Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)

  • 991 views
Published

 

Published in Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN UKL/UPL dan UUG/HO BEKASI, CIKARANG DAN KRAWANG JAWA BARAT
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    JASA PENGURUSAN UKL/UPL dan UUG/HO BEKASI, CIKARANG DAN KRAWANG JAWA BARAT
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Jakarta Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Bekasi Telp: +(62) 21- 29466607 Fax : +(62) 21- 29466607
    Mobile: 081385042000, 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
66
Comments
3
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PERIZINAN PERTANAHANA. Perizinan Bangunan Gedung dan Pembangunan ManusiaPembangunan manusia seutuhnya yang termuat dalam UUD 1945 menekankanpembangunan aspek lahiriah maupun batiniah. Selaras dengan ini,pembangunan di Indonesia juga diarahkan pada tercapainya target IndeksPembangunan Manusia (IPM) atau yang dalam standar internasional disebutdengan Human Development Index yang distandardisasi ukurannya oleh UNDP.Indeks Pembangunan Manusia berorientasi pada terpenuhinya Kebutuhan dasarmanusia untuk memperpanjang Angka Harapan Hidup, makin terdidik danmeningkat daya belinya.Demi meningkatkan produktivitas manusia maka bangunan gedung sebagaitempat manusia beraktualisasi, membangun kharakter dan jati dirinya memegangperanan strategis. Untuk itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dandibina demi kelangsungan peningkatan kapasitas manusia agar selaras denganlingkungannya. UU no 28 Tahun 2002 mengatur tentang fungsi, persyaratan,serta hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.A.1. Persyaratan TeknisSetiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan teknissesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan tersebut meliputi statushak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikanbangunan. Persyaratan teknis meliputi : 1. persyaratan tata bangunan 2. persyaratan keandalan bangunanA.2. Persyaratan AdministratifSedangkan persyaratan administrative bangunan gedung antara lain : 1. status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah 2. status kepemilikan bangunan gedung 3. izin mendirikan bangunan gedung 4. kepemilikan dan pendataan bangunan gedung 1
  • 2. 2
  • 3. Penggunaan ruang di atas dan atau di bawah tanah dan atau air di bawahbangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Dalam penyelenggaraan bangunan Gedung diperlukan IMB danIPB. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus diikuti dengan Izin PenggunaanBangunan (IPB) agar : 1. memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan gugatan dari pihak lain. 2. tercipta kenyamanan dan ketertiban serta keteraturan 3. dapat dicegah bahaya yang mungkin ditimbulkan dari bangunan yang akan dibangunSeluruh proses perizinan tersebut dipegang oleh Pemda namun masihmenyisakan sejumlah permasalahan karena terdapat penguasaan berlebihankalau tidak disebut dengan monopoli jika izin telah dipegang untuk kegiatanusaha/investasi. Fakta tersebut terlihat mulai izin prinsip hingga izin lokasi.Dalam perizinan tidak selalu izin Prinsip maupun izin lokasi dibutuhkan sebabterdapat beberapa izin yang dapat diterbitkan tanpa harus melalui kedua izintersebut. Selama ini Perizinan dalam Penataan Ruang masih belum terukurkarena masih terdapat disparitas baik dalam proses dan prosedur penerbitannyamaupun ketentuan yang menjadi dasar berlakunya perizinan. Selanjutnya padabagian tersendiri akan dibahas lebih lanjut mengenai hal ini.Sejalan dengan fungsinya, penataan ruang tidak dapat dilepaskan daripenatagunaan tanah sebagai aspek dominan yang diatur dalam ketentuanyuridis dalam UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk itu ruangtidak hanya ditata berdasarkan system dan fungsinya, melainkan jugaberdasarkan nilai strategis kawasannya (Pasal 4 UU no 26 tahun 2007). Tanahsebagai bagian dari ruang harus dijaga agar memiliki fungsi melindungi, baik dikawasan lindung maupun budidaya (Pasal 5 ayat (2)) agar senantiasa terjagakeseimbangan ekosistem. 3
  • 4. Di tengah era globalisasi investasi yang lintas batas wilayah, kesenjanganpembangunan juga sejauh mungkin dicegah antara wilayah urban dan ruralsebagai konsekuensi tujuan pemerataan kue pembangunan. Sehinggakeseimbangan pembangunan di kawasan perkotaan dan pedesan harus dijagamelalui penataan ruang (Pasal 5 ayat (4)), baik yang diatur berdasarkan system,secara kewilayahan maupun internal perkotaan (Pasal 5 ayat (2)).Agar pemanfaatan fungsi-fungsi tersebut berjalan optimal maka harus dilakukanpengendalian sebagai bagian dari penegakan hukum penataan ruang, meskidalam implementasinya tidak mudah untuk direalisasikan. Pengendalianpemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruangyang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaanprogram beserta pembiayaannya (Pasal 1 angka 15). Salah satu dari upayapengendalian pemanfaatan tanah dan ruang adalah perizinan (Pasal 37 ayat 1).Perizinan pemanfaatan ruang terkait langsung dengan perizinan pemanfaatantanah untuk kepentingan investasi dan pembangunan oleh Pemerintah/Pemdayang diatur lebih lanjut dalam : 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no 2 Tahun 1999entang Izin Lokasi 2. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan 3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis dalam Penerbitan izin Lokasi, Penetapan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.B. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi1. Izin Lokasi Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no 2 tentang Izin Lokasi, Izin Lokasi diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan agar pengusaha dapat menggunakan tanah tersebut untuk keperluan penanaman modalnya (Pasal 1 angka 1). Setiap Perusahaan 4
  • 5. yang telah mendapatkan persetujuan Penanaman modal wajib memiliki Izin Lokasi (Pasal 2 ayat (1) dan (2)),2. Perkecualian Izin Lokasi Namun demikian Pengusaha dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa mengantongi izin lokasi. Sebab Izin Lokasi tidak diperlukan apabila : 1) Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham, 2) Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, 3) Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri, 4) Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut, 5) Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan, 6) Tanah yang diuperlukan untuk melaksanakan trencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tudak lebih datri 10.000 m2 untuk usaha bukan pertanian, atau 7) Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan kertentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi uang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. 5
