Analisis Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah

4,449 views
4,263 views

Published on

Tugas Diskusi Issu Terpilih Kajian Kebijakan Publik
Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXI Kelas B,
Jakarta 2011

12 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
12
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisis Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah

  1. 1. Jakarta 2011 Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXI Kelas B,DIT Individual Kajian Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tri Widodo W. Utomo NDH 53
  2. 2. LAPORAN INDIVIDUAL ISU TERPILIH KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK “Analisis Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi” DAFTAR ISIDaftar Isi ………………………………………………………………………………. 1A. Judul Isu Terpilih …………………………………………………………………. 2B. Deskripsi Isu Terpilih ……………………………………………………………… 2C. Masalah Pokok …………………………………………………………………….. 3D. Analisis dan Pemecahan Masalah ……………………………………………….. 4 1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Teori Gunung Es (Iceberg Theory) …… 4 2. Agenda Setting …………………………………………………………………. 6 3. Analisis Sistem Kebijakan …………………………………………………….. 8 4. Perumusan Masalah / Pengkajian Persoalan ………………………………. 9 5. Penetapan Tujuan dan Peramalan Kebijakan Publik …………………….. 11 6. Perumusan Aternatif, Penentuan Kriteria, dan Penilaian Alternatif ……… 12 7. Sinergi Antar Instansi Pemerintah Dalam Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah …………………………………………………………… 14E. Simpulan dan Rekomendasi ……………………………………………………… 15 1. Simpulan ……………………………………………………………………….. 15 2. Rekomendasi ………………………………………………………………….. 16Daftar Pustaka …………………………………………………………………………. 16 1
  3. 3. LAPORAN INDIVIDUAL ISU TERPILIH KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK NAMA PESERTA : Tri Widodo Wahyu Utomo NDH : 53 KELAS/KELOMPOK : B / B-3 INSTANSI : Lembaga Administrasi NegaraA. JUDUL ISU TERPILIH: “Analisis Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah”B. DESKRIPSI ISU TERPILIH Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah seluas-luasnya (pasal 1 UU No. 32/2004) telah berjalan lebih dari satu dekade. Namun tujuan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah guna mengakselerasi pembangunan sosial ekonomi nampaknya belum dapat diwujudkan. Fenomena empirik justru menunjukkan gejala sebaliknya, yakni semakin tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah (khususnya kabupaten/kota) terhadap pusat. Kajian Suhendra dan Amir (2006) atau Hirawan (2007), misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata ketergantungan kabupaten/kota terhadap dana perimbangan dari pusat sebesar 85 hingga 90 persen, sedangkan rata-rata ketergantungan provinsi sebesar 55 sampai dengan 70 persen. Ada 2 (dua) kemungkinan skenario yang terjadi sebagai akibat dari fakta adanya ketergantungan finansial daerah terhadap pusat tersebut. Pertama, pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti hutang luar negeri, lobby ke kementerian tertentu untuk mendapatkan kucuran dana, atau menetapkan pungutan-pungutan baru. Ekses atau side effect dari orientasi jangka pendek ini 2
  4. 4. adalah pragmatisme kebijakan di daerah. Ketika mereka melakukan perjanjianhutang, sering tidak didahului oleh kajian mendalam mengenai kemampuanmembayar dan pemanfaatan hutang secara produktif. Demikian pula ketika merekamenetapkan kebijakan pungutan baru, juga tidak dipertimbangkan dampaknegatifnya seperti high-cost economy atau melemahnya ekonomi sektor riil didaerah. Kebijakan seperti ini, meskipun nampaknya efektif sebagai upaya incomegeneration, namun dalam jangka panjang tidak akan mampu membangunfundamental ekonomi yang kokoh di daerah. “Nafsu” memproduksi Peraturan Daerah tentang beraneka ragam pungutan,ironisnya, bukannya semakin hilang, namun justru semakin menjadi-jadi. DataKementerian Dalam Negeri sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dibawah inimengilustrasikan fenomena excessive regulation (pengaturan yang berlebihan)tersebut. Table 3 Jumlah Perda yang Dibatalkan Pemerintah Pusat Berdasarkan Tahun Jumlah Perda Jumlah Perda yang Tahun Tahun yang Dibatalkan Dibatalkan 2002 19 2007 173 2003 105 2008 229 2004 236 2009 876 2005 126 2010 407 2006 114 2011 (Maret) 114Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2011, diolah) Skenario kedua, pemerintah daerah lebih memilih untuk melakukan efisiensianggaran dengan membatasi pembentukan SKPD (Satuan Kerja PemerintahDaerah), melakukan rekrutmen seperlunya, serta membuat skala prioritas yangketat dalam kebijakan alokasi dan distribusi anggaran. Selain itu, dilakukan jugaupaya pembenahan sistem perijinan yang ramah investasi (investment friendly) dantidak menimbulkan moral hazard terhadap kelestarian lingkungan. Dengan berbagaiupaya seperti ini, sesungguhnya pemerintah daerah tersebut tengah menyiapkanprakondisi yang kuat untuk membangun daya saing daerah sekaligus menciptakaniklim yang kondusif bagi tumbuhnya mesin-mesin ekonomi pada jangka panjang. 3
  5. 5. Sayangnya, fenomena empiris menunjukkan bahwa sebagian besar daerah yang mengalami masalah keterbatasan kemampuan anggaran, lebih memilih skenario pertama.C. MASALAH POKOK Masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya kemandirian pemerintah daerah yang mengakibatkan lambatnya akselerasi pembangunan sosial ekonomi daerah.D. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH 1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Teori Gunung Es (Iceberg Theory) Dalam rangka memecahkan masalah pokok diatas, akan digunakan analisis kebijakan berdasarkan teori William Dunn dan Mustopadidjaja. Berikut adalah perbandingan langkah-langkah analisis kebijakan menurut tiga ahli kebijakan, yakni William Dunn, Mustopadidjaja, dan James Anderson. Tabel 1. Perbandingan Tahapan Analisis Kebijakan Model Model Model James William Dunn Mustopadidjaja Anderson Perumusan Masalah Pengkajian Persoalan Agenda Setting Peramalan Penentuan Tujuan Formation Rekomendasi Perumusan Alternatif Adoption Pemantauan Penyusunan Model Implementation Evaluasi Penentuan Kriteria Evaluation Penilaian Alternatif Perumusan Rekomendasi Namun sebelum masuk pada tahapan analisis tersebut, penulis terlebih dahulu akan membuat analisis berdasarkan teori gunung es (Iceberg Theory) 4
  6. 6. yang dikembangkan oleh Maani and Canava (2000). Teori ini sangat pentinguntuk memberikan pemahaman tentang masalah yang dihadapi sebuahorganisasi, apakah termasuk masalah simptomatik yang berada di permukaan,ataukah masalah fundamental yang sulit dikenali karena hanya menampakkangejala saja. Dengan memahami jenis-jenis masalah, maka akan dapat ditentukanjenis tindakan yang diperlukan untuk merespon masalah tersebut, apakahdibutuhkan tindakan yang bersifat reaktif, responsif, generatif, ataukahfundamental. Selain itu, dengan kemampuan untuk membedakan antara gejaladengan masalah yang sesungguhnya, maka akan dapat dilakukan pemecahanmasalah yang efektif sekaligus dihindari kemungkinan terjadinya “kesalahan tipeketiga”, yakni memecahkan masalah yang salah. Dalam konteks judul laporan ini, maka pemetaan masalah dari masalahpokok tersebut diatas dapat dilihat sebagai berikut: Gambar 1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Teori Gunung Es (Iceberg Theory) Dari analisis gunung es tersebut dapat dibedakan tindakan mana yangdapat dilakukan untuk mengatasi masalah simptomatik, yakni banyaknya Perda 5
