Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik

  • 3,120 views
Uploaded on

Disampaikan pada Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi …

Disampaikan pada Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jakarta, 4-5 Maret 2013

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
3,120
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
3
Likes
7

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Tri Widodo W. UtomoJakarta, 4-5 Maret 2013
  • 2. PKMK-LAN VALUES Policy System Policy Process• Interdependensi antara • PERUMUSAN MASALAH INPUT – PROSES – (Pengenalan, Pencarian, OUTPUT; Pendefinisian, Spesifikasi)• Interaksi & Interkoneksi • PENGEMBANGAN & antara PELAKU – PEMILIHAN ALTERNATIF LINGKUNGAN – (inc. Kriteria, Teknik KELOMPOK SASARAN Analisis) – KEBIJAKAN PUBLIK. • IMPLEMENTASI • MONITORING & EVALUASI.
  • 3. PKMK-LAN PK LK KP I F EK KS POLICY SYSTEM POLICY CYCLELK = menghadapkan berbagai substansi STRUKTUR DAN DINAMIKA POLICY SYSTEMkebijakan yg diusung berbagai stakeholders TERSEBUT MENANDAI/BERLANGSUNG PADA(Lingkungan Kebijakan) KESELURUHAN TAHAPAN “POLICY CYCLE”PK = yg hrs merespons berbagai masalahkebijakan terdiri dari sejumlah stakeholders F = FORMULASI(Pelaku Kebijakan) I = IMPLEMENTASIKP = keputusan pengambil kebijakan untuk EK= EVALUASI KINERJAmenyelesaikan masalah (Kebijakan Publik)KS = para pihak yg dipengaruhi (atau DISAMPING DIMENSI TEKNISmempengaruhi) kebijakan dan para MENGANDUNG DIMENSI SOSIO POLITISpenerima manfaat dari kebijakan Sumber: Prof. Dr. Mustopadidjaja (dimodifikasi)
  • 4. PKMK-LAN Pelaksanaan Agenda Kajian & Penyusunan Pemerintah Naskah AkademisFormulasi & Legitimasi Kebijakan Kebijakan Implementasi Tindakan Kebijakan KebijakanEvaluasi thd Implemen- Kinerja & Dampaktasi, Kinerja & Dampak Kebijakan Kebijakan Formulasi Kebijakan Agenda Baru Sumber: diadopsi dari Randall B. Ripley, Kebijakan Baru Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago.
  • 5. PKMK-LAN Problem Definition Policy Instrument Character of ActorsSumber: diadopsi dari ThePolicy-Making Process (ESD11), December 8, 2000
  • 6. PKMK-LANProblem Definition:(Maani & Canava, Anderson, Dunn)
  • 7. PKMK-LAN ISSU TINDAKANInformasi melalui massmedia merupakan suatu Reactive, hanya peristiwa yg terlihat mengatasi simptom saja. dipermukaan.Bila peristiwa kejadian Responsif, bertindakberulang akan timbul dengan melihat pola pola perilaku. tingkah laku tertentu.Pemikiran mendalam Generatif, dengandg mengkaitkan antar memahami interaksi pola perilaku.Time for berbagai faktor. apemikiran breakDari tingkat short Fundamental, dengan yg paling dalam mengatasi masalah yg ditemukan model mental individu/ berhubungan dengan organisasi mental model.
  • 8. PKMK-LAN Private Problem Public Problem IssuesMasalah-Masalah-masalah yg Masalah- Masalah-masalah yg Perbedaanmempunyai akibat yg mempunyai akibat pendapatterbatas,terbatas, atau hanya lebih luas termasuk masyarakat menyangkut pada akibat- akibat-akibat yg tentang solusi dlm satu atau sejumlah mengenai orang-org orang- menanganikecil orang yg terlibat yg secara tdk masalah (policy secara langsung langsung terlibat solution) Institutional Systemic Agenda Agenda InstitutionalAgenda & System Serangkaian isu yg secara Isu dirasakan oleh semua tegas membutuhkan Agenda pertimbangan- pertimbangan- warga masyarakat politik disebut Policy pertimbangan yg aktif yg patut mendapat dan serius dari pembuat perhatian publik dan isu Agenda berada dlm judikasi keputusan yg kewenangan pemerintah syah/ syah/otomotif
