Your SlideShare is downloading. ×

Hukum Administrasi Negara

7,899

Published on

Bahan Ajar “Diklat Kepemimpinan Tingkat III” …

Bahan Ajar “Diklat Kepemimpinan Tingkat III”
(Berdasar Modul Diklatpim III LAN-RI Tahun 2008 PLUS)

4 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
7,899
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
4
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
    Bahan Ajar “DiklatKepemimpinan Tingkat III”
    (BerdasarModulDiklatpim III LAN-RI Tahun 2008 PLUS)
    Tri Widodo W. Utomo
    PusatKajianManajemenKebijakan (PKMK)
    LembagaAdministrasi Negara RI
  • 2. Data Pribadi
    Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
    TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
    NIP : 19680715 199401 1 001
    Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/
    Peneliti Madya Bidang Administrasi Negara
    Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda
    Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
    Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187
    Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
    Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500
  • 3. Istilah HAN
    HukumAdministrasi Negara: Prins, PrajudiAtmosudirdjo, Utrecht, SK Mendikbud No. 31/DJ/Kep/1983, UGM, UII.
    Hukum Tata Usaha Negara: WirjonoProdjodikoro, UU No. 14/1970, GBHN 1983, UU No. 5/1986, Unpad, Unsri.
    Hukum Tata Pemerintahan: SK Mendikbud No. 0198/U/1972, Unmul.
    HukumAdministrasiPublik: STIA-LAN.
     perbedaanpenafsiranthdistilahygsama: AdministratiefRecht.
  • 4. PengertianHukum
    • Apeldoorn (PengantarIlmuHukum, terjemahanOetaridSadino): “tidakmungkinmemberikansuatudefinisitentangapakahygdisebut HUKUM itu”.
    • 5. Immanuel Kant: “masihsajaparasarjanahukummencari-carisuatudefinisitentang HUKUM”.
    • 6. Utrecht (PengantarDalamHukum Indonesia, 1953): Himpunanperaturanygberisiperintah & larangan, ygmengurustata-tertibmasyarakat & harusditaatimasyarakat.
    • 7. Cicerco(De Legibus): Akal tertinggiygditanamkanolehalamdalamdirimanusiauntukmenetapkanapaygboleh & apaygtidakbolehdilakukan.
    • 8. Grotius/Hugo de Groot(De Jure Belli Pacis -- HukumPerangdanDamai, 1625): Hukumadalahaturantentangtindakan moral ygmewajibkanapaygbenar(Law is a rule of moral action obliging what is right).
  • UnsurHukum
    • Aturantentangtingkahlaku (perilaku) manusiadalampergaulanmasyarakat.
    • 9. Diadakanolehbadanresmi yang berwajib.
    • 10. Bersifatmemaksa.
    • 11. Adasanksibagi yang melanggar.
  • F.R. Bothlingk: De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht (negaradimanakebebasankehendakpemegangkekuasaandibatasiolehketentuanhukum).
    Prof. R. Djokosutomo: Negara berdasarkanpadakedaulatanhukum. Hukumlahygberdaulat. Negara adalahmerupakansubjekhukum, dalamartirechtstaat(badanhukumrepublik). Karenanegaraitudipandangsebagaisubjekhukum, makajikaiabersalahdapatdituntutdidepanpengadilankarenaperbuatanmelanggarhukum.
  • 12. Negara Hukum & SistemHukumDunia
  • 13. Negara Hukum Indonesia
    Negara berdasarkanatashukum (Rechtsstaat), bukanberdasarkanataskekuasaan (Machtsstaat).
    3 AsasPokok Negara Hukum (Prajudi A):
    • Asasmonopolipaksa (Zwangmonopoli)  monopolipenggunaankekuasaandanpaksaanuntukmembuatorangmenaatiapa yang menjadikeputusanpenguasa.
    • 14. Asaspersetujuanrakyat peraturanygdibuattanpaperintah/kuasa UU adalahtidaksah. IngatprinsipNo Taxation without Representation.
    • 15. Asaspersekutuanhukum (rechtsgemeenschap)  Rakyat danpenguasa Negara bersama- samamerupakansuatupersekutuanhukum (rechtsgemeenschap, legal partnership).
  • 2 PendekatanMemahami HAN:
  • 16. Sumber HAN
    Pancasila
    UUD 1945
    Tap MPR
    Perpu
    PP
    Keppres
    PermendanKepmen
    PerdadanKepkada
    Yurisprudensi
    HukumTidakTertulis
    HukumInternasional
    Keputusan TUN.
    Doktrin
    Segalasesuatu yang dapatmenimbulkanaturanhukum / tempatdiketemukannyaaturanhukum
    (Philipus M. Hadjon, PengantarHukumAdministrasi Indonesia)
  • 17. Sumber HAN
    MATERIIL
    FORMIL
    (Faktorygikutmempengaruhiisiaturanhukum)
    Historis = sistemhukumtertulisdimasalampau.
    Filosofis= ukuran yang menentukansifatadil ; faktorygmendorongseseorangtundukpadaaturan.