  • 6. Ketentuan ini berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN terdahulu, no 2 tahun 1993 tentang izin lokasi yang mensyaratkan semua bentuk perolehan tanah untuk usaha diharuskan memperoleh izin lokasi, tanpa kecuali.3. Prosedur Pemberian Izin Lokasi Pasal 6 menentukan bahwa Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi: a. keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, b. penilaian fisik wilayah, c. penggunaan tanah, d. serta kemampuan tanah.4. Penerbitan Izin Lokasi Di Pasal yang sama, Surat Keputusan pemberian lokasi disyaratkan wajib diterbitkan oleh Kepala Daerah. Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikotamadya dan hanya untuk DKI Jakarta ditanda tangani oleh Gubernur setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin langsung oleh Gubernur, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan dalam rapat koordinasi dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dalam rapat wajib disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.5. Pelibatan Masyarakat dalam Izin Lokasi Dalam prosedur perolehan izin lokasi, pemegang izin lokasi wajib mengkomunikasikan rencana penanaman modalnya dan besaran ganti rugi yang diperoleh bagi pemegang hak atas tanah-tanah yang akan dibebaskan agar terjadi transparansi. Konsultasi kepada masyarakat pemegang hak atas tanah meliputi empat aspek sebagai berikut : 6
  • 7. i. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut. ii. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui; iii. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan. iv. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.6. Persyaratan Tanah Tanah sebagai obyek hukum yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya (Pasal 3). Sehingga jelas bahwa penanaman modal yang dilakukan diluar rencana penataan yang khusus untuk itu tidak akan mendapatkan izin.7. Batas Maksimal Tanah Yang dapat dikuasai Pasal 4 ayat (1) menyebutkan ketentuan maksimal tanah yang dapat dikuasai agar tidak terjadi monopoli penguasaan dan atau eksploitasi lahan. Izin Lokasi dapat diberikan dipada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan saru group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut: 7
  • 8. Tabel Error! No text of specified style in document..1 Jenis Usaha dan Luas Maksimal Penguasaan Tanah dalam Izin Lokasi No Jenis Usaha Penanaman Modal Skala (ha) 1. Usaha Pengembangan Perumahan dan Permukiman: Propinsi Indonesia A Kawasan perumahan permukiman 400 4.000 B Kawasan resort perhotelan 200 4.000 2. Usaha Kawasan Industri 400 4.000 3. Perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan HGU : A Komoditas Tebu 60.000 15.0000 B Komoditas lainya 20.000 10.0000 4. Tambak A Untuk usaha Tambak di Jawa 100 1.000 B Usaha Tambak di Luar Jawa 200 2.000 Terlihat bahwa Perkebunan besar dapat menguasai lahan paling luas, yaitu untuk komoditas tebu dapat menguasai maksimal 60.000 ha untuk wilayah Propinsi dan 15.000 ha untuk skala nasional. Sedangkan usaha Tambak Ikan air tawar/payau hanya diperkenankan 100 ha untuk di Jawa dan seluas- luasnya 2.000 ha di luar Jawa. Saat Peraturan ini dibuat, Pembangunan masih bias Jawa sehingga diijinkan untuk mengusahakan tanah diluar Jawa dalam skala yang lebih luas, termasuk Papua dan Papua Barat yang paling tertinggal. Sehingga Papua (dan diasumsikan juga termasuk Papua Barat yang berhasil memekarkan diri pada tahun 1999 bersamaan dengan Peraturan ini dibuat). Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa khusus untuk Propinsi Daerah Tingkat 1 Irian Jaya maksimum luas pemguasaan tanah adalah dua kali maksimum luas penguasaan tanah untuk satu Propinsi di luar jawa sebagaim,ana dimaksud pada ayat (1). Untuk selanjutnya Pasal ini mesti mendapatkan perhatian khusus jika keberlanjutan hutan dan lahan di Papua kelak telah mulai kritis. Demi keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan, pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya. Namun ketentuan di penguasaan tanah dalam Pasal 4 tersebut tidak berlakunya untuk : 8
  • 9. 1) Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 2) Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besat sahamnya dimiliki oleh Negara,baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; 3) Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go Public”.8. Jangka waktu izin lokasi Sebagai instrument pengendalian sustainability lingkungan hidup maka izin lokasi memiliki masa daluarsa (expired). Berdasarkan luas tanahnya, maka Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha selama 1 (satu) tahun; b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha selama 2 (dua) tahun; c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha selama 3 (tiga) tahun.9. Hak dan kewajiban pemegang izin lokasi Penerbitan izin lokasi tentu saja tidak membebaskan hak pemanfaatannya, melainkan justru melahirkan kewajiban-kewajiban yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan keadilan. Sejumlah hak diimbangi dengan kewajiban pemegang izin Lokasi diatur dalam Pasal 8 ayat 1 s/d 3 untuk memberikan garansi kepastian hukum dan melindungi pemegang hak sebelumnya dari kesewenang-wenangan investor (pemegang izin lokasi), yaitu : 1) Pemberian Ganti Kerugian. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Menghormati hak pemegang tanah sebelumnya. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua 9
  • 10. hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. 3) Menghormati pemegang hak atas tanah yang belum dibebaskan. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, dan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, serta menjaga serta melindungi kepentingan umum. Jika ketiga ketentuan di atas telah ditempuh maka pemegang izin lokasi dapat mengusahakan tanah yang dikuaainya. Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya. Namun dalam perjalanan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 9, pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.10. Fungsi Izin Lokasi dan isu-isu strategis pemanfaatan ruang a. Izin Lokasi untuk Mengarahkan Pemanfaatan Ruang Mencermati fungsinya yang demikian, Izin Lokasi harus secara detail mengatur persyaratan yang dibutuhkan dalam memberikan izin bagi penggunaan tanah, dalam hal ketelitian peta, identifikasi lapangan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, kesesuaian dengan rencana pembangunan lainnya. Hasni (2009) merekomendasikan untuk mempertahankan izin lokasi sebagai instrument untuk mengarahkan pemanfaatan ruang melalui pengatuan yang detail pada persyaratan penggunaan tanah 10
