Page | i
Dari Sudut Tepian Mahakam
30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah
Gelombang Globalisme
Tri Widodo W. Utom...
Page | ii
P r a k a t a
DSTM adalah singkatan dari Dari Sudut Tepian Mahakam. Sejak saat saya dimutasi dari
Bandung ke Sam...
Page | iii
mencoba menerapkan prinsip think globally, act locally. Pola berpikir seperti ini
mengasumsikan bahwa setiap pe...
Page | iv
D a f t a r I s i
Prakata …………………………………………………………………………………………… ii
Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… ...
Page | v
Catatan # 19 Penunjukan Langsung ............................................ 64
Catatan # 20 Rakyat vs Parpol Da...
Page | 1
Catatan # 1
Memahami Konsep Negara Kesejahteraan
(Welfare State)
SEMENJAK pertengahan abad ke-19, banyak negara d...
2
masyarakat. Adapun negara/pemerintah hanya mempunyai fungsi/peran
perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian,...
3
welfare state sejak lahir hingga mati selalu berurusan dengan pranata negara
yang termanifestasikan dalam bentuk instrum...
4
model dan desain kelembagaan pemerintah harus semakin ramping serta
efektif dan efisien. Tri Widodo WU
Catatan: tulisan ...
5
Catatan # 2
Anakronisme Dalam Kebijakan Publik
SEMENJAK lahir hingga matinya, seorang warga negara
selalu dan terus beru...
6
pelayanan publik disbanding menyelesaikan soal kesenjangan tadi. Seorang
petinggi Kementerian Dalam Negeri, Dr. Made Suw...
7
menjangkiti kebijakan publik di Indonesia, dan apa faktor-faktor yang
mempengaruhinya?
Salah satu jawaban yang paling mu...
8
(research-based policy), atau kebijakan yang dirumuskan dengan
memperhatikan bukti-bukti nyata (evidence-based policy), ...
9
Catatan # 3
Mental Pensiun dan Dutch Disease
HINGGA saat ini, citra PNS masih “kembar identik”
dengan sosok manusia yang...
10
diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat. Sayangnya, konstruksi daer...
11
eksploitasi alam, makin banyak dana perimbangan, dan makin banyak dana
dalam APBD, makin sering pula kasus bencana alam...
12
pembaruan dari jajaran pemerintah daerah harus didorong terus untuk
menghasilkan kemandirian yang hakiki. Mentalitas pe...
13
Catatan # 4
Pembangunan Daerah Diantara Globalisme dan
Lokalisme
SECARA umum terdapat persepsi di kalangan masyarakat
l...
14
konvergensi globalisasi atas otonomisasi, yakni kondisi dimana globalisasi
dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan...
15
Ditengah tarik ulur antara globalisasi dan lokalisasi tadi, kebijakan
desentralisasi atau otonomi daerah nampaknya meru...
16
Catatan # 5
Ambalat: Antara Kedaulatan dan
Kesejahteraan
DI tengah hiruk-pikuk perseteruan para elit politik
mengenai k...
17
Coba bayangkan, berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh negara
untuk membiayai (baca: mempertahankan) pulau-pul...
18
negara, dan sebagainya, harus diutamakan, dan itu merupakan tantangan
yang berat bagi aparat di tanah air.
Diluar kasus...
19
Catatan # 6
Pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Rakyat
DALAM Jurnal Foreign Affairs Vol. 83 No. 4 (2004), Nancy
Birdsall ...
20
lebih menonjol, sementara kesejahteraan penduduk tidak pernah membaik.
Dari kasus diatas nyatalah bahwa korupsi merupak...
21
pemerintah dan pengusaha yang memandang SDA sebagai windfall harus
diubah menjadi orientasi kemanfaatan secara merata u...
22
Catatan # 7
Kinerja Ekonomi dan Peran Strategis Negara
SETELAH hampir satu dekade reformasi bergulir, hasil
positif mul...
23
maupun alasan ekonomi. Fakta inilah yang menjadi basis utama pemikiran
Fukuyama tentang perlunya langkah-langkah secara...
24
dipersepsikan Deng Xiaoping sebagai tahap pembangunan diantara
terpenuhinya kebutuhan dasar dengan kesejahteraan yang n...
25
harus benar-benar dibentuk melalui perumusan kebijakan yang pro-poor dan
pro-growth.
Dalam skala yang lebih riil di lev...
26
Catatan # 8
Manajemen Kepulauan dan Daratan
SELAMA ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan
karakter geopolitik ber...
27
dilihat bagian kontinen yang masuk sebagai yurisdiksi NKRI, maka wilayah
Kalimantan lebih luas dibanding Papua. Dalam h...
28
dampak), misalnya dalam konteks DAS (daerah aliran sungai). Dalam konteks
pengelolaan Sungai Besar, misalnya, bentuk so...
29
pembangunan sebuah daerah harus selalu ditempatkan dalam konteks
pembangunan regional (embedding local policy into broa...
30
Catatan # 9
Perijinan, Konflik, dan Rekayasa Sosial
DALAM segmen Teropong, KOMPAS edisi 27/7/2012
membuat laporan inves...
31
sosial yang terjadi dalam 4 tahun terakhir (http://scaleup.or.id). Belum lagi
konflik di daerah dan sektor lainnya.
Pen...
32
badan usaha, dan lain-lain. Penetapan persyaratan ini pada hakekatnya
merupakan upaya pengendalian, yang berarti bahwa ...
33
Catatan # 10
Logika Otonomi
SETELAH berjalan selama 8 tahun, sudah sepantasnya
jika kebijakan desentralisasi melalui pe...
34
daerah. Dalam bentuk formula, logika Daerah kira-kira dapat dirumuskan
sebagai fungsi C = D max + R max. Sayangnya, tel...
35
kelembagaan baru selain yang diatur dalam PP No. 41/2007. Akibatnya mudah
diterka, sosok Daerah yang terbentuk adalah s...
36
Catatan # 11
Ironi Otonomi Daerah
DALAM sebuah diskusi di kantor PKP2A III LAN, seorang
pejabat teras Pemprov Kalimanta...
37
difusi inovasi yang berbasis locally bottom-up initiative serta self-help
empowerment.
Kedua fenomena tersebut dapat di...
38
state. Kedua, adanya kemauan Daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM,
kelembagaan dan finansialnya secara terus menerus...
39
Catatan # 12
Otonomi dan Altruisme Kepala Daerah
MENURUT data Kementerian Dalam Negeri, dari seluruh
penyelenggaraan Pi...
40
Fenomena unik tadi tidak terkecuali terjadi juga di Kalimantan. Dalam sebuah
kesempatan memfasilitasi penyusunan standa...
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme

1,687

Published on

Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara
LAN-RI, 2013

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,687
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Dari Sudut Tepian Mahakam: 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme"

  1. 1. Page | i Dari Sudut Tepian Mahakam 30 Catatan Tentang Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme Tri Widodo W. Utomo 2013 Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
  2. 2. Page | ii P r a k a t a DSTM adalah singkatan dari Dari Sudut Tepian Mahakam. Sejak saat saya dimutasi dari Bandung ke Samarinda bulan Oktober 2004, "Tepian" menjadi satu kosakata yang sangat melekat dihati dan pikiran saya. Selain sebagai julukan Kota Samarinda yang berarti TEduh, raPI dan amAN, "Tepian" juga mengandung arti denotatatif sebagai kota yang berposisi di sepanjang tepian Sungai Mahakam. Dengan demikian, Samarinda dan Mahakam adalah saudara kandung, saudara kembar, atau ibarat sebuah koin yang sama dengan 2 (dua) sisi yang berbeda. Mahakam dan Samarinda adalah 2 (dua) hal yang tidak bisa saling menggantikan (substituting), melainkan saling melengkapi (complementing). Tiada Samarinda tanpa Mahakam, selayaknya tiada malam tanpa bintang-gemintang di langit ... Ketika saya dipercaya menjadi Kepala Bidang Kajian Aparatur PKP2A III, salah satu program prioritas yang saya perjuangkan adalah penerbitan Jurnal, yang kemudian bernama "Borneo Administrator". Sebagaimana layaknya sebuah jurnal atau penerbitan berkala lainnya, terdapat 1 (satu) rubrik berupa editorial. Nah, sebagai penulis naskah (script-writer) rubrik tersebut, tidak mungkin tidak bagi saya untuk melekatkan kata "Tepian", sehingga lahirlah ... DSTM, hingga sekarang !! Jadi, halaman "DSTM" ini berisi catatan-catatan saya yang tertuang secara rutin dalam Editorial Jurnal Borneo Administrator terbitan PKP2A III LAN, semenjak kali pertama terbit pada tahun 2005. Semangat yang saya usung dalam catatan-catatan tersebut adalah membedah issu-issu kedaerahan dan dinamika di tingkat lokal, kemudian menganalisis keterkaitannya dalam konteks global atau konstelasi globalisasi. Singkatnya, tulisan-tulisan ini 30 Catatan Tentang Dinamika Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme
  3. 3. Page | iii mencoba menerapkan prinsip think globally, act locally. Pola berpikir seperti ini mengasumsikan bahwa setiap peristiwa atau kebijakan di tingkat lokal dapat merupakan respon terhadap peristiwa atau kebijakan di tingkat global; atau sebaliknya, dinamika lokalitas tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh yang signifikan terhadap arus perubahan di tingkat global. Pola berpikir seperti ini juga menyiratkan sebuah harapan agar para elit lokal, para birokrat lokal, serta aktor- aktor lokal lainnya selalu berpikir out of the box dalam menyikapi sebuah fenomena yang terjadi, dan khususnya dalam merumuskan sebuah kebijakan. Akhir kata, selamat menikmati ... dan jangan lupa, berikan kontribusi pemikiran untuk lebih baiknya silaturahmi ide diantara kita. Salam semangat tak pernah padam !!
  4. 4. Page | iv D a f t a r I s i Prakata …………………………………………………………………………………………… ii Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… iii BAGIAN PERTAMA: Issu-Issu Pembangunan dan Global (Developmentalism and Globalism) Catatan # 1 Memahami Konsep Negara Kesejahteraan ……………………….. 1 Catatan # 2 Anakronisme dalam Kebijakan Publik ………………............. 5 Catatan # 3 Mental Pensiun dan Dutch Disease …………………………………. 9 Catatan # 4 Pembangunan Daerah Diantara Globalisme dan Lokalisme . 13 Catatan # 5 Ambalat: Antara Kedaulatan dan Kesejahteraan ………...... 16 Catatan # 6 Pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Rakyat …………......... 19 Catatan # 7 Kinerja Ekonomi dan Peran Strategis Negara ................ 22 Catatan # 8 Manajemen Kepulauan dan Daratan ……………………………….. 26 Catatan # 9 Perijinan, Konflik, dan Rekayasa Sosial ………………………….. 30 BAGIAN KEDUA: Issu-Issu Otonomi Daerah (Decentralization and Localism) Catatan # 10 Logika Otonomi ………………………………………………………………. 33 Catatan # 11 Ironi Otonomi Daerah ……………………………………………………… 36 Catatan # 12 Otonomi dan Altruisme Kepala Daerah ....................... 39 Catatan # 13 Otonomi Dalam Kacamata Keluarga …………………............ 43 Catatan # 14 DAU dan Masa Depan Daerah ………………………………………….. 45 Catatan # 15 Desentralisasi Asimetris dan/dalam Negara Kesatuan …… 48 Catatan # 16 Semangat Kebatinan ”Wong Yogya” dan Paham Konstitusionalisme .............................................. 53 BAGIAN KETIGA: Issu-Issu Politik dan Hukum Catatan # 17 Korupsi dan Keresahan Pejabat Publik ....................... 57 Catatan # 18 PP No. 37/2006, Paradoks Wakil Rakyat, dan Fenomena “Jaman Edan” ................................................... 60
  5. 5. Page | v Catatan # 19 Penunjukan Langsung ............................................ 64 Catatan # 20 Rakyat vs Parpol Dalam Suksesi Kepemimpinan ............. 67 Catatan # 21 Pemilihan Gubernur dan ”Perjanjian Sosial” Baru ……...... 70 BAGIAN KEEMPAT: Issu-Issu Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Catatan # 22 Kelembagaan dan Persaingan ……………………………………..... 73 Catatan # 23 Perubahan, Pelayanan dan Perubahan Paradigma Pelayanan ......................................................... 76 Catatan # 24 Politik ”Jalan Terakhir” dan Birokrasi yang Frustrasi ....... 79 Catatan # 25 ”Manajemen Lebaran” Dalam Pelayanan Publik ............. 83 Catatan # 26 Toleransi Dalam Perspektif Hukum Publik (Kasus Penggunakan Mobil Dinas Untuk Keperluan Pribadi) ........................ 87 Catatan # 27 Belajar Reformasi dari Korea Selatan ......................... 90 Catatan # 28 Dimensi Kultural Reformasi Birokrasi (Belajar dari Korea Selatan) ............................................................ 94 Catatan # 29 Anomali Dalam Reformasi Birokrasi (Tabukah PNS Mengkritik Birokrasi?) ......................................................... 98 Catatan # 30 Potret Pelayanan Publik di Era Reformasi .................... 10
  6. 6. Page | 1 Catatan # 1 Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) SEMENJAK pertengahan abad ke-19, banyak negara di dunia memasuki babak baru berupa pergeseran arah bandul paradigma pembangunan dari ekstrem kanan yang bersifat liberalis kearah kiri yang lebih bercorak sosialisme. Mekanisme pasar (market mechanism) yang telah berjalan sekitar satu abad, mulai bergerak kearah mekanisme negara (state mechanism). Konsekuensinya, negara harus lebih aktif berperan dalam pembangunan nasionalnya masing-masing guna meminimalisir kegagalan pasar (market failure) yang dibawa sistem liberal. Dengan kata lain, fungsi mewujudkan kesejahteraan dikembalikan sebagai fungsi dasar negara. Dalam rangka membangun kesejahteraan tersebut, negara dibenarkan untuk melakukan intervensi apapun demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyatnya. Inilah esensi dari interventionist state1 yang lahir dari konsep welfare state (negara kesejahteraan). Namun apa yang dimaksud dengan welfare state (negara kesejahteraan) itu? Tulisan ini mencoba menguraikan asal-muasal timbulnya negara kesejahteraan beserta implikasinya. Welfare State sendiri merupakan respon terhadap konsep nacht-wachter staat (night watchman state, negara penjaga malam). Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (liberalism), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes (1766). Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan laissez faire dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan 1 Tentang teori Interventionist State ini, baca misalnya Ajit Karnik, Theories of State Intervention, Working Paper No. 96/11, University of Bombay, Department of Economic. Karnik mengulas empat pendekatan intervensi negara yakni neo-classical, public choice, transactions costs dan information theoretic. Available and downloadable at http://www.mu.ac.in/arts/social_science/eco/pdfs/depart/dwp38.pdf
  7. 7. 2 masyarakat. Adapun negara/pemerintah hanya mempunyai fungsi/peran perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk dalam sistem liberalism juga hanya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara. Diluar institusi yang menangani soal keamanan tersebut, masih dimungkinkan dibentuk institusi lain yakni yang berhubungan dengan perpajakan. Dalam prakteknya, sistem liberalisme ini sering membawa konsekuensi lahirnya ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi karena merebaknya praktek exploitation de l’homme par l’homm, nation par nation, sehingga melahirkan kemiskinan dan kesenjangan yang parah antar kelompok masyarakat. Situasi seperti inilah yang melatarbelakangi lahirnya sosialisme, atau paham baru yang menghendaki campur tangan pemerintah secara lebih intensif dalam bidang ekonomi dan seluruh bidang kehidupan masyarakat yang terwujud dalam bentuk welfare state. Di berbagai negara, pemaknaan welfare state sendiri berbeda-beda (lihat misalnya Paul Spicker, An Introduction to Social Policy), yakni:2 • An ideal model. The "welfare state" usually refers to an ideal model of provision, where the state accepts responsibility for the provision of comprehensive and universal welfare for its citizens. • State welfare. Some commentators use it to mean "welfare provided by the state". This is the main use in the USA. • Social protection. In many "welfare states", notably those in Western Europe and Scandinavia, social protection are not delivered only by the state, but by a combination of government, independent, voluntary, and autonomous public services. These countries are usually thought of as "welfare states". Dalam welfare state, pemerintah/negara memiliki diskresi (freies ermessen) untuk melakukan segala sesuatu demi mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak yang “bebas” inilah yang kemudian melahirkan ekses pengaturan yang berlebihan (excessive regulatory), sehingga melahirkan praktek maximum state atau etatism. Itulah sebabnya, welfare state yang tidak terkontrol akan bertransformasi kedalam bentuk yang paling ekstrem dari welfare state yakni marxism dan communism. Situasi seperti ini berkembang luas pada abad 19. Maka, tidaklah aneh jika negara dengan paham welfare state ini memperluas hak intervensinya hingga ranah privat, sehingga muncul sindiran bahwa seorang warga negara di 2 http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/wstate.htm Selanjutnya Spicker juga memberi perbandingan penerapan welfare state di Inggris, Jerman, Perancis, Swedia, AS, China, Uni Eropa, serta negara berkembang secara umum.