    Sosiologis / Antropologis= faktordalammasyarakat (pandanganekonomis, agamis, psikologis).
    (Bentukaturanhukum)
     
    UU (HAN Tertulis).
    Konvensi (Praktekadministrasinegara).
    Yurisprudensi.
    Doktrin (Anggapanahlihukum).
  • 18. TeoriStufenbau Hans Kelsen
    GRUND NORM
    UUD
    TATA HUKUM
    GENERAL NORM
    “HukumIn abstracto”
    REGELING
    Melaksanakansuatu
    peraturankedalam
    suatuhalygnyata (konkrit)
    INDIVIDUAL NORM
    “HukumInconcreto”
    BESCHIKKING
    Hans Kelsen: General theory of law and state (teoritangga/stufenbau)
    Psl 3 UU 10/2004:UUD 1945 merupakanhukumdasardalam Per-UU-an.
  • 19. Regeling vs. Beschikking - 1
  • 20. Regeling vs. Beschikking - 2
    Sejakberlakunya UU No. 10/2004, maka:
    AdapenegasanantaraBeschikkingdenganRegeling Keputusantidakdptlagibersifatregulatory / regulerend, tapihanyadeclaratoirataupenetapan.
    AdanyaquasyreglementaireberupaPeraturanKebijaksanaan, yakni Keputusan2ygtidakmendapatkanatribusidariperaturan per-UU-an yglebihtinggi(Ermessen – discretionary power).
  • 21. Relasiantartingkat per-UU-an
    Superior
    LexSuperioriderogatlegiInferiori
    Inferior
    Lama
    Baru
    Lex Posteriori derogatlegiAnteriori
    Generalis
    Specialis
    LexSpecialisderogat
    legiGeneralis
  • 22. Sejarah Tata Urut per-UU-an
  • 23. Tap MPR bukan per-UU-an (?)
    • Apakah UU No. 10/2004 tidakmelanggaradagiumLexSuperioriDerogatLegiInferiori?
    • 24. Dkl, apakah UU tsbtidakcacatyuridis, shgharusdinyatakannietig?
    Lihat TAP MPR No. I/2003 tentangPeninjauanthdMateridan Status HukumKetetapan MPRS dan MPR-RI Tahun 1960 – 2002.
  • 25. Substansi Tap MPR No. 1/2003
    Pasal 1: TAP ygdicabutdandinyatakantidakberlaku (8 Ketetapan).
    Pasal 2: TAP ygdinyatakantetapberlakudenganketentuan (3 Ketetapan).
    Pasal 3: TAP ygdinyatakantetapberlaku s/d terbentuknyaPemerintahanHasilPemilu 2004 (8 Ketetapan).
    Pasal 4: TAP ygdinyatakantetap berlaku s/dterbentuknya UU (11 Ketetapan).
    Pasal 5: TAP ygdinyatakanmasihberlaku s/d ditetapkannyaPeraturan Tata Tertibbaruoleh MPR HasilPemilu 2004 (5 Ketetapan).
    Pasal 6: TAP ygdinyatakantidakperludilakukantindakanhukumlebihlanjut, baikkarenabersifat final (einmalig), telahdicabut, maupuntelahselesaidilaksanakan (104).
  • 26. Ps. 4 Tap MPR No. 1/2003
    TAP MPRS No.XXIX/1966 TentangPengangkatanPahlawanAmpera.
    TAP MPR No.XI/1998 TentangPenyelenggara Negara yang BersihdanBebasKorupsi, KolusidanNepotisme.
    TAP MPR No.XV/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,Pembagian,dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka NKRI.
    TAP MPR No.III/2000 TentangSumber Hukum danTata UrutanPeraturan Perundang-undangan.
    TAP MPR No.V/2000TentangPemantapanPersatuandanKesatuanNasional.
    TAP MPR No.VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan POLRI.
    TAP MPR No. VII/2000 Tentang Peran TNI danPeran POLRI.
    TAP MPR No.VI/2001Tentang EtikaKehidupanBerbangsa.
    TAP MPR No. VII/2001 Tentang Visi Indonesia MasaDepan
    TAP MPR No.VIII/2001TentangRekomendasiArahKebijakanPemberantasandanPencegahan KKN.
    TAP MPR No.IX/2001Tentang PembaruanAgrariadanPengelolaan SDA.
  • 27. HAN vs. HTN
  • 28. HAN vs. HTN
    Logeman (Het Staatsrecht van Indonesie):
    HTN adalahajarantentangwewenang (competentie leer); HAN adalahajarantentanghubunganhukumkhusus/istimewa (leer van derbijzondererechtsbetrekkingen).
    HTN mengajarkan jabatan2danwewenangnya; HAN mengajarkanbentuk, sifat, danakibatdariperbuatanhukum (penggunaanwewenang).
    HTN menentukan alat2kelengkapannegaraygberwenangmemberiperijinan (vergunning); HAN memberiwewenang alat2kelengkapannegaradlmmemberikanijintertentu.
