Aceh Kembali ke Masa Depan

1,612 views
1,508 views

Published on

Presentation on Advocacy and Leadership Capacity Strengthening Program for Youth Politics South Sulawesi, conducted by IRI on 13-14 August 2011 at Makassar, South Sulawesi-Indonesia.

This presentation about Aceh lesson learn from CSO side on advocacy process that have been conducted by local CSO during process recovery after tsunami 2004 and lesson learn of CSO activity to advocacy LoGA.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • Aceh Kembali ke Masa Depan

    1. 1. ACEH | Kembali ke Masa Depan Oleh : Teuku Ardiansyah katahatiRefleksi gerakan masyakat sipil dalam penguatan demokrasi dan masyarakat di Aceh instituteDipresentasi dalam “Advocacy Training untuk Pemuda Aktivis Partai Politik” yang diselenggarakan IRI di Makassar-Sulawesi Selatan; 13-14 Agustus 2011
    2. 2. DISKUSI KITA berbagi untuk perubahan1 2 Kegiatan Advokasi di Aceh: Strategi Advokasi di Aceh: Sebelum dan Setelah Tsunami 2004 Pembelajaran Aceh4 3 Memanfaatkan Budaya Lokal Membangun Jaringan Advokasi sebagai Tools Advokasi: Pasca Tsunami: Kisah Sukses dari Aceh kelebihan dan tantangan
    3. 3. KERJA-KERJA LSM DI ACEH sebelum dan sesudah tsunami 2004
    4. 4. DINAMIKA ACEHpasang surut perwujudan identitasBerbagai situasi yang terjadi di Aceh hendaknya tidak hanya dilihat lepas dari dinamika yang terjadi di bagian dunia lainnya.Perkembangan dunia (nasional maupun regional) kadangkala hanya memberikan dampak buruk bagi Aceh.60-70 an 2000 an ?Semangat Otonomi,Keistimewaan danrecovery paska DI/ 90 an perubahan politik, rehab/TII Otonomi Daerah, rekon, Pembangunan, dan reintegrasi, dan “penanganan” investasi 80 an keamanan pembangunan dan “penanganan” keamanan 1 dari 30
    5. 5. ACEH 2 SISI dimasa perang dan damai Eksploitasi Kemiskinan Kekerasan Isolasi & Tertutup Sumber Daya Normalisasi Saluran Politik dan Minimalisasi Gap Investasi dan Modal Kehidupan Demokrasi Kontradiksi Aceh pasca UU 11/2006 Kondisi Aceh hari ini berpotensi menempatkan kembali Aceh ke dalam 2 sisi mata uang. Kewenangan yang didapatkannya dalam Pengelolaan SDA (tata kuasa, tata kelola, serta mekanisme bagi hasil), Revitalisasi Adat dan Budaya (syariah Islam, transisi hukum, hingga otonomi pendidikan), Tata Pemerintahan (proses pemilihan kepala daerah dan partai politik lokal) masih terdistorsi dengan konsep Self Determination hingga Self Government yang tumbuh di masyarakat. Distorsi kepentingan (pro kedaerahan versus ultra-nasionalis) selalu menjadi alasan komunikasi dan tawar menawar2 dari 30 dengan pemerintah pusat
    6. 6. LSM DI ACEHterlibat, dilibatkan, dan melibatkan• Diawali oleh pembukaan “cabang” LSM Nasional• Bagian dari program donor international, LSM internasional, hingga LSM Nasional• Terjadi lewat proses pembelahan diri dari organisasi awal• Bagian dari dukungan untuk program pemberdayaan masyarakat ala Pemerintah Indonesia• Dampak era keterbukaan dan Reformasi 1998 3 dari 30
    7. 7. PERIODE ADVOKASI ragam kondisi dan isu sebelum tsunami 2004 (1974-2004) 1974 1980 1988 1998 2003 2004 Berbagai agenda advokasi yang dilaksanakan oleh LSM di Aceh dalam periode ini dapat di bagi atas Advokasi HAM dan Politik, Advokasi Lingkungan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Periode ini ditandai oleh berbagai peristiwa; Deklarasi GAM (1974), DOM (1988-1998), hingga Darurat Militer (2003). Periode ini juga dilewati dengan beberapa kali Pemilihan Umum seperti daerah lain di Indonesia. Aceh mendapatkan keistimewaan tambahannya (2001), dengan pemberlakuan calon perseorangan kepala daerah dan penambahan kursi DPR Provinsi/Kab/Kota dari standar nasional, dana otonomi khusus, dan berbagai keistimewaan lainnya. LSM menjadi motor dalam berbagai isu termasuk pengungkapan berbagai kasus korupsi. Bahkan salahsatu Gubernur Aceh (Ir. Abdullah Puteh, M.Si) menjadi terdakwa pertama pasca pembentukan KPK. Hubungan antar LSM sangat kuat. Dukungan pendanaan dari lembaga- lembaga donor sangat fluktuatif namun cenderung lebih banyak berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan proses-proses pendampingan. Masing-masing LSM memiliki isu spesifik dan fokus tertentu. LSM juga berhubungan cukup dekat dengan berbagai organisasi masyarakat dan organisasi kemahasiswaan. Hubungan dengan para pendukung baik ditingkatan lokal, nasional, dan internasional berlangsung secara tertutup. Kampanye-kampanye di luar Aceh kadangkala susah dipisahkan dari “pemanfaatan oleh GAM. Hal itu memuat relasi dan hubungan serta ketidakpercayaan4 dari 30 antara pemerintah dan LSM sangat tinggi.