  • 11. b. Izin Lokasi Bukan untuk Memonopoli Hak Pembebasan tanah Selama ini, realitas menunjukkan bahwa izin lokasi seolah memberikan keleluasaan kepada pemegangnya untuk memonopoli pembebasan tanah. Konsepsi ini bertentangan dengan logika pasar tanah (land market) dimana tidak ada ketentuan untuk menjual tanah pada saat tertentu dan pada saat kapanpun. Monopoli bertentangan dengan HAM termasuk hak atas tanah individu. Untuk itu direkomendasikan menghilangkan hak monopoli pembebasan tanah yang melekat pada izin lokasic. Izin Lokasi Memberikan Kepastian hukum Selain memberikan kemudahan dan efisiensi untuk memperoleh hak atas tanah bagi kegiatan penanaman modal tanpa persaingan, izin lokasi juga memberikan kepastian hukum bagi investor. Kepastian hukum, kemudahan dan efisiensi adalah tiga hal yang harus dipertahankan dalam izin lokasid. Izin Lokasi Harus melibatkan Masyarakat Ketentuan ini adalah prasyarat absolute, sehingga rencana penanaman modal dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi apa yang akan dilakukan terhadap tanah mereka. Transparansi bermaksud agar masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan izin lokasie. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha harus melalui Izin Lokasi Seharusnya ketentuan tersebut dilaksanakan tanpa diskriminasi bagi seluruh jenis kegiatan usaha berapapun skala dan luasnya. Selama ini dikhawatirkan penggunaan tanah yang kurang dari 1 hektar tidak memerlukan izin lokasi akan mengakibatkan pemanfaatan ruang tidak terkendali. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tidak dapat ditinjau dari luasnya saja, namun juga mesti ditinjau dari intensitas penggunaannya apakah sesuai dengan RTRW atau tidak.f. Masa berlaku Izin Lokasi Jangka Waktu Izin Lokasi 1 tahun untuk lahan seluas 1 ha, 2 tahun untuk 25 ha-50 ha dan 3 tahun untuk lahan di atas 50 ha sudah saatnya 11
  • 12. mempertimbangkan hal-hal teknis yang menyulitkan investor seperti harus menjalani prosedur perizinan dengan birokrasi yang sama setiap 1-3 tahun dengan beban biaya yang sama kontraproduktif dengan iklim investasi yang menghendaki efisiensi. Untuk itu jangka waktu izin lokasi mesti mempertimbangkan : investor memerlukan jangka waktu yang cukup untuk pembebasan lahan pembatasan waktu dapat mencegah spekulasi terhadap tanah waktu yang terlalu lama mengakibatkan tanah terlantarg. Hak atas tanah merupakan jaminan kepastian bagi penanaman modal Setelah diperolehnya izin lokasi dan memenuhi persyaratan yang ditetepkan izin lokasi, maka hak atas tanah dapat diberikan sebagai bentuk kepastian berusaha bagi investor, HGU untuk perkebunan dan pertanian, HGB untuk perumahan dan industry. Sehingga rekomendasinya adalah; Hak atas Tanah hanya dapat diberikan kepada pemegang izin lokasi yang telah membebaskan tanah dari pemilik aslinyah. Hak atas Tanah sebagai instrument penegakan hukum tata ruang agar penggunaan tanah sesuai tata ruang namun izin lokasi sudah tidak dapat menjangkaunya lagi manakala izin lokasi sudah terbit. Investor bisa mengubah penggunaan tanah tanpa mengindahkan tata ruang. Jika terjadi demikian maka hak atas tanah dapat dicabut dengan koordinasi antar instansi untuk mengontrolnya, terutama BPN. Fungsi control dan monitoring evaluasi akan tegas jika disertai dengan reward and punishment. Jika pemanfaatan hak atas tanah pemegang izin lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka dapat dilakukan tindakan pencabutan hak atas tanah. Selain itu koordinasi antar instansi harus diperkuat dalam hal ini Pemda sebagai pemegang kewenangan atas RTRW dan BPN sebagai pemegang kewenangan Hak tas Tanah. 12
  • 13. C. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan1. Prosedur Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 mengatur tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pasal 2 Permenag/BPN no 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual, kolektif atau secara umum. Secara Umum, Permenag/BPN no 9 Tahun 1999 mengatur tentang persyaratan dan prosedur pemberian hak, sehingga 150 pasal yang termuat di dalamnya berisikan mekanisme penerbitan Hak dan segala persyaratannya. Diantara keempat hak tersebut di atas, HGU dan HGB dan Hak Pakai-lah yang paling banyak berkaitan dengan penanaman modal meskipun dapat juga digunakan pada Hak Milik karena sifatnya yang terkuat dan terpenuh. Ini menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah lainnya, hak miliklah yang paling kuat dan penuh. Di sisi lain, Hak pakai dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengusahakan tanah di Indonsia. Secara umum Peraturan menAgraria/kepala BPN no 9 Tahun 1999 mengatur perbedaan hierarki kewenangan dalam pengaturan pemberian Hak Milik, HGU, HGB maupun Hak Pakai. Jika dalam Hak Milik, pengajuan permohonannya disampaikan langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat, maka dalam HGU permohonan diajukan kepada Kepala Kanwil (tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat). Sedangkan pengajuan HGB dan Hak pakai sama dengan pengajuan Hak Milik. Permohonan Hak oleh subyek Hukum perorangan maupun Badan Hukum dapat diajukan secara individual maupun kolektif (Pasal 6) dilengkapi dengan data Yuridis dan data fisik yang memperkuat status hak tersebut dalam proses permohonan. Dalam proses pemberian izin terdapat tahap verifikasi yuridis maupun teknis yang dilakukan oleh 13
  • 14. Panitia Pemeriksa Tanah dan atau petugas yang ditunjuk oleh Menteri,Kepala Kantor Wilayah BPN maupun Kepala Pertanahan. 14
  • 15. Prosedur Izin LokasiPeraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no 2 Tahun 2009 15