  • 29. Kedudukan HAN dlmSistemHukumNasional
    Keterangan:
    Pancasila
    UUD 1945
    PeraturanPerundangan
    Yurisprodensi
    HukumKebiasaan
    HTN DAN HAN
    5
    4
    3
    2
    1
    H. LINGKUNGAN
    H. PIDANA
    Sumber: Sunaryati Hartono, PolitikHukumMenujuSatuSistemHukumNasional, 1991
  • 30. Cakupan HAN
    Memberikanperlindunganhukumkepadamasyarakat.
    Mengaturwewenang, tugas, fungsi, dantingkahlakupejabat/badanpemerintah.
    Menetapkannorma-norma fundamental bagipenguasauntukpemerintahanygbaik (algemenebeginselen van behoorlijkbestuur – AUPB).
  • 31. PerbuatanPemerintah
    PerbuatanHukum: perbuatanygmenimbulkanhubunganhukumdanakibathukumtertentu.
    Mengeluarkanperaturan (regling).
    Mengeluarkankeputusan (beschikking).
    Tidakmelakukansesuatuygmenjadikewajibannya.
    BukanPerbuatanHukum: perbuatanygtidakmenimbulkanhubunganhukumdanakibathukumtertentu.
    Menghadiriundangan.
    Memasangpengumuman.
    Meresmikanbangunan, dll.
  • 32. PerbuatanHukum
    PerbuatanHukum
    (RechtsHandelingen)
    BukanPerbuatanHukum
    (FeitelijkeHandelingen)
    Scholten:TIDAK DAPAT, sebabmengatur hub. hukumygmerupakankehendak 2 pihak, sedang HAN adalahhukumpublikygbersifatsepihak.
    Krabbe, Kranenburg, Donner: BISA, tapiuntukmenyelesaikanpersoalantetapharusmenggunakanhukumpublik.
    PerbuatanHukummenurutHukumPrivat
    PerbuatanHukummenurutHukumPublik
  • 33. PerbuatanHukumPublik
    PerbuatanHukumBersegiSatu (eenzijdigepubliekrechtelijkehandelingen)
    • Perbuatanhukummenurutsuatuwewenangistimewa.
    • 34. Sybenga: “tidakadaperbuatanhukumpublikbersegidua; tidakadaperjanjian yang diaturolehhukumpublik”. Setiaphubunganhukummerupakankehendaksatupihak, yaknipemerintah. 
    PerbuatanHukumBersegiDua (tweezijdigepubliekrechtelijkehandelingen)
    • Perbuatanygdilakukandalammengadakanhubunganhukumdengansubyekhukumlainnya.
    • 35. Van der Pot, Kranenburg, Donner: mengakuiadanyaperjanjianmenuruthukumpublik. Contoh: kortverband contract (perjanjiankerjajangkapendek).
  • Keputusan
    Istilah lain: Penetapan, Beschikking (Bld) / ActeAdministratief(Prc) / Verwaltungsakt(Jrm)
    Definisi:
    Perbuatanhukumpublikbersegisatu(perbuatansepihakdaripemerintah), danbukanmerupakanhasilpersetujuanduabelahpihak.
    Sifathukumpublikdiperolehberdasarkanwewenang / kekuasaanistimewa.
    Denganmaksudterjadinyaperubahandalamlapanganhubunganhukum.
    SyaratSah-nya:
    Dibuatolehalatperlengkapanyang BERWENANG.
    Materiil: Tidakmengandungcacat(kekuranganyuridis).
    Formil: Diberibentuktertentu.
    Isidantujuannyaharussesuaidenganisidantujuanperaturandasarnya.
  • 36. SyaratSahnyaKeputusan
    SyaratMateriil (tidakadacacatyuridis):
    Penipuan (bedrog).
    Paksaan (dwang) atausogokan (omkoping).
    Kesesatan (dwaling) ataukekeliruan / khilaf.
    SyaratFormil:
    Mengikutiprosedur / carapembentukan.
    DiberibentukKeputusan.
    Pemberitahuanpadaygbersangkutan.
    Kptsygtidakmemenuhisyaratmateriil, dapatbatalataudibatalkan.
    Kptsygtidakmemenuhisyaratformil, batal.
  • 37. 3 MacamKetidakwenangan
    Onbevoegdheidrationemateriale: ketidakwenanganygmenyangkutisikeputusan. Keputusaninidapatmengakibatkanbatal / bataldemihukum (nietig), ataudapatdibatalkan (vernietigbaar).
    Onbevoegdheidratione loci: ketidakwenanganygmenyangkutwilayahdikeluarkannyakeputusan. Keputusaninipundapatbatalataudibatalkan.
    Onbevoegdheidrationetemporis: ketidakwenanganygmenyangkutwaktudikeluarkannyakeputusan. Keputusaninibataldemihukum.
  • 38. KptsygTidakSah & Implikasinya
    JenisKeputusanygTidakSah (nietrechtsgeldigbeschikking)
    Keputusanygbatalkarenahukum (nietig).
    Keputusanygbatalmutlak (absolutnietig), apabilapembatalannyadapatdituntutolehsetiaporang.