  8. 8. 3 welfare state sejak lahir hingga mati selalu berurusan dengan pranata negara yang termanifestasikan dalam bentuk instrumen kebijakan atau peraturannya. Bentuk sosialisme yang ekstrem ini hanya bertahan 1 (satu) abad, dan mulai hancur sejak pertengahan abad 20 yang ditandai oleh pecahnya Uni Soviet (balkanisasi). Pada saat itu, muncul gugatan terhadap paham negara kesejahteraan (welfare state), yang ternyata juga dipandang gagal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Inilah yang disebut dengan krisis negara kesejahteraan. Bahkan dalam bukunya berjudul After Welfare State (2012), Tom C. Palmer (ed) mengugat welfare state sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya dua krisis yang melanda dunia saat ini, yakni krisis keuangan dan krisis hutang. Selanjutnya, Palmer juga menulis: Young people today are being robbed. Of their rights. Of their freedom. Of their dignity. Of their futures. The previous generation and its predecessors, who either created or failed to stop the world-straddling engine of theft, degradation, manipulation, and social control we call the welfare state.3 Krisis negara kesejahteraan ini pada gilirannya melahirkan paham baru tentang neo-liberalism. Artinya, neo-liberalisme adalah sebuah paham yang lahir sebagai respon ekstrem namun logis terhadap kegagalan negara dalam membangun kesejahteraan, serta bertujuan mengurangi kembali peran/fungsi dan institusi negara yang dianggap terlalu besar. Pada tahap inilah muncul berbagai pemikiran tentang privatization (ES. Savas, 1997), banishing bureaucracy (David Osborne and Peter Plastrik, 1998), government is best when governs least (quotation by Thomas Jefferson), governance without government (James N. Rosenau and Ernst-Otto-Czempiel), dan sebagainya. Intinya sama, yakni bagaimana pemerintah mengembalikan urusan publik kepada publik, serta menyediakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjalankan urusan publik. Dalam konteks mengurangi peran/fungsi pemerintah dan membuka keran partisipasi luas kepada masyarakat tadi, maka terdapat implikasi kelembagaan berupa munculnya NGOs dan Quasi NGOs (QUANGOS). Inilah yang oleh Prof. Jimly Ashshidiqie sering disebut dengan The New Trias Politica dimana peran dan interaksi antara Government, Market, dan Civil Society harus semakin berimbang. Dan dalam konstelasi The New Trias Politica tadi, secara otomatis 3 Buku-buku serupa yang “menggugat” eksistensi negara ksejahteraan antara lain The Welfare State in Crisis (Ramesh Mishra, 1983), The Welfare State’Crisis and The Transformation of Social Service Works (Michael B. Fabricant and Steve Burghardt, 1992), Southern European Welfare States: Between Crisis and Reform (Martin Rhodes, 1997), The Welfare State’s Other Crisis: Explaining the New Partnership Between Nonprofits Organization and the State (Claire Frances Ullman, 1999), Development and the Crisis of Welfare State: Parties and Policies in Global Markets (Evelyne Huber and John D. Stephens, 2001), The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities (Francis G. Castles, 2004), France in Crisis: Welfare, Inequality, and Globalization Since 1980 (Timothy B. Smith, 2004), The Double Crisis of the Welfare State and What We Can Do About It (Peter Taylor-Gooby, 2013), dan sebagainya.
  9. 9. 4 model dan desain kelembagaan pemerintah harus semakin ramping serta efektif dan efisien. Tri Widodo WU Catatan: tulisan ini belum pernah dipublikasikan kecuali pada Blog penulis. http://triwidodowutomo.blogspot.com/
  10. 10. 5 Catatan # 2 Anakronisme Dalam Kebijakan Publik SEMENJAK lahir hingga matinya, seorang warga negara selalu dan terus berurusan dengan negara melalui seperangkat tata nilai dan pedoman perilaku yang disebut kebijakan publik (public policy). Pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik sendiri sangat luas, meliputi segala sesuatu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah (whatever the governments choose to do or not to do). Sedangkan output dari kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi sekaligus mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Singkatnya, kebijakan publik adalah sebuah instrumen yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan fungsinya memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Oleh karena kebijakan merupakan instrumen untuk melayani dan membangun kesejahteraan publik, maka harus dijamin bahwa kebijakan tadi benar-benar dibuat melalui proses dan analisis yang cermat serta dengan menetapkan target atau tujuan-tujuan yang rasional dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kegagalan dalam mengidentifikasikan tujuan kebijakan serta proses formulasi yang tepat, akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan itu sendiri. Salah satu bentuk kegagalan kebijakan (policy failure) adalah terjadinya anakronisme kebijakan. Anakronisme sendiri adalah sebuah gaya bahasa pertentangan, atau menggambarkan sebuah paradoks dan anomali. Anakronisme juga merujuk pada istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan adanya kesalahan logika dalam memahami suatu fenomena atau peristiwa, atau berpikir tidak sesuai dengan zaman ketika sebuah fenomena atau peristiwa terjadi. Dengan kata lain, anakronisme, seperti diperkenalkan oleh Mohammed Arkoun dan Mohammad Abed Al Jabiri, adalah pembacaan atas sebuah pemikiran dengan tafsiran-tafsiran yang berasal dari luar konteks historisitasnya (Ahmad Baso, 1999). Salah satu wujud anakronisme dalam kebijakan publik adalah fakta adanya kesenjangan ekonomi regional dan keterbelakangan daerah yang dijawab dengan pemekaran wilayah. Kebijakan pemekaran wilayah dipandang sebagai obat mujarab terhadap disparitas pembangunan, dan hingga saat ini terbukti salah. Pemekaran wilayah secara esensial bukanlah issu ekonomi pembangunan atau ekonomi spasial, melainkan issu administrasi pemerintahan. Artinya, tujuan pemekaran akan lebih cocok untuk mengatasi problem rentang kendali (span of control) pemerintahan dan kecepatan
  11. 11. 6 pelayanan publik disbanding menyelesaikan soal kesenjangan tadi. Seorang petinggi Kementerian Dalam Negeri, Dr. Made Suwandi, bahkan pernah mengatakan bahwa menjawab kesenjangan dengan pemekaran wilayah sama artinya dengan sakit kepala diobati dengan obat sakit perut. Setelah satu dekade pemekaran berjalan, terbukti bahwa 80 persen daerah otonom baru (DOB) divonis gagal. Sayangnya, indikasi kegagalan DOB tidak dijawab dengan upaya pengembangan kapasitas atau mengatasi aspek-aspek yang dianggap gagal, justru dijawab dengan moratorium (penghentian sementara). Akibatnya, terjadi lagi anakronisme kebijakan. Moratorium pemekaran, selain tidak ada landasan yuridis yang eksplisit, juga berpotensi menutup hak-hak daerah yang benar-benar sudah cukup mampu secara ekonomis maupun administratif, untuk dikembangkan menjadi DOB. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih tepat untuk menyikapi kegagalan DOB bukanlah moratorium, namun seleksi yang lebih ketat terhadap nafsu pemekaran yang melanda para politisi lokal. Menghentikan – meskipun sementara – hak yang tertuang dalam konstitusi, adalah sebuah langkah yang inkonstitusional. Kasus otonomi khusus yang dimiliki Aceh dan Papua juga bisa diamati sebagai sumber anakronisme kebijakan. Penerbitan UU No. 21/1999 untuk Papua serta UU No. 18/1999 jo. UU No. 11/2006 untuk Aceh adalah jawaban pemerintah pusat untuk mengatasi potensi disintegrasi dan problem ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan. Kelemahan dan kekurangan dalam implementasi otsus bagi kedua daerah tersebut, akan menjadi anakronisme jika dijawab dengan meninjau ulang kebijakan otonomi khusus. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa otsus adalah refleksi dari komitmen pusat. Jika ternyata hasilnya belum sesuai harapan, maka bukan otsusnya yang perlu digugat, tetapi komitmennya yang perlu diperkuat. Bahkan jika memungkinkan, penguatan komitmen ini dapat diperluas untuk daerah-daerah lain dengan mendesain otsus-otsus baru yang benar-benar membumi dan tidak seragam (asymmetrical decentralization). Dalam tulisannya berjudul “Pilkada yang Tersandera” (Kompas, 16/7/10), peneliti LIPI, Syarif Hidayat, secara tidak langsung juga mengamati terjadinya anakronisme kebijakan dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Menurutnya, pilkada sangat penting dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini pilkada sedang tersandera oleh anasir pragmatisme politik elit, sehinga kurang mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Langkah pembenahan kedepan bukanlah “menganiaya” atau bahkan “membunuh” pilkada, melainkan membebaskan pilkada dari “sandera” yang mengurungnya. Berbagai kasus diatas mengilustrasikan bahwa disadari atau tidak, ternyata banyak kebijakan publik di sekitar kita yang tidak sesuai dengan semangat awal atau filosofi dasar pada saat kebijakan tersebut dirumuskan. Pertanyaannya kemudian adalah, mengana anakronisme tadi dengan mudah
  12. 12. 7 menjangkiti kebijakan publik di Indonesia, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Salah satu jawaban yang paling mungkin adalah adanya pragmatisme dalam proses perumusan kebijakan, yakni kecenderungan mencari cara instant terhadap permasalahan yang timbul, tanpa dikaji efektivitas dari pilihan- pilihan kebijakan dan tanpa memperhitungkan tingkat probabilitas keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu, anakronisme dalam kebijakan publik juga dipicu oleh kurang mentradisinya atau kurang dihargainya policy research sebagai bagian tak terpisahkan dari policy making. Akibatnya, kebijakan yang ada memiliki kemungkinan gagal (implementation failure) yang lebih besar, atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak berimbang. Kebijakan yang melenceng dari semangat awal serta menghasilkan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu secara tidak seimbang ini sering dikenal dengan istilah kebijakan simbolis (symbolic policy). Christina Andrews dan Michiel de Vries dalam papernya berjudul Between symbolic and evidence-based policies: The Brazilian efforts to increase the quality of basic education (2010) memberi ilustrasi yang sangat gamblang tentang symbolic policy yang terjadi di Brazil. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasarnya, pemerintah Brazil memberlakukan kebijakan semua guru harus memiliki kualifikasi minimal sarjana. Namun seiring dengan gelombang desentralisasi yang terjadi di negara tersebut, para guru yang telah mencapai jenjang pendidikan tinggi cenderung pindah ke daerah yang memberikan tunjangan atau insentif lebih besar kepada guru. Akibatnya, investasi pemerintah untuk menyekolahkan para guru membawa manfaat secara tidak seimbang bagi daerah maupun bagi masyarakat umum pengguna jasa layanan pendidikan dasar. De Vries juga memberi perbandingan dengan Mongolia yang memiliki kemampuan anggaran jauh lebih kecil dibanding Brazil, dan dengan kondisi geografis yang sangat luas dan berat, namun ternyata kinerjanya jauh lebih baik dalam hal tingkat melek huruf (literacy), tingkat partisipasi sekolah (years of schooling), serta indikator-indikator pendidikan dasar lainnya. Ironisnya, Indonesia-pun mengalami situasi seperti yang terjadi di Brazil. Selain kasus pendidikan dasar, kasus pemberian berbagai macam subsidi juga mencerminkan merebaknya anakronisme atau symbolic policy tadi. Subsidi yang semestinya lebih banyak dinikmati oleh penduduk miskin (the poors), kenyataannya lebih banyak dinikmati oleh kelompok kaya (the haves). Kelompok kaya yang memiliki aset seperti pabrik, mobil, atau mesin-mesin, jelas memanfaatkan subsidi jauh lebih besar dibanding kelompok yang tidak memilikinya. Mencermati fenomena diatas, maka jelas diperlukan adanya sebuah perombakan yang cukup mendasar dalam sistem formulasi kebijakan publik di masa-masa mendatang. Anakronisme maupun symbolic policy harus dihindari semampu mungkin. Maka, adanya kebijakan yang didasarkan pada hasil kajian
  13. 13. 8 (research-based policy), atau kebijakan yang dirumuskan dengan memperhatikan bukti-bukti nyata (evidence-based policy), sangat perlu untuk dibudayakan. Dengan research-based policy, sebuah kebijakan hanya layak diimplementasikan apabila telah mengalami telaah akademis melalui kajian yang komprehensif dan teruji. Dengan evidence-based policy, sebuah kebijakan akan dibuat dan dilaksanakan apabila fakta-fakta obyektif memang menuntut untuk itu. Dengan kata lain, kedua hal ini diharapkan dapat menghindari jebakan kebijakan berupa lahirnya anakronisme dalam kebijakan publik ataupun symbolic policy. Tri Widodo WU Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 6 No. 3 (Desember, 2010)
