tapol (Keppres 80/1998)

Gus Dur

UU 26/2000 mengenai Pengadilan HAM; Keppres 6/2000 tentang Pencabutan Inpres 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina; Keppres 31/2001 tentang Pengadilan HAM.

Megawati

Dibentuk Pengadilan HAM Ad hoc (keppres 96/2001); PP 2/2002 ttg tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat; UU ttg Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

SBY

23/12/2004 dibentuk Tim Pencari Fakta kasus Munir; 7/12/2006 UU KKR dibatalkan oleh MK.

PENGALAMAN CHINA:

Komitmen yg kuat dari Pimpinan Nasional.

Penegakan hukum yg keras & konsisten.

Perbaikan sistem.

Pengawasan yg ketat.

HAM dan KORUPSI

HAM vs KORUPSI?

HAM vs Pembangunan Fasilitas Umum?

Pelanggaran HAM oleh masyarakat thd Aparat?

Konflik horizontal antar etnis (Sampit, Poso, dll)?

Prinsip legal formal vs “kepentingan yg lebih luas”?

Problematika Implementasi HAM

Perubahan ( Review ) & PENGUJIAN KONSTITUSI

Amendment

Revision

Alteration

Reform

Change

Modification

Review

“ PERUBAHAN ” KONSTITUSI

Pergantian

Perubahan

Artinya: mengganti seluruh aspek konstitusional yg ada shg terjadi identitas yg baru. Aspek-aspek yg diubah bukan hanya meliputi dimensi kepemerintahan ( executive pouvoir ) saja, namun juga menyangkut dasar negara dan lembaga-lembaga politik yg ada.

Pergantian konstitusi akan mengakibatkan pergantian negara . Sebaliknya, pergantian dasar, sistem & bentuk negara membutuhkan pergantian thd konstitusi yg lama.

PERGANTIAN KONSTITUSI

Merupakan penyempurnaan atau penyesuaian beberapa pasal secara gradual / inkremental , baik berupa penambahan, pengurangan maupun perubahan redaksional.

Perubahan konstitusi tidak dilakukan terhadap doktrin-doktrin tentang dasar negara, sistem dan bentuk negara, serta tujuan nasional.

Perubahan konstitusi tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan ketatanegaraan .

PERUBAHAN KONSTITUSI

Secara LANGSUNG thd Pasal 2 dlm UUD lama  Perancis, Jerman, Belanda.

Tidak secara langsung thd UUD lama, tetapi dengan AMANDEMEN (mencantumkan di bagian akhir & menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari UUD lama)  AS, Indonesia.

SISTEM PERUBAHAN

CARA PERUBAHAN KONSTITUSI

Perubahan diserahkan kepada legislature (badan pembuat UU), dgn syarat-syarat tertentu yg berat. Cara ini dapat ditempuh dgn beberapa mekanisme, antara lain:

Penetapan quorum (sistem mayoritas) tertentu.

Membubarkan badan perwakilan terlebih dahulu, kemudian mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota badan perwakilan yg baru.

Diserahkan kepada badan pembentuk UU dengan persetujuan dari mayoritas anggota kamar-kamar pada lembaga perwakilan.

KC. Wheare, Modern Constitution

CARA PERUBAHAN KONSTITUSI cont …

Perubahan diserahkan langsung kepada rakyat dengan jalan referendum . Artinya, perubahan UUD harus dilakukan melalui pemungutan suara dari rakyat ( plebicite ).

Perubahan diserahkan kepada keputusan sebagian terbesar dari negara-negara bagian dalam suatu negara yg bersusun federal.

Perubahan diserahkan kepada suatu badan yang secara khusus dibentuk untuk itu , misalnya berupa badan ad hoc , special convention , dsb.

Constitutional change by legislation  Konstitusi diubah thd suatu aspek / aktivitas yg tidak berhubungan dengan isi tertentu dari Konstitusi.

Constitutional change by application  Konstitusi diubah saat materi / ketentuan tertentu dari Konstitusi tsb sedang dilaksanakan.

Constitutional change by adjudication  interpretasi peradilan untuk menyelesaikan konflik. Penafsiran tsb mungkin sgt berbeda dari maksud penyusunan Konstitusi oleh perumus terdahulu, atau berbeda dari bunyi text Konstitusi tsb.

van Maarseven & van der Tang

Verfassunganderung  perubahan dengan sengaja sesuai cara yg disebut dalam UUD itu sendiri.

