Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan

5,593 views
4,994 views

Published on

Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jakarta, 4-5 Maret 2013

Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan

  1. 1. Tri Widodo W. UtomoJakarta, 4-5 Maret 2013
  2. 2. Kemandirian Daerah & Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Melalui PengembanganKapasitas SDM dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
  3. 3. Sistem Kebijakan PK: Pemerintahan Daerah KP: Penguatan/pengembangan (KDH + DPRD); LSM; desentralisasi fiskal (KP Pemerintah Pusat; PELAKU tingkat Pusat); Pelaku usaha & Asosiasi; KEBIJAKAN Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Kajian/Univ. (KP tingkat Daerah). LINGKUNGAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN PUBLIKLK: Problem pembangunan SDM di daerah; Problem pertumbuhan KS: Pemerintah Daerah; KELOMPOK ekonomi daerah; SASARAN Pelaku usaha; Tarik menarik kepenti- Masyarakat wajib ngan Pusat – Daerah; pajak/retribusi. Orientasi pelayanan vs. orientasi PAD.
  4. 4. INDIKASI TINDAKANBanyak Perda yg Pembatalan Perdabertentangan dg oleh Pemerintahkeptngan umum Event Pusat & Per-UU-an * Evaluasi & Pragmatisme Pattern of klarifikasi Perda kebijakan di daerah Behavior * Sosialisasi * Inovasi * HutangKetergantungandaerah terhadap Systemic * Penambahan alokasi dana pusat Structure perimbangan * Meningkatkan Keterbatasan desentralisasi sumber pembiayaan Mental Model fiskal * Pengembangan daerah kapasitas SDM
  5. 5. AGENDA SETTING PRIVATE PUBLIC ISSUE SYSTEMIC INSTITUTI- PROBLEM PROBLEM AGENDA ONAL AGENDA * Banyaknya Perda yg * Kompetensi SDM. * Pengemba- Penguatan bertentangan Regulasi yg ngan kapasitas kemandiriandg kepentingan membebani * Inovasi SDM daerah dan umum & dg masyarakat & kebijakan. peraturan yg * Penggalian akselerasi menghambat *Kapasitas lebih tinggi. sumber- pembangunan investasi fiskal & sumber baru sosial ekonomi * Bayaknya daerah. pendapatan PAD. daerah. Perda yg daerah dibatalkan.
  6. 6. Formulasi Masalah (1) Situasi Meta Masalah MasalahTerhambatnya • Banyaknya Perda bermasalah dan dibatalkan Pusat; Pusat;pembangunan • Banyaknya pungutan baru berupa pajak dan retribusi; retribusi;daerah • Terbatasnya sumber PAD dan rendahnya rasio antara PAD dengan APBD; • Besarnya alokasi APBD untuk biaya aparatur, dan rendahnya aparatur, alokasi untuk belanja publik; publik; • Rendahnya daya kreasi dan inovasi kebijakan; kebijakan; • Lemahnya kapasitas SDM; • Ketergantungan daerah yang amat tinggi thd dana perimbangan; perimbangan; • Tarik menarik kepenti-ngan Pusat & Daerah; kepenti- • High-cost economy di daerah; High- daerah; • Pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah; rendah; • Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; pengangguran; • Rendahnya kualitas pelayanan publik; publik; • Lemahnya visi kepemimpinan dan kurang tajamnya strategi pembangunan. pembangunan.