  • 16. Sebelum lebih jauh membahas proses perizinan, ada baiknya ditelaah dulu perbedaan Hak milik, HGB, HGU dan Hak Pakaisebagai Hak Primer yang notabene adalah Hak yang berasal dari hak menguasai Negara menurut UU no 5 tahun 1960 tentangPeraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Tabel 1). Hak Milik diatur dalam Pasal 16 UUPA dan secara khusus diatur lebih detailmulai Pasal 20 hingga Pasal 27. sedangkan HGU adalah Hak untuk mengusahakan tanah Negara diatur dalam Pasal 28 ayat(1). Sedangkan HGB adalah Hak untuk memiliki bangunan atau mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya untukjangka waktu 30 tahun (Pasal 35 UUPA ayat (1)). Sedangkan Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan atau memunguthasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban dalamkeputusan yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang memberikannya atau dalam perjanjian denganpemilik tanahnya, yang bukan sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah asal tidak bertentangan dengan jiwa UUPA(Pasal 41 UUPA) .Menurut Pasal 3 Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan HakPengelolaan dilakukan oleh Menteri. Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana tersebut oleh Menteri dapat dilimpahkankepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.Sehingga dengan demikian terdapathierarki kewenangan yang didesentralisasikan. Keputusan menerima atau menolak dituangkan dalam form khusus. Berkenaandengan Pengajuan Hak, Pasal 4 menentukan beberapa persyaratan, antara lain : 1) pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Jika tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan. Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari Pemegang Hak Pengelolaan. 3) Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan. Harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Tanah- tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah. 16
  • 17. Tabel Perbedaan Hak Milik, HGU, HGB dan Hak PakaiNO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI 1. Pengertian Hak Milik adalah hak turun- Hak Guna Usaha adalah Hak Guna Bangunan adalah Hak Pakai adalah hak untuk temurun , terkuat dan hak untuk mengusahakan hak untuk mendirikan dan menggunakan dan/atau terpenuh yang dapat tanah yang dikuasai mempunyai bangunan- memungut hasil dari tanah dipunyai orang atas tanah, langsung oleh negara dalam bangunan atas tanah yang yang dikuasai langsung oleh dengan mengingat jangka waktu paling lama 25 bukan miliknya sendiri, Negara atau tanah milik orang ketentuan dalam pasal 6 tahun. dengan jangka waktu paling lain, yang memberi wewenang Undang-Undang Nomor 5 lama 30 tahun. dan kewajiban yang ditentukan Tahun 1960 , bahwa Hak Guna Usaha dalam keputusan “semua hak tanah merupakan hak khusus Tidak mengenai tanah pemberiannya oleh pejabat mempunyai fungsi sosial”. untuk mengusahakan tanah pertanian, oleh karena itu yang berwenang Sifat-sifat hak milik yang yang bukan miliknya sendiri dapat diberikan atas tanah memberikannya atau dalam membedakannya dengan guna perusahaan, yang dikuasai langsung oleh perjanjian dengan pemilik hak-hak lainnya adalah hak pertanian, perikanan dan negara maupun tanah milik tanahnya, yang bukan yang “terkuat dan terpenuh”, peternakan. seseorang. perjanjian sewa-menyewa atau maksudnya untuk perjanjian pengolahan tanah, menunjukkan bahwa segala sesuatu asal tidak diantara hak-hak atas tanah bertentangan dengan jiwa dan yang dipunyai orang, hak ketentuan-ketentuan No. 5 miliklah yang paling kuat Tahun 1960. dan penuh. Hak Pakai diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; Hak Pakai dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur- unsur pemerasan.2. Pengalihan Hak milik dapat beralih dan Hak guna usaha dapat Hak guna bangunan dapat 1. Sepanjang mengenai tanah dialihkan kepada pihak lain. beralih dan dialihkan beralih dan dialihkan yang dikuasai langsung oleh kepada pihak lain. kepada pihak lain. Negara maka hak pakai 17
  • 18. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI hanya dapat dialihkan Peralihan Hak Guna Usaha Peralihan Hak Guna kepada pihak lain dengan terjadi karena: Bangunan terjadi karena: izin pejabat yang a. jual beli; a. jual beli; berwenang; b. tukar menukar; b. tukar menukar; c. penyertaan dalam modal; c. penyertaan dalam modal; 2. Hak pakai atas tanah milik d. hibah; d. hibah; hanya dapat dialihkan e. pewarisan. e. pewarisan. kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.3. Kepemilikan/ 1. Hanya dapat dimiliki 1. Dapat dimiliki oleh WNI; 1. Dapat dimiliki oleh WNI; 1. Dapat dimiliki oleh WNI; subyek oleh WNI; 2. Badan Hukum yang 2. Badan Hukum yang 2. Orang asing yang 2. Badan-badan hukum didirikan menurut didirikan menurut berkedudukan di Indonesia; yang dapat mempunyai hukum Indonesia dan hukum Indonesia dan 3. Badan hukum yang didirikan hak milik dan syarat- berkedudukan di berkedudukan di menurut hukum Indonesia syaratnya ditetapkan Indonesia. Indonesia. dan berkedudukan di oleh pemerintah; Indonesia; 3. Orang-orang asing yang 4. Badan hukum asing yang sesudah berlakunya mempunyai perwakilan di Undang-Undang Nomor Indonesia; 5 Tahun 1960 ini 5. Departemen, Lembaga memperoleh hak milik Pemerintah Non 4. karena pewarisan tanpa Departemen, dan wasiat atau Pemerintah Daerah; percampuran harta 6. Badan-badan keagama-an karena perkawinan. dan sosial; 7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.4. Timbulnya Terjadinya hak milik Terjadinya hak guna usaha 1. Mengenai tanah yang Terjadinya hak pakai karena Hak menurut hukum adat diatur karena penetapan dikuasai oleh Negara; pemberian oleh pejabat yang dengan Peraturan Pemerintah. karena penetapan berwenang memberikan atau Pemerintah, selain itu bisa Pemerintah. dalam perjanjian dengan terjadi karena Penetapan 2. Mengenai tanah milik; pemilik tanah. Pemerintah atau ketentuan karena perjanjian otentik Undang-Undang. antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan 18