    8. 8. PERIODE ADVOKASIragam kondisi dan isu pasca tsunami 2004 (2004-sekarang)2004 2005 2009 2010 2011 masa depanProses rehabilitasi dan rekonstruksi “membuka” berbagai keterisolasian Aceh dengan luar. Tsunami selain mengakibatkan kerugian yangtak ternilai juga disisi lain memberikan dampak positif berakhirnya konflik politik antara GAM dan RI. Penangangan tsunamimenghadirkan puluhan negara, ratusan organisasi bantuan, hingga ribuan sukarelawan ke Aceh. Berjuta kepala mengharapkan kehidupannormal pasca konflik dan bencana. Namun bantuan yang hadir mengakibatkan kontradiksi. Ratusan LSM bermunculan untuk menjadibagian dari “pekerja” kemanusiaan. Uang dan pekerjaan sangat mudah akibat kehadiran ratusan program dan lembaga pemberi bantuan.LSM tetap mengambil peran dalam periode ini, dukungan akan hak korban bencana (rumah, tanah, hingga mata pencaharian) menjadibagian dari agenda advokasi rehab/rekon. Disisi lain advokasi bagi normalisasi mantan kombatan sangat sulit dilakukan akibat ekslusifitasyang terbangun dari mantan kombatan dan kelompok masyarakat sipil.Paska 2009 (berakhirnya masa rehab/rekon akibat tsunami di Aceh), isu advokasi kembali ke khitahnya. Keterbatasan dukungan yangpernah terjadi sebelum tsunami berulang kembali. Bahkan kondisi ini diperparah dengan apa yang disebut “Aceh Fatique” dibanyaksumber bantuan dan dukungan. Namun berbagai pekerjaan rumah yang timbul akibat industri rehabilitasi dan rekonstruksi kembali harusdiselesaikan. Kami menyebutnya Advokasi Cuci Piring. 5 dari 30
    9. 9. 4 TAHUN REHABILITASI & REKONSTRUKSI donor dan para pihak yang terlibat di Aceh Masa Tanggap Darurat NASIONAL JUMLAH INTERNASIONAL JUMLAH Relawan 5.645 orang Negara yang Terlibat 34 negara Tim Medis 124 tim Personel 16.000 orang Personel Paramedis 11.800 orang Kapal Induk + Kapal Perang 9 unit + 14 unit Alat Berat 493 unit Rumah Sakit Apung 1 unit Personel Militer 6.000 orang Pesawat + Helicopter 31 unit + 82 unit Masa Rehab Rekon LSM yang bekerja dalam masa Rehab/Rekon 350 organisasi Jumlah Proyek cq BRR 12.500 proyek Dana RR (commitment) USD $ 6.7 Milyar Anggota MDF 12 negara dan 3 organisasi dukungan dunia6 dari 30
    10. 10. 635.384 orang kehilangan tempat tinggal 127.720 orang meninggal dan 93.285 orang hilang 104.500 155.182 usaha kecil menengah (UKM) lumpuh tenaga kerja dilatih 195.726 UKM menerima bantuan 139.195 140.304 rumah rusak atau hancur rumah permanen dibangun 73.869 69.979 hektare lahan pertanian hancur hektar lahan pertanian direhabilitasi 1.972 39.663 guru meninggal guru dilatih 13.828 7.109CAPAIAN 4 TAHUN kapal nelayan hancur kapal nelayan dibangun atau dibagikan 1.089 3.781Rehabilitasi dan Rekonstr uksi sarana ibadah rusak sarana ibadah dibangun atau diperbaikisumber : Serial Buku BRR NAD-Nias 2009 2.618 3.696 kilometer jalan rusak kilometer jalan dibangun 3.415 1.759 sekolah rusak sekolah dibangun 517 1.115 sarana kesehatan rusak sarana kesehatan dibangun 669 996 bangunan pemerintah rusak bangunan pemerintah dibangun 119 363 jembatan rusak jembatan dibangun 22 23 pelabuhan rusak pelabuhan dibangun 8 13 7 dari 30 bandara atau airstrip rusak bandara atau airstrip dibangun