  7. 7. yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, dan tindakan apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah mendasar yang menjadi biang atas munculnya masalah-masalah simptomatik.2. Agenda Setting Dari analisis gunung es diatas, selanjutnya dilakukan proses pencarian dan penentuan agenda kebijakan (agenda setting). Agenda setting atau agenda formation sendiri pada hakekatnya memuat masalah kebijakan, untuk kemudian ditetapkan menjadi masalah institusional (istilah Anderson) atau masalah formal (istilah Dunn). Gambar dibawah ini mengilustrasikan adanya kemiripan tahapan dalam analisis masalah model Anderson dan model Dunn. Gambar 2 Perbandingan Tahap Perumusan Masalah Menurut James Anderson dan William Dunn Menurut Anderson, proses agenda setting dimulai dengan mengidentifikasi masalah individual (private problem) yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah kolektif (public problem). Private problem sendiri didefinisikan sebagai problems that have a limited effect, being of concern only to one or a few persons who are directly involved; sedangkan public problem diartikan sebagai those that have a broad effect, including consequences for persons not directly involved. Selanjutnya, public problems ini dikonversikan ke 6
  8. 8. dalam Issue, yakni suatu kondisi perbedaan pendapat yang ditemui di tengahmasyarakat tentang solusi dalam menangani masalah. Dari issue, masalahkebijakan mengalir ke systemic agenda dan terakhir ke dalam institutionalagenda. Systemic agenda adalah semua issu yang dirasakan oleh masyarakat,yang patut mendapat perhatian publik dan issu tersebut memang berada dalamyurisdiksi kewenangan pemerintah. Dalam kaitan dengan fokus pembahasan pada laporan ini, maka agendasetting dapat dirumuskan sebagai berikut: Gambar 3 Agenda Setting Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Dari gambar diatas terlihat bahwa agenda institutional atau masalahformal yang harus dijadikan sebagai agenda kebijakan adalah penguatankemandirian daerah dan akselerasi pembangunan sosial ekonomi daerah. Hal inisesusai dengan masalah fundamental yang telah diidentifikasi sebelumnyamelalui analisis gunung es (Iceberg Theory). Selanjutnya, untuk memperkuathasil analisis, penulis akan menggunakan model perumusan masalah dariWilliam Dunn, dengan harapan dapat diperoleh hasil yang lebih obyektif. 7
  9. 9. 3. Analisis Sistem Kebijakan Sebagai konsekuensi dari sebuah sistem, maka masalah-masalah yang dirumuskan diatas pada hakekatnya memiliki keterkaitan dengan elemen kebijakan lainnya seperti pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, kelompok sasaran, serta kebijakan publik itu sendiri. Artinya, masalah institusional yang telah berhasil dirumuskan pada dasarnya hidup dalam sebuah milieu atau lingkungan kebijakan yang sangat dinamis. Dalam hal ini, lingkungan kebijakan dicirikan oleh banyaknya permasalahan di daerah baik dalam bidang pengembangan SDM, pelambatan ekonomi, tarik menarik kepentingan antar actor, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan sebagainya. Dengan karakter lingkungan seperti itu, maka pelaku kebijakan (policy actor) harus benar-benar dapat mencermatinya, agar dapat dihasilkan kebijakan publik yang akurat. Disini, kebijakan publik yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah formal berupa rendahnya kemandirian daerah dalam mengakselerasi pembangunan sosial ekonomi daerah, adalah pengembangan desentralisasi fiskal serta peningkatan kapasitas SDM (capacity building). Gambar 5 Program Peningkatan Kemandirian Daerah Dalam Perspektif Sistem Kebijakan 8
  10. 10. 4. Perumusan Masalah / Pengkajian Persoalan Analisis kebijakan model Dunn sering dikenal sebagai analisis yang berpusat pada masalah (problem centric). Tahap perumusan masalah menyita porsi yang cukup besar dari keseluruhan rangkaian proses analisis kebijakan. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika kemudian muncul sebuah adagium bahwa jika perumusan masalah benar, maka 50% pemecahan masalah telah tercapai. Langkah awal dalam perumusan masalah adalah dengan mengenali situasi atau mengenali masalah. Pengenalan situasi ini akan menghasilkan situasi masalah. Dari situasi masalah kemudian dikembangkan dengan proses pencarian masalah yang lebih detil dan membentuk sebuah meta masalah. Dengan demikian, meta masalah adalah masalah diatas masalah, atau dikenal juga sebagai “tumpukan masalah yang belum terstruktur”. Dari meta masalah ini dilakukan pendefinisian atau pengklasifikasian masalah, sehingga menghasilkan masalah substantif. Dari sejumlah masalah substantif yang ada, kemudian ditentukan beberapa masalah yang akan segera ditangani sesuai dengan kemampuan pemerintah. Dalam bentuk siklus, model perumusan masalah William Dunn dapat dilihat sebagai berikut. Gambar 4 Tahap/Teknik Perumusan Masalah (William Dunn) 9
