Dokumen tersebut merangkum rencana kegiatan Seksi PMS LPMP Kalimantan Timur tahun 2015, termasuk monitoring Ujian Nasional, pelatihan program sekolah berbasis standar nasional pendidikan, pendampingan sekolah, evaluasi, dan publikasi hasil-hasilnya.

1. KEGIATAN SEKSI PMS
TAHUN 2015

2. 1. MONEV UJIAN NASIONAL SMA DAN SMP
MONEV UJIAN NASIONAL SMA
TANGGAL 13 April-15 April 2015
MONEV UJIAN NASIONAL SMP
27 April - 30 Aprill 2015
15 KABUPATEN KOTA PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN
UTARA

3. ◦Untuk mengetahui seberapa jauh
kualitas pelaksanaan kegiatan Ujian
Nasional tahun 2015 di 15
Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara
◦Untuk memperoleh data atau
informasi pelaksanaan Ujian Nasional
tahun 2015

4. PENJELASAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
SEKOLAH BERBASIS SNP Tahun
2015 di LPMP
• Pogram Intervensi atau Fasilitasi untuk peningkatan
mutu pendidikan di satuan pendidikan
• Rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan
berbasis evaluasi diri sekolah/EDS

5. Program Kerja Penjaminan Mutu Sekolah berbasis Standar Nasional
Pendidikan, sebagai berikut :
1. Pelatihan Tingkat Nasional Program Sekolah Berbasis SNP(Sinergi PPMP dan
USAID PRIORITAS)/Sinkronisasi Program SBSNP dan CB Pengembangan
Sekolah BSNP
2. Penyusunan Strategi Sekolah berbasis SNP, meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu
persiapan, seleksi awal, dan penetapan/ CB Audit Mutu
3. Pelatihan Tingkat Propinsi Program sekolah berbasis SNP/CB Audit Mutu
Program SBNSNP
4. Implementasi di satuan pendidikan, meliputi penerapan standar proses,
penilaian, dan pengelolaan serta pelaksanaan audit mutu internal
5. Pendampingan / Bimbingan Teknis dan Visitasi di satuan pendidikan
6. Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan program di satuan pendidikan
7. Publikasi (Unjuk Karya) hasil pembelajaran satuan pendidikan

6. Kegiatan-1 : Pelatihan Tingkat Nasional
Program Sekolah berbasis SNP
1. Sekolah berbasis SNP merupakan program untuk meningkatkan layanan
pembelajaran yang berkualitas. Program ini menjadi prioritas karena
merupakan rekomendasi terhadap hasil evaluasi diri sekolah khususnya
pada standar proses, penilaian dan pengelolaan
2. Sinergi PPMP dengan USAID Prioritas diharapkan untuk lebih
memperkuat implementasi Kurikulum 2013, utamanya dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas
3. Pelatihan ini memfasilitasi peserta dengan keterampilan praktis dalam
menerapkan pendekatan saintifik, mengelola pembelajaran yang efektif,
mengembangkan pertanyaan yang mendorong siswa berfikir tingkat tinggi,
penilaian otentik, mengembangkan budaya literasi melalui pembelajaran,
mempraktekkan di kelas nyata. Proses pelatihan lebih banyak
memfasilitasi peserta untuk berdiskusi dan praktek menemukan konsep
dan mengimplementasikan dalam praktek mengajar di kelas secara nyata

7. 4. Peserta pelatihan tingkat nasional berasal dari setiap
propinsi, yang terdiri dari : Kasi PMS, Pengawas, Kepala
Sekolah, Guru, Widyaiswara, Dosen LPTK ( setiap propinsi
berjumlah 5 orang atau lebih)
5. Hasil Pelatihan menyiapkan Fasilitator Pendamping di
Tingkat Propinsi (memenuhi syarat dan bersertifikat)
6. Setiap peserta menerima Modul Pelatihan I dan II
dilengkapi dengan CD Video praktek pembelajaran yang
baik serta materi Audit Mutu Internal
7. Jadwal Kegiatan : April 2015

8. Kegiatan-2: Penyusunan Strategi SBSNP
1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 1) sosialisasi dan kordinasi pada Dinas Pendidikan
Kab/Kota, dan LPTK ; 2) melakukan In House Training (IHT) untuk penguatan Tim
Fasilitator Propinsi; 3) penyusunan program kerja ; 4) penetapan kab/kota dan sekolah
sasaran ; 5) membahas rencana MoU dengan Pemerintah Daerah dan LPTK;
2. Kriteria utama yang dipakai dalam Penetapan kab/kota serta sekolah sasaran adalah
komitmen kab/kota dan sekolah untuk melaksanakan dan menjamin keberlangsungan
pelaksanaannya; persetujuan untuk penetapan dilakukan bersama dengan kepala Dinas
Pendidikan Kab/kota dan LPTK;
3. Khusus untuk kegiatan Penetapan: yang diundang adalah Rektor LPTK, Bupati/Walikota,
Bappeda, Komisi Pendidikan DPRD, Kadinas PendidikanKab/Kota, pengawas dan unsur
sekolah;
4. Kegiatan penetapan dimaksudkan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan MoU.
Oleh karenanya disarankan agar dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan
tingkat propinsi.;
5. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini, adalah : adanya tim fasilitator yang mampu
dan siap melaksanakan pelatihan tingkat propinsi; tersedianya materi pelatihan yang
terstandar dan berbagai kebutuhan ATK untuk pelatihan; tersosialisasinya program
SBSNP kepada Dinas Pendidikan Kab/kota dan internal LPMP; Adanya keputusan
penetapan kab/kota dan sekolah sasaran. Tersedianya naskah MoU
6. Jadwal Kegiatan : Mei-Juni 2015