    11. 11. AGENDA ADVOKASI pasca tsunami 2004 (sekarang) REKONSTRUKSI PASCA BENCANA REINTEGRASI PASCA KONFLIK • Hak atas tanah, perwalian dan status waris • Reintegrasi mantan kombatan (sipil dan militer) kedalam • Alih fungsi lahan dan peruntukan masyarakat • Administrasi hukum akibat bencana (pemutihan utang, IMB) • Normalisasi eks-kombatan (mata pencaharian, lapangan kerja, jaminan sosial, dll) • Penyediaan layanan dan pemenuhan hak sosial dasar (pendidikan, rumah, kesehatan, pekerjaan) • Pengelolaan SDA (tata kuasa, tata kelola) • Politik bantuan (pemiskinan, ketergantungan, utang piutang) • Kepastian hukum korban konflik (KKR, islah, kompensasi, pengadilan HAM) • Transformasi budaya hidup (konsumeristik, apatis, mental kuli) • Pengaturan Ulang Demokrasi ala Aceh • Ekonomi biaya tinggi (inflasi, investasi yang sulit) • Semangat mengatur diri lepas dari regulasi nasional • Pemberdayaan vs perdayaan • Enclave Gap (tata ruang, pelayanan publik) Seluruh agenda advokasi Aceh masa depan tak mungkin dilepaskan relasinya dengan Indonesia dan dunia. Membagi8 dari 30 hikmah ajar (lesson learn) akan apa yang telah dan akan terjadi Aceh adalah bagian lain dari advokasi itu sendiri.
    12. 12. AGENDA ADVOKASIpasca tsunami 2004 (sekarang) LAWAProses penangangan konflik dan bencana di Aceh masih tetap meninggalkan persoalan turunannya. Tidak ada perbedaanmendasar dalam pola, sasaran, dan metode advokasi kedepan. Persoalan mendasar tentang ketidakadilan,penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, hingga pembodohan atas nama hukum tetap terjadi dan berlangsung di Aceh.Yang membedakan gerakan advokasi di Aceh hari ini dengan gerakan sebelum tsunami adalah makin minimnyaketertarikan para pihak untuk “membantu” Aceh. Hal lain adalah gagalnya masyarakat sipil Aceh mengambil peran lebihdominan. Kelompok masyarakat sipil Aceh tidak dilengkapi kemampuan yang memadai dalam berinteraksi dengan prosesperdamaian, khususnya berkaitan dengan ilmu dan pengalaman dalam bidang konflik manejemen. Akibatnya kadangbeberapa LSM menjadi frustasi dalam permainan politik yang dimainkan oleh pihak bertikai. 9 dari 30
    13. 13. BAGAIMANA LSM DI ACEH BEKERJA pembelajaran Aceh
    14. 14. KETERLIBATAN KETERBUKAAN INGAT + REKAM10 dari 30
    15. 15. MODEL ACEH | Advokasi UU Pemerintah Aceh tata, cara, dan pola[ Pasca penanda tangangan Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, mewajibkan terbitnya sebuah undang-undang khusus tentang Aceh selambat-lambatnya 31 Maret 2006. UU ini dianggap produk penting turunan Nota Kesepahaman juga sebagai alat penyelenggaraan pemilu pertama paska konflik yang direncanakan pada April 2006. Proses keterlibatan masyarakat sipil di awal terbatas hanya sebagai peserta rangkaian pertemuan. Pemerintah Indonesia meminta 3 universitas di Aceh untuk menyiapkan draft undang-undang tersebut. Penyusunan UU ini sendiri kemudian menimbulkan banyak fiksi. Berbagai pihak berupaya untuk memasukkan keinginannya masing-masing secara lebih ] dominan. Oleh karena itu, masyarakat sipil Aceh beranggapan proses ini harus dikawal dengan seksama, bukan hanya dari aspek isi namun juga waktu pengesahaan yang harus tepat JARINGAN DEMOKRASI ACEH (JDA) ACSTF, ADF, AJMI, LBH Banda Aceh, KMPD, KONTRAS Aceh, KOALISI NGO HAM, MISPI, FLOWER, APF, Forum LSM Aceh, SoRAK Aceh, LAPPEKAP, KKP Aceh, PDRM, Forum Akademisi Aceh, Aceh Institute, Katahati Institute, YAPPIKA, PSHK, CETRO, ELSAM, AWG, HRWG, KONTRAS, IMPARSIAL, Perkumpulan DEMOS, Aceh Kita. 11 dari 30
    16. 16. MODEL ACEH | Advokasi UU Pemerintah Aceh tata, cara, dan pola Tujuan utama dari proses advokasi ini adalah mendorong pengesahan UU Pemerintah Aceh sebelum April 2006. Awalnya 1 tujuan ini sulit untuk diputuskan karena besarnya isu dan fokus masing-masing organisasi yang terlibat dalam aliansi ini. Akhirnya disepakati setiap konsentrasi yang ingin diperjuangkan oleh masing-masing anggota aliansi dikomunikasi terbuka. Aliansi ini adalah aliansi yang terbuka. Organisasi yang terlibat berada di Aceh dan Jakarta dengan 2 sekretariat di masing- masing lokasi. Pendanaan dikelola lewat