  14. 14. 9 Catatan # 3 Mental Pensiun dan Dutch Disease HINGGA saat ini, citra PNS masih “kembar identik” dengan sosok manusia yang kurang sejahtera, hanya mencari jaminan masa tua, tidak terampil, serta cenderung bermental malas dan korup. Dengan setumpuk atribut negatif seperti itu, sudah dapat dipastikan mereka tidak mungkin menjadi faktor produksi yang unggul bagi organisasi. Pelayanan publik yang prima otomatis juga jauh panggang dari api. Yang terjadi justru sebaliknya, dimana para PNS tadi lebih banyak menjadi beban dari pada pengabdi negara. Bahkan, tidak jarang seorang PNS yang masih aktif sudah berpikir jauh kedepan tentang berbagai persiapan saat memasuki masa pensiun. Masa pensiun dipersepsikan sebagai era kegelapan dimana manusia tidak mampu lagi berkarya secara kreatif dan produktif, sehingga masa kerja benar-benar menjadi kesempatan menumpuk modal menjelang pensiun. Itulah kira-kira gambaran tentang mental pensiun dari seorang PNS. Dengan jelas kita bisa melihat ciri-ciri manusia bermental pensiun ini, misalnya tidak punya cukup keterampilan, tidak memiliki target dan ukuran kinerja dalam aktivitasnya, pulang cepat ketika kolega atau atasannya masih menunjukkan kesibukan tinggi, khawatir dan kasak-kusuk jika tidak masuk dalam SK kegiatan, tidak pernah atau tidak mau memegang posisi penting dalam sebuah tim, memiliki sumber penghasilan yang sangat terbatas karena tidak mampu menjalin network, serta mudah puas dengan kondisi seadanya dan tidak menyukai tantangan baru dari pekerjaannya. Jika mental seperti itu hanya menghinggapi segelintir orang, mungkin tidak perlu terlalu dirisaukan. Namun jika kondisi tersebut sudah menjadi kecenderungan umum, maka institusi pemerintah jelas berada pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Mereka pada dasarnya adalah benalu/parasit yang membawa spread-effect seperti kanker, yakni menggerogoti dari dalam secara perlahan-lahan. Semakin banyak benalu dalam organisasi, maka semakin cepatlah organisasi tadi layu dan akhirnya mati. Ironisnya, ternyata mental pensiun itu tidak hanya menjangkiti para pegawai di instansi pemerintah, namun juga lembaga pemerintahan itu sendiri. Mari kita lihat pemerintah daerah secara umum. Ketika kebijakan otonomi daerah digulirkan, tujuan utamanya adalah membentuk sosok daerah yang kuat dan mandiri. Pada gilirannya, daerah
  15. 15. 10 diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sayangnya, konstruksi daerah yang kuat dan mandiri tadi nampaknya masih lebih berada di alam idealita dibanding alam realita. Peristiwa-peristiwa maraknya protes buruh dan sengketa pertanahan, atas kasus-kasus gizi buruk dan epidemi berbagai jenis penyakit, atau kelangkaan energi dan sembako, menunjukkan bahwa pelayanan dan kesejahteraan publik masih belum sesuai harapan khalayak, untuk tidak menyebut tidak ada peningkatan. Fenomena yang terang benderang justru semakin menguatnya tingkat ketergantungan daerah terhadap alokasi angaran dari Pusat. Berbagai daerah yang dinilai memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, dan oleh karenanya harus dikurangi porsi DAU-nya, ternyata menjerit dan menolak dengan keras. Dan faktanya, jumlah dana perimbangan yang digelontorkan Pusat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kondisi ketergantungan ini menjurus kepada hubungan dependensi yang makin akut, yang jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka dapat menimbulkan jebakan atau perangkap ketergantungan (dependency trap). Kondisi dependency trap ini pernah pula terjadi pada level negara. Selama masa Orde Baru, hutang luar negeri menjadi sumber pendanaan utama yang jumlahnya semakin menggunung. Padahal, fungsi hutang luar negeri hanyalah sebagai pelengkap dari sumber pendanaan domestik. Ketika kita sadar bahwa jumlah hutang kita sudah diluar perhitungan akal sehat, saat itulah kita tersadar bahwa bangsa kita sudah masuk perangkap negara donor (debt trap). Dan ketika independensi ekonomi keuangan sudah goyah, maka independensi politik-pun menjadi terganggu. Dalam skala lokal, jika daerah memiliki dependensi yang kronis terhadap Pusat, maka pada saat itu sesungguhnya sudah tidak ada lagi semangat otonomi. Sekali lagi, otonomi dan desentralisasi harus berkorelasi secara positif terhadap kemandirian daerah. Pertanyaannya, mengapa daerah masih relatif memiliki ketergantungan yang makin besar terhadap Pusat? Judul tulisan ini barangkali bisa membantu mencari jawaban. Dengan mengambil analogi pegawai yang pasif dan kurang kreatif, maka seperti itu pula-lah kondisi beberapa daerah di Indonesia. Dengan kata lain, daerah terkena mental pensiun, yang kurang bekerja keras namun ingin hidup serba berkecukupan. Daerah kurang dapat memanfaatkan faktor produksi seperti kekayaan alam yang dimiliki secara bijak dan lestari. Sebaliknya, mereka cenderung mengeluarkan kebijakan yang ekstraktif eksploitatif dalam jangka pendek. Hasil dari eksploitasi tadi kemudian dihabiskan secara cepat untuk program-program konsumsi non-investasi. Manajemen ekstraktif eksploitatif tadi secara nyata menghasilkan orang-orang kaya baru dan kerusakan lingkungan yang semakin nyata pula. Tanah longsor dan banjir semakin merajalela dan tidak terkendali. Makin banyak income dari
  16. 16. 11 eksploitasi alam, makin banyak dana perimbangan, dan makin banyak dana dalam APBD, makin sering pula kasus bencana alam (karena ulah manusia) terjadi. Bagaimana logika tersebut terjadi? Seharusnya, setiap rupiah harus berdampak positif terhadap masyarakat, bukan sebaliknya! Kalau kita mau jujur, itulah bukti telah terjadinya mal-administrasi atau mis-manajemen dalam pembangunan. Dalam khasanah akademis, mis-manajemen seperti dipaparkan diatas sering dikenal dengan istilah Dutch Disease (penyakit Belanda). Ketika menemukan sumber minyak baru yang berlimpah, bukan kemajuan yang di dapat, tetapi justru kemelaratan penduduknya. Dalam hal ini, lembaga penelitian bernama Christian Aid selama 10 tahun menyimpulkan bahwa “bukannya memicu kemajuan dan mendorong pertumbuhan, bukannya mengangkat jutaan orang miskin dan memberi masyarakat miskin kebutuhan mendasar, minyak justru lebih sering menghambat pembangunan/kemajuan” (Sudi Ariyanto, Kompas, 8/10/2004). Dalam istilah yang serupa, Dutch Disease sering dikenal juga dengan resource curse (kutukan sumber daya alam). Dapat dibayangkan, ketika sumber daya alam habis, dan aktivitas perekonomian menjadi lumpuh, apa yang akan terjadi? Gambaran kota-kota yang ditinggalkan penduduknya karena sudah tidak ada sumber kehidupan, seperti San Zhi di Taiwan, Craco di Itali, Gunkanjima di Jepang, Kadykchan dan Chernobyl di Rusia, Otzenrath di Jerman, dan sebagainya, adalah ilustrasi yang harus menjadi pembelajaran serius bagi kita semua. Baik Dutch Disease maupun resource curse terjadi karena pemerintah yang tidak kreatif dan kurang bijak dalam menerapkan politik dan manajemen anggaran. Semestinya, mereka memikirkan investasi masa depan, memperbesar government saving, sesedikit mungkin mengeksploitasi sumber daya alam, serta membangun daya saing industri. Pada saat yang sama, pengelolaan anggaran harus benar-benar cerat dan diperuntukkan bagi kegiatan yang prioritas saja. Faktanya, kemampuan daerah dalam pengelolaan anggaran kian mengecewakan di era otonomi. Di Kalimantan Timur, misalnya, dari 13 kabupaten/kota, hanya Malinau yang mendapat predikat wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan 12 daerah lainnya masuk dalam kategori ‘bermasalah’. Ketua BPK Anwar Nasution menyebutkan, persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau opini terbaik dari BPK, terus berkurang, dari 7 persen pada 2004 menjadi 1 persen tahun 2007. Sedangkan LKPD yang mendapatkan opini Tidak Wajar (TW), atau opini terburuk dari BPK, justru bertambah dengan cepat, yakni dari 4 persen menjadi 19 persen dari jumlah LKPD yang diaudit. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga mengkhawatirkan karena banyak pemda yang cenderung mengalokasikan dananya dalam bentuk bantuan sosial yang jelas- jelas tidak produktif. Menyimak situasi diatas, nampaknya kita membutuhkan re-design dalam kebijakan otonomi daerah di masa depan. Inovasi, kreativitas, dan semangat
  17. 17. 12 pembaruan dari jajaran pemerintah daerah harus didorong terus untuk menghasilkan kemandirian yang hakiki. Mentalitas pengabdian berupa kerja keras, rela berkorban, pantang menyerah, dan keikhlasan dalam berbakti, harus terus ditumbuhkan. Sosok pensiunan yang konsumtif dan tidak mampu lagi produktif (layaknya mayat hidup) harus ditinggalkan dengan membangun kemampuan diri tiada henti. Setiap diri kita adalah faktor produksi dan faktor produktif yang harus terus diasah, sehingga kita dapat menatap masa depan dengan tegak, meskipun memasuki usia pensiun. Tri Widodo W.U. Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 4 No. 2 (Agustus, 2008)
  18. 18. 13 Catatan # 4 Pembangunan Daerah Diantara Globalisme dan Lokalisme SECARA umum terdapat persepsi di kalangan masyarakat luas bahwa Kalimantan merupakan wilayah yang relatif terbelakang dan terisolir, terlebih daerah yang secara geografis terletak di wilayah pedalaman dan perbatasan antar negara. Dengan kondisi yang demikian, terkesan bahwa daerah-daerah tersebut kurang tersentuh oleh kemajuan teknologi dan arus informasi kontemporer. Disini seolah berlaku sebuah hukum alam bahwa semakin tradisional sebuah masyarakat, dan semakin terisolir sebuah daerah, maka semakin jauh pula masyarakat dan daerah tersebut dari sentuhan gelombang globalisasi. Tapi benarkah demikian? Hipotesis diatas ternyata tidak selamanya tepat untuk wilayah Kalimantan. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh fenomena mahalnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok di wilayah “pedalaman” seperti Nunukan dan Malinau, yang diakibatkan oleh seretnya supply dari produsen domestik. Namun sebaliknya, di daerah tersebut justru dapat ditemukan dengan mudah berbagai barang produksi luar negeri dengan harga yang relatif murah. Masyarakat di daerah perbatasanpun lebih sering mendapat informasi dari media elektronik negara tetangga; bahkan beberapa orang ada juga yang menyekolahkan anaknya di negeri seberang. Belum lagi jika kita bicara masalah tenaga kerja lintas negara, issu-issu trafficking, illegal trading, smuggling, dan sebagainya, maka nampak sekali bahwa di daerah-daerah yang notabene “terbelakang” (menurut kriteria Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2005), ternyata justru mengandung potensi masalah berskala internasional. Contoh lain adalah rencana Pemerintah Pusat untuk membangun jaringan pipa gas alam bawah laut yang menghubungkan Bontang – Semarang sejauh 1.100 km. Banyak pengamat yang menilai proyek ini sebagai bagian dari konspirasi kapitalis global yang ingin mengeksploitasi SDA wilayah pedalaman demi mencapai maximum utility bagi daerah (atau negara) lain yang lebih maju. Dari perspektif otonomi daerah, kedua contoh diatas memberikan sinyal yang kurang menggembirakan. Sebab, otonomi daerah dan globalisasi sesungguhnya bukan sesuatu yang bersifat saling menolak atau menegasikan satu sama lain. Memang semangat desentralisasi adalah untuk mendorong peningkatan kapasittas pemerintahan lokal dan kemandirian masyarakat lokal dalam menjalankan urusan-urusan berskala lokal. Sebaliknya, globalisasi bukan pula merupakan sesuatu yang superior terhadap lokalisasi (segala sesuatu yang bersifat kedaerahan). Idealnya, diantara keduanya dapat membentuk
  19. 19. 14 konvergensi globalisasi atas otonomisasi, yakni kondisi dimana globalisasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gesekan terhadap desentralisasi/otonomi. Kondisi ini oleh beberapa pakar menyebut pula sebagai fenomena glokalisasi atau sintesa antara globalisasi dan lokalisasi (Ohashi, 2002; Kacowics, 1999). Namun dalam tataran empiris, yang kerap kali muncul malahan divergensi globalisasi terhadap desentralisasi. Dalam contoh diatas, otonomi daerah di wilayah perbatasan belum mampu menghasilkan pelayanan publik dan kebutuhan penduduk sehari-hari secara murah, cepat, dan berkualitas. Sementara di Bontang, otonomi daerah belum mampu membangun keberanian aparat setempat untuk melindungi kepentingan ekonomis daerahnya. Sebagaimana yang terjadi di belahan dunia lainnya, globalisasi justru mempercepat proses penurunan daya saing produk lokal dan pelemahan daya tahan masyarakat untuk mempertahankan produk unggulannya. Itulah sebabnya, Walter B. Stohr dalam bukunya Global Challenge and Local Response (1990) mengatakan bahwa restrukturisasi ekonomi mondial yang merupakan akibat logis dari globalisasi adalah ibarat virus AIDS, yang disebutnya local community AIDS. Disebut demikian, karena globalisasi itu menghilangkan (atau setidaknya mengurangi) kekebalan dan kemampuan suatu komunitas menghadapi tantangan global, yang pada akhirnya akan menghilangkan inovasi dan fleksibilitas anggota komunitas tersebut. Senada dengan Stohr, mantan PM Malaysia, Datuk Mahathir Muhammad bahkan menyebut globalisasi sebagai musuh bersama (common enemy) bagi negara- negara ASEAN, karena bukan hanya merusak ekonomi lokal, tetapi lebih jauh bisa menciptakan perlambatan ekonomi, anarki ekonomi, bahkan kekacauan sosial (“Kompas”, 5/2/04). Dengan kata lain, jika kita mengikuti pola pikir kedua pakar diatas, maka globalisasi harus ditolak karena mengancam keberlangsungan pembangunan daerah. Pertanyaannya, dapatkah kita menolak globalisasi? Selain melawan sejarah peradaban, menolak globalisasi berarti pula menolak berbagai kemanfaatan yang menyertai proses integrasi ekonomi politik dunia ini. Untuk itu, yang lebih kita butuhkan sesungguhnya adalah bagaimana mengatasi dampak buruk globalisasi, sekaligus mempromosikan lokalisme. Dalam hal ini, salah satu pendukung utama paham lokalisme adalah Colin Hines yang menulis buku berjudul Localization: The Global Manifesto (2000). Hines yakin bahwa globalisasi bukanlah pemberian Tuhan, sehingga ia mengajak untuk merubah pandangan kita kearah "teologi baru globalisasi" dengan lebih memberi tempat kepada paham "lokalism" yg melindungi dan membangun kembali ekonomi lokal. Itulah sebabnya, pendekatan utama dalam buku ini adalah "Protect the Local, Globally". Konkritnya, segala sesuatu yang bisa diproduksi di suatu negara atau daerah, harus dilakukan (jangan mendatangkan produk asing). Hal ini penting agar meningkatkan kontrol lokal atas ekonomi dan segala potensi untuk dapat disebarkan secara lebih adil diantara penduduk lokal.
