SISTEM LOGISTIK NASIONAL DAN PRAKTIK BISNIS PERTANIAN INDONESIA
1. SISTEM LOGISTIK NASIONAL DAN
PRAKTIK BISNIS PERTANIAN
INDONESIA
Togar M. Simatupang & Setijadi
Masyarakat Logistik dan Rantai Pasok Indonesia (MLRI)
Disampaikan pada Seminar Nasional Logistik Pertanian yang diselenggarakan oleh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kelembagaan Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran
di Jatinangor Sumedang pada tanggal 27 September 2012
4. PERTANIAN INDONESIA
DI PERSIMPANGAN JALAN
Kontribusi pertanian dalam pembangunan
ekomomi (Kuznets,1964; Todaro,2000): Import tinggi
Petani terpinggirkan
1. Pertanian sebagai penyerap tenaga kerja
2. Kontribusi terhadap pendapatan
3. Kontribusi dalam penyediaan pangan PERTANIAN Organisasi tani
4. Pertanian sebagai penyedia bahan baku DI PERSIMPANGAN kurang berfungsi
5. Kontribusi dalam bentuk kapital JALAN
6. Pertanian sebagai sumber devisa Infrastruktur pertanian
terabaikan
Akses lembaga
keuangan lemah Investasi rendah
Akses pasar lemah
Sumber: Apriyantono (2004)
5. Kondisi Pertanian Indonesia
Pelaku Pertanian (Sumber Daya Insani; SDI)
» Petani
» Buruh tani
•Belum terintegrasi menjadi kekuatan
» Pengusaha Pertanian
ekonomi nasional (lemahnya sistem &
» Pengepul Pemerintahan)
» Pedagang
•Belum saling memberdayakan
» Super Market
(kemitraan) tetapi memperdayakan
» Eksportir (eksploitatif) dengan ego sektoral
» Importir
•Belum ada hubungan yang adil satu
» Pengusaha Saprotan dengan yang lain
» Pedagang Saprotan
» Pemerintah ISUE PENTING
» Perguran Tinggi & Lembaga Penelitian •Moral Hazard
» Perbankan
•Pasar Bebas
•Otonomi Daerah
Sumber: Apriyantono (2004)
6. LEMBAGA SWADAYA
PEMERINTAH MASYARAKAT
PERGURUAN LEMBAGA LEMBAGA PERBANKAN
TINGGI PENELITIAN PENYULUHAN
PENGUSAHA PENGUSAHA AGRO- EKSPORTIR
SAPROTAN PERTANIAN INDUSTRI
SUPER
PEDAGANG PENGEPUL MARKET
SAPROTAN PETANI KONSUMEN
TENGKULAK PEDAGANG
PASAR
BURUH TANI
IMPORTIR
DIAGRAM POLA INTERAKSI PELAKU PERTANIAN INDONESIA
Sumber: Apriyantono (2004)
7. PERMASALAHAN PETANI DAN PERTANIAN
INDONESIA
PASAR DAN TATA NIAGA
INFORMASI KEPEMILIKAN LAHAN
KEBIJAKAN
NASIB PETANI
BIROKRASI DEPTAN
PETANI INDONESIA
MODAL
ORGANISASI TANI
KETERAMPILAN
MENTALITAS
TEKNOLOGI
7
Sumber: Apriyantono (2004)
9. Sislognas & MP3EI
Misi Ekonomi Indonesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur”
