Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJK.SP01.003.01

PENTING KJKS sebagai badan usaha, tentunya tidak berbeda dengan badan usaha lainnya, khususnya lembaga keuangan mikro, sama-sama mengelola asset likuid dan produknya bersifat maya.

KJKS sebagai badan usaha, tentunya tidak berbeda dengan badan usaha lainnya, khususnya lembaga keuangan mikro, sama-sama mengelola asset likuid dan produknya bersifat maya.

Juga Penting segi kepemilikan dan semangat kebersamaan dalam koperasi, maka penting bagi pengelola KJK dalam melakukan pengelolaan usahanya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi.

segi kepemilikan dan semangat kebersamaan dalam koperasi, maka penting bagi pengelola KJK dalam melakukan pengelolaan usahanya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi.

Menginventarisir Kebijakan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prinsip-prinsip perkoperasian, ketentuan dan aturan dalam organisasi KJK Syariah diidentifikasi. Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah didiskusikan.

Prinsip-prinsip perkoperasian, ketentuan dan aturan dalam organisasi KJK Syariah diidentifikasi.

Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah didiskusikan.

Melaksanakan Kebijakan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dilaksanakan. Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah dilaksanakan secara efisien.

Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dilaksanakan.

Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah dilaksanakan secara efisien.

Melaksanakan Kebijakan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prinsip kehati-hatian dilaksanakan. Prinsip mengenal anggota diterapkan. Pelaksanaan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah dievaluasi sesuai kebutuhan

Prinsip kehati-hatian dilaksanakan.

Prinsip mengenal anggota diterapkan.

Pelaksanaan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah dievaluasi sesuai kebutuhan

Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Format laporan Laporan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

Format laporan

Laporan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

Pengetahuan yang dibutuhkan Prinsip-prinsip perkoperasian. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Prinsip-prinsip perkoperasian.

Prinsip-prinsip manajemen.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Tugas pelaksanaan Mengumpulkan peraturan/kebijakan yang berlaku. Mempelajari peraturan/kebijakan yang berlaku. Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah

Mengumpulkan peraturan/kebijakan yang berlaku.

Mempelajari peraturan/kebijakan yang berlaku.

Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah

Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah

KOMPETENSI KUNCI 1 Menggunakan teknologi 7. 2 Memecahkan masalah 6. 1 Menggunakan ide serta tehnik matematika 5. 1 Bekerjasama dengan orang lain dan berkelompok 4. 2 Merencanakan dan mengorganisir kegiatan 3. 1 Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan 2. 2 Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisa informasi 1. TINGKAT KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT NO

Prinsip-Prinsip Perkoperasian, Ketentuan dan Aturan Dalam Organisasi Azas Koperasi kekeluargaan Jatidiri Koperasi dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip Koperasi

Azas Koperasi

kekeluargaan

Jatidiri Koperasi

dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-Prinsip Perkoperasian, Ketentuan dan Aturan Dalam Organisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha adil, pemberian jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip Perkoperasian

keanggotaan sukarela dan terbuka,

pengelolaan demokratis,

pembagian sisa hasil usaha adil,

pemberian jasa terbatas terhadap modal,

kemandirian,

pendidikan perkoperasian dan

kerjasama antar koperasi.

Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.

Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya

Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

TUJUAN KJKS/ UJKS/ BMT Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syari’ah. Mendorong kehidupan ekonomi syari’ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia pada umumnya. Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi jasa keuangan syari’ah.

Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syari’ah.

Mendorong kehidupan ekonomi syari’ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia pada umumnya.

Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi jasa keuangan syari’ah.