  • 9. PKMK-LAN META MASALAH Pencarian Pendefinisian Masalah Masalah SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF Pengenalan Spesifikasi Masalah Masalah MASALAH FORMALSumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.
  • 10. PKMK-LANPenjelasan Istilah• Situasi Masalah: informasi yg dihasilkan melalui Pengenalan Masalah, dan merupakan issu publik. Misalnya “terganggunya ketertiban umum oleh PKL” dsb.• Meta Masalah: informasi yg dihasilkan dari Pencarian Masalah, dan merupakan tumpukan masalah yg belum terstruktur.• Masalah Substantif: informasi dari proses problem definition & structuring, sehingga diperoleh klasifikasi permasalahan.• Masalah Formal: informasi dari proses problem spesification, shg terpilih masalah substantif yg akan segera ditangani sesuai prioritas & kemampuan pemerintah.
  • 11. PKMK-LANAnalisis Kebijakan Berorientasi MasalahSumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.
  • 12. PKMK-LAN5 Prosedur Analisis KebijakanSumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.
  • 13. PKMK-LAN5 Informasi yg Relevan dg KebijakanSumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.
  • 14. PKMK-LAN 1. Policy Problem (Masalah Kebijakan) Masalah apakah yg dihadapi? 2. Policy Outcomes (Hasil Kebijakan)Dunn (1994), Kebijakan apa yg telah ditempuh & apa hasil yg telah dicapai?mengemukakanbahwa 3. Policy Performance (Kinerja Kebijakan)metodologi Bagaimana nilai (kinerja) dari hasilanalisis kebijakan?kebijakan dapat 4. Policy Alternative / Policy Futurememberikan (Masa Depan Kebijakan)informasi Alternatif apa yg tersedia untukdengan memecahkan masalah & apamenjawab 5 kemungkinan untuk masa depan?pertanyaan : 5. Policy Action (Aksi Kebijakan) Alternatif mana / tindakan apa yg perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah?
  • 15. PKMK-LAN• Kelompok 1: Buatlah perumusan masalah hingga tindakan yg dibutuhkan dengan menggunakan Iceberg Theory. Theory.• Kelompok 2: Buatlah Agenda Setting hingga menghasilkan Institutional Agenda dengan menggunakan teknik James Anderson.• Kelompok 3: Buatlah perumusan masalah hingga menemukan Masalah Formal dengan menggunakan teknik William Dunn.• Kelompok 4: Buatlah analisis kebijakan dengan memanfaatkan 5 jenis Informasi yg relevan dengan kebijakan William Dunn.
  • 16. PKMK-LANDefining Problem (1)Apa itu Masalah Kebijakan? MASALAH : adanya kesenjangan antara das sollen / teori dengan das sein / fakta empiris ; antara yg ditetapkan sebagai kebijakan dengan kenyataan implementasi kebijakan. MASALAH KEBIJAKAN : unrealized needs, values, opportunities, however we identified, the solution require public actions (tidak terwujudnya kebutuhan, nilai, dan peluang, yg meskipun sudah bisa diidentifikasikan, tetapi pemecahannya mengharuskan adanya tindakan negara /pemerintah (kebijakan publik).
  • 17. PKMK-LANDefining Problem (2)Kriteria Masalah yg Baik Fakta dipisahkan dari opini atau spekulasi. Data objektif dipisahkan dari persepsi. Semua pihak diperlakukan sbg sumber informasi. Masalah harus dinyatakan secara eksplisit/tegas, untuk menghindari definisi yg tidak jelas. Definisi yg dibuat harus menyatakan dg jelas adanya ketidak- sesuaian antara standar/harapan yg ditetapkan dengan kenyataan yg terjadi. Definisi yg dibuat harus menyatakan dengan jelas, pihak- pihak yg terkait/berkepentingan dengan terjadinya masalah. Definisi yg dibuat bukanlah seperti sebuah solusi yg samar.