  11. 11. Dalam konteks substansi pembahasan judul dari laporan ini, maka rincian permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dengan menggunakan model analisis Willian Dunn dilihat sebagai berikut. Tabel 2. Perumusan Masalah Situasi Meta Masalah Masalah Substantif Masalah Formal MasalahTerhambatnya • Banyaknya Perda Aspek Ekonomi Keuangan: • Ketergantunganpembangunan bermasalah dan • Terbatasnya sumber PAD daerah yangdaerah dibatalkan Pusat; dan rendahnya rasio antara amat tinggi thd • Banyaknya pungutan PAD dengan APBD; dana baru berupa pajak dan • Besarnya alokasi APBD perimbangan; retribusi; untuk biaya aparatur, dan • Lemahnya • Terbatasnya sumber rendahnya alokasi untuk kapasitas SDM; PAD dan rendahnya belanja publik; • Banyaknya rasio antara PAD • Ketergantungan daerah Perda dengan APBD; yang amat tinggi thd dana bermasalah • Besarnya alokasi perimbangan; dan dibatalkan APBD untuk biaya • High-cost economy di Pusat; aparatur, dan daerah; • Lemahnya visi rendahnya alokasi • Pertumbuhan ekonomi kepemimpinan untuk belanja publik; daerah yang rendah; dan kurang • Rendahnya daya • Tingginya angka kemiskin- tajamnya kreasi dan inovasi an & pengangguran. strategi kebijakan; pembangunan. • Lemahnya kapasitas Aspek SDM: SDM; • Lemahnya kapasitas SDM; • Ketergantungan • Rendahnya daya kreasi daerah yang amat dan inovasi kebijakan. tinggi thd dana perimbangan; Aspek Regulasi: • Tarik menarik kepenti- • Banyaknya Perda ngan Pusat & Daerah; bermasalah dan dibatalkan • High-cost economy di Pusat; daerah; • Banyaknya pungutan baru • Pertumbuhan ekonomi berupa pajak dan retribusi. daerah yang rendah; • Masih tingginya angka Aspek Kelembagaan: kemiskinan dan • Tarik menarik kepentingan pengangguran; Pusat dan Daerah; • Rendahnya kualitas • Rendahnya kualitas pelayanan publik; pelayanan publik; • Lemahnya visi • Lemahnya visi kepemimpinan dan kepemimpinan dan kurang kurang tajamnya tajamnya strategi strategi pembangunan. pembangunan 10
  12. 12. 5. Penetapan Tujuan dan Peramalan Kebijakan Dari masalah formal yang telah ditemukan melalui teknik perumusan masalah model William Dunn, kemudian ditentukan kebijakan publik yang diyakini mampu memecahkan masalah tersebut serta tujuan yang diharapkan atau target yang harus dicapai dengan ditempuhnya kebijakan tersebut. Selain itu, seiring dengan tujuan yang ditetapkan, perlu pula dirumuskan ramalan masa depan dan dampak yang mungkin timbul dari diimplementasikannya kebijakan publik tersebut. Tabel dibawah ini menggambarkan secara sistemik antara masalah formal dan penuangannya dalam tujuan kebijakan serta ramalan masa depan dan dampak kebijakan. Tabel 3. Penetapan Tujuan dan Peramalan Kebijakan Publik Masalah Kebijakan Ramalan Masa DampakNo Tujuan KP Formal Publik Depan KP Kebijakan1 2 3 4 5 61 Ketergantungan Penguatan Meningkatnya Kemandirian Pembangunan daerah yang kapasitas fiskal kemandirian pemda akan daerah dapat amat tinggi thd pemda dalam meningkat dan dilakukan dana hal kapasitas mengurangi secara lebih perimbangan anggaran ketergantungan cepat. kepada pusat2 Lemahnya Peningkatan Meningkatnya Kemampuan Pada jangka kapasitas SDM kapasitas SDM kapasitas SDM SDM relatif panjang akan baik dalam hal meningkat memberi efek knowledge seiring meningkatkan maupun skill. meningkatnya produktivitas program organisasi, pengembangan namun pada SDM jangka pendek membutuhkan investasi besar3 Banyaknya Perda Evaluasi dan Terciptanya Masih cukup Mengendalikan bermasalah dan penataan Perda yang banyak Perda yg jumlah Perda dibatalkan Pusat regulasi ramah usaha bermasalah yang dan dapat hingga bermasalah memacu iklim ketergantungan dan menjaga usaha yang Pemda dapat iklim usaha kondusif ditekan tetap kondusif 11