  20. 20. 15 Ditengah tarik ulur antara globalisasi dan lokalisasi tadi, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah nampaknya merupakan jawaban yang cukup ideal untuk membangun potensi daerah dan memperkuat identitas lokal tanpa harus menolak mentah-mentah arus globalisasi. Tentu saja, urgensi otonomi daerah disini bukanlah untuk menghilangkan secara langsung dampak negatif globalisasi. Esensi otonomi lebih pada upaya menciptakan landasan politis-yuridis-sosiologis yang kuat bagi daerah untuk membangun dirinya berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan potensi yang dimilikinya. Dari sini, diharapkan akan lahir dua prasyarat penting untuk menghadapi globalisasi: 1) kapasitas lokal baik dalam hal SDM maupun kemampuan ekonomis; dan 2) sebuah blue-print pembangunan daerah jangka panjang yang inklusif, akomodatif, visioner, dan berkesinambungan. Dengan kata lain, otonomi daerah sesungguhnya hanya menyediakan anti-bodi terhadap virus community AIDS melalui pengembangan dua hal tadi. Pada gilirannya, blue-print pembangunan yang matang dan terarah, ditunjang oleh kapasitas lokal yang mantap diharapkan akan bermuara pada proteksi dan promosi tiga faktor strategis di daerah, yakni: local culture and values, local commodities, dan local resources. Disisi lain, daerah juga harus mampu mengenali dan menggali potensi sendiri, agar sedikit demi sedikit makin memperkecil ketergantungan kepada Pusat atau juga dunia luar. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan adanya reorientasi pembangunan industri yang berfokus pada daerah (district level industrialization). Artinya, suatu industri hendaknya tidak melulu dibangun di wilayah metropolitan dan sekitarnya, tapi perlu digeser ke daerah pinggiran (periphery) dengan mengoptimalkan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Strategi seperti ini telah terbukti berhasil di negara-negara Eropa beberapa dekade lalu. Satu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah, untuk membangun dan memperkokoh local identity dan local competitiveness di era otonomi, harus dimulai dari reformasi birokrasi publik, terutama di level daerah. Dalam hal ini, regulasi harus benar-benar dirumuskan secara efektif demi merangsang majunya local entrepreneurs, sementara korupsi, pungli, serta retribusi ganda atau berlebih, harus segera di stop. Birokrasi lokal yang reformed ini, diyakini akan menjadi salah satu prasyarat untuk menunjang proses pembangunan daerah diantara arus globalisme dan lokalisme secara harmonis. Tri Widodo WU. Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 2 No. 1 (April, 2006)
  21. 21. 16 Catatan # 5 Ambalat: Antara Kedaulatan dan Kesejahteraan DI tengah hiruk-pikuk perseteruan para elit politik mengenai kenaikan harga BBM, kasus Ambalat tiba-tiba menyentak perhatian seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Padahal, dilihat dari luas wilayahnya, Ambalat hanyalah setitik koordinat dari hamparan nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, tidak ada gejolak dalam negeri yang berarti ketika Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan (2002) atau Timor Timur (1999). Namun mengapa rakyat Indonesia begitu tersinggung dan seketika tersulut jiwa nasionalismenya ketika Malaysia mengklaim blok Ambalat? Jawabannya hanya satu: Ambalat teramat penting bagi rakyat dan pemerintah Indonesia. Entah itu karena potensi minyak yang melimpah, atau karena harga diri bangsa telah terlanjur terpatri di tanah dan air Ambalat. Itulah sebabnya, walaupun hanya “sejengkal” saja, namun darah rela untuk ditumpahkan. Issu “nasionalisme” seperti ini ternyata masih terus relevan semenjak jaman- jaman kerajaan sebagaimana tersurat dalam historiografi tradisional, hingga sejarah kebangsaan modern seperti saat ini. Dalam masyarakat Jawa lama, misalnya, terdapat prinsip sadumuk bathuk sanyari bumi, ditohi tumekaning pati (penghinaan dan perampasan sejengkal tanah akan dibela sampai mati). Filosofi serupa juga mudah ditemukan di berbagai masyarakat adat di Indonesia. Dan filosofi semacam inilah yang telah memberikan kekuatan dan semangat bagi kaum pribumi untuk mempertahankan kedaulatan dan mengusir penjajah yang mencoba merebut tanah warisan para leluhur kita. Sesungguhnya bukan hanya Ambalat yang menjadi pangkal sengketa antar pemerintahan. Fenomena rebutan pulau juga terjadi antara Jepang dan Korea Selatan menyangkut pulau Dokdok (Takeshima). Dalam lingkup yang lebih kecil, Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten-pun sempat bersitegang memperebutkan Kepulauan Seribu. Berbagai kasus tadi menyadarkan kita bahwa the borderless world seperti yang pernah dikemukakan Kenichi Ohmae (1990), hanyalah sebuah visi imajiner belaka. Justru dalam era Information Technology yang mendorong lahirnya globalisasi ini, kejelasan kaidah hukum tentang perbatasan dan manajemen pembangunan wilayah perbatasan harus makin diperhatikan. Kekaburan aturan dan kelemahan administrasi perbatasan hanya akan menjadikan kawasan perbatasan sebagai medan penghamburan sumber daya, bukan sebagai medan pembangunan yang merangsang investasi. Timor Timur, Sipadan dan Ligitan, serta sekarang Ambalat, telah membuktikan hal itu.
  22. 22. 17 Coba bayangkan, berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk membiayai (baca: mempertahankan) pulau-pulau tadi. Dalam kasus Sipadan-Ligitan yang berakhir damai saja, hanya untuk membayar jasa pengacara internasional di sidang International Court of Justice, pemerintah harus merogoh puluhan milyar rupiah. Sekarang jika kasus Ambalat harus diselesaikan diujung senjata, berapa besar biaya yang harus ditanggung rakyat Indonesia? Pengerahan pasukan dan persenjataan militer bukanlah “proyek” skala mikro. Ini adalah pekerjaan raksasa yang bisa mengeringkan kas negara dalam waktu relatif singkat. Belum lagi kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh perang itu, dan kebutuhan untuk melakukan program rekonstruksi. Ditengah hempasan krisis ekonomi yang belum pulih benar, serta terjangan bencana dahsyat diberbagai penjuru tanah air, opsi angkat senjata jelas bukan opsi ideal. Bahkan dalam keadaan ekonomi politik yang sudah mapanpun, perang bukanlah jalan keluar yang terbaik atas suatu konflik. “Anggaran perang” jauh lebih mulia apabila digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi yang sedang terpuruk. Saat ini, tuntutan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor sosial ekonomi tidak dapat ditunda lagi. Sebagai contoh, tuntutan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN/APBD serta pendidikan gratis. Belum lagi sektor-sektor lain yang membutuhkan dana tidak sedikit seperti pengentasan kemiskinan, pengadaan rumah sederhana, pembangunan infrastruktur fisik, pembukaan wilayah terisolasi, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah hal-hal mendasar tadi harus dikorbankan hanya demi setitik Ambalat? Tentu tidak! Kedaulatan harus tetap kita pertahankan. Namun harus dipahami bahwa kedaulatan bukan sesuatu yang bersifat trade off dengan kesejahteraan. Kedaulatan justru adalah titik awal membangun kesejahteraan; sehingga setiap tindakan yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan rakyat dengan alasan kedaulatan, tidak dapat diterima akal sehat. Masalahnya sekarang adalah, bagaimana kita dapat menjaga kedaulatan tanpa mengorbankan kesejahteraan? Kuncinya terletak pada tertib hukum dan profesionalitas dalam manajemen perbatasan. Selain itu, sudah saatnya bangsa ini meninggalkan argumen kesejarahan atau rantai kepemilikan (chain of title) yang mengklaim wilayah negara sebagai bekas wilayah kerajaan pada masa lampau. Logika berpikir bahwa Ambalat merupakan bagian Indonesia hanya karena pernah menjadi bagian dari Kasultanan Bulungan, jelas tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan bahkan dapat menjadi bahan tertawaan diplomat asing. Dinamika interaksi antar bangsa sudah berubah sedemikian cepat. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan obyektif seperti penyusunan ocean plan, pemberian nama-nama dan atribut terhadap pulau-pulau kosong, pembinaan kemasyarakatan khususnya kepada kelompok nelayan, pengelolaan pulau secara aktif, penggalangan kerjasama yang kuat dan saling menghargai antar
  23. 23. 18 negara, dan sebagainya, harus diutamakan, dan itu merupakan tantangan yang berat bagi aparat di tanah air. Diluar kasus Ambalat ini, harus kita sadari masih banyak sekali kasus-kasus penting yang membutuhkan perhatian serius. Pemberantasan korupsi, illegal logging, dan lain-lain, jangan sampai terlupakan hanya karena ingin berkonsentrasi pada upaya memenangkan persaingan dengan Malaysia di lepas pantai Sulawesi itu. Walaupun katakanlah kita bisa mempertahankan Ambalat, namun tidak dapat mengalahkan koruptor dan para pembalak liar, tetap saja kesejahteraan hanya menjadi impian semata. Nasib Ambalat memang penting, namun nasib bangsa Indonesia jauh lebih penting lagi. Dan nasib bangsa ini hanya bisa diperbaiki melalui pembenahan secara sistemik, tidak sekedar menyelesaikan sengketa Ambalat. Tri Widodo WU. Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 1 No. 1 (April, 2005)
  24. 24. 19 Catatan # 6 Pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Rakyat DALAM Jurnal Foreign Affairs Vol. 83 No. 4 (2004), Nancy Birdsall dan Arvind Subramaniam menulis artikel yang sangat menarik berjudul Saving Iraq from Its Oil. Dari judulnya saja sudah sangat jelas bahwa Irak perlu diselamatkan dari mis-management dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, ternyata warga Irak tetap saja tergolong miskin. Rakyat Irak ibarat tikus mati di gudang beras, atau semut kelaparan di lautan gula. Bahkan Birdsall dan Subramaniam menyatakan dengan cukup sarkastik bahwa kekayaan alam bagi rakyat Irak bukan menjadi berkah, melainkan kutukan (resource curse). Sesungguhnya bukan hanya Irak yang mengalami kegagalan pembangunan (mal-development). Saat ini paling tidak terdapat 34 negara berkembang yang 30% atau lebih pendapatannya berasal dari ekspor minyak dan gas alam. Ironisnya, 12 negara diantaranya masih memiliki pendapatan per kapita dibawah 1,500 dollar, sementara lebih dari setengah jumlah penduduknya hanya berpenghasilan kurang dari 1 dollar per hari. Dengan kata lain, negara- negara dengan kekayaan alam yang berlimpah justru dicirikan oleh kemiskinan rakyatnya yang parah. Disamping itu, tiga perempat dari 34 negara berkembang tadi secara politik juga kurang demokratis, serta tidak memiliki suprastruktur politik (dan ekonomi) yang mapan. Pertanyaannya, mengapa SDA yang melimpah dapat menimbulkan dampak koruptif dalam sebuah negara? Salah satu jawabnya adalah bahwa pada saat harga melonjak, pemerintahan di negara kaya SDA cenderung bertindak konsumtif dan royal, namun pada saat harga jatuh, mereka harus memotong banyak biaya berbagai pembangunan sarana umum dan penyediaan pelayanan publik. Disamping itu, aspek manajemen memegang peran kunci dalam kasus itu. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa negara yang sesungguhnya lebih miskin SDA, namun memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata. Sebagai contoh, Belanda jauh lebih makmur dibanding Spanyol pada abad ke- 17 yang memiliki cadangan emas dan perak sangat besar. Demikian pula, Jepang dan Swiss lebih sejahtera dibanding Rusia yang kaya dengan berbagai bahan tambang. Beberapa contoh lain juga dapat dengan mudah ditambahkan disini. Dalam kasus-kasus diatas, SDA dipandang sebagai berkah yang turun dari langit dan menjadi alat untuk membasmi kemiskinan, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Akibatnya, mis-management dan korupsi yang