FUNGSI KJKS/ UJKS/ BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan dan penyedia pembiayaan bagi masyarakat peran utamanya sebagai lembaga keuangan mikro profesional dan amanah

sebagai lembaga intermediasi keuangan dan penyedia pembiayaan bagi masyarakat

peran utamanya sebagai lembaga keuangan mikro profesional dan amanah

Menginventarisasi Ketentuan dan Aturan KJKS Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

Menginventarisasi Ketentuan dan Aturan KJKS Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 91/Kep/M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 91/Kep/M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Menginventarisasi Ketentuan dan Aturan KJKS Prinsip Akuntansi Keuangan, PSAK 27 tentang akuntansi perkoperasian. Prinsip Akuntansi Keuangan, PSAK 102-106 tentang akuntansi syariah Prosedur Operasi yang berlaku di KJKS. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.

Prinsip Akuntansi Keuangan, PSAK 27 tentang akuntansi perkoperasian.

Prinsip Akuntansi Keuangan, PSAK 102-106 tentang akuntansi syariah

Prosedur Operasi yang berlaku di KJKS.

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.

Peraturan Khusus lainnya, seperti SK Pengurus tentang : Wewenang pemberian pinjaman. Kebijakan akuntansi, meliputi : Sistem pembukuan ( cash bases atau accrual bases ) Penyusutan aktiva tetap Penyisihan pinjaman Amortisasi aktiva lain - lain Pemanfaatan cadangan resiko. Struktur Organisasi Program Kerja dan RAPB Struktur Organisasi dan Uraian Tugas SOP Pengendalian Intern Kontrak Kerja Perlakuan Pengeluaran Biaya Kebijakan Pinjaman Likuiditas Reserve Requirement Diklat Pengelola KJK

Peraturan Khusus lainnya, seperti SK Pengurus tentang :

Wewenang pemberian pinjaman.

Kebijakan akuntansi, meliputi :

Sistem pembukuan ( cash bases atau accrual bases )

Penyusutan aktiva tetap

Penyisihan pinjaman

Amortisasi aktiva lain - lain

Pemanfaatan cadangan resiko.

Struktur Organisasi

Program Kerja dan RAPB

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

SOP Pengendalian Intern

Kontrak Kerja

Perlakuan Pengeluaran Biaya

Kebijakan Pinjaman

Likuiditas

Reserve Requirement

Diklat Pengelola KJK

RAPAT ANGGOTA KABAG AKUNTANSI KABAG PINJAMAN/ PEMBIAYAAN GENERAL MANAJER PENGAWAS SYARIAH PENGURUS KONSULTAN KOPERASI JURU SURVEY KABAG DANA CUSTOMER SERVICES KASIR JURU TAGIH ANALIS PINJAMAN/ PEMBIAYAAN JURU BUKU PETUGAS PENGAWASAN INTERN KEPALA CABANG/ MANAJER

Manajemen dalam Koperasi menurut George R Terry Plann ing ( Perencanaan ) Organiz ing ( Pengorganisasian ) Actuiting ( Pengerahan ) Controling ( Pengawasan )

menurut George R Terry

Plann ing ( Perencanaan )

Organiz ing ( Pengorganisasian )

Actuiting ( Pengerahan )

Controling ( Pengawasan )

Mengidentifikasi Kebijakan Organisasi dan Manajemen KJKS Kelengkapan Organisasi Kelengkapan Manajemen Mengidentifikasi Data Kebijakan

Kelengkapan Organisasi

Kelengkapan Manajemen

Mengidentifikasi Data Kebijakan

Kelengkapan Organisasi Badan hukum koperasi Struktur organisasi dan uraian tugas Buku administrasi organisasi KJKS sebanyak 16 buku, yaitu : (Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Karyawan, Buku Tamu, Buku Simpanan Anggota, Buku Saran Anggota, Buku Anjuran Pejabat, Buku Anjuran Pejabat dari Instansi lain, Buku Keputusan Rapat Pengawas, Buku Keputusan Rapat Pengurus, Buku Keputusan Rapat Anggota, Buku Kejadian Penting, Buku Kas, Buku Catatan Inventaris, Buku Agenda)

Badan hukum koperasi

Struktur organisasi dan uraian tugas

Buku administrasi organisasi KJKS sebanyak 16 buku, yaitu :

(Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Karyawan, Buku Tamu, Buku Simpanan Anggota, Buku Saran Anggota, Buku Anjuran Pejabat, Buku Anjuran Pejabat dari Instansi lain, Buku Keputusan Rapat Pengawas, Buku Keputusan Rapat Pengurus, Buku Keputusan Rapat Anggota, Buku Kejadian Penting, Buku Kas, Buku Catatan Inventaris, Buku Agenda)

Kelengkapan Manajemen AD/ART Koperasi Perencanaan Strategis/Bisnis plan (5 Tahun) Program kerja dan RAPB tahunan. Sarana dan prasarana. Kualifikasi SDM Pengelola KJKS

AD/ART Koperasi

Perencanaan Strategis/Bisnis plan (5 Tahun)

Program kerja dan RAPB tahunan.

Sarana dan prasarana.

Kualifikasi SDM Pengelola KJKS

Mengidentifikasi Data Kebijakan Kebijakan yang terkait dengan anggota. Kebijakan yang terkait dengan karyawan. Kebijakan yang terkait dengan mitra usaha. Kebijakan yang terkait dengan operasional (SOM dan SOP) Kebijakan yang terkait dengan community social responsibility .

Kebijakan yang terkait dengan anggota.

Kebijakan yang terkait dengan karyawan.

Kebijakan yang terkait dengan mitra usaha.

Kebijakan yang terkait dengan operasional (SOM dan SOP)

Kebijakan yang terkait dengan community social responsibility .

Job Description ? Pengurus Pengawas Dewan Syariah Manajer Pemasaran Administrasi Keuangan Teller

Pengurus

Pengawas

Dewan Syariah

Manajer

Pemasaran

Administrasi Keuangan

Teller

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK Format Laporan Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

Format Laporan

Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK Format Laporan Form Laporan Evaluasi Form Laporan Hasil Kegiatan secara berkala

Format Laporan

Form Laporan Evaluasi

Form Laporan Hasil Kegiatan secara berkala

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen Pelaporan Syarat- syarat Laporan adalah : Isi laporan harus terperinci dan jelas Harus mengandung data dan fakta serta informasi yang diperlukan. Isi laporan tidak boleh berbelit-belit.

Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

Pelaporan

Syarat- syarat Laporan adalah :

Isi laporan harus terperinci dan jelas

Harus mengandung data dan fakta serta informasi yang diperlukan.

Isi laporan tidak boleh berbelit-belit.

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK Jenis Laporan a. Laporan menurut isinya : Laporan Informatif Laporan Rekomendasi Laporan Analitis Laporan pertanggungjawaban Laporan Kelayakan b. Laporan menurut bentuknya : Laporan berbentuk Memo Laporan berbentuk Surat Laporan berbentuk Naskah

Jenis Laporan

a. Laporan menurut isinya :

Laporan Informatif

Laporan Rekomendasi

Laporan Analitis

Laporan pertanggungjawaban

Laporan Kelayakan

b. Laporan menurut bentuknya :

Laporan berbentuk Memo

Laporan berbentuk Surat

Laporan berbentuk Naskah

Menyusun Pelaporan 1. Menyusun persiapan penulisan laporan 2. Menyusun sistematika laporan dengan membuat struktur laporan seperti berikut ini : pendahu luan isi laporan uraian / analisis penutup/ saran 3. Membuat isi Laporan dapat berupa pertanggung jawaban. 4. Membuat Evaluasi (bila ada), kemudian 5. Menyusun Penutup/Rekomendasi.

1. Menyusun persiapan penulisan laporan

2. Menyusun sistematika laporan dengan membuat struktur laporan seperti berikut ini :

pendahu luan

isi laporan

uraian / analisis

penutup/ saran

3. Membuat isi Laporan dapat berupa pertanggung jawaban.

4. Membuat Evaluasi (bila ada), kemudian

5. Menyusun Penutup/Rekomendasi.