  • 19. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. 5. Bukti  Hak milik, demikian pula  Hak guna usaha,  Hak guna bangunan,  Hak Pakai Hak Pakai atas Pemegang setiap peralihan, termasuk syarat-syarat termasuk syarat-syarat tanah Negara dan atas Hak hapusnya dan pemberiannya, demikian pemberiannya, demikian tanah Hak Pengelolaan pembebannya dengan juga setiap peralihan dan juga setiap peralihan dan wajib didaftar dalam buku hak-hak lain harus penghapusan hak penghapusan hak tanah pada Kantor didaftarkan menurut tersebut harus tersebut harus Pertanahan. ketentuan-ketentuan yang didaftarkan menurut didaftarkan menurut  Sebagai tanda bukti hak dimaksud dalam Pasal 19 ketentuan-ketentuan yang ketentuan-ketentuan yang kepada pemegang Hak Undang-Undang Nomor 5 dimaksud dalam Pasal 19 dimaksud dalam Pasal 19 Pakai diberikan sertifikat hak Tahun 1960. Undang Nomor 5 Tahun Undang Nomor 5 Tahun atas tanah oleh Kantor  Hal ini dibuktikan dengan 1960. 1960. Pertanahan setempat penerbitan sertifikat oleh  Hal ini dibuktikan dengan  Hal ini dibuktikan dengan (Berdasarkan Peraturan Kantor Pertanahan penerbitan sertifikat oleh penerbitan sertifikat oleh Pemerintah Nomor 24 setempat (Berdasarkan Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Tahun 1997). Peraturan Pemerintah setempat (Berdasarkan setempat (Berdasarkan Nomor 24 Tahun 1997). Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Nomor 24 Tahun 1997).6. Pembebanan Hak milik dapat dijadikan Hak guna usaha dapat Hak guna bangunan dapat Hak Pakai atas tanah Negara Hak jaminan utang dengan dijadikan jaminan utang dijadikan jaminan utang dan atas tanah Hak dibebani hak tanggungan. dengan dibebani hak dengan dibebani hak Pengelolaan dapat dijadikan tanggungan. tanggungan. jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.7. Syarat tanah tidak diatur Tanah yang dapat diberikan Tanah yang dapat diberikan Tanah yang dapat diberikan yang dapat dengan hak guna usaha dengan hak guna bangunan hak pakai adalah: diberikan hak adalah: adalah: 1. Tanah negara; (berdasarkan 1. Tanah negara; 1. Tanah negara; 2. Tanah hak pengelolaan; Peraturan 2. Tanah negara yang 2. Tanah hak pengelolaan; 3. Tanah hak milik. Pemerintah merupakan kawasan 3. Tanah hak milik. Nomor 40 hutan, setelah tanah Tahun 1996) yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai 19
  • 20. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI kawasan hutan; 3. Tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.8. Kewajiban tidak diatur 1. Membayar uang 1. Membayar uang 1. Membayar uang pemasukan Pemegang pemasukan kepada pemasukan yang jumlah yang jumlah dan cara Hak Negara; dan cara pembayarannya pembayarannya ditetapkan 2. Melaksanakan usaha ditetapkan dalam dalam keputusan pemberian pertanian, perkebunan, keputusan pemberian haknya, perjanjian perikanan dan/atau haknya; penggunaan tanah Hak peternakan sesuai 2. Menggunakan tanah Pengelolaan atau dalam peruntukan dan sesuai dengan perjanjian pemberian Hak persyaratan peruntukannya dan Pakai atas tanah Hak Milik; sebagaimana ditetapkan persyaratan 2. Menggunakan tanah sesuai dalam keputusan sebagaimana ditetapkan dengan peruntukannya dan pemberian haknya; dalam keputusan dan persyaratan sebagaimana 3. Mengusahakan sendiri perjanjian pemberiannya; ditetapkan dalam keputusan tanah Hak Guna Usaha 3. memelihara dengan baik pemberiannya, atau dengan baik sesuai tanah dan bangunan perjanjian penggunaan dengan kelayakan usaha yang ada di atasnya serta tanah Hak Pengelolaan atau berdasarkan kriteria yang menjaga kelestarian perjanjian pemberian Hak ditetapkan oleh instansi lingkungan hidup; Pakai atas tanah Hak Milik; teknis; 4. Menyerahkan kembali 3. Memelihara dengan baik 4. Membangun dan tanah yang diberikan tanah dan bangunan yang memelihara prasarana dengan Hak Guna ada di atasnya serta lingkungan dan fasilitas Bangunan kepada menjaga kelestarian tanah yang ada dalam Negara, pemegang Hak lingkungan hidup; lingkungan areal Hak Pengelolaan atau 4. Menyerahkan kembali tanah Guna Usaha; pemegang Hak Milik yang diberikan dengan Hak 5. Memelihara kesuburan sesudah Hak Guna Pakai kepada Negara, tanah, mencegah Bangunan itu hapus; pemegang Hak Pengelolaan 20
  • 21. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI kerusakan sumber daya 5. Menyerahkan sertipikat atau pemegang Hak Milik alam dan menjaga Hak Guna Bangunan sesudah Hak Pakai tersebut kelestarian kemampuan yang telah hapus kepada hapus; lingkungan hidup sesuai Kepala Kantor 5. Menyerahkan sertipikat Hak dengan peraturan Pertanahan; Pakai yang telah hapus perundang-undangan 6. Jika tanah Hak Guna kepada Kepala Kantor yang berlaku; Bangunan karena Pertanahan; 6. Menyampaikan laporan keadaan geografis atau 6. Jika tanah Hak Pakai tertulis setiap akhir tahun lingkungan atau sebab- karena keadaan geografis mengenai pengunaan sebab lain letaknya atau lingkungan atau sebab- Hak Guna Usaha; sedemikian rupa sebab lain letaknya 7. Menyerahkan kembali sehingga mengurung sedemikian rupa sehingga tanah yang diberikan atau menutup mengurung atau menutup dengan Hak Guna Usaha pekarangan atau bidang pekarangan atau bidang kepada Negara sesudah tanah lain dari lintas tanah lain dari lalu lintas Hak Guna Usaha umum atau jalan air, umum atau jalan air, tersebut hapus; pemegang Hak Guna pemegang Hak Pakai wajib 8. Menyerahkan sertipikat Bangunan wajib memberikan jalan keluar Hak Guna Usaha yang memberikan jalan keluar atau jalan air atau telah hapus kepada atau jalan air atau kemudahan lain bagi Kepala Kantor kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Pertanahan; pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu. tanah yang terkurung itu. 9. Pemegang Hak Guna Usaha dilarang menyerahkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa 21
  • 22. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.9. Hak tidak diatur 1. Pemegang Hak Guna Pemegang Hak Guna Pemegang Hak Pakai berhak Pemegang Usaha berhak Bangunan berhak menguasai dan memperguna- menguasai dan menguasai dan kan tanah yang diberikan mempergunakan tanah mempergunakan tanah dengan Hak Pakai selama yang diberikan dengan yang diberikan dengan Hak waktu tertentu untuk keperluan Hak Guna Usaha untuk Guna Bangunan selama pribadi atau usahanya serta melaksanakan usaha di waktu tertentu untuk untuk memindahkan hak bidang pertanian, mendirikan dan mempunyai tersebut kepada pihak lain dan perkebunan, perikanan bangunan untuk keperluan membebaninya, atau selama dan atau peternakan. pribadi atau usahanya serta digunakan untuk keperluan 2. Penguasaan dan untuk mengalihkan hak tertentu. penggunaan sumber air tersebut kepada pihak lain dan sumber daya alam dan membebaninya. lainnya di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha oleh pemegang Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 22