    Keputusanygbatalnisbi (relatiefnietig), apabilapembatalannyahanyadapatdituntutolehorangtertentu.
    Keputusanygdapatdibatalkan (vernietigbaar).
    Keputusanygdapatdibatalkanmutlak (absolutvernietigbaar).
    Keputusanygdapatdibatalkannisbi (relatiefvernietigbaar).
    Keputusanygdinyatakanbatal (nietig),akibathukumygditimbulkandianggaptidakpernahadasejaksemula (ex-tunc).
    Keputusanygdinyatakandibatalkan(vernietigbaar),akibathukumygtimbuldianggapadasampaisaatkeputusandibatalkan(ex-nunc).
  • 39. Diskresi / FreiesErmessen
    Terkait dg perkembanganbentuk/fungsinegara:
    Political State  hubungannegara & masybersifatsearah; membentukpolapatron-klienatauprinciple-agent.
    Legal State  tidakadahubungannegaradenganmasy; negaraberfungsi minimal hanyasbgwatchdog (nachtwachterstaat).
    Welfare State hubungannegara & masybersifattimbalbalik; negaraadautkmewujudkankesejahteraanrakyat.
    Tugasbestuurzorgtsbdilakukanmelaluiinstrumenberupakebebasanutkberbuatsesuatu (mengambilatautidakmengambilkebijakantertentu).
    Alternatifmengisikelemahanasaslegalitas (analogiasasnullumdelictum).
  • 40. Diskresi / FreiesErmessen
    PrajudiAtmosudirdjo:kekuasaanuntukmengambilkeputusanmenurutpandangansendiriasaltidakmelanggarasasyuridiktasdanasaslegalitas.
    SjachranBasah: kebebasanbertindakdalam batas2tertentu, ataukeleluasaandalammenentukankebijakanmelaluisikaptindakygharusdapatdipertanggungjawabkan.
    Nana Saputra: kebebasanalatadministrasinegaramenguta-makankeefektifantercapainyasuatutujuan (doelmatigheid) daripadaberpegangteguhpadaketentuanhukum.
    LaicaMarzuki: kebebasan TUN dalampenyelenggaraanpemerintahansejalandengantuntutanpelayananpublikygkiankomplek.
    SF. Marbun: wewenangmengambiltindakangunamenyelesaikanmasalahpentingygmendesakdanbelumperaturannya.
  • 41. AktualisasiFreiesErmessen
    Kewenanganuntukmembuatperaturanygsetingkatdengan UU tanpamemintapersetujuanparlemenlebihdulu.
    Dasarfilosofisnya: saluspopulisupremalex (keselamatanrakyatadalahhukumygtertinggi). Contoh: Psl 22 UUD 1945: “Dalamhalikhwalkegentinganygmemaksa, PresidenberhakmenetapkanPerpu”.
    Kewenangankarenadelegasiperundangan, untukmembuatperaturanygderajatnyalebihrendahdari UU.
    Pasal 5 (2) UUD 1945: “Presidenmenetapkan PP untukmenjalankan UU sebagaimanamestinya”.
     Droit function: kekuasaanuntukmenafsirkan (baikmemperluasmaupunmempersempit) peraturanygbersifatenunsiatif / enumeratif.
    Pasal 1 (1) Hinder Ordonantie: “laranganpendirianberbagaiobyektanpaijinpemerintah ….. dansemuabangunan lain ygdapatmenimbulkanbahaya, kerugianataugangguan”.
  • 42. “Bahaya” FreiesErmessen
    Kewenanganbertindaksecarabebas, membukapeluangbadan/pejabat TUN melakukanperbuatanygmenyimpangdariperaturansehinggamerugikanmasyarakat.
     Ingatpernyataan Lord Acton: Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.
    Ada 3 bentukkemungkinanpenyimpanganygdilakukanpemerintah:
    Onrechtmatigeoverheidsdaad(perbuatanpemerintahygtidaksesuaihukum).
    Detournement de pouvoir(menyalahgunakan, melampauiwewenang; menyerobotwewenangorang lain).
    Abus de droit(perbuatansewenang-wenang).
    Esensiperlunya AUPB  mempertinggiperlindunganhukumbagimasyarakat.
  • 43. Asas HAN / AUPB - 1
    KepastianHukum(Rechtszekerheid):
    Menghendakidihormatinyahakygtelahdiperolehseseorangberdasarkankeputusanbadan/pejabat TUN. Keputusanharusmengandungkepastian & tidakakandicabutkembali, bahkansekalipunkeputusanitumengandungkekurangan
    Contoh 1: PutusanDewan Banding Pusat (CentraleRaad van Beroep), 23 Januari 1956, ygmenyatakanbahwaKeputusanpemecatanseorang PNS tidakbolehberlakusurut.
    Contoh 2: PutusanDewan Banding PerdagangandanIndustri, 26 Juni 1957, ygmenyatakanbahwasuatuijintidakbolehditarikkembali, walaupunkemudiandiketahuibahwaijinitumengandungkesalahan / kekeliruanygdilakukansendiriolehinstansiygmengeluarkanijintsb.
