Your SlideShare is downloading. ×
0
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pancasila dalam sistem politik indonesia

16,564

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
16,564
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
212
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KelompokAlgamarDhiekaFeizalRestu
  • 2. Istilah konstitusi berasal dari kata perancis(constituer) yang berarti membentuk. Pemakaianistilah konstitusi yang dimaksud ialahpembentukan suatu negara atau menyusun danmenyatakan suatu negara. Sedangkan istilahundang-undang dasar merupakan terjemahanistilah dari bahasa Belanda, yaitu gronwet.Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasaIndonesia menjadi undang-undang dasar, dangron berarti tanah atau dasar.
  • 3. Dalam bahasa Latin, Kostitusi itu gabungan dariCume dan Statuere. Cume adalah sebuah profesiyang berarti “bersama-sama dengan”, sedangkanStatuere mempunyai arti “Berdiri”. Atas dasar itukata Statuere mempunyai arti “membuat sesuatuagar berdiri atau mendirikan menetapkan”.Dengan demikian, Bentuk tunggal dari konstitusiadalah “Menetapkan sesuatu secara bersama-sama” dan dalam bentuk jamak dari konstitusiberarti “segala yang ditetapkan”.
  • 4. Di negara yang menggunakan bahasa Inggris,dipakai istilah constitution yang bahasaIndonesianya konstitusi. Pengertian konstitusi,dalam praktiknya dapat diartikan lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Politikconstitution merupakan sesuatu yang lebih luas,yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baikyang tertulis maupun tidak, yang mengatur secaramengikat cara-cara bagaumana suatupemerintahan diselenggarakan dalam suatumasyarakat.
  • 5. Konstitusi menurut para ahli : Konstitusi memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, dan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi (L.J. Van Apeldoom) Konstitusi menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia (Sri Sumantri) Undang-undang dasar adalah naskah yang memarkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. (E.C.S Wade) Konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut HAM) (C.F Strong)
  • 6. Dengan demikian, Konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum yang menetapkan : Peraturan mengenai pendirian lembaga- lembaga yang permanen. Fungsi-fungsi dari alat perlengkapan negara Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan
  • 7. Dari pendapat ahli, maka konstitusi dapatdibedakan antara konstitusi tertulis dankonstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusidisebut tertulis bila merupakan satu naskah,sedangkan konstitusi tidak tertulis tidakmerupakan satu naskah dan banyakdipengaruhi oleh tradisi dan konvensi.
  • 8. Undang-undang dasar merupakan konstitusi tertulis. Dengan demikian, konstitusi dapat diartikan sebagai: Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasa-pambatasan kekuasaan kepada para penguasa. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak- hak asasi manusia.
  • 9. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu : Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
  • 10. Menurut Miriam Budiarjo, Setiap UUD memuat ketentuan mengenai : Organisasi negara Karena adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, pembagian kekuasaan pemerintahan pusat atau federal dengan pemerintahan daerah atau negara bagian. Hak-hak asasi manusia Karena kelahiran konstitusi itu sendiri tidak lepas dari usaha perubahan negara yang otoriter kepada negara yang menjamin hak- hak rakyat. Prosedur mengubah undang-undang dasar Karena modernisasi mengubah konstitusi harus lebih terbuka dalam menerima perkembangan zaman. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Karena dipergunakan untuk menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan.
  • 11. Fungsi pokok konstitusi dan Undang-UndangDasar adalah untuk membatasi kekuasaanpemerintah sedemikian rupa sehinggapenyelenggaraan kekuasaan tidak bersifatsewenang-wenang.
  • 12. Ada dua sistem mengamandemen konstitusi: Sistem Eropa Kontinental, Yaitu amandemen dengan membuat UUD yang baru secara keseluruhan. Sistem negara-negara Anglo-Saxon (Amerika), yaitu apabila konstitusi berubah, maka yang aslinya tetap berlaku, yang mana perubahan itu sebagai lampiran dari konstitusinya
  • 13. Indonesia menerapkan sistem negara-negara Anglo-Saxon karena : Perubahan UUD itu tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan beberapa pasal yang nyata-nyata dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan atau bersebrangan dengan tuntutan reformasi Pasal-pasal hasil amandemen masih merupakan bagian dari UUD aslinya, sehingga tidak ada distorsi sejarah antara konstitusi asli dengan hasil perubahannya.
  • 14. Oleh Badan legislatif/Perundingan biasa Referendum Oleh Badan khusus Khusus Negara Federasi
  • 15.  Dilihatdari UUD 1945, terdapat pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu pasal 37 UUD yang mengandung 3 norma yaitu : Wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR Mengubah UUD, Kuorun yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota MPR hadir Putusan disetujui ⅔ dari jumlah yang hadir
  • 16. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa dibedakan kepada dua aspek: Aspek Hukum Dimana konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang- Undang atau Lembaga Negara, konstitusi dibentuk atas nama rakyat, dari rakyat, dan untuk kepentingan rakyat pula. Konstitusi dibuat leh badan yang diakui keabsahanya. Dan Daya ikatnya kepada seluruh element. Aspek Moral Dimana Konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral dan nilai-nilai yang bersifat universal. Moral dan nilai universal setiap waktu dapat mengontrol konstitusi agar dapat menyesuaikannya.