  13. 13. 4 Lemahnya visi Penajaman visi • Terbentuknya Masih sulit Dapat kepemimpinan dan strategi OPD yang mewujudkan meningkatkan dan kurang pembangunan ramping & OPD yang penghematan tajamnya strategi daerah efektif. ramping & efektif anggaran, pembangunan • Tersusunnya karena kendala sehingga daerah. rencana jumlah pegawai dapat pembangu- & orientasi dilakukan nan yang jabatan realokasi pada sesuai sektor2 yang kebutuhan lebih prioritas masyarakat & kemampuan APBD. 6. Perumusan Aternatif, Penentuan Kriteria, dan Penilaian Alternatif Setelah teridentifikasi tujuan dan peramalan atas 4 (empat) kebijakan publik terpilih, maka dilakukan pembobotan untuk mengetahui mana diantara ke- 4 kebijakan publik tersebut yang harus mendapat prioritas untuk dilaksanakan. Dalam rangka menemukan opsi kebijakan publik sesuai urutan prioritasnya, perlu dikembangkan kriteria sebagai tolok ukurnya. Dalam hal ini, digunakan analisis PETS, yakni Political Viability (kelayakan secara politis), Economic Feasibility (kelayakan secara ekonomis), Technical Feasibility (kelayakan secara teknis), serta Administrative Operability (efektivitas implementasinya secara administratif), yang secara lebih detil dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini. 12
  14. 14. Tabel 4. Kriteria dalam Penetapan Prioritas Kebijakan Publik, serta Skala dan BobotnyaNO KRITERIA INTERPRETASI SKALA BOBOT “PETS”1 Political • Acceptability: Apakah alternatif 1 (sangat tidak 40 Viability tsb diterima aktor kebijakan & tepat/sesuai) target-group? s/d 4 (sangat • Appropriateness: Apakah tepat/sesuai) alternatif tsb sesuai dengan nilai2 masyarakat? • Responsiveness: Apakah alternatif tsb sesuai dengan kebutuhan masyarakat? • Legal suitability: Apakah alternatif tsb didukung oleh perangkat hukum? • Equity: Apakah efek & dampak kebijakan menjamin aspek keadilan antar kelompok masyarakat?2 Economic Efficiency (biaya dan hasil): 1 (sangat tidak 35 Feasibility Apakah biaya yang diperlukan efisien) s/d 4 dapat menghasilkan tingkat (sangat efisien) efektivitas yang diharapkan?3 Technical Effectiveness (pencapaian tujuan): 1 (sangat tidak 10 Feasibility Apakah alternatif kebijakan efektif) s/d 4 mencapai tujuan atau hasil (akibat) (sangat efektif) yang diharapkan?4 Administrative • Apakah tersedia staf yang 1 (sangat tidak 15 Operability cukup? memungkinkan • Apakah instansi terkait akan untuk mendukung implementasi dilaksanakan) kebijakan? s/d 4 (sangat • Apakah tersedia sarana untuk memungkinkan melaksanakan kebijakan? untuk • Apakah kebijakan dapat dilaksanakan) dilaksanakan tepat waktu? Atas dasar kriteria diatas, maka dapat dilakukan pemilihan prioritaskebijakan publik sebagai berikut: 13
  15. 15. Tabel 5. Pembobotan Alternatif Kebijakan dan Urutan Prioritanya Kelayakan Kelayakan Kelayakan Implementasi Kebijakan Teknis Ekonomis Politis Administratif Total Pilih Publik Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Penguatan kapasitas 4 40 4 140 3 120 3 45 345 1 fiskal Peningkatan kapasitas 3 30 3 105 4 160 3 45 340 2 SDM Evaluasi dan penataan 2 20 2 70 3 120 4 60 220 4 regulasi Penajaman visi dan strategi 3 30 3 105 2 80 3 45 260 3 pembangunan daerah Dari instrumen pembobotan dan prioritasi tersebut telah diketemukan prioritas kebijakan publik yang perlu diimplementasikan untuk membangun kemandirian daerah sekaligus mengakselerasi pembangunan sosial ekonomi daerah. Namun urutan prioritas ini bukan berarti bahwa prioritas ketiga dan keempat adalah urutan yang tidak penting atau tidak perlu dilaksanakan. Keempat strategi atau kebijakan