9. Kegiatan-3: Pelatihan Tingkat Propinsi
1. Kegiatan ini merupakan implementasi kegiatan CB Audit
Mutu . Pelatihan tingkat propinsi sasarannya adalah
seluruh sekolah sasaran 2015 ( sekurang-kurangnya 12
sek SMP)
2. Materi Pelatihan sama dengan materi pelatihan di tingkat
nasional, termasuk praktik mengajar di sekolah
3. Peserta pelatihan : kepala sekolah, guru, pengawas, dan
LPTK
4. Jadwal pelaksanaan : Mei-Juni 2015

10. Kegiatan-4: Implementasi di Sekolah
1. Implementasi di sekolah merupakan aktivitas penerapan
pasca pelatihan, meliputi praktik pembelajaran yang
berkualitas, penerapan penilaian otentik, pengelolaan
berbasis sekolah, pelaksanaan audit mutu internal,
pembuatan dokumen mutu;
2. Hasil yang diharapkan dalam implementasi di sekolah
adalah praktik pembelajaran yang baik berdasarkan
strategi pembelajaran yang efektif sebagaimana yang
diperoleh dalam pelatihan. Untuk melaksanakan
kegiatan implementasi di sekolah, disediakan dukungan
biaya untuk implementasi praktik-praktik yang baik;
3. Pelaksanaan implementasi di sekolah dapat dimulai
setelah selesainya pelatihan di tingkat propinsi.

11. 1. Kegiatan Pendampingan di sekolah dimaksudkan untuk memberikan
bimbingan/bantuan teknis implementasi penerapan standar proses,
penilaian otentik, dan penerapan standar pengelolaan, termasuk
pelaksanaan audit mutu internal di sekolah
2. Pendampingan dilakukan oleh LPTK dan LPMP ( Tim fasilitator propinsi).
Pelaksanaanya dilakukan selama berlangsungnya tahap implementasi di
sekolah. Jadwal pendampingan harus dibuat bersama antara tim
pendamping dengan sekolah sasaran yang akan didampingi agar efektif
3. Pelaksanaan pendampingan dilakukan 3(tiga) dengan pendekatan block
system. Sangat dimungkinkan tim pendamping melakukan praktik
mengajar di kelas
4. Hasil yang diharapkan adalah memastikan sekolah melaksanakan strategi
pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip perubahan
dalam kurikulum 2013
5. Pelaksanaan Visitasi dilakukan bersamaan dengan pendampingan, untuk
penguatan pendampingan/Bimtek
6. September 2015

12. Kegiatan-6: Supervisi dan Evaluasi di
Sekolah
1. Supervisi dan evaluasi di sekolah dimaksudkan untuk melihat
sejauhmana sekolah telah mempraktekkan proses pembeljaran
yang berkualitas dengan menerapkan cara dan strategi yang telah
diperoleh dalam pelatihan
2. Hasil yang diharapkan yaitu mendapatkan gambaran tentang
sekolah sasaran yaitu sebelum pelatihan, selama pelatihan, dan
setelah pelatihan
3. Laporan Hasil supervisi agar disampaikan kepada Pusat
Penjaminan Mutu Pendidikan up. Kabid Bidang Dikdas, pada akhir
penyelenggaraan program
4. Jadwal pelaksanaan : disesuaikan dengan jadwal kegiatan
implementasi di sekolah dan kegiatan pendampingan
5. Oktober 2015

13. Kegiatan-7 : Publikasi Di Kab/Kota
1. Publikasi Hasil Unjuk kerja (Showcase program SBSNP) ini
merupakan salah satu cara untuk mempublikasikan hasil sekolah
sasaran sekaligus sebagai wahana desiminasi bagi sekolah
lainnya.
2. Hasil-hasil praktik pembelajaran yang Baik akan ditampilkan dan
dipamerkan dalam acara publikasi ini dengan melibatkan semua
sekolah sasaran dan pihak terkait lainnya.
3. Disarankan tempat pelaksanaan di kab/kota atau propinsi
sehingga pelibatan Pemda dan LPTK dapat memberikan kontribusi
bagi keberlanjutan program ini dan bagi sekolah-sekolah lainnya
4. Oktober 2015

14. Mei 2015
Pelatihan Instruktur Nasional Penilaian Kinerja
Guru(IN)
 Memahamkan berbagai peraturan dan kebijakan
yang berkaitan dengan pembinaan dan
peningkatan profesionalitas guru,
 Memahamkan mekanisme dan prosedur penilaian
Kinerja Guru dan melaporkan hasil penilaiaanya
 Membimbing pengembangan keprofesian
berkelanjutan (PKB) pada guru
 Instruktur Untuk Pelaksanaan Bimtek PKG

15. Juni 2015
Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru di Sekolah
 Memahamkan berbagai peraturan dan kebijakan yang
berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan
profesionalitas guru di sekolah
 Memahamkan mekanisme dan prosedur penilaian
Kinerja Guru dan melaporkan hasil penilaiaanya di
sekolah
 Membimbing pengembangan keprofesian berkelanjutan
(PKB) pada guru Di Sekolah
 Di 14 Kabupaten/Kota Kaltim dan Kaltara

16. Juli s.d September 2015
Penilaian Kinerja Guru di Sekolah
 Setelah pelaksanaan Bimtek PKG
 Melakukan Penilaian Kinerja Guru di Sekolah
 Oleh pengawas

17. TERIMA KASIH