  • 23. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI kepentingan masyarakat sekitarnya.10. Pemberian tidak diatur Hak Guna Usaha diberikan 1. Hak Guna Bangunan atas 1. Hak Pakai atas tanah hak dengan keputusan tanah Negara diberikan Negara diberikan dengan (berdasarkan pemberian hak oleh Menteri dengan keputusan keputusan pemberian hak Peraturan atau pejabat yang ditunjuk. pemberian hak oleh oleh Menteri atau pejabat Pemerintah Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nomor 40 yang ditunjuk. 2. Hak Pakai atas Hak Tahun 1996) 2. Hak Guna Bangunan atas Pengelolaan diberikan tanah Hak Pengelolaan dengan keputusan diberikan dengan pemberian hak oleh Menteri keputusan pemberian atau pejabat yang ditunjuk hak oleh Menteri atau berdasarkan usul pemegang pejabat yang ditunjuk Hak Pengelolaan. berdasarkan usul 3. Hak Pakai atas tanah Hak pemegang Hak Milik terjadi dengan Pengelolaan. pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Catatan : • Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. • Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.11. Jangka waktu tidak diatur Hak guna usaha diberikan Hak guna bangunan 1. Hak Pakai atas tanah (berdasarkan untuk jangka waktu paling diberikan untuk jangka Negara dan atas tanah Hak Peraturan lama 35 tahun dan dapat waktu paling lama 30 tahun Pengelolaan diberikan untuk 23
  • 24. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI Pemerintah diperpanjang paling lama 25 dan dapat diperpanjang jangka waktu paling lama 25 Nomor 40 tahun. paling lama 20 tahun. tahun dan dapat Tahun 1996) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu; 2. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada:  Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;  Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;  Badan Keagamaan daan badan sosial. 3. Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang. *) *) *) Catatan : Catatan : Catatan : Dengan berlakunya UU No. Dengan berlakunya UU No. Dengan berlakunya UU No. 25 25 Tahun 2007 tentang 25 Tahun 2007 tentang Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka Penanaman Modal maka Penanaman Modal maka Jangka Waktu HGU Jangka Waktu HGB Jangka Waktu Hak Pakai diperpanjang, berdasarkan diperpanjang, berdasarkan diperpanjang, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf c, yaitu: yaitu: yaitu: 24
  • 25. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI “Hak Guna Usaha dapat “Hak Guna Bangunan dapat “Hak Pakai dapat diberikan diberikan dengan jumlah diberikan dengan jumlah dengan jumlah 70 (tujuh 95 (sembilan puluh lima) 80 (delapan puluh) tahun puluh) tahun dengan cara tahun dengan cara dapat dengan cara dapat dapat diberikan dan diberikan dan diberikan dan diperpanjang di muka diperpanjang di muka diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat sekaligus selama 60 sekaligus selama 50 (lima puluh lima) tahun dan dapat (enam puluh) tahun dan puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua dapat diperbarui selama diperbarui selama 30 (tiga puluh lima) tahun”. 35 (tiga puluh lima) puluh) tahun”. tahun”.12. Hapusnya 1. Tanahnya jatuh kepada 1. Jangka waktunya 1. Jangka waktunya 1. Berakhirnya jangka waktu Hak negara, berakhir berakhir; sebagaimana ditetapkan a. karena pencabutan hak 2. Dihentikan sebelum 2. Dihentikan sebelum dalam keputusan pemberian berdasarkan Pasal 18; jangka waktunya berakhir jangka waktunya berakhir atau perpanjangannya atau b. karena penyerahan karena sesuatu syarat karena sesuatu syarat dalam perjanjian dengan sukarela oleh tidak dipenuhi; tidak dipenuhi; pemberiannya; pemiliknya; 3. Dilepaskan oleh 3. Dilepaskan oleh 2. Dibatalkan oleh pejabat c. karena ditelantarkan; pemegang haknya pemegang haknya yang berwenang, pemegang d. karena ketentuan pasal sebelum jangka waktunya sebelum jangka waktunya Hak Pengelolaan atau 21 ayat (3) dan 26 ayat berakhir; berakhir; pemegang Hak Milik (2). 4. Dicabut untuk 4. Dicabut untuk sebelum jangka waktunya 2. Tanahnya musnah. kepentingan umum; kepentingan umum; berakhir karena: 5. Ditelantarkan; 5. Ditelantarkan; a. tidak dipenuhinya 6. Tanahnya musnah; 6. Tanahnya musnah; kewajiban-kewajiban 7. Ketentuan dalam pasal 7. Ketentuan dalam pasal pemegang hak dan/atau 30 ayat (2) Undang 36 ayat (2) Undang dilanggarnya ketentuan- Nomor 5 Tahun 1960. Nomor 5 Tahun 1960. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau b. tidak dipenuhinya syarat- syarat atau kewajiban- kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak 25
  • 26. NO. URAIAN HAK MILIK HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN HAK PAKAI Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; 4. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961; 5. Ditelantarkan; 6. Tanahnya musnah; 7. Hapus karena hukum (pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat subyek yang berhak/dapat memegang Hak Pakai).Sumber : http://www.docstoc.com/docs/24577296/Perbedaan-Hak-Milik-Hak-Guna-Usaha-Hak-Guna-Bangunan-dan-Hak-Pakai#, diakses 11 Juni 2012 26
  • 27. Sedangkan khusus untuk hak Pengelolaan Pasal 5 menentukan agar dilakukan pemeriksaantanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang ditunjuk.Susunan anggota dan tugas Panitia Pemeriksa Tanah dan Tim Penelitian Tanah tersebutditetapkan oleh Menteri. Segala persetujuan atau penolakan permohonan Hak oleh Menteri,Kanwil/Kepala Kantor Pertanahan harus disertai reasoning yuridis dan substansinya. dalampemberian hak-hak tersebut, sebagian dilakukan dengan mekanisme desentralisasi.D. Pengendalian Pemanfaatan RuangSecara umum pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 35 UU no 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruangdilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentifserta pengenaan sanksi.Selanjutnya Pasal 36 menyebutkan bahwa peraturan zonasi berfungsi sebagai pedomanpemanfaatan ruang sehingga harus disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiapzona pemanfaatan ruang. Sebagai pedoman yang diacu, maka peraturan zonasi memerlukanlegalitas, yaitu dapat berupa PP untuk Peraturan zonasi nasional, Perda Propinsi untukperaturan zonasi system propinsi dan Perda Kab/Kota untuk Peraturan Zonasi systemKab/kota.UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melahirkan banyak ketentuan baru mengenaiketentuan penataan ruang, baik di level nasional, propinsi maupun kab/kota yang sebelumnyamengacu kepada UU no 24 tahun 1992. Implikasi yang lain adalah terjadinya sejumlahperubahan ketentuan penataan ruang di bawah UU dan Perda di level Propinsi maupunKab/Kota. Persoalan selanjutnya yang akan dibahas disini adalah sejauhmana implikasiterhadap perizinan yang telah terbit sebelum RTRW di setiap daerah diperdakan? 27