Verfassungwandlung  perubahan dengan cara yg tidak terdapat dalam UUD, tetapi melalui cara-cara istimewa , spt. coup d’etat, revolusi, Konvensi, dsb.

Jellinek (Sri Soemantri)

PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI

RIGID  perubahan yg sulit atau dipersulit , krn cenderung berisi hal-hal yg abstrak shg bersifat lentur / supel . Selain itu, Konstitusi memang dimaksudkan untuk tidak diubah .

Konstitusi AS , hingga usia 200 th baru diamandemen 20x.

FLEXIBLE  Konstitusi relatif mudah diubah krn kurang berorientasi kedepan .

UUD 1945 sebelum Amandemen , krn menerapkan sistem 2/3 x 2/3 = 4/9 .

Hingga usia 54 th, sudah 4x diamandemen, dan ada wacana yg ke-5.

PERUBAHAN KONSTITUSI Menurut UUD 1945 (pasca Amandemen)

Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yg diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan .

Sejak lama kita menganut prinsip hukum sipil Romawi ( Roman civil law ) bahwa “undang-undang tidak dapat diganggu-gugat” ( onschendbaarheid van de wet ).

Baru thn 2003 dibentuk Mahkamah Konstitusi yg memiliki tugas / wewenang untuk menguji UU thd UUD 1945 (UU No. 24/2003).

Ada 2 tingkatan Judicial review :

Tingkat UU  kompetensi MK

Tingkatan dibawah UU  kompetensi MA

Judicial Review

Reformasi Per-UU-an Perda Keppres/Inpres Keppres Perda PP PP Per. Presiden Perpu Perpu PP UU UU UU / Perpu Ketetapan MPR Ketetapan MPR UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UU No. 10/2004 Tap MPR No. III/2000 Tap MPRS No. XX/1966

Adanya kejelasan antara Beschikking dengan Regeling  Keputusan tidak dpt lagi bersifat regulatory / regulerend , tapi hanya declaratoir atau penetapan.

Adanya quasy reglementaire berupa Peraturan Kebijaksanaan , yakni Keputusan2 yg tidak mendapatkan atribusi dari peraturan per-UU-an yg lebih tinggi ( Ermessen – discretionary power ) .

Implikasi UU No. 10/2004

Apakah UU No. 10/2004 tidak melanggar adagium “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori“ ?

Dkl, apakah UU tsb tidak cacat yuridis, shg harus dinyatakan nietig ?

Lihat TAP MPR No. I/2003 tentang Peninjauan thd Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR-RI Tahun 1960 – 2002. Legal problem / question:

Tap MPRS/MPR-RI 1960-2002 Berdasarkan Sifatnya:

Bersifat mengatur dan memberi tugas kepada Presiden dan Lembaga Tinggi Negara Lainnya .

Bersifat Penetapan .

Bersifat Mengatur k e Dalam .

Bersifat Deklaratif .

Bersifat Rekomendasi .

Bersifat Perundang-undangan .

Tap MPRS/MPR-RI 1960-2002 Berdasarkan Substansi Norma Hukum

Alamat y ang d ituju (a dressat n orm )  Umum dan Individual.

Hal yang Diatur  Konkrit dan Abstrak

Keberlakuannya  Final / sekali-selesai ( einmalig ) ; Berlaku dengan ketentuan; dan Dibatasi.

Pasal 1 : TAP yg dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan).

Pasal 2 : TAP yg dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan).

Pasal 3 : TAP yg dinyatakan tetap berlaku s/d terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan).

Pasal 4 : TAP yg dinyatakan tetap b erlaku s/d t erbentuknya UU (11 Ketetapan) .

Pasal 5 : TAP yg dinyatakan masih berlaku s/d ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan).

Pasal 6 : TAP yg dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final ( einmalig ), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104).

Substansi Tap MPR 1/2003

TAP MPR S No . XXIX /19 66 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.

TAP MPR No . XI /19 98 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

TAP MPR No . XV /19 98 t entang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan,Pembagian , d an Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan ; s erta Perimbangan Keuangan Pusat d an Daerah Dalam Kerangka NKRI.

TAP MPR No . III / 2000 T entang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peratura n Perundang- u ndangan .

TAP MPR No . V / 2000 T entang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

TAP MPR No . VI / 2000 T entang Pemisahan TNI dan POLRI.

TAP MPR No . VII / 2000 T entang Peran TNI dan Peran POLRI.

TAP MPR No . VI / 2001 T entang Etika Kehidupan Berbangsa.