  • 44. AUPB/ABBB - 2
    Keseimbangan(ovenwichtigheid):
    Menghendakiproporsiygwajardalampenjatuhanhukumterhadappegawaiygmelakukankesalahan.
    Contoh: PutusanDewan Banding Pusat, 13-11-1963, menyatakanbahwaharusadakeseimbanganantarahukumanygdijatuhkandengankelalaiankesalahanygdilakukanpegawai. Untukitu, kepadapegawaiygbersangkutandiberikankesempatanuntukmembeladiri.
  • 45. AUPB/ABBB - 3
    Kesamaandalammengambilkeputusan(Gelijkheids):
    Menghendaki agar dalammenghadapikasus / faktaygsama, badan / pejabat TUN dapatmengambiltindakanygsama.
    Contoh: PutusanDewan Banding PerdagangandanIndustri, 23-11-1956, membatalkanKeputusaninstansiygmenolakuntukmemberikanijinbagisuatuperusahaan. Sebab, padawaktuituadaperaturanygmengharuskanperusahaantertentumempunyaiijin.
  • 46. AUPB/ABBB - 4
    BertindakCermat(Zorgvuldigheids):
    Menghendakiadministrasinegarasenantiasabertindaksecarahati-hati agar tidakmenimbulkankerugianbagimasyarakat.
    Contoh 1: PutusanHogeRaad, 9-1-1942, memutuskanbahwaterhadapjalanygrusakatauberlubang, pemerintahwajibmemberitandaperingatansehinggadapatdiketahuiolehparapemakaijalan.
    Contoh 2: PutusanMahkota, 14-8-1970: denganmaksudmencegahkerusakan & penyakitgigi, pemerintahmemerintahkan agar memasukkanbahanflouridekedalam air minum. Ternyata, tidaksemuaorangtahandenganbahaanini, shgmerekamenuntutdiberikesempatanygsamauntukmemperoleh air ygtidakdicampurflouride. PerintahitukemudiandinyatakanBatal.
  • 47. AUPB/ABBB - 5
    MotivasidlmsetiapKeputusan(Motiverings):
    Menghendaki agar keputusanbadan / pejabatadministrasinegaradidasarkanpadaalasan / motivasi yang adildanjelas.
    Contoh 1: PutusanMahkota, 15-11-1958, membatalkanKeputusanDewan Kota ygmenolakpermohonansebuah LSM untukmengadakanusahapengumpulandanatanpadisertaidenganalasan-alasanpenolakannya.
    Contoh 2: PutusanMahkota, 6-8-1966, membatalkanKeputusanMenteriKehakimanygmenolakpermohonanuntukmenggantinamadariseseorangtanpadisertaidenganalasan-alasanpenolakannya.
  • 48. AUPB/ABBB - 6
    Tidakmencampuradukkankewenangan(het verboddetournement de pouvoir):
    Menghendaki agar dalammengambilkeputusan, badan / pejabatadministrasinegaratidakmenggunakankewenangandiluarmaksudpemberianwewenangtsb.
    Contoh: PutusanMahkota, 8-6-1965: Seseorangygtelahmemilikiijinpenggaliantanahbertengkardengansipemiliktanah. Denganalasanuntukmengakhirisengketaitu, DewanPropinsimenarikkembaliijinygtelahdiberikan. Hal iniolehMahkotadinilaisebagaidetournement de pouvoir, sebabsengketaituharusdiselesaikanmelaluiperadilanperdata.
  • 49. AUPB/ABBB - 7
    Permainanyglayak (fair-play):
    Menghendaki agar badan / pejabatadministrasinegaramemberikesempatanseluas-luasnyakepadamasyarakatuntukmendapatkaninformasiygbenardanadil.
    Contoh: PutusanMahkota, 17-10-1970: SeorangpemiliktanahmengajukankeberatankepadaDewan Kota thdrencanapembangunankota, karenadikhawatirkaniatidakdapatmendirikanbangunandiatastanahnya. OlehDewan Kota, keberatantsbdianggaptidakberalasankarenatidakadalaranganmendirikanbangunan. Beberapawaktukemudiansipemiliktanahbarutahubahwarencanapembangunankotameliputilahanmiliknya. Ialangsungmelakukan banding kepadaMahkotameskipunbataswaktuygditentukantelahlewat, ygdikabulkanolehMahkota bdk. Pasal 55 PTUN.
  • 50. AUPB/ABBB - 8
    Keadilan / Kewajaran:
    Menghendaki agar dalammelakukantindakannya, badan/pejabatadministrasinegaratidakberlakusewenang-wenang.
    Contoh: PutusanKroon, 29-6-1966: Permohonanseoranggadis Indonesia untukbertempattinggaldi Nederland, ditolakolehMenteriKehakimandenganalasanakanmengalamikesulitanasimilasi. KeputusaninidibatalkankarenaternyatagadistadimahirbahasaBelandadansudah lama tinggaldisana.