  25. 25. 20 lebih menonjol, sementara kesejahteraan penduduk tidak pernah membaik. Dari kasus diatas nyatalah bahwa korupsi merupakan bentuk mal-development dari proses pembangunan nasional yang berdampak langsung terhadap taraf hidup penduduk suatu negara. BAGAIMANA dengan Kalimantan Timur? Dengan luas wilayah 245.237 km2 , Kaltim adalah propinsi terluas di Indonesia (setelah terjadi pemekaran wilayah di Papua). Selain itu, Kaltim juga merupakan satu dari empat propinsi terkaya (selain Aceh, Riau dan Papua) dalam hal SDA. Dilihat dari sumber daya mineral dan energi, misalnya, Kaltim memiliki cadangan minyak sebesar 1,17 juta MMSTB, gas bumi 48.680 BSCF, batubara 6,45 milyar ton dan emas 60,50 juta ton. Kaltim juga memiliki hutan seluas 14,67 juta ha, meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan Tropika Basah di Kaltim juga merupakan paru-paru dunia terbesar setelah Brazil. Sedangkan kawasan budidaya non kehutanan seluas 5,24 juta ha, diperuntukkan sebagai lahan perkebunan seluas 4,7 juta ha (4,09 juta ha untuk kelapa sawit dan 0,61 juta ha untuk komoditas perkebunan lainnya) dan lahan pertanian 0,6 juta ha. Sementara itu, potensi perairan meliputi perairan laut seluas 98 ribu km2 dan perairan umum seluas 2,28 juta ha, dengan hasil perikanan rata-rata 350 ribu ton per tahun. Melihat potensi yang sedemikian besar, semestinya optimisme yang terbentang didepan kita. Namun sebagaimana propinsi lainnya, kesejahteraan rakyat di Kaltim dan 3 propinsi terkaya tadi juga masih jauh dari harapan. Bahkan kinerja ekonomi di beberapa daerah yang kurang ditopang oleh SDA seperti DKI dan Bali, nampaknya jauh berada diatas capaian Kaltim. Disini, secara asumtif dapat ditarik hipotesis awal bahwa melimpahnya SDA kurang berkorelasi secara positif terhadap kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. PROSES mentransformasi SDA menjadi kesejahteraan bersama memang bukan persoalan sepele. Dalam hal ini, Birdsall dan Subramaniam (2004) menyodorkan tiga alternatif pengelolaan SDA, yakni privatisasi perusahaan minyak bumi (dan SDA lainnya), menghimpun dana khusus dari hasil pengolahan dan penjualan minyak untuk membatasi kebebasan pemerintah dalam fungsi pembelanjaan, serta membuat mekanisme distribusi / alokasi hasil minyak bumi langsung kepada masyarakat. Pemikiran Birdsall dan Subramaniam tadi nampaknya terlalu makro dan sumir, meskipun tetap perlu kita pertimbangkan secara cermat. Dalam tataran yang lebih mikro, pengelolaan SDA perlu diimbangi dengan peningkatan aspek teknologi, pembenahan fungsi-fungsi manajemen, dan pelurusan terhadap itikad dan komitmen para pelaku di bidang pengelolaan SDA. Dalam aspek teknologi, misalnya, eksplorasi dan eksploitasi SDA jelas membutuhkan teknologi yang tidak saja bersifat eksploratif dan eksploitatif, namun mestinya juga ramah lingkungan serta dapat menjamin keberlangsungan (sustainability) pengelolaan SDA itu sendiri. Disisi lain, aspek perencanaan dan pengawasan harus pula dibenahi. Pada saat yang bersamaan, orientasi jangka pendek dari
  26. 26. 21 pemerintah dan pengusaha yang memandang SDA sebagai windfall harus diubah menjadi orientasi kemanfaatan secara merata untuk jangka panjang. Satu hal yang jelas, membangun kesejahteraan membutuhkan waktu yang amat panjang, sementara SDA hanyalah salah satu input yang harus dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Itulah sebabnya, ketergantungan terhadap SDA harus dikurangi dengan menciptakan sumber- sumber dan input baru yang lebih inovatif, sambil kita berpikir bagaimana memperbaiki sistem pengelolaan SDA selama ini. Tri Widodo WU. Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 1 No. 2 (Agustus, 2005)
  27. 27. 22 Catatan # 7 Kinerja Ekonomi dan Peran Strategis Negara SETELAH hampir satu dekade reformasi bergulir, hasil positif mulai dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dalam bidang ekonomi pada umumnya, dan sektor investasi pada khususnya, kemampuan daya saing (competitiveness index) Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Index yang dikeluarkan oleh WEF (World Economic Forum) berdasarkan 3 (tiga) komponen utama, yakni makro ekonomi, kelembagaan, serta teknologi tadi menunjukkan bahwa Indonesia berhasil “naik kelas” dari peringkat ke-69 dari 107 negara pada tahun 2005, menjadi peringkat ke-50 dari 125 negara pada tahun 2006. Namun, dalam laporan berjudul The Global Competitiveness Report 2006-2007 itu juga nampak dengan jelas bahwa peringkat Indonesia tetap jauh berada di bawah Singapura (urutan ke-5), Jepang (ke-7), Malaysia (ke-26), Thailand (ke-35), dan India (ke-43). Laporan diatas paling tidak mengimplikasikan 2 (dua) hal. Pertama, Negara telah memainkan peran yang cukup berhasil dalam memperbaiki persoalan- persoalan domestik, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya investasi asing maupun investasi dalam negeri. Dan peran inilah yang perlu terus dimantapkan untuk membangun kinerja ekonomi yang lebih fenomenal di masa mendatang. Dalam buku terbarunya berjudul State- Building: Governance and World Order in the 21st Century (2004), Francis Fukuyama mengatakan bahwa inilah saatnya untuk memperkuat peran negara, guna mengatasi kegagalan-kegagalan negara pada periode sebelumnya seperti aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, meningkatnya angka kemiskinan, serta merebaknya perang sipil. Jika kalimat ini dibalik, maka berbagai peristiwa tadi sesungguhnya bersumber dari kegagalan negara menjalankan tugas dan fungsinya. Pada era 1980-an, peran negara memang sedikit mengalami distorsi ketika reaksi terhadap paham “statisme” dan gelombang pemikiran tentang deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi yang menuntut terjadinya perampingan organisasi sektor publik dengan fungsi sesedikit mungkin (minimum state), berlangsung dengan derasnya. Fenomena liberalisasi ini dalam beberapa hal, alternatif ini membawa hasil yang luar biasa seperti pertumbuhan ekonomi dan integrasi pasar mondial. Namun dalam beberapa hal lainnya, justru menimbulkan problematika baru yakni merosotnya kapasitas negara (Rizal Mallarangeng, 2006). Bahkan dengan sangat terbuka Fukuyama menyatakan bahwa selama lebih dari satu generasi, kecenderungan dalam politik dunia adalah melemahkan negara, baik karena alasan normatif
  28. 28. 23 maupun alasan ekonomi. Fakta inilah yang menjadi basis utama pemikiran Fukuyama tentang perlunya langkah-langkah secara sistematis untuk memperkuat peran negara. Implikasi kedua, meskipun menunjukkan trend peningkatan, kinerja ekonomi Indonesia dinilai tetap terendah dibandingkan negara-negara di Asia. Disini, WEF menunjukkan persoalan klasik yang harus diperbaiki Indonesia yakni masalah infrastruktur, ketidakefisienan birokrasi, dan ketidakstabilan penentuan kebijakan. Seolah memperkuat argumen Fukuyama, rekomendasi WEF tadi menyiratkan bahwa birokrasi negaralah yang menjadi penyebab utama (primus inter pares) dari berbagai permasalahan ekonomi di suatu negara, seperti kesenjangan sektoral / regional, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan yang melambat, dan sebagainya. Padahal, pemerataan dan keadilan ekonomi merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan pada jangka panjang (World Bank, World Development Report 2006 on Equity and Development, 2006). Dewasa ini, banyak negara yang telah memiliki komitmen untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi maupun sosial politik, dengan memberikan peluang yang lebih besar dan lebih seimbang kepada seluruh warga negaranya. Dalam hal ini, Development Outreach Edisi Februari (World Bank, 2006), misalnya, memberikan ilustrasi yang sangat gamblang bagaimana 9 negara di Eropa Timur (Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Hungaria, Makedonia, Rumania, Serbia dan Montenegro, dan Slovakia) mengeluarkan deklarasi bersama untuk menghapus kemiskinan, diskriminasi dan kesenjangan yang akut antar penduduk di Eropa. Deklarasi tadi selengkapnya berbunyi: “Building on the momentum of the 2003 conference, ‘Roma in an Expanding Europe: Challenges for the Future,’ we pledge that our governments will work toward eliminating discrimination and closing the unacceptable gaps between Roma and the rest of society, as identified in our Decade Action Plans. We declare the years 2005–2015 to be the Decade of Roma Inclusion, and we commit to support the full participation and involvement of national Roma communities in achieving the Decade's objectives and to demonstrate progress by measuring outcomes and reviewing experiences in the implementation of the Decade's Action Plans. We invite other states to join our effort.” Deklarasi diatas dengan sangat jelas menekankan tentang janji dan komitmen Negara untuk bekerja keras mengurangi diskriminasi dan kesenjangan antar kelompok masyarakat. Caranya, mereka memfokuskan pada 4 (empat) area utama, yakni pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Keempat sektor ini secara simultan diharapkan dapat mengatasi persoalan pendapatan, diskriminasi dan gender. Pangalama Cina juga sangat layak untuk kita simak. Semenjak menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri, Hu Jintao dan Wen Jiabao komit menjalankan program xiaokang (well-off society atau masyarakat yang relatif sejahtera). Xiaokang sendiri berasal dari Buku Nyanyian klasik Cina, yang
  29. 29. 24 dipersepsikan Deng Xiaoping sebagai tahap pembangunan diantara terpenuhinya kebutuhan dasar dengan kesejahteraan yang nyata (true prosperity). Dengan program xiaokang ini, koefisien Gini yang mencapai angka 0.45 pada tahun 2004, yang berarti kesenjangan sudah berada pada tahap ”alert”, namun sekarang sudah dapat ditekan hingga dibawah 3. Resepnya cukup sederhana, yakni transformasi birokrasi yang lebih terbuka dan aktif (more transparent and participatory government), serta reorientasi peran pemerintah dari rekayasa pembangunan ekonomi, investasi dalam infrastruktur fisik, pemberian pelayanan publik secara langsung, hingga pengembangan SDM (investing in human capital). Sekali lagi, pelajaran yang dapat ditarik adalah bagaimana komitmen dalam pembangunan dan aksi nyata untuk menjalankan program pembangunan, yang ditopang oleh kemampuan yang memadai, benar-benar dimiliki oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pertanyaan yang menggelitik adalah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana pula di daerah-daerah di Indonesia? Harus diakui bahwa Indonesia masih berkutat dengan kesenjangan ekonomi. Data BPS (Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka, 2005) menyebutkan bahwa kesenjangan pendapatan rumah tangga periode 1995-2000 perbandingan pendapatan terendah dengan tertinggi adalah 1 : 4,63. Hal ini tentu saja masih cukup memprihatinkan, mengingat pada tahun 1985 perbandingannya adalah 1 : 3,81, sementara pada tahun 1990 tingkat kesenjangannya mencapai 1 : 4,29. Data diatas mencerminkan bahka hingga saat ini kita belum bisa benar-benar keluar dari belenggu krisis ekonomi. Atau dengan kata lain, kinerja ekonomi makro Indonesia saat ini masih belum menggembirakan, meskipun peringkat daya saing telah mengalami peningkatan. Sementara itu dalam skala regional, Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia dalam hal potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya. Hal ini diindikasikan oleh tingginya PDRB per kapita di Kalimantan Timur serta di kabupaten/kota di provinsi ini. Namun dilihat dari kinerja pembangunan sosial ekonomi, masih kurang menggembirakan, dilihat dari fenomena kemiskinan yang cukup tinggi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, jaringan transportasi darat maupun udara yang belum dapat menghubungkan seluruh daerah, dan sebagainya. Atas dasar gambaran diatas, maka penguatan kapasitas institusional negara merupakan opsi kebijakan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam hal ini, Fukuyama menawarkan satu format institusi negara yang kecil namun lebih kuat. Pemerintah sebaiknya juga tidak hanya mengedepankan prinsip keterwakilan (representativeness) sebagai elemen kunci demokratisasi, namun juga perlu memberi porsi besar terhadap kemampuan menjalankan pemerintahan (governability). Dengan kata lain, pemerintah tidak semata dituntut mengembangkan tata pemerintahan yang demokratis (democratic regime) namun lebih dari itu harus mengedepankan tata pemerintahan yang berkinerja tinggi dalam pembangunan (development regime). Selain itu, keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat lemah atau miskin
  30. 30. 25 harus benar-benar dibentuk melalui perumusan kebijakan yang pro-poor dan pro-growth. Dalam skala yang lebih riil di level daerah, perlu terus dipelihara dan ditingkatkan iklim investasi yang kondusif terhadap pencapaian visi dan misi daerah. Dengan kata lain, harus dibangun adanya hubungan timbal balik (reciprocal) antara potensi sumber daya alam dengan kebijakan investasi di daerah. Dalam hal ini, faktor SDA merupakan pull factor yang dapat merangsang atau mengundang investasi; sebaliknya investasi bisa dipandang sebagai push factor yang dapat memberi nilai tambah (value added) terhadap potensi SDA yang berlimpah. Dan jika hal ini dapat dilakukan, maka investasi telah mampu membawa proses transformasi dari basis keunggulan berbanding (comparative advantage) suatu daerah menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage). Tri Widodo W.U. Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 2 No. 3 (Desember, 2006)