TAP MPR No . VII / 2001 T entang Visi Indonesia Masa Depan

TAP MPR No . VIII / 2001 T entang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.

TAP MPR No . IX / 2001 T entang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Pasal 4

PENAFSIRAN HUKUM

Penafsiran gramatikal , yaitu dengan mempelajari dan menggunakan hubungan antar kalimat.

Penafsiran sistematis , yaitu mempersatukan konteks dengan cara mempelajari sistem dan rumusan UU, meliputi:

Penalaran analogi dan penalaran a contrario . Penalaran a contrario memastikan sesuatu yg tidak disebut oleh UU secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti perluasan berlakunya kaidah UU.

Penafsiran ekstensif dan restriktif yaitu bentuk-bentuk penalaran yg secara logis tak ada perbedaan.

Penghalusan hukum atau rechtsverfijning.

Penafsiran historis , dengan cara mempelajari sejarah hukum dan peraturan tertulis.

Penafsiran teleologis , berkaitan dgn konteks pergaulan sosial.

( Rechtsinterpretatie )

Original Meaning atau Original Intention yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat penyusunan UUD.

Penafsiran NoNo ( Neo-Original New Originalism), yaitu ingin mencoba tidak terikat pada maksud dan perdebatan-perdebatan pembuat UUD pada saat itu, tetapi lebih melihat kebutuhan masyarakat sekarang. Kritik penafsiran ini terhadap original meaning atau original intent yaitu menganggap bahwa UUD sangat dipengaruhi oleh suasana pada saat pembentukannya.

PENAFSIRAN TEKS KONSTITUSI

KONSTITUSI & PERAN HARMONISASI / KESEJAHTERAAN NEGARA

PEMIKIRAN ttg PERAN PEMERINTAH MODERN

New-right thought (Frederick Hayek & Milton Friedman) Tahun 1940an.

Birokrasi pemerintah yang dibagun pada masa liberal democracy ( neo-liberalism ) terlalu besar dan berkuasa  gagalnya Welfare State?

The growth of state action in providing social security and police protection to guarantee the basic capacity of each individual to maximize their potential had created less , rather than more, personal freedom , and was also undermining the development of capitalist economy to secure advantages for everyone in these societies (See: Chandler, 2000).

PEMIKIRAN ttg PERAN PEMERINTAH MODERN

The welfare of the state imposed heavy burden of regulation and taxation on individuals which undermined their capacity to act independently to maximize their potential for their own development and, as a consequence, their ability to improve the fortunes of others .

Rational Choice Theory (William Niskanen,1971): rational individual will always seek to maximize their own interest rather than that of society as a whole.

Indikasi KEGAGALAN Ek. Pemerintah & Pembangunan

Jobless growth (pertumbuhan yg tdk menghasilkan lapangan kerja).

Ruthless growth (pertumbuhan yg kejam).

Rootless growth ( Pertumbuhan yg mencerabut manusia dari budayanya ).

Voiceless growth ( Pertumbhn yg membungkam ).

Futureless growth ( Pertumbuhan yg tdk memiliki masa depan).

Sumber : PBB

Indikasi KEGAGALAN Pol. Pemerintah & Pembangunan

Abad ke-20 tercatat sebagai abad yg mungkin paling kejam.

Di Turki misalnya, pemerintah Ottoman membunuh lebih dari 1.5 juta orang Armenia antara 1915-1923.

Rezim Nazi membinasakan 6 juta orang Yahudi pertengahan abad silam.

Mao Tse Tung membunuh 30 juta rakyatnya sendiri, sedang Rezim Soviet 20 juta.

Tahun 70-an Khmer merah membantai 1,7 juta sesama bangsa Kamboja.

Antara 1980-90 partai Sadam Husein (Baath) menjagal tidak kurang dari 100.000 suku Kurdi dinegaranya sendiri.

Pemerintah militer Rwanda menewaskan 800.000 minoritas Tutsi.

Di Indonesia terhitung ribuan jiwa menjadi korban setelah era reformasi (1990-2003) dimana terjadi peristiwa kekerasan sebanyak 3.600 kali dan menyebabkan 10.700 orang tewas.

Indikasi KEGAGALAN NEGARA

Kekerasan bukan hanya berhubungan dengan peperangan tetapi juga bisa berupa keputusan politik atau aturan yg menindas & tidak adil.

Peraih Nobel Perdamaian 2005 asal Kenya Wangari Maathai mengatakan bahwa ada 40 juta warga Afrika terancam hidupnya karena kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan.