  • 17. Suatu system politik terdiri dari interaksiperanan para warga Negara. Orang yang samadalam system politik dapat sekaligusmemainkan peranan lain seperti dalam systemekonomi, social, keagamaan, dan lain-lain.
  • 18.  Rusandi Simuntapura Sistem politik ialah mekanisme seperangkat ungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langgeng. David Easton Sistem politik dapat diprkenalkan sebagai interaksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku soial sehingga nila-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Robert Dahl Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta meliabatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam system politik tercakup hal-hal sebagai berikut : • Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarajat, baik kedalam maupun keluar • Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan • Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak,
  • 19. Sistem politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri tertentu almond dalam the politics of developing areas,mengatakan ada 4 (empat ) ciri dalam sistem politik, yaitu: Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kedudukan politik. dalam pengertian bahwa masyarakat yng paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang tedapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekali pun. tipe – tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembandingan kerja yang teratur. Semua system politik menjalankan fungsi – fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda – beda yang ditimbulkan karena perbedaan stuktur. hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.
  • 20.  Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsure baik itu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern, melaksanakan banyak fungsi. oleh karena itu, sistem politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. secara rasionala tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsure modern dan tradisional.
  • 21. Dalam memahami cara kerja sistem politik padaumumnya, peran input dan output mempunyaipengaruh besar terhadap kebijakan publik. Hoogerwerfberpendapat bahwa “ input “bisa berasal dari sistemlain, misalnya sistem ekonomi.sistem ekonomi yangterkena dampak kebijakan pemerintah akanmemberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuatatau bertentangan. reaksi ini merupakan input bagisistem politik untuk diperoses lebih lanjut. disampingitu, input juga berasal dari perilaku politik berupa unjukrasa / demontrasi atau tindakan maker sebagai dampakdari output sistempolitik.
  • 22. Kata demokrasi dalam sistem politik memilikimakna umum, yaitu adanya prlindungan hak asasimanusia, menjunjung tinggi hukum, tundukterhadap kemauan orang banyak, tanpamengabaikan hak golongan kecil agar tidak timbuldiktator mayoritas. Sebuah sistem politikdemokrasi akan bertahan apabila bersumberpada “kehendak rakyat” dan bertujuan untukmencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan denganpersoalan perwakilan kehendak rakyat.
  • 23. Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir,bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsipdemokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadidasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui olehsetiap orang yang menjadi pemimpinnegara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu: • Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara. • Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.
  • 24. Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagaiberikut:• Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat), b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.• Perlindungan terhadap hak asasi manusia,• Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,• Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
  • 25. • Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,• Pelaksanaan Pemilihan Umum;• Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),• Keseimbangan antara hak dan kewajiban,• Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
  • 26. Pemilihan umum di indonesia sebagai saranademokrasi yang berdasarkan pancasila
  • 27. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 1999 jo.. UU No. 4 Tahun 1997 jo.. UU No. 2 Tahun 1980 jo..UU No. 1 Tahun 1985, asas yang dianut dalam pemilu di Negara kita adalah sbb : • Langsung, artinya rakyat yang sudah memenuhi syarat minimum tertentu berhak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan; • Umum, artinya pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat minimum tertentu, yaitu telah berusia 17 tahun atau sudah kawin; • Bebas, artinya tiap-tiap warga Negara bebas menggunakan haknya untuk memilih tanda gambar ayng dikehendakinya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dengan jalan apapun; • Rahasia, artinya para pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa/apa yang dipilih; • Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur, sesuai peraturan perundangan yang berlaku; • Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap[ pemilih dan partai peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
  • 28. Sesuai dengan UU pemilu yang berlakusekarang, UU No. 3 Tahun 1999 pemiludiadakan untuk memilih :• Anggota DPR Tingkat Pusat;• Anggota DPRD Tingkat I;• Anggota DPRD Tingkat II.
  • 29. Hak untuk ikut serta dalam pemilu disebut hakpilih, hak pilih terdiri atas :• Hak pilih aktif, yaitu hak untuk memilih wakilnya di DPR;• Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota DPR.

×