Your SlideShare is downloading. ×
0
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Etika Jabatan Publik

1,917

Published on

Disampaikan pada guest lecture Program Pascasarjana …

Disampaikan pada guest lecture Program Pascasarjana
STIA LAN Bandung, 25 April 2014

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,917
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Etika Jabatan Publik Disampaikan pada guest lecture Program Pascasarjana STIA LAN Bandung, 25 April 2014 Tri Widodo W. Utomo Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
  • 2. Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA TTL : Yogyakarta, 15-07-1968 NIP : 19680715 199401 1 001 Jabatan : Deputi Inovasi Administrasi Negara/ APU Bidang Administrasi Publik Gol/Pangkat : IV-d / Pembina Utama Madya Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta Alamat Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936
  • 3. 1. Konteks; 2. Apa itu Etika, dan Mengapa Perlu?; 3. Etika Pemerintahan; 4. Mal (praktek) Administrasi; 5. Agenda Kedepan.
  • 4. Bagian 1 Konteks
  • 5. Situasi Kekinian • Lahirnya UU No. 5/2014 tentang ASN. • PNS berubah menjadi Profesi (ASN). • Implikasinya: harus ada nilai-nilai dasar, kode etik, kode perilaku, standar kompetensi, dan organisasi yang menyantuni pengembangan profesi. • Tujuan: membangun ASN yg Profesional.
  • 6. ASN Profesional? Kompeten: mampu memanfaatkan iptek, memiliki pengetahuan / keterampilan / sikap untuk menghasilkan pelayanan kelas dunia. Integritas: jujur, bebas dari konflik kepentingan, imparsial, dan akuntabel. Orientasi Kepublikan: menempatkan nilai dan kepentingan publik diatas yang lain. Budaya Pelayanan yg tinggi: kepentingan dan kepuasan warga sebagai pusat perhatian dan kriteria pengambilan keputusan. Berwawasan & Berdayasaing Global; wawasan global tetapi sikap dan perilakunya berakar pada kepentingan nasional.
  • 7. The Roadmap ASN sbg Profesi Nilai Dasar, Etika & Kode Perilaku • ASN Profesional Birokrasi Kelas Dunia
  • 8. Bagian 2 Apa itu Etika, dan Mengapa Perlu?
  • 9. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary: 1) a set of moral principles or values; 2) the principle of conduct governing an individual or a group; 3) a guiding philosophy; 4) a consciousness of moral importance. Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1) Ilmu tentang apa yg baik & apa yg buruk, dan tentang hak & kewajiban moral; 2) Kumpulan asas/nilai yg berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar dan salah yg dianut suatu golongan / masyarakat.
  • 10. Bertens (dalam Keban, 2004): 1) Nilai dan norma moral sebagai pedoman tingkah laku seseorang atau kelompok atau disebut sebagai sistem nilai; 2) Kumpulan asas atau nilai moral yg disebut sebagai kode etik; 3) Ilmu tentang yg baik atau buruk atau dikenal sebagai filsafat moral. Cooper (dalam Frederickson, 1997: 160): values are the soul of public administration (nilai-nilai etika adalah jiwa atau nyawa dari administrasi negara).
  • 11. Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip-prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etik adalah peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yg membantu aksi personal dalam situasi khusus. (http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik-kebijakan-dan- hukum-media). Etika atau filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicara tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yg secara tegas menyatakan apa yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yg benar atau salah, perbuatan apa yg harus dilakukan dan apa yg harus dihindari. (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika-profesi).
  • 12. Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual morality and society's norm of what is "good or bad", "right or wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to which an individual or enterprise adheres, and the responsibilities and restrictions that are to be observed. A code of practice is a set of guidelines issued by a professional or service organization, to which the members agree to comply. (http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethics_Code_of_Co nduct_and_Code_of_Practice). A code of ethics expresses fundamental principles that provide guidance in cases where no specific rule is in place or where matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct will be consistent with the primary code of ethics, however, it will provide much more specific guidance (http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and-code-conduct).
  • 13. 1. Prinsip Keindahan (Beauty); 2. Prinsip Persamaan (Equality); 3. Prinsip Kebaikan (Goodness); 4. Prinsip Keadilan (Justice); 5. Prinsip Kebebasan (Liberty); 6. Prinsip Kebenaran (Truth). (Salomon R.C, 1984)