  31. 31. 26 Catatan # 8 Manajemen Kepulauan dan Daratan SELAMA ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan karakter geopolitik berupa kepulauan (archipelago state). Sebagai negara dengan 17.508 pulau, memang sangat logis jika konsep pembangunan wilayah di Indonesia berbasis dan/atau berwawasan kepulauan. Prinsip pembangunan berwawasan kepulauan inipun sesungguhnya telah tercantum dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, yang memandang wilayah laut dan darat sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan filosofi Tanah Air. Dalam prakteknya, tetap saja wilayah kepulauan belum terbangun secara optimal, bahkan cenderung tertinggal oleh pembangunan di wilayah daratan. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans, 42 kabupaten dari 52 kabupaten yang terdapat di 7 provinsi kepulauan (Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau) tergolong sebagai kabupaten tertinggal (Suara Pembaruan, 16/10/2006). Senada dengan pernyataan tersebut, Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, menegaskan bahwa saat ini tidak ada aturan yang berpihak pada pembangunan wilayah kepulauan, yang tanpa disadari, merupakan bentuk diskriminasi nasional (Kompas, 01/06/2006). Ironisnya, provinsi kepulauan seperti Maluku Utara justru dikelola dengan pendekatan kontinental atau daratan, padahal 76,27 persen wilayahnya berupa laut, sedangkan daratan hanya 23,73 persen (Suara Pembaruan, 01/04/2006). Boleh saja provinsi kepulauan merasa lebih tertinggal dibanding wilayah lain yang berkarakter daratan, atau merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat yang memberi prioritas lebih bagi pembangunan provinsi non-kepulauan. Namun faktanya, pembangunan provinsi non-kepulauan-pun juga tidak kalah tertinggal. Dari 26 provinsi non-kepulauan, masih terdapat 152 kabupaten tertinggal. Ini berarti bahwa jumlah rata-rata daerah tertinggal baik di provinsi kepulauan maupun non-kepulauan adalah 6 kabupaten per provinsi. Adapun peta sebaran kabupaten tertinggal adalah 123 berada di Indonesia Timur, 58 di Sumatera, 1 di Bali, dan hampir nol di Jawa atau hanya 17 kabupaten saja (Antara News, 01/09/2009; 21/06/2009). KALIMANTAN adalah salah satu kontinen yang masih menghadapi masalah ketertinggalan pembangunan. Sebagai kesatuan daratan, Kalimantan dengan luas 743.330 km2 masih kalah dibanding luas Papua yang 890.000 km2 . Namun
  32. 32. 27 dilihat bagian kontinen yang masuk sebagai yurisdiksi NKRI, maka wilayah Kalimantan lebih luas dibanding Papua. Dalam hal ini, luas wilayah 4 provinsi di Kalimantan adalah 507.412,18 km2 (dengan rincian Kalbar 120.114,32 km2 ; Kalteng 153.564,50 km2 ; Kalsel 38.884,28 km2 ; dan Kaltim 194.849,08 km2 ), sedangkan total luas 2 provinsi di Papua adalah 424.500,80 km2 (Papua Barat 114.566,40 km2 dan Papua 309.934,40 km2 ). Dengan ukuran yang sedemikian besar, mudah ditebak bahwa kualitas pembangunan di wilayah tadi tidaklah sebaik yang diharapkan, baik dalam arti pertumbuhan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasilnya. Dalam prakteknya, di wilayah daratan ataupun di kepulauan, sering ditemukan masalah yang serupa (common problem). Problem utama adalah masih banyaknya isolasi daerah dan keterputusan interaksi sosial ekonomi antar daerah. Meskipun secara geografis berdekatan, namun hubungan antar daerah tidak terbangun karena keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, jembata, listrik, telepon) atau ketiadaan moda transportasi darat, sungai, laut maupun udara. Akibatnya, daerah-daerah yang berdekatan tidak memiliki saling ketergantungan atau hubungan saling membutuhkan. Problem mendasar lainnya adalah kenyataan bahwa kawasan yang kaya sumber daya alam ini justru menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Ilustrasi diatas menjelaskan bahwa problema pembangunan di daerah terjadi bukan karena faktor kondisi geografis, namun lebih pada sistem dan pola manajemennya. Baik provinsi kepulauan maupun provinsi daratan membutuhkan model-model kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik obyektifnya. Pola kepulauan tentu saja tidak dapat diterapkan untuk wilayah kontinen, dan sebaliknya. Selain itu, keunggulan berbanding (comparative advantages) antar kedua wilayah tadi jelas berbeda, dan oleh karenanya perlu dieksplorasi agar dapat bertransformasi menjadi keunggulan bersaing (competitive advantages). Dari perspektif perencanaan pembangunan, berbagai permasalahan tadi muncul karena tidak terintegrasinya pembangunan daerah kedalam skema pembangunan wilayah. Untuk itu, salah satu langkah strategis untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan merumuskan kerangka pembangunan makro (grand design). Artinya, pola manajemen sebuah kontinen (pulau besar) ataupun kepulauan harus didasarkan pada strategi umum (generic framework), meskipun masing-masing daerah otonom memiliki kewenangan pengaturan yang lebih spesifik di wilayahnya (implementation policy). Langkah lain yang perlu dikembangkan adalah menciptakan mekanisme solidaritas antar kawasan. Solidaritas antar kawasan ini bisa terwujud jika ada 2 (dua) kondisi yang berbeda, misalnya: 1) antara daerah penghasil komoditas tertentu dengan daerah yang berfungsi mengolah, memasarkan, atau memanfaatkan komoditas tersebut; atau 2) antara daerah bagian hulu (yang memberi dampak tertentu) dengan daerah di bagian hilir (yang menerima
  33. 33. 28 dampak), misalnya dalam konteks DAS (daerah aliran sungai). Dalam konteks pengelolaan Sungai Besar, misalnya, bentuk solidaritas yang konkrit bisa terjadi antara daerah di hulu dengan daerah di hilir (upstream – downstream solidarity). Pola yang dapat dipilih misalnya: daerah hulu bertanggungjawab terhadap keberlangsungan supply air dan kemurnian dari polutan yang dapat mencemari air sungai; sedangkan daerah hilir perlu menyediakan dana sebagai kompensasi atau insentif bagi penduduk di daerah hulu. Jika mekanisme solidaritas tadi bisa dibangun, maka akan tercipta hubungan saling membutuhkan dan saling ketergantungan antar daerah di kawasan tertentu, baik dalam konteks kepulauan maupun daratan. Selanjutnya, pola solidaritas tadi akan bermanfaat untuk memperkokoh posisi daya tawar (bargaining power) daerah terhadap pasar atau aktor ditingkat nasional, regional, dan internasional. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun mekanisme solidaritas antar daerah dalam sebuah kawasan tersebut? Langkah pertama adalah lakukan identifikasi / pemetaan daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam keunggulan komparatif, misalnya sesama penghasil batu bara, sesama daerah sebagai basis konservasi lingkungan, sesama daerah dengan potensi sumber daya kelautan, dan lain-lain. Daerah-daerah ini kita masukkan dalam kelompok (pool) A. Selanjutnya, lakukan identifikasi / pemetaan daerah-daerah yang tidak masuk dalam kelompok tersebut, namun memiliki kepentingan dalam proses produksi atau pemanfaatan keunggulan komparatif tertentu. Daerah-daerah ini kita masukkan dalam kelompok (pool) B. Setelah terbentuk pool A dan B, maka langkah berikutnya adalah membentuk asosiasi antar daerah dengan kesamaan keunggulan komparatif yang telah teridentifikasikan pada tahap pertama. Sebagai contoh, ”asosiasi daerah penghasil batu bara dan asosiasi pengusaha batu bara Kalimantan”. Asosiasi-asosiasi seperti inilah yang harus berfungsi sebagai ”regulator” yang berhubungan dengan eksploitasi keunggulan komparatif tadi, khususnya dalam hubungan dengan daerah atau pelaku bisnis batu bara diluar Kalimantan. Dan dengan adanya asosiasi lokal yang diisi oleh pelaku bisnis dan pelaku kebijakan antar daerah dalam satu kawasan ini, maka daya saing produk lokal dapat lebih dijaga sekaligus mempertahankan posisi tawar terhadap pelaku bisnis dan pelaku kebijakan dari luar kawasan. SATU hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya efek negatif dari pemberlakuan otonomi daerah. Sebagaimana indikasi yang sering terlihat, kebijakan desentralisasi membawa implikasi dimilikinya kewenangan yang semakin bulat oleh daerah otonom terhadap wilayahnya. Hal ini menjadi trade-off bagi upaya membangun sinergi dan kohesi pembangunan antar daerah / wilayah. Setiap daerah menjadi semakin selfish atau memiliki ego yang lebih tinggi dalam memikirkan daerahnya sendiri. Padahal, dari teori ekonomi lokasi (spatial economy), sebuah daerah jelas memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan daerah lain. Konsekuensinya, kebijakan
  34. 34. 29 pembangunan sebuah daerah harus selalu ditempatkan dalam konteks pembangunan regional (embedding local policy into broader context of development). Dalam konteks Kalimantan, misalnya, pembangunan jalan trans Kalimantan tidak mungkin dapat tercapai jika sistem perencanaan pembangunan masih terkonsentrasi secara spasial provinsi, apalagi level kabupaten/kota. Demikian pula, arus komoditas pertanian atau barang-barang ekonomi juga semestinya tidak dibatasi oleh batas wilayah. Itu dalam konteks kontinen Kalimantan. Sementara itu dalam lingkup yang lebih sempit, pembangunan di Kalimantan Timur, misalnya, juga membutuhkan konsep-konsep lintas wilayah, misalnya keberadaan Teluk Balikpapan dan Sungai Mahakam. Kedua asset ini saja pemanfaatannya sudah sangat multi sektor, lintas daerah, dan lintas pendekatan, sehingga kebijakan yang dirumuskan juga harus betul-betul mempertimbangkan kepentingan lintas wilayah tersebut. Singkatnya, otonomi daerah dapat menjelma menjadi ancaman bagi daerah karena menguatnya egoisme regional dan melupakan kohesivitas wilayah. Dalam kaitan inilah, perlu adanya manajemen yang terintegrasi dalam pembangunan regional. Dalam konteks Kalimantan, penulis mengusulkan sebuah konsep tentang Kalimantan Incorporated. Dengan konsep ini, setiap aktivitas usaha yang dijalankan, setiap kebijakan yang dirumuskan dan diaplikasikan, dan setiap perubahan yang diinginkan dalam skala kontinen Kalimantan, harus merepresentasikan kebutuhan bersama untuk kemajuan bersama. Dan dengan sinergi lintas daerah inilah, keluhan-keluhan abadi tentang rendahnya kualitas pembangunan di wilayah daratan/kontinen (termasuk wilayah kepulauan) dapat diatasi secara perlahan namun sistemik. Tri Widodo WU Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 5 No. 1 (April, 2009)
  35. 35. 30 Catatan # 9 Perijinan, Konflik, dan Rekayasa Sosial DALAM segmen Teropong, KOMPAS edisi 27/7/2012 membuat laporan investigasi yang sangat menyentuh tentang konflik antar warga Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Konflik ini dipicu oleh dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT Cahaya Manunggal Abadi dengan luas areal sekitar 5.000 hektar yang mencakup delapan desa. Bahkan Ijin Amdalnya keluar tanpa sepengetahuan atau persetujuan warga. Sikap sebagian besar warga menolak rencana penambangan tersebut karena secara turun-menurun mereka telah menyandarkan hidup dari hasil kebun dan ladang yang amat subur dan ditanami dengan jenis komoditas kakao, cengkeh, kelapa, dan lainnya. Sayangnya, penolakan mereka tidak pernah didengar oleh pemerintah. Potensi konflik semakin meruncing saat muncul sebagian warga yang sepakat dengan rencana penambangan tersebut. Meski sebagian warga yang mendukung rencana tersebut mengaku karena terpaksa, tidak urung konflik kedua belah pihak telah menimbulkan korban jiwa maupun korban material yang tidak sedikit. Bukan yang Pertama Konflik sosial yang dipicu oleh pemberian ijin pertambangan bukan sekali ini terjadi. Kasus Balaesang Tanjung seakan menjadi pengulangan kasus-kasus yang terjadi d berbagai daerah. Rasanya masih hangat dalam ingatan masyarakat terjadinya kerusuhan Bima yang terjadi Desember 2011 silam. Pemicu kerusuhanpun sama, yakni dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas areal lebih dari 24 ribu hektar. Protes warga yang sudah berjalan lebih dari setahun tidak digubris, termasuk rekomendasi Komnas HAM kepada Bupati Bima. Puncaknya, pada tanggal 24/12/2011 massa memblokir Pelabuhan Sape dan terjadilah peristiwa berdarah yang menewaskan 4 orang dan puluhan korban hilang (Sumbawa News, 25/12/2011). Selain kasus Balaesang Tanjung maupun kasus Bima, masih banyak konflik sosial yang dipicu oleh kebijakan pemerintah mengeluarkan perijinan. Scale- up, sebuah LSM yang bergerak dalam bidang pembangunan sosial berkelanjutan, misalnya, menyebut banyaknya tumpang tindih perijinan lahan di lapangan yang memicu konflik sosial. Di Riau saja, terdapat 241 konflik