  • 51. AUPB/ABBB - 9
    Menanggapipengharapanygwajar(Vertrouwensbeginsel van opgewekteverwachtingen):
    Menghendakiagar tindakanbadan / pejabatadministrasinegaradapatmenimbulkandanataumemenuhiharapan-harapanygwajar.
    Contoh: PutusanCentraleRaad van Beroep, 13-1-1959: Seorang PNS ygdinasluarkotadenganmenggunakanmobilpribadimemintapenggatianbiayaataspemakaianmobiltersebut. Beberapawaktukemudiandiketahuibahwahalitutidakdiperbolehkan, sehinggakantormemintakembaliuang yang telahdibayarkan. KeputusaninidibatalkanolehCentraleRaad van Beroep.
  • 52. AUPB/ABBB - 10
    Meniadakanakibatkeputusanygbatal(undoing the consequences of annulled decision):
    Menghendakiagar jikaterjadipembatalanataukeputusanbadan/pejabatadministrasinegara, makaakibatdarikeputusanygdibatalkanituharusdihilangkandanygbersangkutandiberigantirugi.
    Contoh: PutusanCentraleRaad van Beroep, 20-9-1920: Seorangpegawai yang dipecat, tetapisetelahmelaluiprosespemeriksaanpengadilanternyatatidakmelakukankesalahan, iaberhakataskedudukansemulapadainstansinya, rehabilitasinamabaik, sertagantirugiygtimbulkarenapemecatannya.
  • 53. AUPB/ABBB - 11
    Perlindunganatascarahidup(protection of way of life):
    Menghendakiagar setiappegawainegeridiberikebebasan / hakuntukmengaturkehidupanpribadinyasesuaidenganpandanganhidupygdianutnya.
    Contoh: PutusanCentraleRaad van Beroep, 29 Mei 1951: Seorangpegawaiygsudahkawinselingkuhdenganwanitatemansatukantor. Olehpimpinannyadiambiltindakanberupapemotongangajisetiapbulan. KeputusaninidibatalkanolehCentraleRaad van Beroepdenganalasanbahwasetiappegawaimempunyaihakuntukhidupsesuaidenganpandangan / carahidupnya.
  • 54. AUPB/ABBB - 12
    Kebijaksanaan (Sapientia):
    Menghendakiagar dalammelaksanakantugasnya, badan / pejabatadministrasinegaradiberikebebasanuntukmenentukankebijaksanaantanpaharusselalumenungguinstruksi.
    Berbedadenganfreiesermessen, Pemerintahdalamsegalatindakannyaharusberpandanganluasdandapatmenghubungkantugasnyadengangejala-gejaladalammasyarakat, sertamemperhitungkandampaklingkungandarisetiaptindakanygdiputuskan.
  • 55. AUPB/ABBB Lainnya:
  • 56. Good Governance
    Konfernas GG 2001
    World Bank (UNDP)
    Partisipasi
    Penegakanhukum
    Transparansi
    Kesetaraan
    Dayatanggap
    Wawasankedepan
    Akuntabilitas
    Pengawasan
    Efektivitas & Efisiensi
    Profesionalisme
    Partisipasi
    AturanHukum (Rule of Law)
    Transparansi
    DayaTanggap
    BerorientasiKonsensus
    Keadilan
    Efektivitas & Efisiensi
    Akuntabilitas
    BervisiStrategis
    SalingKeterkaitan
  • 57. Framework Urgensi AUPB
    Masyarakat
    Birokrasi
    (Salus Populi Suprema Lex)
    (Fungsi Yan & Kesejahteraan)
    Discretionary Power
    (Kewenangan Bertindak Secara Bebas)
    civil society
    good governance
    Kemungkinan Penyimpangan
    (perbuatan melanggar hkm /onrechmatige overheidsdaad ; perbuatan menyalahgunakan wewenang / detournement de pouvoir ; perbuatan sewenang-wenang / abus de droit)
    Upaya Perlindungan
    • Hukum Positif
    • 58. Etika / Asas atau Prinsip Pemerintahan Yang Baik (GG)
  • PengawasanthdPemerintah
    HAN sebagai
    pengawasberperan
    membatasikekuasa-
    an AN
    AN sebagai
    “penyelenggara
    kekuasaan”
    dibatasioleh HAN
    “System
    pengawasan” terhadap tugas dan fungsi AN
    INTERN
    HAN berperanmenga-
    turwewenang, tugas
    & fungsi AN
    Dilakukan oleh
    DPR, BPK, BI,
    Tim Khusus
    Akuntan Publik
    EXTERN
    Proses
    penyelesaian
    Secarayuridis
    HAN menjamin
    & melindungi
    masyarakatdari
    tindakan AN yg
    merugikannya
    HAN memberi
    kepastianhk
    kepada AN
  • 59. PTUN (sejarah)
    • PadaMasaPenjajahan, tidakterdapatbadanPeradilanygsecarakhususmemeriksa & menyelesaikansengketaAdministrasi. Hal inisesuaidenganpasal 134 (1) IndischeStaatsregeling:
    PerselisihanPerdatadiputusolehHakim biasamenurutUU;
    PemeriksaansertapenyelesaianperkaraadministrasimenjadiwewenangLembagaAdministrasiitusendiri.