publik tersebut harus dilaksanakan secara simultan, sehingga hasil yang diinginkan dapat terwujud lebih cepat. Selain itu, alasan mengapa keempat strategi tersebut harus dilasanakan secara bersama- sama adalah agar masalah yang bersifat simptomatis maupun masalah yang bersifat fundamental dapat diatasi secara bersama-sama pula, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.8. Sinergi Antar Instansi Pemerintah Dalam Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah Aspek yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya sinergi antar pelaku/aktor dan stakeholder kebijakan. 14
  16. 16. Demikian pula dalam konteks kebijakan penguatan kemandirian daerah dan akselerasi pembangunan sosial ekonomi, terdapat banyak institusi yang berkepentingan dan turut bertanggungjawab untuk melaksanakan dengan penuh konsistensi. Gambar 6 dibawah ini memperlihatkan institusi yang harus mengambil peran terbesar dalam setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan. Namun, bukan berarti bahwa hanya institusi yang disebutkan yang paling bertanggungjawab atas keberhasilan kebijakan termaksud. Diluar institusi tersebut, tentu masih banyak stakeholder yang harus dilibatkan, baik pada tataran implementasi maupun dalam konteks pengawasannya. Gambar 6 Sinergi Antar Instansi Pemerintah Dalam Kebijakan Penguatan Kemandirian Daerah dan Akselerasi Pembangunan Sosial Ekonomi DaerahE. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Simpulan a. Dari paparan sejak latar belakang hingga analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi terkait dengan maraknya kebijakan daerah (Perda) yang dibatalkan sesungguhnya memiliki akar masalah yang lebih dalam dan lebih rumit. Untuk itu, strategi atau kebijakan publik yang dibutuhkan tidak cukup hanya untuk memecahkan masalah jangka pendek 15
  17. 17. dan simptomatis, pada saat yang sama juga harus dirumuskan kebijakan yang berorientasi jangka panjang untuk memecahkan masalah fundamentalnya. b. Dari hasil analisis, dihasilkan 2 (dua) kebijakan yang berorientasi jangka pendek dan dimaksudkan untuk mengatasi masalah simptomatis, yakni evaluasi dan penataan regulasi, serta penajaman visi dan strategi pembangunan daerah. Selain itu, dihasilkan pula 2 (dua) kebijakan yang berorientasi jangka panjang dan dimaksudkan untuk mengatasi masalah fundamental, yakni peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta penguatan desentralisasi fiskal. Dengan kebijakan tersebut, diyakini dapat mengatasi masalah pokok yakni rendahnya kemandirian pemerintah daerah yang mengakibatkan lambatnya akselerasi pembangunan sosial ekonomi daerah. 2. Rekomendasi a. Kebijakan yang baik hanya dapat efektif jika baik dalam tahap implementasinya. Oleh karena itu, adanya sinergi yang harmonis antar pelaku/actor kebijakan dan seluruh stakeholdernya menjadi syarat mutlak (condition sine qua non) yang harus dipenuhi. Agar sinergi ini dapat berjalan optimal, maka masing-masing instansi harus memahami tanggungjawabnya serta melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja terhadap bidang tugas yang menjadi wewenangnya.DAFTAR BACAAN / REFERENSIDunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Terjemahan, Edisi 2, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Gadjah Mada University PressHirawan, Susiyati Bambang, 2007, Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik Bagi Orang Miskin di Indonesia, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ekonomi, Universitas Indonesia.LAN, 2011, Kajian Kebijakan Publik, Modul 2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan. 16
  18. 18. Suhendra, Maman, dan Hidayat Amir, 2006, Fiscal Decentralization in Indonesia: Current Status and Future Challenges, dalam Jurnal Keuangan Publik, Kemenetrian Keuangan. http://mashidayat.files.wordpress.com/2008/04/08-fiscal- decentralization-in-indonesia-current-status-and-future-challengges-jkp-sept-20061.pdf 17

×