MP3EI
1 2
Koridor
Konektivitas
Ekonomi
Sistem Logistik
Nasional
Meningkatkan Meningkatkan
Daya Saing Kesejahteraan
IPTEK /
IPTEKS
INOVASI
3 Sumber: Paparan Sislognas 2012
• Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro
yang dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya
• Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan 9
mewujudkan visi ekonomi Indonesia Tahun 2025
10. CETAK BIRU Sistem Logistik Nasional...
• Berbasis Manajemen Rantai
Pasok (Supply Chain
Management)
PENDEKATAN • Paradigma: ship follows the
UTAMA trade & ship promotes the
trade
• Menggunakan pendekatan 6
kunci penggerak utama
logistik (six key drivers)
Sumber: Sislognas (2012) 10
11. Enam Penggerak Utama Sislognas
Komoditas Utama
(Key Commodity) Daya saing
Nasional
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Sumber Daya Manusia (SDM)
Logistik
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Kesejahteran
Masyarakat
Harmonisasi Regulasi
Sumber: Sislognas (2012) 11
12. Visi, Misi dan Tujuan
Visi 2025
Locally Integrated, Globally Connected for National Competitiveness
and Social Welfare
Misi
1. Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar
domestik, regional, dan global.
2. Membangun simpul simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari
pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan Pelabuhan Hub
Internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Tujuan
Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien
1. Menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik
sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik.
2. Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan
harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan
memperkokoh kedaulatan dan keutuhan NKRI;
3. Mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi
pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020
12
Sumber: Sislognas (2012)
13. Jaringan Sistem Logistik Nasional
Desa Pelabuhan Hub
Internasional
AFRIKA Pelabuhan Hub
Antar Pulau Internasional
Desa
Kota/ EROPA
Desa
Kab
Desa
Desa Kota/ Pelabuhan Hub Pelabuhan Hub
Kab Antar Pulau
Internasional Internasional
Indonesia ASIA
Desa
Desa Kota/
Desa Kab
Antar Pulau Pelabuhan Hub
Internasional
Pelabuhan Hub AMERIKA
Desa Internasional
AUSTRALIA
Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional Koneksi Jaringan Global
13
Sumber: Sislognas (2012)
15. 1 DRIVER: Komoditas Penggerak Utama
Terwujudnya sistem logistik komoditas penggerak utama (key commodities) yang mampu
meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar domestik, pasar regional maupun di pasar
global
Tenjamin ketersediaan barang, kemudahan mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau
dan stabil, serta rendahnya disparitas harga antar wilayah di Indonesia
Penghela (driver) dari seluruh kegiatan logistik.
Penyebaran Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi propinsi yg
berfungsi sebagai cadangan penyangga nasional dan provinsi
15
Sumber: Sislognas (2012)
16. Jaringan Transportasi Laut
sebagai Backbone Logistik Maritim
Legend: Konektivitas:
Pusat Distribusi Provinsi By sea / by rail By sea / by rail / by land By land / by rail / by sea
Pusat Distribusi Nasional
Short Sea Shipping
Pelabuhan Pengumpan di setiap Kabupaten/Kota, dan Pelabuhan Pengumpul
pada setiap Propinsi, Pelabuhan Utama pada beberapa pelabuhan pengumpul
tertentu yang memenuhi kriteria, dan Pelabuhan Hub Internasional di Kuala
Tanjung untuk Wilayah Indonesia Barat dan Bitung Untuk Wilayah Indonesia
Timur 16
Sumber: Sislognas (2012)
18. 1. Komoditas Utama
• Masalah komoditas pertanian dari aspek-aspek:
ketersediaan, kemudahan mendapatkan dengan
harga yang terjangkau dan stabil, serta disparitas
harga antar wilayah di Indonesia.
• Komoditas pertanian membutuhkan penanganan
khusus, terutama berkaitan dengan sifat kerusakan
atau membusuk (perishable).
18
19. 2. Infrastruktur Logistik
• Kondisi infrastruktur logistik untuk pertanian belum
memadai:
– Pelabuhan:
Jumlah dan lokasi pelabuhan kurang mendukung untuk
transportasi komoditas pertanian
– Fasilitas pelabuhan:
Kurangnya fasilitas untuk penanganan komoditas
pertanian, seperti penyimpan dingin (cold storage)
• Infrastruktur logistik pantai (short sea shipping)
• Infrastruktur logistik desa (urban logistics)
19
20. 3. Pelaku dan Penyedia Jasa
• Penanganan komoditas pertanian membutuhkan
kemampuan khusus, baik pelaku maupun penyedia
jasa logistik.