  36. 36. 31 sosial yang terjadi dalam 4 tahun terakhir (http://scaleup.or.id). Belum lagi konflik di daerah dan sektor lainnya. Pengulangan berbagai konflik sosial tersebut seolah memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah tidak pernah belajar dari kasus-kasus lama untuk mencegah agar kasus yang sama tidak berulang di daerah lain. Praktek perijinan selalu saja penuh dengan kepentingan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Proses pengambilan keputusan hingga munculnya ijin tersebut nampaknya juga hanya mempertimbangkan sisi prosedural, namun kurang mendalami aspek sosiologis dan psikologis warga yang terkena kebijakan. Negara gagal mengelola perijinan sebagai instrumen negara kesejahteraan (welfare state) sekaligus memfungsikannya sebagai wahana rekayasa sosial. Rekayasa Sosial Meski citra perijinan sekarang sudah teramat buruk dimata publik karena praktek-praktek yang buruk, namun harus disadari bahwa munculnya perijinan sebagai tindakan administratif pemerintah justru dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Secara lebih detil, perijinan yang baik akan dapat mencapai tujuan-tujuan ideal sebagai berikut: 1) mewujudkan tertib sosial dan tertib hukum dalam masyarakat; 2) meningkatkan pemerataan dan mengentaskan kemiskinan; 3) mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah; 4) mencegah pengelolaan sumber daya alam secara ekstraktif eksploitatif; serta 5) menjadi sumber pendapatan daerah/negara (Utomo, 2010). Dengan kata lain, perijinan yang benar mestinya dapat mendorong efek positif berupa pertumbuhan ekonomi, sekaligus mencegah sejak dini kerusakan lingkungan alam maupun sosial. Namun jika dikelola dengan kurang bijak, maka justru efek negatiflah yang akan terjadi. Itulah sebabnya mengapa perijinan dikatakan sebagai sebuah instrumen rekayasa pembangunan atau rekayasa sosial (social reengineering). Rekayasa yang baik akan memberi hasil yang baik, sementara rekayasa yang buruk akan memberi hasil buruk juga. Bagaimana perijinan dapat menjadi alat rekayasa sosial? Aliran utilitarianisme dalam khazanah hukum administrasi negara menyatakan bahwa perijinan diperlukan bukan sekedar memberikan legalitas terhadap aktivitas tertentu dari seorang warna negara, namun juga jaminan bahwa aktivitas tersebut bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya, maupun orang lain. Artinya, perijinan memiliki wajah ganda, yakni wajah kepastian hukum di satu sisi dan kemanfaatan publik disisi lain. Agar dua sisi tersebut bisa berjalan seimbang, maka pemerintah berhak menetapkan persyaratan, kewajiban, dan larangan yang melekat pada perijinan tertentu. Persyaratan adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi pemohon ijin seperti kelengkapan administratif, kualifikasi personal atau
  37. 37. 32 badan usaha, dan lain-lain. Penetapan persyaratan ini pada hakekatnya merupakan upaya pengendalian, yang berarti bahwa tidak setiap orang atau setiap badan usaha dapat diberikan ijin tertentu. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan pemegang ijin seperti keharusan menjaga kelestarian lingkungan, mempekerjakan penduduk sekitar, menggunakan bahan dasar lokal (local content), atau membayar retribusi/pajak kepada pemerintah, yang apabila tidak dilakukan maka ijin yang telah diberikan dapat dicabut kembali disertai ancaman sanksi. Jadi, penetapan kewajiban ini dimaksudkan untuk menggaransi dampak positif dari pemberian ijin. Adapun larangan berisi pembatasan bagi pemegang ijin untuk tidak menyelenggarakan aktivitas selain dari yang disebutkan dalam ijin, atau larangan menggunakan bahan baku dari luar negeri, memproduksi barang lebih dari ketentuan yang berlaku, dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk mencegah kemungkinan dampak negatif dari pemberian ijin tersebut. Dalam realitanya, sebuah ijin jarang sekali menekankan aspek kewajiban dan larangan tersebut. Ijin cenderung mudah dikeluarkan sepanjang persyaratan administratif sudah lengkap. Maka, perijinan tidak pernah menjadi alat rekayasa sosial. Perijinan lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah semata, tanpa memperhatikan fungsi perijinan yang lain secara seimbang. Akan lebih buruk lagi ketika kepentingan politis masuk dalam rezim perijinan, maka potensi konflik sosial akan semakin besar, seperti terlihat dalam berbagai kasus yang muncul belakangan ini. Dengan demikian, untuk mencegah merebaknya konflik sosial di kemudian hari, pendekatan hukum saja sangat tidak memadai. Pendekatan teknokratis- administratif dengan memperbaiki sistem perijinan secara menyeluruh, diyakini menjadi pilihan solusi yang lebih jitu dan cerdas untuk jangka panjang. Tri Widodo WU Catatan: tulisan ini belum pernah dipublikasikan kecuali pada Blog penulis. http://triwidodowutomo.blogspot.com/
  38. 38. 33 Catatan # 10 Logika Otonomi SETELAH berjalan selama 8 tahun, sudah sepantasnya jika kebijakan desentralisasi melalui pemberian otonomi luas kepada daerah telah menampakkan hasilnya bagi masyarakat. Bangunan gedung-gedung pemerintah, kemunculan pusat-pusat pertumbuhan baru, atau penambahan infrastruktur dasar, adalah beberapa hasil kasat mata (tangible) yang positif dari gelombang transfer kewenangan dari Pusat kepada Daerah. Namun jika kita mau berpikir seimbang, maka fakta-fakta masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, merebaknya inefisiensi penggunaan anggaran, atau munculnya kasus-kasus mis-manajemen seperti banjir, kemacetan, penggusuran, aksi massa jalanan, dan sejenisnya, adalah tugas-tugas yang masih terbengkalai. Mis-manajemen, mal-administrasi, inkompetensi aparatur, kegagalan kebijakan, atau apapun namanya adalah satu kondisi yang harus disikapi dengan arif dan dicarikan jalan keluar yang terbaik. Kecenderungan mencari dalih atau kambing hitam, mengelak dari tanggungjawab, atau mengedepankan alibi untuk berkelit dari kinerja yang rendah, sudah bukan jamannya lagi diikuti. Dalam alam realita, sayangnya, masih sering dijumpai adanya logika yang asimetris antara pandangan Pusat dengan persepsi Daerah. Pemerintah Pusat, misalnya, menilai bahwa kinerja Daerah dalam pelaksanaan urusan-urusan yang telah diserahkan relatif masih sangat rendah, baik dilihat dari pengelolaan anggaran maupun pencapaian target output dan outcomes- nya. Dengan kata lain, gelombang transfer kewenangan dan sumber daya dari Pusat, tidak sebanding dengan kemampuan Daerah untuk mengoperasionalisasikannya. Ketika kewenangan (discretion = D) dan sumberdaya (resources = R) jauh melampaui kemampuan (capacity = C), atau dapat dirumuskan dalam formula D + R > C, maka terjadilah inefektivitas dan inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan ketika kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah rendah, maka cukup logis jika Pusat bermaksud untuk “membantu” pelaksanaan tugas-tugas kedaerahan. Inisiatif Pusat untuk “membantu” daerah inilah yang kemudian sering diinterpretasikan sebagai upaya intervensi aau resentralisasi. Dalam hal ini, orang Daerah justru memiliki logika yang sedikit kontradiktif. Menurut mereka, kapasitas atau kompetensi daerah merupakan konsekuensi logis dari penyerahan kewenangan dan sumberdaya secara penuh. Jika Pusat tidak sepenuh hati menyerahkan kewenangan dan sumberdaya tadi, maka yang terjadipun adalah inefektivitas dan inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan
  39. 39. 34 daerah. Dalam bentuk formula, logika Daerah kira-kira dapat dirumuskan sebagai fungsi C = D max + R max. Sayangnya, telah menjadi asumsi dasar bagi sebagian besar pejabat daerah bahwa Pusat tidak sungguh-sungguh memberdayakan Daerah melalui kebijakan otonomi. Ilustrasi yang sering digunakan adalah: kepala dilepas, ekor dipegang. Urusan-urusan tertentu yang ditarik kembali (misalnya pertanahan), dana perimbangan yang tidak berimbang, aturan-aturan yang dinilai terlalu kaku dan mengikat kreativitas daerah, adalah beberapa contoh belum seriusnya Pusat mengimplementasikan otonomi daerah. Bahkan, tidak jarang muncul pemikiran di kalangan birokrat daerah, bahwa reformasi birokrasi daerah tidak mungkin terwujud jika tidak didahului dengan mereformasi birokrasi di tingkat Pusat. Analoginya, kita tidak mungkin membersihkan pencemaran di wilayah hilir jika proses pencemaran di wilayah hulu tidak dihentikan. Dalam hal ini, Pusat adalah hulu, dan Daerah adalah hilir. Logika ini sangat sederhana namun begitu jelas dan mengena sasaran. Paparan diatas menyiratkan adanya kebuntuan (bottleneck) logika antara Pusat dan Daerah. Contoh korsleting logika yang lain misalnya dalam hal inovasi dan kreativitas daerah dalam bidang urusan tertentu. Cukup banyak “tuduhan” yang dialamatkan kepada daerah karena bermental imitasi (meniru) atau plagiasi (menjiplak). Perumusan Perda adalah satu aktivitas yang paling rentan terhadap praktek copy and paste. Penetapan jenis-jenis retribusi daerah atau kebijakan tertentu lainnya, juga seringkali merupakan turunan dari jenis retribusi atau kebijakan tertentu di daerah tetangganya. Ketika otonomi tidak melahirkan semangat inovasi, kreasi, dan invensi, maka saat itulah otonomi dikatakan mengalami disfungsi. Dan disini, Daerah menjadi tersangka utama. Namun jika optik dan logika kedaerahan yang kita pakai, maka persoalannya tidak terletak di Daerah, melainkan Pusat yang tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri. Ambil contoh SPM. UU No. 32/2004 mengamanatkan secara tegas bahwa pemerintah (Pusat) harus menyusun SPM untuk urusan wajib, yakni urusan yang berhubungan denga kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, kependudukan, dan sebagainya. Daerah, diwajibkan menyusun Rencana Pencapaian SPM berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Departemen Teknis terkait. Ironisnya, bagaimanapun semangatnya Daerah untuk menyusun RP-SPM, tidak banyak artinya jika Pusat belum memiliki SPM itu sendiri. Padahal, UU No. 32/2004 sudah berjalan hampir 5 tahun, bahkan sudah dalam wacana revisi, namun Pusat belum menjalankannya! Contoh lain adalah mengenai reformasi kelembagaan. Postur Pemda yang selama ini dianggap gemuk bahkan cenderung terjangkit penyakit obesitas (kegemukan), dirasionalisasikan melalui penerapan PP No. 41/2007. Faktanya, upaya membangun figur Perangkat Daerah yang ramping, efektif, efisien, ekonomis, dan kaya fungsi, menjadi terhambat gara-gara ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang meminta Daerah untuk membentuk
  40. 40. 35 kelembagaan baru selain yang diatur dalam PP No. 41/2007. Akibatnya mudah diterka, sosok Daerah yang terbentuk adalah sosok yang tambun dan boros sumber daya. Pada gilirannya, kondisi ini mengganjal langkah reformasi birokrasi di daerah. Tentu saja, korsleting atau asimetri logika otonomi antara Pusat dan Daerah tersebut akan menghambat laju otonomi itu sendiri. Oleh karenanya, mendekatkan hati, menyamakan persepsi, mengintensifkan koordinasi, adalah sebuah kebutuhan mutlak. Otonomi adalah produk bangsa yang merupakan kepentingan bersama, bukan kepentingan Pusat, bukan pula kepentingan Daerah. Majunya daerah otonom bukan merupakan prestasi Pusat, bukan pula prestasi daerah yang bersangkutan. Setiap keberhasilan yang diraih oleh suatu daerah adalah keberhasilan bangsa Indonesia sebagai sebuah entitas, dan setiap kegagalan suatu daerah adalah kegagalan kita semua pula. Maka, otonomi tidak hanya bermakna kompetisi, namun juga kooperasi. Artinya, otonomi harus bermuara pada terbentuknya koopetisi (kerjasama dalam iklim kompetisi, atau kompetisi yang tidak menghilangkan semangat kerjasama). Otonomi juga tidak identik dengan merebaknya ego sektor, ego wilayah, dan ego jabatan yang melahirkan raja-raja kecil (little kings and barons). Sebaliknya, otonomi harus melahirkan pelayan-pelayan besar (great servants). Akhirnya, otonomi bukanlah logika. Otonomi adalah kesatuan visi dan komitmen untuk membangun bangsa yang lebih demokratis, lebih maju, lebih cerdas, lebih merata dan berkeadilan, serta lebih sejahtera. Tri Widodo WU Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 5 No. 2 (Agustus, 2009)
