Presentasi beacukaihaikal

2,922 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasi beacukaihaikal

  1. 1. Konvensi Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Fasilitas Kepabeanan
  2. 2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  3. 3. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai • Tugas : – merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. 4. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai • Fungsi : – penyiapan perumusan kebijakan departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai; – pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; – penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai; – pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.
  5. 5. Implementasi Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  6. 6. Implementasi Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai • Trade Facilitator : – Memberi fasilitas perdagangan (misal peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. • Industrial Assistance : – Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
  7. 7. Implementasi Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai • Revenue Collector : – Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Cukai. • Community Protector : – Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.
  8. 8. Ekonomi Kreatif Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009
  9. 9. Ekonomi Kreatif Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 • Kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
  10. 10. Ekonomi Kreatif Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 • Meliputi : – Periklanan; – Arsitektur; – Pasar Seni dan Barang Antik; – Kerajinan; – Desain; – Fashion (mode); – Film, Video, dan Fotografi; – Permainan...
  11. 11. Ekonomi Kreatif Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 • Meliputi : – Permainan Interaktif: – Musik; – Seni Pertunjukan; – Penerbitan dan Percetakan; – Layanan Komputer dan Piranti Lunak; – Radio dan Televisi; dan – Riset dan Pengembangan.
  12. 12. Fasilitas di bidang Kepabeanan
  13. 13. Fasilitas di bidang Kepabeanan • Kewenangan Menteri Keuangan; • Bentuk fasilitas : – Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 : • Pembebasan; atau • Keringanan. – Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 : • Ditanggung Pemerintah.
  14. 14. Fasilitas di bidang Kepabeanan • Dasar Hukum : – Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; – Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010.
  15. 15. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
  16. 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 • Subjek penerima fasilitas : – Perguruan Tinggi; – Lembaga; atau – Badan. • Objek fasilitas : barang yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan termasuk untuk penyelenggaraan penelitian dengan tujuan mempertinggi tingkat ilmu pengetahuan yang ada.
  17. 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 • Permohonan untuk mendapatkan fasilitas diajukan oleh yang berhak mendapatkan fasilitas kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  18. 18. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
  19. 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 • Subjek penerima fasilitas : – Industri yang menghasilkan barang; atau – Industri yang menghasilkan jasa (tercantum dalam Lampiran PMK 176/PMK.011/2009) • Objek fasilitas : – Mesin; dan/atau – Barang dan bahan (untuk industri yang menghasilkan barang). • Kegiatan : – Pembangunan; atau – Pengembangan.
  20. 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 • Permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan diajukan oleh yang berhak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  21. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
  22. 22. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
  23. 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 • Subjek penerima fasilitas : – Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) : • Perseroan Terbatas; • Koperasi berbentuk badan hukum; atau • Yayasan. – Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) : • Perseroan Terbatas; atau • Koperasi berbentuk badan hukum.
  24. 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 • Objek fasilitas : – Barang Modal atau Peralatan; – Peralatan Perkantoran; – Barang dan bahan; – Bukan barang yang habis dikonsumsi. • Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat diajukan oleh yang berhak kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
  25. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 • Kegiatan dengan hasil utamanya untuk tujuan ekspor. • Berada di dalam daerah kawasan industri atau di dalam daerah yang peruntukan industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (jika belum ada daerah kawasan industri).
  26. 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 • Fasilitas : – Penangguhan bea masuk (BM); – Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
  27. 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 • Pengeluaran barang hasil olahan ke Tempat Lain Di Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan ketentuan : – Sebanyak-banyaknya 50% dari nilai hasil produksi tahun berjalan, untuk barang yang tidak memerlukan proses lebih lanjut dan dapat berfungsi sendiri tanpa bantuan barang lainnya serta digunakan oleh konsumen akhir; – Sebanyak-banyaknya 60% dari nilai hasil produksi tahun berjalan, untuk barang yang memerlukan proses lebih lanjut dan tidak dapat berfungsi sendiri tanpa bantuan barang lainnya; – Sebanyak-banyaknya 75%...
  28. 28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 • Pengeluaran barang hasil olahan ke Tempat Lain Di Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan ketentuan : – Sebanyak-banyaknya 75% dari nilai hasil produksi tahun berjalan, diberikan khusus kepada PDKB yang hasil produksinya digunakan untuk mensuplai perusahaan pertambangan, minyak dan gas, serta PDKB yang bergerak di bidang industri perminyakan dan gas, perkapalan di dalam negeri dan industri oleochemical.
  29. 29. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengawasannya.
  30. 30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 • Subjek penerima fasilitas : – Perusahaan. • Objek fasilitas : – Barang dan bahan; – Diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
  31. 31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 • Bentuk fasilitas : – Pembebasan bea masuk; atau – Pengembalian bea masuk. • Pengeluaran hasil produksi ke TLDDP sebanyak-banyaknya 25% dari nilai realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat.
  32. 32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 • Permohonan untuk mendapatkan fasilitas KITE diajukan oleh yang berhak kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.
  33. 33. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2009 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2010.
  34. 34. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
  35. 35. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah • Subjek penerima fasilitas adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor industri yang mendapatkan BMDTP. • Pengajuan permohonan oleh perusahaan penerima fasilitas kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
  36. 36. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
  37. 37. Fasilitas di bidang Kepabeanan • Kriteria barang dalam mendapatkan fasilitas : – Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; – Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau – Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

×