• Kemampuan tersebut mencakup: modal, teknologi,
jejaring, manajemen logistik, penanganan produk,
dan sistem informasi.
20
21. 4. Ahli Logistik Pertanian
• Penanganan komoditas pertanian membutuhkan
manusia bersumberdaya dengan keahlian khusus.
• Lembaga pendidikan dan pelatihan manajemen
teknologi logistik pertanian (persediaan, transportasi,
pergudangan, saprotan, budi daya, biaya logistik,
kinerja logistik, dan pasar)
• Lembaga sertifikasi uji kompetensi
21
22. 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
• Rantai pasok pertanian memerlukan informasi pasar,
ketersediaan, cuaca, kondisi tanah, masukan,
kualitas, dan transaksi.
• Pengiriman komoditas pertanian membutuhkan
kecepatan dan ketepatan.
• Teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan
untuk mendukung perniagaan dan kecepatan proses
pengiriman komoditas pertanian.
• Aplikasi komputasi awan (cloud computing) dalam
pertanian cerdas (smart farming).
• Kemampulacakan (trace and track).
22
23. 6. Harmonisasi Regulasi
• Penentuan pelabuhan impor hortikultura
mempengaruhi daya saing komoditas lokal.
• Peraturan keamanan pangan.
• Insentif peningkatan produktivitas dan kerjasama
antar pelaku
• Pemanfaatan permintaan (pasar) lokal, koridor
ekonomi, dan internasional
• Akses energi
• Pembiayaan yang efektif
• Partisipasi swasta
23
26. Framework for Implementation
Locally Integrated and Globally Connected
for National Competitiveness and Social MP3EI
Wellfare
SDM SDM SDM
Regulasi dan Kebijakan
Corridor Papua & Maluku
P Infrastruktur Transportasi K Corridor Sulawesi
R O
Saluran Distribusi
O
D
N
S
Corridor Kalimantan
Grosir Distributor Pasar Ritel
U
S
U
M
Corridor Bali dan Nusra
Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik
E
N
E
N
Corridor Jawa
Infrastruktur Infomasi (TIK)
Corridor Sumatra
Regulasi dan Kebijakan
SDM SDM SDM
Program and Action Plan
Ministries,
Strategy, Program, and Action
Province/Regency/City
Plan
Mid Term of National
Development Plan
26
Sumber: Sislognas (2012)
Background Substances The challenges of implementation
30. Usulan Logistik Pertanian
• Perubahan pola pikir individual menjadi berpikir rantai pasokan pertanian mulai dari hulu
sampai hilir termasuk dinamika dan keberlanjutannya.
• Pertanian memberikan konten terhadap pengembangan koridor ekonomi:
– Pemenuhan pangan dan gizi komunitas lokal baik pasar terstruktur maupun tradisional.
– Pendorong ekspor untuk produk unggulan
– Pendorong terjadinya investasi langsung
• Pengembangan logistik pertanian berkelanjutan: planet (aliran barang yang
mempertimbangkan aliran energi dan zat), people (sistem teknis yang mempertimbangkan
kelembagaan dan manajemen pengetahuan), dan profit (keterpaduan untuk memperbaiki
hubungan, pengurangan biaya, dan peningkatan mutu).
• Logistik pertanian terpadu mulai dari budi daya sampai pasar dengan mutu yang lebih baik.
• Pengembangan sistem manajemen keamanan pangan, sistem pelacakan dari kebun sampai
pasar, dan taman agro.
• Penelitian dan pengembangan teknologi penyimpanan dan pemrosesan, misalnya sistem
penyimpanan dingin.
• Pemberian insentif inovasi logistik kepada para pelaku.
• Pengembangan bank pertanian dan pasar komoditas.
• Pembentukan Kementrian Budidaya dan Industri Pertanian yang mencakup logistik terpadu.
32. Referensi
• Apriyantono, A. (2004), “Pembangunan Pertanian di
Indonesia”, Kementrian Pertanian RI.
• Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 tentang Cetak
Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
32