  41. 41. 36 Catatan # 11 Ironi Otonomi Daerah DALAM sebuah diskusi di kantor PKP2A III LAN, seorang pejabat teras Pemprov Kalimantan Timur sempat melontarkan gagasan sederhana namun mengandung sindiran yang sangat kuat. Menurutnya, di era otonomi luas seperti saat ini perlu dipikirkan adanya mekanisme dan alat ukur untuk menilai/mengevaluasi instansi Pusat oleh Daerah, agar terjadi hubungan Pusat dan Daerah yang lebih obyektif dan seimbang. Sebab, selama ini hanya Pusat yang seolah-olah ”berhak” menilai daerah dengan memberikan banyak sekali instrumen evaluasi, namun daerah sama sekali tidak memiliki hak yang sama untuk menilai Pusat. Pernyataan yang menyiratkan adanya ”kegundahan” di kalangan birokrat daerah tadi dapat diinterpretasikan dalam beberapa kemungkinan. Pertama, ”ledakan besar” desentralisasi (big bang decentralization) telah melahirkan kecemasan munculnya egoisme kedaerahan yang kronis. Setelah puluhan tahun terkooptasi oleh kekuasaan yang sentralistis dan monopolis, Daerah nampaknya ingin menghilangkan segala sesuatu yang bernuansa ”Pusat” dengan cara menonjolkan berbagai atribut kedaerahan seperti putra daerah, retribusi daerah, atau bahkan otonomi daerah itu sendiri. Kecenderungan seperti inilah yang disebut Gerry Stoker (dalam Rethinking Local Democracy, 1996) sebagai perangkap kedaerahan (the trap of localism). Artinya, otonomi yang semestinya mampu membuka peluang bagi otoritas daerah untuk berpikir bebas dan kreatif secara global guna memajukan daerahnya, justru berdampak pada makin sempitnya pola pikir (mindset) para pelaku otonomi di daerah. Fenomena kedua menunjukkan indikasi yang sebaliknya, dimana ”otonomi setengah hati” atau bahkan resentralisasi semakin menguat semenjak dilakukannya revisi terhadap UU Pemda tahun 1999. Hasrat berbagai Departemen dan LPND untuk menerbitkan beragam pedoman, juklak maupun instrumen evaluasi mengilustrasikan ketakutan mereka kehilangan ”hak kontrol” atas daerah. Uniknya, mereka membiarkan diri mereka immune, untouchable, atau tak tersentuh oleh kreasi dan aspirasi daerah. Dengan kata lain, Pusat masih memposisikan diri sebagai atasan, owner, dan/atau patron bagi daerah. Dua pola pengawasan terhadap Perda melalui mekanisme evaluasi dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2004, semakin meneguhkan ”prasangka” tentang resentralisasi tersebut. Ini berarti pula bahwa praktek administrasi publik di Indonesia sesungguhnya masih lebih bercorak top-down, dan kurang memberi ruang bagi berkembangnya proses
  42. 42. 37 difusi inovasi yang berbasis locally bottom-up initiative serta self-help empowerment. Kedua fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai ironi otonomi daerah, karena merupakan dampak yang sama sekali tidak diharapkan ketika kebijakan otonomi digulirkan pertama kali. Diluar keduanya, masih ada satu ironi desentralisasi lain yang sesungguhnya telah lama diprediksi di buku-buku text. Fenomena ini berkaitan dengan pergeseran peran dan posisi Provinsi yang semakin mengecil. Dalam hal ini, Schiavo-Campo dan Sundaram (dalam To Serve and To Preserve: Improving Public Administration In A Competitive World, 2000) menjelaskan bahwa pada abad ke-19, Provinsi merupakan unit penghubung (intermediate administrative entity) antara Pusat dan Daerah (Kabupaten/Kota). Sebagai unit intermediasi, Provinsi memiliki dua posisi monopoli, yaitu sebagai ”agen tunggal” dalam menjabarkan kebijakan Pusat yang menyangkut urusan kepemerintahan daerah, serta ”agen tunggal” yang menyediakan seluruh informasi tentang daerah kepada Pusat. Namun dengan adanya desentralisasi, timbullah efek loncatan katak (leapfrogging effect), yakni terjadinya transfer kewenangan dan sumberdaya Pusat langsung kepada Kabupaten/Kota. Pada saat yang sama, terjadi pula transfer sebagian kewenangan dan sumberdaya dari Provinsi. Proses inilah yang menjadikan fungsi dan peran Provinsi menjadi tidak lagi signifikan. Sebagai ilustrasi, pasal 38 UU No. 32/2004 hanya memberikan tiga tugas / wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah, yaitu koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di daerah. Ironisnya, layer atau jenjang struktur organisasi di tingkat Provinsi masih lebih panjang dan lebih besar dibanding layer di tingkat Pusat atau di Kabupaten/Kota. Di Provinsi terdiri dari lima layer, masing-masing adalah Sekda (Eselon I-b), Asisten (Eselon II-a), Kepala Biro (Eselon II-b), Kepala Bagian (Eselon III-a), dan Kepala Sub-bagian (Eselon IV-a). Di tingkat Pusat (Departemen) sendiri terdiri dari empat layer, masing-masing adalah Direktur Jenderal (Eselon I-a), Direktur (Eselon II-a), Kepala Bidang (Eselon III-a), dan Kepala Sub-bidang (Eselon IV-a). Demikian pula di Kabupaten/Kota hanya terdiri dari empat layer, yakni Sekda (Eselon II-a), Asisten (Eselon II-b), Kepala Bagian (Eselon III-a), dan Kepala Sub-bagian (Eselon IV-a). Disini terlihat dengan jelas bahwa besaran kelembagaan Provinsi kurang akordion dengan beban tugas yang disandangnya. Dan mengingat esensi otonomi daerah berada pada Kabupaten/Kota, maka format kelembagaan Provinsi jelas membutuhkan penyesuaian ulang. JIKA tidak dapat diatasi dengan baik, tiga ironi otonomi diatas dapat mengancam tiga kondisi ideal yaitu tumbuhnya demokrasi lokal yang sehat, meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi rakyat, serta membaiknya mutu pelayanan umum. Untuk itu, paling tidak diperlukan dua langkah simultan sebagai prasyarat utama keberhasilan otonomi daerah. Pertama, adanya kebesaran hati dan kepercayaan (trust) Pusat terhadap Daerah. Pemerintah Pusat hendaknya tidak selalu mencari-cari celah untuk melakukan intervensi, karena konsekuensi logis otonomi adalah berkurangnya kadar interventionist
  43. 43. 38 state. Kedua, adanya kemauan Daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan dan finansialnya secara terus menerus. Sebab, konsekuensi logis otonomi yang lain adalah harus dilakukannya capacity building bagi seluruh sub-sistem pemerintahan daerah. Manakala kedua hal tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka akan tercapai sinergi dan harmoni antara Pusat dan Daerah. Tidak akan ada lagi hasrat Pusat untuk mengkooptasi Daerah; tidak akan ada lagi sikap arogan Daerah terhadap Pusat; serta tidak akan ada lagi sengketa atau rebutan obyek kewenangan antara Pusat dan Daerah. Dan satu hal lagi: tidak akan ada lagi sindiran dan ungkapan bernada kegundahan sebagaimana tercermin pada paragrap awal tulisan ini. Tri Widodo WU. Sumber asli: Jurnal Borneo Administrator Vol. 1 No. 3 (Desember, 2005)
  44. 44. 39 Catatan # 12 Otonomi dan Altruisme Kepala Daerah MENURUT data Kementerian Dalam Negeri, dari seluruh penyelenggaraan Pilkada periode 2005-2009, 210 diantaranya masuk kategori “bermasalah”, dengan rincian 14 pemilihan gubernur, 163 pemilihan bupati, dan 33 pemilihan walikota (Koran Sindo, 9/4/2010). Jenis-jenis masalah yang ditemui sangat beragam, mulai dari data pemilih yang tidak akurat, persyaratan calon yang tidak lengkap, kesalahan penghitungan, kerusuhan massa, hingga kasus-kasus politik uang (money politics) yang berakhir di pengadilan. Fakta seperti ini perlu dicermati dan dijadikan pelajaran berharga agar tidak terulang lagi, mengingat pada tahun 2010 ini saja akan dilaksanakan 244 pilkada, dari total 532 pilkada hingga 2014. Meskipun masih banyak Pilkada bermasalah, namun harus diakui bahwa secara umum dampak yang dihasilkan dari Pilkada secara “demokratis” ini cukup menggembirakan, misalnya makin menguatnya desentralisasi fiskal yang berdampak pada meningkatnya uang beredar di daerah dan munculnya kaum entrepreneur baru. Jika sebelum era otonomi 70% uang beredar di Jakarta, pada tahun 2007 jumlah tersebut turun menjadi 47% (Harian Kabar Indonesia, 6/8/2008). Selain itu, semangat otonomi juga mampu mendongkrak inovasi para kepala daerah terpilih, yang antara lain diindikasikan oleh keberhasilan meraih penghargaan dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, otonomi daerah juga menyisakan kisah-kisah unik yang kurang enak didengar. Kebijakan yang merupakan “anak kandung” reformasi ini tidak hanya melahirkan raja-raja kecil di daerah seperti dikhawatirkan banyak pihak selama ini, namun juga sosok “manusia setengah dewa”. Sosok seperti ini misalnya tercermin dari cerita seorang teman dari salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal sebagai penghasil susu sapi yang menuturkan bahwa bupatinya hidup teramat sederhana sehingga sampai saat inipun belum memiliki rumah pribadi dan terpaksa tinggal bersama mertuanya. Senada dengan cerita diatas, teman lain dari salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi basis ormas Islam terbesar di Indonesia, bercerita bahwa bupatinya tidak pernah mau menggunakan dana APBD meski untuk membiayai perjalanan dinas. Dia juga dengan bangga meyakinkan bahwa bupatinya sangat sedikit waktu untuk istirahat karena masih menerima tamu hingga dini hari, dan bahkan menjelang fajar-pun sudah harus menerima tamu yang sebagian besar masyarakat miskin.
  45. 45. 40 Fenomena unik tadi tidak terkecuali terjadi juga di Kalimantan. Dalam sebuah kesempatan memfasilitasi penyusunan standar pelayanan di sebuah SKPD, tiba-tiba muncul celetukan yang cukup menggelitik dari seorang peserta bahwa di daerahnya tidak pernah ada keluhan dari masyarakat. Pada saat itu saya kemukakan adanya dua kemungkinan dari fakta tersebut, yakni kinerja pelayanan daerah memang sudah sangat baik, atau masyarakat belum memiliki keberanian untuk mengadu dan menyampaikan keluhan. Ternyata, argumen saya dimentahkan dengan jawaban: ”di daerah kami, keluhan disampaikan langsung oleh masyarakat kepada bupati”. Di daerah yang sama juga pernah muncul keluhan dari aparat Satpol PP yang melakukan penertiban PKL yang melanggar Perda, namun si pedagang kemudian mengadu langsung kepada bupati dan sang bupati memerintahkan Satpol PP untuk mengembalikan gerobak dagangan si PKL. Akibatnya, petugas Satpol PP merasa frustasi karena hasil kerjanya menjadi sia-sia dan dimentahkan oleh diskresi bupati yang semestinya justru menjadi pihak paling berkepentingan terhadap penegakan aturan di daerah. Bupati daerah ini memang dikenal sangat dekat dengan rakyat dan menerapkan pendekatan secara personal atau non-kedinasan terhadap masyarakat. Berbagai fenomena diatas sesungguhnya menjelaskan tentang altruisme, atau sebuah sikap pengorbanan diri demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain (selfless concern for the welfare of others, Wikipedia). Terminologi altruisme sendiri secara khusus bersumber dari ilmu ethology (studi tentang perilaku binatang), dan secara umum dari ilmu evolusi sosial. Istilah ini merujuk pada perilaku seekor binatang yang memberikan kekuatan kepada binatang lain namun mengurangi kekuatan dirinya sendiri (self-sacrifice for the benefit of others). Secara teoretik, pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan barang/jasa bagi masyarakat sendiri dapat ditempuh melalui empat mekanisme, yakni: 1) altruisme (belas kasihan); 2) anarkhi (ketiadaan sistem/aturan); 3) mekanisme pasar (hukum permintaan dan penawaran); serta 4) mekanisme pemerintah/negara (kebijakan publik). Altruisme adalah pola alokasi sumber ekonomi atas dasar hubungan pemberian (gift relationship, charity). Sementara itu, mekanisme anarkhi akan muncul manakala ada komoditas yang terbatas namun dibutuhkan dan diperebutkan oleh orang banyak. Pembagian sembako di musim lebaran yang sering menelan korban karena berdesak- desakan, adalah contoh nyata dari bekerjanya mekanisme anarkhi ini. Dalam konteks kebijakan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan, dua mekanisme pertama sangat tidak dianjurkan. Mekanisme anarkhi, dengan alasan apapun jelas harus dihindarkan. Sedangkan untuk mekanisme altruisme, meskipun cukup baik namun sifatnya sangat rapuh karena efektif tidaknya sangat tergantung kepada kerelaan hati dan keikhlasan seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan kata lain, mekanisme altruistik bekerja dalam ranah privat (perseorangan) dan hampir tidak mungkin dilembagakan secara formal (institutionalized) sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan

×