  • 14. Fisik Sosi al Idiil Nilai (Values) Norma (Norms) Hukum (Rechts) Aturan Khusus (Wet/Rules) Tingkatan Budaya In Abstracto In Concreto
  • 15. Government ethics, when properly enforced: • can be a valuable means for protecting against government waste and ensuring effective public administration. • can prohibit many of the activities that lead to waste, including theft by public officials and use of government property for private gain. • can also address issues such as bribery and conflicts of interest; activities that can lead public officials to sacrifice the public interest in the administration of programs and services for private gain and benefit. http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts- issues-debates
  • 16. Bagian 3 Etika Pemerintahan
  • 17. 1.Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok2 Reformasi Pembangunan dlm rangka Penyelamatan & Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksananan reformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan. 2.Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga melahirkan krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa.
  • 18. 3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa: etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. 4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!
  • 19. Judul RUU sebaiknya apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU Etika Pemerintahan? Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanya dalam lingkup eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical conduct for the executive branch; Ensures transparency in government through financial disclosure; Educates executive branch employees; Promotes good governance. http://www.oge.gov/ Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegas mengamanatkan disusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU Etika Penyelenggara Negara.
  • 20. 1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. 2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. (Tap MPR No. VI/2001)
  • 21. Dimensi Etika: Etika Sosial dan Budaya Etika Politik dan Pemerintahan Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Keilmuan Etika Lingkungan (Tap MPR No. VI/2001)
  • 22. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai- nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
  • 23. • Internalisasi & sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya. • Internalisasi & sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi. • Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis & berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa. • Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. • Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan YMK.
  • 24. Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004 Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri Etika Keilmuan Etika Sesama PNS Etika Lingkungan Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS: Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
  • 25. 1. KUHP (Criminal Law); 2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation); Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004 3. Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics Legislation); 4. Gabungan diantara ketiganya.
  • 26. Bagian 4 Mal (praktek) Administrasi
  • 27. 27 Emerging Possibility of “Mal-Administration” Constitution Law is about the allocation of powers among state organs Administrative Law is about the exercise of these powers
  • 28. 1. Theft & Fraud by Public Officials; 2. Improper Use of Government Property; 3. Bribery & Influence Peddling; 4. Conflict of Interest & Self-dealing; 5. Divulging Confidential Information; 6. Improper Conduct Post-Employment; 7. Immoral Conduct by Public Officials. http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts- issues-debates
  • 29. • Melebihi wewenang yang ada; • Tidak menggunakan wewenang sebagaimana mestinya; • Salah dalam menggunakan wewenangnya. 29
  • 30. • A political term which describes the actions of a government body which can be seen as causing an injustice (Wikipedia). • A malfunctioning of an organization caused mainly by the top management (Wikipedia). • Situation where the individual or group in charge is unjust, dishonest, or ineffective in their leadership (Business dictionary). • Abuse of power by public officers (Legal dictionary). • Corrupt or incompetent administration (Merriam Webster dictionary).
  • 31. • Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdk menangani (undue delay). • Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power). • Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not impartiality). • Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai dengan aturan/fakta. • Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy). • Intervensi (intervention). • Inkompetensi (incompetence). • Imbalan/praktek KKN. • Penyimpangan prosedur (procedure deviation). • Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal possesion & ownership). • Bertindak tidak layak (inappropriate practices). • Melalaikan kewajiban (neglecting obligation). (Budi Wahyuni, LOS Yogyakarta)