  7. 7. Formulasi Masalah (2) Masalah SubstantifAspek Ekonomi Keuangan: Keuangan:• Terbatasnya sumber PAD dan rendahnya rasio antara PAD dengan APBD;• Besarnya alokasi APBD utk biaya aparatur, rendahnya alokasi utk belanja publik; aparatur, publik;• Ketergantungan daerah yang amat tinggi thd dana perimbangan; perimbangan;• High-cost economy di daerah; High- daerah;• Pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah; rendah;• Tingginya angka kemiskin-an & pengangguran. kemiskin- pengangguran.Aspek SDM: Aspek Kelembagaan: Kelembagaan:• Lemahnya kapasitas SDM; • Tarik menarik kepentingan Pusat• Rendahnya daya kreasi/inovasi kebijakan. kreasi/ kebijakan. dan Daerah; • Rendahnya kualitas pelayananAspek Regulasi: Regulasi: publik; publik;• Banyaknya Perda bermasalah dan • Lemahnya visi kepemimpinan dibatalkan Pusat; Pusat; dan kurang tajamnya strategi• Banyaknya pungutan baru berupa pajak pembangunan. pembangunan. dan retribusi. retribusi.
  8. 8. Formulasi Masalah (3) Masalah Formal• Ketergantungan daerah yang amat tinggi thd dana perimbangan; perimbangan;• Lemahnya kapasitas SDM;• Banyaknya Perda bermasalah dan dibatalkan Pusat; Pusat;• Lemahnya visi kepemimpinan dan kurang tajamnya strategi pembangunan. pembangunan.
  9. 9. Penetapan Tujuan & Peramalan KP (1) Kebijakan Masalah Formal Tujuan KP PublikKetergantungan Meningkatnyadaerah yang amat Penguatan kemandirian pemdatinggi thd dana kapasitas fiskal dalam hal kapasitasperimbangan anggaran Meningkatnya kapasitasLemahnya kapasitas Peningkatan SDM baik dalam halSDM kapasitas SDM knowledge maupun skill. Terciptanya Perda yangBanyaknya Perda Evaluasi dan ramah usaha dan dapatbermasalah dan penataan memacu iklim usaha yangdibatalkan Pusat regulasi kondusif
  10. 10. Penetapan Tujuan & Peramalan KP (2)Ramalan Masa Depan KP Dampak KebijakanKemandirian pemda akan Pembangunan daerah dapatmeningkat dan mengurangi dilakukan secara lebih cepat. cepat.ketergantungan kepada pusat Pada jangka panjang akanKemampuan SDM relatif memberi efek meningkatkanmeningkat seiring produktivitas organisasi, namun organisasi,meningkatnya program pada jangka pendekpengembangan SDM membutuhkan investasi besarMasih cukup banyak Perda yg Mengendalikan jumlah Perdabermasalah hingga yang bermasalah dan menjagaketergantungan Pemda dapat iklim usaha tetap kondusifditekan
  11. 11. Pembobotan Alternatif Kebijakan dan Urutan Prioritanya Kelayakan Kelayakan Kelayakan Implementasi Kebijakan Teknis Ekonomis Politis Administratif Total Pilih Publik Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai SkorPenguatan 4 40 4 140 3 120 3 45 345 1kapasitas fiskalPeningkatan 3 30 3 105 4 160 3 45 340 2kapasitas SDMEvaluasi danpenataan 2 20 2 70 3 120 4 60 220 4regulasiPenajaman visidan strategi 3 30 3 105 2 80 3 45 260 3pembangunandaerah
  12. 12. Sasaran & Strategi Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Penguatan Kem. Keuangan, Kem. Dalam Kapasitas Fiskal Negeri, Pemda ybs.Meningkatnya kemandirian Peningkatan Pemda ybs., Kementerian daerah dan Kapasitas SDM Teknis, LAN, Perguruan TinggiMeningkatnya Evaluasi & Penataan Kem. Dagri, Kem. Kumham,pembangunan Regulasi LAN, Pemda ybs. & Atasan daerah. Penajaman Visi & Kem. Dagri, Bapenas, LAN, Strategi Bangda Pemda ybs. & Pemda Atasan
  13. 13. Pembobotan Alternatif Kebijakan PenguatanKemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah dan Urutan Prioritasnya Penguatan 345 1 Kapasitas Fiskal Peningkatan 340 2 Kapasitas SDM Evaluasi & Penataan 220 4 Regulasi Penajaman Visi & 260 3 Strategi Bangda

×