Desmon Tutu mengatakan bahwa 40 juta rakyat Afrika telah meninggal karena kesehatan (Malaria, pneumonia, diare, AIDS dsb). Ini melebihi jumlah kematian dari seluruh dunia modern lainnya dan melebihi kematian korban Perang Dunia !!

Jika masalah ini tidak diperbaiki sampai 2015, akan ada 125 juta orang Afrika terenggut jiwanya ( Kompas, 23-1-07 ).

Indikasi KEGAGALAN NEGARA

David Korten : ”Dunia saat ini sedang mengidap tiga krisis mendasar yaitu: k emiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan tindak kekerasan .

Semua bangsa modern saat ini seolah-olah tidak dapat keluar dari “dalil primitif” Julius Caesar ribuan tahun lalu Sivis pacem para bellum : kalau mau damai, bersiaplah untuk perang! .

Roosevelt : salah satu dari 4 kebebasan dasar manusia adalah bebas dari rasa takut, maka harus ada pengurangan persenjataan dunia sampai tahap dimana tidak ada bangsa yg dapat menghancurkan bangsa lain dengan agresi fisik! .

Jadi, dekade pembangunan yang dicanangkan di seluruh dunia pada tahun 50-an (setelah PD II) ternyata tidak mengurangi tingkat “kebiadaban” bangsa-bangsa di dunia.

” Untuk menghindari kegagalan negara , peran negara (pemerintah) perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas ”

Francis Fukuyama (State-Building: Governance & World Order in the 21 st Century) Regulasi Distribusi / Alokasi Koordinasi / Fasilitasi Stabilitasi

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

REGULASI DISTRIBUSI dlm UUD 1945 Pasal 33

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

REGULASI DISTRIBUSI dlm UUD 1945 Pasal 34

PERKEMBANGAN KONSTITUSIONALISME PERBANDINGAN KONSTITUSI & Studi Komparasi

Konstitusi tdk mengalami perubahan revolusioner.

Inggris tetap bersifat monarkhi (konstitusional).

Courts tdk bisa memveto undang-undang sebagaimana Supreme Courts di negara lain

Sistem Parlementer bicameral legislatures:

House of Lord diisi oleh mereka yg bergelar bangsawan yg diwarisi dari pendahulunya.

House of Common diisi oleh para senior.

INGGRIS

Tujuan konstitusi baru The Fifth Republic (1958): stabilitas pemerintahan  pemerintah yang dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan tanpa berutang pada partai

Sistem Presidensial :

Part-presidential & Part-parliamentary.

Presiden dipilih rakyat untuk 7 tahun.

Presiden dapat membubarkan National Asembly.

PERANCIS

FRG is a social state (art. 20).

Komitmen thd rule of codified law dan persamaan kondisi kehidupan antara negara bagian kaya dan miskin (art. 107)  didorong oleh pengalaman Hitler yg disebabkan oleh fragmentasi & perbedaan.

Sistem Parlementer bicameral legislatures:

Bundesrat ( upper chamber )  16 negara bagian @ 3-6 anggota.

Bundestag ( lower chamber ). Jumlah: 669 (328 dipilih, 328 sistem list, 16 kursi overhang )  sejak 2002 jadi 598. Tugas: memilih Kanselir.

JERMAN

TERIMA KASIH SEKIAN &

DAFTAR PUSTAKA

Assidhidiqie, Jumly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Konpress.

_________, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar-Lembaga Negara , Jakarta: KRHN dan MK-RI.

_________, 2006, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara , Jakarta: Konpress.

Chandler, James J.A., (Ed.), 2000, Comparative Public Administration , London & New York: Routledge

Chaidir, Ellydar, 2007, Hukum dan Teori Konstitusi , Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Fadjar, A. Mukthie, 2003, Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik , Malang: In-Trans.

Huda, Ni’matul, 2005, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review , Yogyakarta, UII Press.

Kamis, Margarito, 2005, Jalan Panjang Kultur Konstitusionalisme di Indonesia , makalah, Jakarta: Setneg RI

DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Konstitusi RI dan Konrad Adenauer Stiftung, 2005, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Hasil Penelitian, Jakarta.

Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Nasution, Mirza, 2004, Negara dan Konstitusi , makalah, Medan: FH-USU

Strong, CF., 2008, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia , Terjem. SPA Teamwork, Cet. II, Jakarta: Nusa Media.

Subekti, Valina Singka, 2008, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945 , Jakarta: Rajawali Press.