    • Dengandemikian, sistemygberlakuadalahAdministratiefBeroep(upayaadministratif), bukanAdministratiefReachtspraak(peradilanadministrasi).
  • AdministratiefBeroepvsRechtspraak
    AdministratiefBeroep:
    Kewenanganmemeriksadanmemutussuatuperkara / sengketaadministrasiberadapadainstansi yang secarahierarkhislebihtinggi
     Isikewenanganmencakupaspekrechtmatigheiddandoelmatigheid.
     Konsekuensinya, instansitadidapatmenggantiataumerubahkeputusan
    AdministratiefRechtspraak:
    Kewenanganmemeriksadanmemutussuatuperkara / sengketaadministrasiberadapadahakim
     Isikewenanganmencakupaspekrechtmatigheidsaja.
    Konsekuensinya, hakim tadidapatmembatalkandanmemberihukuman, tetapitidakdapatmengganti / merubahkeputusan
  • 60. UpayaAdministratif
    Kewenanganmemeriksa, memutus& menyelesaikansuatuperkara / sengketaadministrasiberadapada Hakim / Peradilan Tata Usaha Negara, SETELAH DITEMPUH upayaadministratif.
    Ada 2 macamUpayaAdministratif:
    BANDING ADMINISTRATIF, jikapenyelesaiansengketadilakukanolehinstansiatasan / instansi lain.
    KEBERATAN, jikapenyelesaiansengketadilakukanolehinstansiygsama / ygmengeluarkan KTUN.
  • 61. AdministratiefBeroepvsRechtspraak
    Peradilan TUN
    AtasanPejabat / Badan TUN
    TIDAK SELESAI ?
    Banding vertical
    Pejabat / Badan TUN
    ProsedurKeberatan
    SK
    BAPEK, MPP/BPSP, Badan Penyelesaian Sengketa Pertanahan / Pengadaan Barang dan Jasa, Perijinan, Perburuhan, dsb.
    Pegawai / Masyarakat
    Banding horizontal
  • 62. PTUN (sejarah)
    Masa UUDS 1950 adabbrpcarapenyelesaiansengketaTUN:
     DiserahkankepadaPengadilanPerdata.
    DiserahkankepadaBadanygdibentuksecara Istimewa.
    Pasal 10 UU No. 14/1970 tentangKetentuan-ketentuanPokokKekuasaanKehakiman, disebutkan: “BahwaKekuasaanKehakimandilakukanolehPengadilandalamlingkunganantara lain Peradilan Tata Usaha Negara.“
  • 63. Kompetensi PTUN
    KewenanganRelatif: kewenanganpengadilanuntukmengadilisuatuperkarasesuaidenganwilayah / daerahhukumnya.
    GugatandiajukankepadaPengadilandiwilayahhukumtempatkedudukanTergugat.
    Jikatergugatlebihdari 1, dipilihtempatkedudukansalahsatuTergugat.
    Dalamhal-haltertentusesuaidengansifatsengketaygdiaturdengan PP, gugatandapatdiajukankepadaPengadilandiwilayahhukumtempatkedudukanPenggugat.
    KewenanganAbsolut: kewenanganpengadilanuntukmengadilisuatuperkarasesuaimenurutobyek / materi / pokoksengketa.
    PerbuatanPemerintah yang mengeluarkanKeputusan / Beschikking, bukanPerbuatanPemerintahmengeluarkanPeraturan / Regelingataumelakukantindakan material (materieledaad).
  • 64. Pengertian2 (1)
    Tata Usaha Negara:Administrasi Negara ygmelaksanakanfungsiuntukmenyelenggarakanurusanpemerintahbaikdiPusatmaupundi Daerah.
     BadanatauPejabatTUN:badan/pejabatygmelaksanakanurusanpemerintahanberdasarkanperaturanperundanganygberlaku.
    Keputusan TUN:penetapantertulisygdikeluarkanolehBadan/PejabatTUN ygberisitindakanhukum TUN ygberdasarkanperaturanperundanganygberlaku, ygbersifatkonkret, individual dan final, ygmenimbulkanakibathukumbagiseseorang/badanhukumperdata (Pasal 1 ayat 3).
  • 65. Pengertian2(2)
    SengketaTUN:sengketaygtimbuldalambidang TUN antaraorang/badanhukumperdatadenganbadan/pejabatTUN, baikditingkatPusatmaupundi Daerah, sbgakibatdikeluarkannyaKeputusan TUN, termasuksengketakepegawaian
    Gugatan: permohonanygberisituntutanterhadapbadan/pejabatTUN dandiajukankePengadilanuntukmendapatkanputusan.
     Tergugat:badan/pejabatTUN ygmengeluarkankeputusanberdasarkanwewenangygadapadanyaatauygdilimpahkankepadanya, ygdigugatolehorang/badanhukumperdata.