  • 18. PKMK-LANDefining Problem (3)Pertanyaan2 utk Mendefinisikan Masalah What can you see that causes you to think theres a problem? Where is it happening? How is it happening? When is it happening? With whom is it happening? (Hint: Dont jump to "Who is causing the problem?" Why is it happening? Write down a 5-sentence description of the problem in terms of "The following should be happening, but isnt ..." or "The following is happening and should be: ..." As much as possible, be specific in your description, including what is happening, where, how, with whom & why.
  • 19. PKMK-LANDeveloping / Exploring Alternative (1)Kriteria Umum Pemilihan Alternatif Alternatif yg ada dinilai secara relatif berdasarkan standar tertentu, dan bukan sekedar standar yg memuaskan. Penilaian terhadap alternatif yg ada dilakukan secara sistematis, sehingga semua alternatif yg diusulkan akan dipertimbangkan. Alternatif yg ada dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan preferensi dari orang-orang yg terlibat didalamnya. Alternatif yg ada dinilai berdasarkan dampak yg mungkin ditimbulkannya, baik secara langsung, maupun tidak. Alternatif yg paling layak dipilih dinyatakan secara eksplisit/tegas.
  • 20. PKMK-LANDeveloping / Exploring Alternative (2)Analitik Tingkatan Matriks Jika suatu alternatif berdasarkan pertimbangan mempunyai nilai lebih dari pada yang lain Berikan alternatif harga lebih dengan skor 1. Jika alternatif mempunyai nilai kurang dari pada yang lain Berikan harga alternatif lebih rendah dengan skor 0.
  • 21. PKMK-LANDeveloping / Exploring Alternative (3)SFF Matriks (Suitability, Feasibility & Flexibility) Kecocokan Kemungkinan Kelenturan Total Alternatif A Alternatif B Alternatif C Alternatif D Harga setiap alternatif dengan skala 1-3• Kecocokan (keserasian) Mengacu pada alternatif itu sendiri, apakah etis atau praktis; apakah tepat atau penting di dalam skala?; apakah menjadi jawaban yg memadai?; apakah terlalu ekstrim?• Kemungkinan Berapa banyak sumber yg dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah?; bagaimana kemungkinan menyelesaikan masalah?• Kelenturan Kemampuan Anda menanggapi akibat yang tidak disengaja, atau terbuka terhadap kemungkinan baru? Alternatif itu sendiri, apakah Anda dapat mengontrol hasil awal?
  • 22. PKMK-LANDeveloping / Exploring Alternative (4)Technical, Economic, Political & Administrative CriteriaNO KRITERIA DIMENSI Technical Effectiveness (pencapaian tujuan): Apakah alternatif kebijakan mencapai1. Feasibility tujuan atau hasil (akibat) yg diharapkan? Economic Efficiency (biaya dan hasil): Apakah biaya yg diperlukan dapat2. Feasibility menghasilkan tingkat efektivitas yg diharapkan? Acceptability: Apakah alternatif tsb diterima aktor kebijakan & target- group? Appropriateness: Apakah alternatif tsb sesuai dgn nilai2 masyarakat? Political3. Responsiveness: Apakah alternatif tsb sesuai dgn kebutuhan masy? Viability Legal suitability: Apakah alternatif tsb didukung oleh perangkat hukum? Equity: Apakah efek & dampak kebijakan menjamin aspek keadilan antar kelompok masyarakat? • Apakah tersedia staf yang cukup? Administrative • Apakah instansi terkait akan mendukung implementasi kebijakan?4. Operability • Apakah tersedia sarana untuk melaksanakan kebijakan? • Apakah kebijakan dapat dilaksanakan tepat waktu? If YES GO !! If NOT Re-consider, Suspend, Forget !!
  • 23. PKMK-LAN