  • 28. Semua harus diatur dalam ketentuan peralihan dalam berbagai opsi. UU no 26 Tahun 2007sendiri mengatur sejumlah ketentuan mengenai perizinan yang pernah diterbitkan dan berlakusebelumnya (Pasal 37), yang penting untuk dicermati antara lain : 1. Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut di dalam PP 2. Izin Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dibatalkan Pemerintah dan Pemda menurut kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan 3. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum 4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi terbukti tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemda sesuai kewenangannya 5. Kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin 6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi (expired) akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemda dengan ganti kerugian yang layak 7. Setiap pejabat yang berwenang memberikan izin dilarang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang menyimpang dari RTRW. Sehingga dapat dipahami bahwa diskresi atau beshicking tidak boleh melanggar ketentuan penataan ruang.E. Masa depan Perizinan sebelum berlakunya Perda RTRWKetentuan yang diatur dalam Pasal 37 tersebut cukup memberikan gambaran bahwa meskipunperaturan perundang-undangan tidak berlaku surut (retroaktif) tetapi memberikan alternativesolusi bagi ketentuan dan izin-izin yang pernah diperoleh sebelumnya dengan sejumlahpenggantian kerugian. Ketentuan lebih tegas yang menginspirasi RTRW yang baru sajadiitetapkan sebagai Perda terhadap Perizinan yang pernah diterbitkan pada masa lampau(sebelum lahirnya Perda) tertuang dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU no 26 Tahun 2007. Dalamkedua klausul tersebut mengatur ketentuan perundang-undangan yang lampau juga diaturbagaimana masa depan perizinan sebelum berlakunya Perda RTRW termasuk masa depaninvestasi yang sudah berjalan. Sebab bisa jadi, izin-izin yang diterbitkan pada masa lalumenggunakan beshickking dari Kepala Daerah.Pasal 77 menyebutkan bahwa pada saat RTRW ditetapkan (maksudnya ditetapkan sebagaiPerda), semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harusdisesuaikan dengan rencana tata ruang melalui beberapa kegiatan penyesuaian pemanfaatanruang. Dalam kegiatan penyesuaian tata ruang terdapat dua opsi antara lain : 28
  • 29. a. Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. b. Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.Kedua pilihan di atas dapat dicantumkan dalam setiap RTRW yang ditetapkan sebagai Perdasehingga para pemegang izin dan pejabat yang memberikan izin termasuk masyarakatterdampak memperoleh kepastian hukumKhusus mengenai eksistensi UU no 26 Tahun 2007, Pasal 78 UU ini mengatur tentangpengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sejak saat diundangkan waktuitu,sejumlah produk hukum dibawah UU yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan teknis UUlama diberikan batas waktu penyelesaian, antara lain dalam klausul yang berbunyi : a. Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. b. Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.Dengan berlakunya UU no 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6(enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Penataan Ruang diberlakukan; Selain itu semuaperaturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikanpaling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dansemua Perda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun ataudisesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU Penataan Ruang diberlakukan. 29
  • 30. Gambar Error! No text of specified style in document..1 Contoh Pemberian Hak Milik Menurut Pasal 11-15 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 9 Tahun 2009 30
  • 31. PemohonDalam Haldilimpahkan Kantor Pertanahan Belum OK Kasi Hak Atas Data Yuridis OK Dilengkapi Pemohon Tanah Data Fisik Tim Peneliti Bagi Tanah Yang Tanah Belum Terdaftar Risalah Konstatering Rapport Panitia Pemeriksa Tanah AJika Tidak Dilimpahkan Kanwil Pertanahan Kepala Seksi Hak Atas Tanah Direkomendasikan berserta alasan Terbit Hak Milikpenolakan/persetujuan Catat Dalam Form Isian Verifikasi Data Yuridis dan Data FisikJika TidakDilimpahkan 31
  • 32. Gambar Error! No text of specified style in document..2 Contoh Pemberian Hak Guna Usaha Menurut Pasal 20-23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 9 Tahun 2009 Pasal 22 Tidak Dilimpahkan HGU Periksa Data Yuridis Fisik Form Lamp. I4 bayar perbaikan berkas Tidak Kanwil kepada Kabid OK Dilengkapi Belum Ada Surat Ukur Panitia Pemeriksa Tanah B/Petugas Untuk Memeriksa Dilimpahkan Kabid Pengukuran Kabid Pendaftaran Belum Ada Struktur Mempersiapkan Struktur Risalah Pemeriksaan Tanah B. Risalah Pemeriksaan (Konstatering Rapport) oleh Petugas Tanah Menolak HGU HGU Menyetujui Teasoning Pasal 33 Menteri Mencatat Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik Pemohon OK Belum OK TERBIT HGU 32
  • 33. Gambar Error! No text of specified style in document..3 Prosedur Pemberian HGB Menurut Pasal 35- 58 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 9 Tahun 2009 Kantor Pertanahan Ditolak / Belum Ok OK Kasi Penguatan Belum Ada Pendaftaran Surat Ukur Tanah untuk Kasi HAT / mempersiapkan Petugas Verifikasi surat Ukur / Mengukur Dilengkapi Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Data Yuridis Rapport) Data Fisik Belum Ok Dilengkapi dulu Kanwil BPN Tdk Dilimpahkan Kabid HAT Catat dalam Form Verifikasi Terbit HGB Yuridis Fisik Belum OK Pemohon OK Tidak Dilimpahkan Menteri 33
  • 34. Gambar Error! No text of specified style in document..4 Prosedur Pemberian Hak Pakai (Pasal 52-55) Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 9 Tahun 2009 Kantor Pertanahan Belum ada surat ukur Belum Ok Disempurnakan Ok Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kasi Hak Atas Tanah Periksa/verifikasi data yuridis dan data fisik Tim Penelitian Tanah Panitia Pemeriksa Tanah A Memeriksa Permohonan Yang belum terdaftar Memeriksa Dokumen lain Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Terbit Hak pakaiPemohon 34