  • 66. YgTermasuk KEPUTUSAN
    (Ps 1 ay. 3 – Ps 2 + Ps 3 – Ps 49 – Penj. Um. 1)
    JikaPejabat/BadanTUN tidakmengeluarkankeputusansedanghalitumenjadikewajibannya, haltersebutdisamakandenganKeputusan(Pasal 3).
    JikaPejabat / Badan TUN tidakmengeluarkankeputusan yang dimohonsedangjangkawaktu yang ditentukantelahlewat, Pejabat/BadanTUN tadidianggapmenolakmengeluarkankeputusan;
    Dalamhaljangkawaktutidakditentukan, makasetelahlewat 4 bulansejakditerimanyapermohonan, Pejabat / Badan TUN tadidianggaptelahmengeluarkankeputusan.
  • 67. YgTIDAKtermasukKeputusan
    KTUN ygmerupakanperbuatanHukumPerdata, merupakanpengaturanygbersifatumum, masihmemerlukanpersetujuan, ygdikeluarkanberdasarketentuan KUH Perdata/ Pidana, ygdikeluarkanatashasilpemeriksaanBadanperadilan, mengenaiTata Usaha ABRI, KeputusanPanitiaPemilihanUmum (Pasal 2).
    KTUN berdasarkanperaturanperundanganygdikeluarkan:
    • Dalamwaktuperang, keadaanbahaya, keadaanbencanaalamataukeadaanluarbiasa yang membahayakan.
    • 68. Dalamkeadaanmendesakuntukkepentinganumum (Pasal 49).
    SengketaadministrasidilingkunganTNI dandalamsoal-soalmiliterygmenurut UU No 16/1953 & UU No 19/1958, diperiksa, diputus& diselesaikanolehPengadilan Tata Usaha Militer (PenjelasanUmumangka 1).
  • 69. Gugatan - 1
    DapatdiajukanjikaKeputusan TUN MERUGIKAN KEPENTINGAN seseorang / badanhukumtertentuygbersifatLANGSUNG TERKENA, tidakterselubungdibalikkepentinganorang lain.
    HarusdiajukansecaraTERTULIS, berisi:
    Nama, kewarganegaraan, tempattinggaldanpekerjaanpenggugat / kuasanya.
    Nama, jabatandandomisilitergugat.
    Isigugatan.
    Dasar / alasanmenggugat.
    Isigugatan:
    TuntutanuntukmenyatakanBATALatauTIDAK SAH.
    DenganatautanpadisertaituntutanGANTI RUGIdan / atauREHABILITASI.
  • 70. Gugatan - 2
    Dasar / alasanmenggugat:
    Keputusan TUN BERTENTANGANdenganperaturanperundangan, baiksecaraprosedural / formal maupunsecaramaterial / substansial.
    Badanataupejabat TUN TIDAK BERWENANGmengeluarkankeputusan, baiksecaramateriale, temporis, maupunloci.
    Badanataupejabat TUN menggunakanwewenangnyaUNTUK TUJUAN LAINdarimaksuddiberikannyawewenangtersebut. Artinya, telahterjadipenyalahgunaanwewenang.
    Badanataupejabat TUN seharusnyaTIDAK SAMPAI KEPADA PENGAMBILAN KEPUTUSANtsb. Artinya, Badan / Pejabat TUN berbuatsewenang-wenang.
  • 71. TenggangWaktuGugatan
    Setelahtenggangwaktulewat, makakeputusan TUN akanmemilikikepastianhukum.
    Batas tanggalpengesahan / pengundanganbiasanyadijadikantitiktolakperhitungan.
    Pasal 55 UU PTUN: gugatandapatdiajukanhanyadalamtenggangwaktu90 hariterhitungsejaksaatditerimanyaataudiumumkanyakeputusanBadanatauPejabatTUN. IniberartiygdipakaiadalahTeoriPenerimaan / Ontvangtstheorie dihitungsejakhariditerimanyakeputusanatausepatutnyadianggaptelahmenerima.
    Teori lain: Pengiriman (Verzendtheorie)  dihitungsejakharidisampaikannyakeputusankepadaybs. Patokannyaadalahstempelpos.
  • 72. AsasPradugaRechtmatig
    Setiaptindakan& keputusanBadan/PejabatTUN harusdiangaprechtmatig(menuruthukum),selamabelumdibuktikansebaliknya (het vermoedenvan rechtmatigheid = praesumptioniustaecausa).
    GugatanTidakMenundaPelaksanaanKeputusan(pasal67 ayat 1).
    Penundaandapatdiajukanjikamemenuhisyarat:
    Terdapatkeadaan yang sangatmendesak, yaitujikakerugianygakandideritapenggugattidakseimbangdenganmanfaatbagikepentinganygditimbulkan.
    Pelaksanaan KTUNtidakadasangkutpautnyadengankepentinganumum.
  • 73. Terimakasih
    SemogaBermanfaat …
    Tri Widodo W. Utomo
    http://pkmk-lanri.org/; http://triwidodowutomo.blogspot.com/
    http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/
    triwidodowu@yahoo.com

×