• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
 

Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007

on

  • 6,138 views

Disampaikan dalam Seminar Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

Disampaikan dalam Seminar Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

Ruang Tepian, Kantor Gubernur Kaltim
Samarinda, 7 Oktober 2009

Statistics

Views

Total Views
6,138
Views on SlideShare
6,108
Embed Views
30

Actions

Likes
8
Downloads
148
Comments
4

3 Embeds 30

http://www.slideshare.net 27
http://www.slideee.com 2
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

14 of 4 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007 Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007 Presentation Transcript

    • Samarinda, 7 Oktober 2009 EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP No. 41/2007 Tri Widodo W. Utomo
    • Dimana posisi organisasi kita? PKP2A III LAN Sumber: http://www.adizes.co.yu/en/org_therapy.php
    •  
    •  
    •  
    • PKP2A III LAN Organisasi Tumbuh v.s. Organisasi yg Menua GROWING AGING Success through risk-taking Success through risk-avoidance Problem = opportunity Opportunity = problem The market holds power Finance/administration holds power Function more important than form Form more important than function Focus on why and what Focus on how and who Too flexible, too little control Too much control, too little flexibility Everything is permitted if not prohibited Everything is prohibited if not permitted Management controls the system System controls management Line makes decisions Staff make decisions Expectations > result Expectation = result
    • PKP2A III LAN FILOSOFI PENATAAN ORGANISASI FILOSOFI KEMANDIRIAN Desain & format kelembagaan perangkat daerah akan tercapai secara realistik dan operasional, karena didasarkan pada kemampuan dan kemandirian daerah sesuai kewenangan otonominya FILOSOFI PRO AKTIF Pemda perlu bersikap lebih pro aktif dalam menanggapi tuntutan perkembangan dinamika masyarakat , sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan umum FILOSOFI PROSES BELAJAR Penataan dilakukan secara bertahap & diarahkan pada perbaikan sub-sub sistem yang menjadi pusat permasalahan , sehingga memberikan efek daya dongkrak ( leverage effect ) bagi penyempurnaan sub-sub sistem kelembagaan lainnya. Proses tsb merupakan learning process untuk menciptakan kapasitas Pemda yg adaptif, responsif, kreatif dan produktif. Pendekatan & mekanisme penataan yg didasarkan pada “ Autotherapetic Mechanism ” Optimasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan & Otonomi Daerah
    • INFRASTRUKTUR DASAR ORGANISASI PKP2A III LAN Panca Sarana Organisasi B E C D A Hukum & Perundangan Kelembagaan & Tata Laksana SDM Sarana / Prasarana Pembiayaan
    • Pendekatan TOY dalam Penataan Org. PKP2A III LAN Kaidah O RGANISASI Norma Y URIDIS Tuntutan T EKNIS Integrasi 3 Dimensi dlm Penataan Org.
    • Pendekatan TOY
      • Teknis
        • Luas wilayah;
        • Jumlah penduduk;
        • Besaran APBD;
        • Potensi daerah.
      • Organisasi
        • Tujuan yg jelas (visi misi);
        • Uraian tugas dan wewenang;
        • Struktur organisasi yang menggambarkan hubungan kerja dan formalitas;
        • Sumber 2 daya manajemen (7M).
      • Yuridis
        • Dasar hukum pembentukan;
        • Implikasi hukum (keuangan, kepegawaian, dll).
    • KLB sbg Fokus Evaluasi PKP2A III LAN
      • Ketatalaksanaan:
      • Perencanaan Strategis
      • Analisis Beban Kerja
      • Monitoring & Evaluasi Prog.
      • SOP, SP & SPM.
      • Analisis Personalia / SDM:
      • Analisis Jabatan
      • Standar Kompetensi
      • Pola & Jenjang Karir
      • Pola Penilaian Kinerja & IBK.
      KLB Tata Laksana Kewenangan Personalia/ SDM Anggaran Sarpras Budaya Kerja, dll
    • Prinsip Dasar Evaluasi PKP2A III LAN Evaluasi kelembagaan adalah bagian dari organization development Evaluasi dilakukan secara sistemik (meliputi aspek input, proses, output & outcome dalam penataan kelembagaan) Evaluasi bersifat gradual atau incremental , tidak radikal. Tujuan utama dari evaluasi adalah meningkatkan efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya .
    • Wujud Organization Development PKP2A III LAN dalam konteks evaluasi kelembagaan 1 Penyesuaian struktur organisasi 2 Penyesuaian kewenangan 3 Penataan mekanisme dan tata laksana kerja 4 Penguatan kapasitas institusional
    • Evaluasi & OD – 1 PKP2A III LAN Penyesuaian Struktur Organisasi penghapusan satker yg tidak efektif penggabungan perangkat dg kemiripan urusan pembentukan perangkat baru peningkatan satker dalam 1 jenjang eselon yg lbh tinggi penambahan struktur baru dalam satker yg sama
    • Evaluasi & OD – 2 PKP2A III LAN A penambahan urusan baru B reklasifikasi urusan kedalam wadah kelembagaan tertentu C pengurangan / pemencaran urusan bagi satker yg memiliki beben kerja sangat berat Penyesuaian Kewenangan
    • Evaluasi & OD – 3 PKP2A III LAN Penataan Mekanisme & Tata Laksana penambahan uraian tugas / job description pada unit kerja yg sudah ada penerbitan Peraturan KDH tentang Pedoman tata cara & mekanisme koordinasi, perencanaan program, fasilitasi & penyelenggara- an urusan pemerintahan
    • Evaluasi & OD – 4 PKP2A III LAN Penguatan Kapasitas Institusional Pemberian asistensi secara intensif dalam kurun waktu tertentu. Asistensi bisa diberikan oleh unit pemerintah yg lebih tinggi (pemprov / pusat), institusi yg kompeten di bidang manajemen pemerintahan, atau tim khusus yg dibentuk untuk itu Penyusunan / penetapan instrumen pembinaan kepegawaian seperti standarisasi kompetensi, pola dan jenjang karir pegawai, standarisasi kinerja dan insentif berbasis kinerja, dsb.
    • Cakupan & Materi Evaluasi – 1 PKP2A III LAN Tujuan : untuk mengetahui ada tidaknya perubahan tipologi daerah & besaran OPD yg perlu dibentuk sesuai dengan kondisi/potensi/perkembangan riil daerah saat ini . Variabel Dasar Besaran OPD Variabel 2008 (Thn Penetapan Perda OPD) 2009 (Thn Evaluasi) Keterangan / Rekomendasi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah APBD Tipologi Daerah Naik – Tetap – Turun Besaran OPD Penguatan – Tetap – Perampingan
    • Cakupan & Materi Evaluasi – 2 PKP2A III LAN Tujuan : untuk mengetahui apakah perangkat daerah yg telah ada saat ini sudah mampu mewadahi urusan pemerintahan secara tepat; apakah distribusi urusan telah memperhatikan prinsip pembagian habis kewenangan ; serta apakah perumpunan urusan berdasarkan perangkat daerah (pasal 22 UU No. 41/2007) telah dipenuhi . Urusan Daerah dan Perangkat Pelaksananya Bidang Urusan (Sesuai Perda Urusan) Perangkat yg mewadahi (Dinas, Badan, Kantor, Biro/Bagian) Catatan *)
    • Cakupan & Materi Evaluasi – 3 PKP2A III LAN Tujuan : untuk mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih, duplikasi, atau kekaburan tugas pokok, fungsi, dan wewenang antar perangkat daerah. Jika teridentifikasi, selanjutnya dilakukan pemetaan (atau penyusunan) ulang tupoksi & urtug setiap perangkat daerah. Potensi tumpang tindih Tupoksi antar SKPD Aspek Perangkat Daerah “X” Perangkat Daerah “Y” Catatan *) Dasar Hukum Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas
    • Cakupan & Materi Evaluasi – 4 PKP2A III LAN Tujuan : untuk melihat apakah Perangkat Daerah yg telah terbentuk memiliki kapasitas dan kinerja yg baik dalam menjalankan Tupoksi & Urtugnya. Dimensi Penunjang Efektivitas Kelembagaan Komponen Penunjang Ada  -- Tidak  Rencana Strategis (Renstra) Analisis Beban Kerja (ABK) SOP (Standar Operasional & Prosedur) Analisis Jabatan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) Pola Karir Pola Penilaian Kinerja
    • Kesimpulan Evaluasi PKP2A III LAN
      • OPD di provinsi/kab./kota tertentu masih cukup relevan, dapat terus dilanjutkan dengan penguatan kapasitas internal.
      • OPD di provinsi/kab./kota tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan & perlu penyesuaian lebih lanjut terhadap Perda OPD.
      No. Rekomendasi Penyesuaian Dasar Argumentasi 1 2 3 4 5
    • Terima Kasih ! Semoga Bermanfaat …