  • 35. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis dalam Penerbitan izin Lokasi, Penetapan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.1. Jenis Pertimbangan PermenAgraria/Kepala BPN no 2 Tahun 2011 lahir untuk menjawab silang sengkarut yang dihadapi pada saat realisasi prosedur izin lokasi. Kevakuman pengaturan selama 2 tahun terkait ketentuan pertimbangan teknis dalam penerbitan izin lokasi, penetapan izin lokasi dan perubahan penggunaan tanah dicoba dijawab melalui ketentuan ini sejak berlakunya Permenag/Kepala BPN no 9 Tahun 1999. Menurut Pasal 1, terdapat 3 jenis pertimbangan, yaitu : 1) Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi bagi Investor Merupakan pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 2) Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi bagi Pemerintah/Pemda Adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian keputusan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 3) Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. 35
  • 36. 2. Ketentuan Hukum yang Taat Azas Dalam Sebuah ketentuan normative setidaknya menganut azas hukum universal, yaitu Keadilan, Kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum (Satjipto 2006). Demikian juga dalam memberikan pertimbangan teknis, keempat azas tersebut juga direpresentasikan oleh Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan: 1) tidak boleh mengorbankan kepentingan umum (Kepastian Hukum) 2) tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya (ketertiban) 3) memenuhi azas keberlanjutan; (kemanfaatan) 4) memperhatikan azas keadilan; dan (keadilan) 5) memenuhi ketentuan peraturan perundangan. (kepastian hukum)3. Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Sedangkan untuk memudahkan para pemohon, maka dituangkanlah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah ke dalam Pedoman Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Pasal 4). Pertimbangan Teknis Pertahanahan diterbitkan dalam bentuk dokumen. Secara administrative, dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah terdiri dari dua dokumen utama (Pasal 5), yaitu : 1) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan 2) Peta-peta Pertimbangan Teknis Pertanahan. Dalam risalah Pertimbangan Teknis berisi persetujuan atau penolakan (Pasal 6), baik penolakan terhadap keseluruhan permohonan atau penolakan pada sebagian permohonan saja dilengkapi dengan sejumlah ketentuan dan persyaratan. Ketentuan dan syarat-syarat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian tanah akan digunakan untuk jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah tertentu yang disetujui. Sedangkan peta-peta yang dijadikan dasar pertimbangan teknis pertanahan secara detail terdiri dari Petunjuk Letak Lokasi, Penggunaan Tanah, Gambaran Umum Penguasaan 36
  • 37. Tanah, Kemampuan Tanah, Kesesuaian Penggunaan Tanah, Ketersediaan Tanah, dan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Risalah dan peta-peta tersebut (Pasal 6 dan Pasal 7) diperlukan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan: 1) Pengumpulan data dan informasi di lapangan; 2) Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; dan 3) Data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber lainnya yang diperlukan.4. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Perubahan Penggunaan Tanah Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 tentang profil Tim Penerbitan Pertimbagan teknis Pertanahan. Penyusunan dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan. Secara hierarchies pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan oleh tim yang terdiri daripejabat-pejabat yang berkompeten di levelnya masing-masing (Pasal 9), antara lain : 1) Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2) Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 3) Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Adapun Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional terdiri atas: 1) Penanggungjawab : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2) Ketua merangkap anggota : Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 3) Sekretaris merangkap anggota : Direktur Penatagunaan Tanah; dan 37
  • 38. 4) Anggota : Unsur teknis di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi terdiri atas: 1) Penanggungjawab : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; 2) Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 3) Sekretaris merangkap anggota : Kepala Seksi Penatagunaan Tanah; dan 4) Anggota : Unsur teknis di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: 1) Penanggungjawab : Kepala Kantor Pertanahan; 2) Ketua merangkap anggota : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 3) Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu; dan 4) Anggota : Unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dibantu oleh petugas sekretariat dan petugas lapangan yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan luas dan jenis kegiatan yang dimohon. Tim tersebut bekerja setiap tahun dan ditetapkan alokasi pendanaannnya setiap tahun anggaran.5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan monitoring terhadap Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah diselenggarakan oleh para pejabat yang berkompeten di masing- masing wilayah, yaitu : 1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten/Kota; 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 38
  • 39. 3) Kepala Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten/Kota.Penyelenggaraan pembinaan dan monitoring untuk Izin Lokasi dilaksanakan dalam rangkamengendalikan pemanfaatan izin lokasi agar tidak menyimpang dari izin yang diterbitkanbahkan hingga pembatalan. Monitoring dan evaluasi dalam bentuk pembinaan inidilaksanakan dengan memperhatikan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; danKetentuan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Pasal 11 ayat 2).Hasil pembinaan dan monitoring menjadi bahan pertimbangan dalam Pembatalan IzinLokasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lampiran I sub bidang 1 angka 3huruf h. Pembatalan Izin Lokasi tersebut harus dilaksanakan oleh Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan : 1) Pemerintah Provinsi dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 2) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan. 39
  • 40. 40