  • 32. • Delay; • Incorrect action or failure to take any action; • Failure to follow procedures or the law; • Failure to provide information; • Inadequate record-keeping; • Failure to investigate; • Failure to reply; • Misleading or inaccurate statements; • Inadequate liaison; • Inadequate consultation; • Broken promises. (The Local Govt. Ombudsman, London; Wikipedia)
  • 33. • Overkill or diseconomy: hasil tercapai dengan biaya yg tidak seharusnya. • Counter productivity: hasil bertolak belakang dengan yg diinginkan. • Inertia: tidak ada respon dari apa yg telah dilakukan. • Inneffectivenness: respon cuma sebatas menyusun ulang I/O, tidak menghasilkan apapun. • Tall chasing: makin banyak diberi, makin banyak dibutuhkan. • Under or over-organization: birokrasi bertele-tele & tambun. • Wastage: tindakan yg sia-sia. • Big-stick syndrome: pengendalian yg lebih banyak menimbulkan masalah daripada hasil. • Negative demonstration: tindakan yg memicu kemarahan/kebencian. • Time-lags: tindakan yg terlambat. • Reorganization: perubahan struktur semata-mata hanya untuk tindakan simbolik namun mengabaikan substansi. • Suboptimization: susunan unit-unit yg menganulir tujuan. • Professional Fragmentation: memindah-mindahkan permasalahan/biaya. (Christopher Hood, 1974, dalam Gerald E. Caiden, 1991, What Really Is Public Maladministration)
  • 34. • Contrary to law; • Unreasonable; • Unjust; • Oppressive; • Improperly discriminatory; • In accordance with any law or established practice but the law or practice is, or may be, unreasonable, unjust, oppressive, or improperly discriminatory; • Based wholly or partly on improper motives, irrelevant grounds, or irrelevant consideration; • Based wholly or partly on a mistake of law or mistake of fact; • Conduct of which reasons should be given but are not given; • Otherwise wrong. Section 26 of the Ombudsman Act 1974, New South Wales
  • 35. A2 B2 B1 A1 Ethics Capacity A1 : good ethics, high capacity stars A2 : good ethics, low capacity foolish B1 : high capacity, poor ethics wolfs/predators B2 : low capacity, poor ethics germ Mal- administration
  • 36. • Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel (Code Division Multiple-Access) di Propinsi DIY (LOD DIY, 2006) Penyimpangan dalam tahap perencanaan, pembentukan kelembagaan, proses pencairan & penggunaan anggaran untuk merealisasikan proyek tsb. • Sertifikat ganda dan konflik pertanahan di Meruya kelalaian pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dari warga negara sehingga timbul sertifikat ganda (Idham Arsyad, 2007). • Pemberian ijin tambang oleh Menteri ESDM tanpa didukung AMDAL dan mengakibatkan bencana banjir di Kec. Malalayang Kota Manado (JATAM, 2008). • Penyimpangan Dana BOS: 1) Di Jakarta Utara, ada sekolah yang ada di daftar dinas akan tetapi saat dikunjungi sekolah tersebut tidak ditemukan; 2) Tim Managemen BOS Propinsi mengurangi jumlah dana yang diterima oleh setiap Sekolah; 3) Di Kab. Parigi Moutong, Sulteng, Dana BOS digunakan untuk membiayai transport rutin kepala sekolah @Rp. 850 ribu/bulan; 4) Honor GTT tidak dibayarkan oleh kepala sekolah; dll.
  • 37. Bagian 5 Agenda Kedepan
  • 38. Nilai Dasar Definisi Operasional Religiusitas Kesalehan atau tingginya kepatuhan & pengabdian thd ajaran agama. Kebangsaan Mengutamakan kepentingan & keselamatan bangsa; menjaga persatuan & kesatuan. Legalitas Bertindak sesuai hukum & kebijakan yg berlaku. Imparsialitas Tidak berprasangka, bias, atau berpihak kepada individu/kelompok tertentu dalam pelaksanaan tugas. Martabat Menunjukkan perilaku yg pantas secara moral & dapat dipercaya publik. Kejujuran Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesetiaan Loyalitas thd negara, bangsa, organisasi, dan menjunjung tinggi sumpah jabatan.
  • 39. Nilai Dasar Definisi Operasional Kerahasiaan Memegang teguh rahasia negara & rahasia jabatan. Integritas Bertindak sesuai standar moral, sesuai dengan keyakinan serta sesuai antara ucapan dan tindakan. Pelayanan Beorientasi kepada pubik untuk memberikan pelayanan dan kepuasan yg terbesar. Pengabdian Mendedikasikan segenap kemampuan, pikiran, waktu, bahkan jiwa dan raga bagi organisasi & negara Apolitis / tidak diskriminatif Tidak memihak dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun. Profesional Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Kinerja Kemampuan memberi kontribusi dan nilai tambah bagi organisasi.
  • 40. Terima Kasih Semoga Bermanfaat …

×