Bappenas rpjmn2010-2014

  • 353 views
Uploaded on

RPJM

RPJM

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
353
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Jakarta, 2 November 2009
  • 2.      Kondisi umum Isu dan permasalahan Sasaran pembangunan Arah kebijakan dan strategi pembangunan Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
  • 3.  Akses rumah tangga terhadap sistem perpipaan (PDAM) 16,18% dan akses terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 37,93%  Restrukturisasi hutang PDAM (PMK No. 120 Tahun 2008) telah dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang PDAM dan peningkatan kinerja PDAM.  Pengembangan beberapa peraturan pendukung percepatan pembangunan air minum  Pengembangan rencana strategis air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-BM) di 100 kabupaten/kota  Pengembangan berbagai skenario pembiayaan non-pemerintah (output-based aid, CSR, PPP)
  • 4.  Cakupan pelayanan sistem pengolahan setempat dan terpusat skala komunal mencapai 69,3% (81,8%di perkotaan dan 60% di perdesaan), walaupun demikian masih banyak yang kualitasnya belum memenuhi standar persyaratan teknis  Cakupan pelayanan sistem pengolahan terpusat skala kota telah mencapai 1,65%  Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) di 24 kab/kota  Pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota Denpasar melalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri.  Sistem pengolahan air limbah terpusat (IPAL) komunal telah dibangun di 217 kota/kab.
  • 5. PERSAMPAHAN  Tingkat pertambahan volume sampah diperkirakan mencapai 74 juta ton/tahun  Telah dilakukan upaya pengurangan volume timbulan sampah melalui penerapan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle) baik oleh masyarakat dan pemerintah  Proporsi sampah terangkut mencapai 20,63%  Sistem sanitary landfill baru diterapkan di 10 TPA, sedangkan untuk sistem controlled landfill baru diterapkan di 55 TPA (total TPA di Indonesia: 378 TPA)  Telah diberlakukan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  • 6. DRAINASE  Proporsi rumah tangga yang telah terlayani saluran drainase dengan kondisi berfungsi baik/mengalir lancar mencapai 52,83%  Proporsi rumah tangga dengan kondisi saluran drainase mengalir lambat atau tergenang mencapai 14,49%  Proporsi rumah tangga yang tidak memiliki saluran drainase 32,68 %
  • 7. Menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum Belum lengkap dan terbaharuinya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum Masih terbatasnya penyedia air minum (PDAM & non-PDAM) yang sehat (kredibel dan profesional) Rendahnya akses penduduk terhadap air minum Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum Terbatasnya pendanaan untuk mendukung seluruh aspek penyediaan air minum
  • 8. Masih rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak Belum memadainya perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan air limbah Minimnya pengelola air limbah (Perusda & non-Perusda) yang kredibel dan profesional Rendahnya akses penduduk terhadap pengelolaan air limbah Belum tersedianya rencana induk pengelolaan air limbah Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan air limbah
  • 9. Penanganan sampah yang belum optimal Masih belum memadainya perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan sampah Minimnya pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional Rendahnya akses RT terhadap layanan pengelolaan sampah Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan sampah Terbatasnya pendanaan untuk mendukung leseluruhan aspek pengelolaan sampah
  • 10. Belum adanya kejelasan pengelola sistem drainase Kapasitas sistem drainase yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan drainase Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan drainase
  • 11. Air minum • Tersedianya akses air minum bagi 70 % penduduk pada akhir tahun 2014 (32% perpipaan , 38% non-perpipaan terlindungi) Air limbah • Terciptanya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun 2014 (sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site) bagi 10% total penduduk (melalui sistem pengelolaan air limbah skala kota sebesar 5 % dan melalui sistem pengelolaan air limbah skala komunal sebesar 5 %) dan akses terhadap sistem pengelolaan air limbah setempat (onsite) yang layak bagi 90 % total penduduk Persampahan Drainase • Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 % rumah tangga di daerah perkotaan • Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan
  • 12. Umum  Meningkatkan prioritas pembangunan air minum dan sanitasi melalui  peningkatan kesadaran dan koordinasi  Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui  pembangunan sarana dan prasarana di sekolah;  peningkatan sosialisasi dan penerapan PHBS  Menyediakan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah melalui  penambahan, revisi, dan deregulasi peraturan perundangan.  Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi melalui  penyusunan rencana induk  pemantauan dan evaluasi pelaksanaannnya.
  • 13. Umum  Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, air limbah, dan persampahan melalui  penyusunan business plan;  korporitisasi dan penerapan manajemen aset;  peningkatan kerjasama  optimalisasi dana.
  • 14. Umum  Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui  penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase  penerapan manajemen aset  Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air limbah dan persampahan melalui  subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;  jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;  insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;  penerbitan instrumen keuangan;  pengembangan skema-skema pembiayaan;  pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.  Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai
  • 15. Umum  Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui  penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase  penerapan manajemen aset  Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air limbah dan persampahan melalui  subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;  jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;  insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;  penerbitan instrumen keuangan;  pengembangan skema-skema pembiayaan;  pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.  Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai
  • 16. Air Minum dan Air Limbah  Memastikan ketersediaan air baku air minum melalui :  pengendalian penggunaan air tanah;  perlindungan sumber air tanah dan permukaan; dan  pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif.  Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah melalui :  optimalisasi sistem;  percepatan penambahan kapasitas sistem;  peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;  pengelolaan pemanfaatan air minum;  percepatan pembangunan sanitasi. Persampahan dan Drainase  Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, melalui :  Upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya  Upaya pengelolaan sampah  Perbaikan pengelolaan sampah  Mengurangi volume limpasan melalui :  Penyediaan bidang resapan baik oleh masyarakat maupun pemerintah