sekretariat Jakarta. Namun agenda dan metode kampanye ditentukan oleh 2 sekretariat Aceh. Untuk meningkatkan “popularitas” dari advokasi ini, JDA bekerjasama dengan asosiasi aktris untuk terlibat dalam aksi jalanan di Jakarta, bekerjasama dengan berbagai production house, jaringan media massa, para penulis opini, hingga 3 kelompok-kelompok pro demokrasi lainnya. Untuk dapat terus mengikuti proses persidangan, JDA mengirimkan anggota aliansi dan kelompok pendukung nya secara bergiliran ke Jakarta. Hal ini dilakukan selain untuk “mengelola” semangat tim juga untuk membangun perspektif yang 4 berwarna. Kadangkala JDA bahkan melibatkan tokoh lain di luar aliansi. Ada saat nya proses pembahasan UU dilakukan secara tertutup oleh anggota DPR RI, anggota JDA dan kelompok pendukungnya, mengakali dengan “menyeludupkan” HP kedalam ruang siang dan secara paralel mendengarkan diruangan 5 lain (dengan membuka speakernya terlebih dahulu). Hal ini dilakukan untuk mengikuti seluruh proses dan menyiapkan12 dari 30 strategi antisipasi maupaun strategi dukungannya
    17. 17. MODEL ACEH | Advokasi UU Pemerintah Acehtata, cara, dan pola Advokasi UU Pemerintah Aceh ini bukan hanya dilaksanakan oleh JDA namun juga oleh berbagai kelompok lain semisal GAM, organisasi massa, dan partai politik. Setiap kelompok diluar JDA memiliki agenda dan muatan tersendiri. Koordinasi 6 sebagai sebuah strategi kadangkala hanya berwujud keinginan. Bukan hanya sulit melakukan nya namun juga berat. Jakarta dipilih sebagai lokasi utama advokasi karena seluruh proses pembahasan UU Pemerintah Aceh akan berlangsung disana. Selain itu juga pihak utama yang perlu didekati seminal TNI, POLRI, Pimpinan Partai Politik, hingga lembaga yudikatif 7 berkedudukan di Jakarta. Kampanye yang dilakukan di Jakarta bertujuan mendorong berbagai komponen di Aceh untuk menghentikan “pertikaian” kontens nya di Aceh dan mengalihkan energi ke Jakarta. Pesan yang dikemas JDA, ringkas “SAHKAN UU PEMERINTAH 8 ACEH, SEKARANG”. Salahsatu persoalan berkaitan dengan sumber pendanaan. JDA melibatkan berbagai LSM yang memiliki akses ke donor, menggalang pengumpulan dana di lapangan, tidak bekerja dengan donor tunggal, hingga tandem atas biaya kelompok lain 9 yang sehaluan. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas, anggota JDA dilarang mengirimkan proposal atas nama. Setiap hasil kampanye dan advokasi di Jakarta, disusun dalam bentuk ringkasan, yang sekembali ke Aceh dideseminasikan melalui berbagai media. Ruang diskusi di meunasah dan warung kopi dibangun simultan hingga akhirnya masyarakat diajak 10 memberikan dukungan terbuka dengan metode pengumpulan tanda tangan massal. 13 dari 30
    18. 18. MODEL ACEH | Merancang Agenda Advokasi basic element of advocacy MEMILIH TUJUAN | Selecting an Advocacy Objective MENGENALI PARA PIHAK | Identifying Advocacy Audiences MENGEMBANGKAN & MENERUSKAN PESAN | Developing and Delivering Advocacy Messages MENGGUNAKAN DATA & PENELITIAN | Using Data and Research for Advocacy MEMBANGUN KOALISI | Building Coalitions PENDANAAN | Fundraising for Advocacy EVALUASI | Evaluating Advocacy Efforts MEMBUAT PRESENTASI PERSUASIF | Making Persuasive Presentations14 dari 30
    19. 19. MODEL ACEH | Merancang Agenda Advokasirasa, pikir, dan tindakUntuk kasus yang lain, biasanya penentuan isu sangat tergantung dari intensitas pemberitaan isu ataudampaknya. Lokasi dan target advokasi utama biasanya dilontarkan terlebih dahulu melalui media massa(cetak maupun online). Hampir sebagian besar pegiat LSM di Aceh memiliki hubungan yang cukup dekatdengan jaringan media massa. Bahkan beberapa dari pegiat tersebut menjadi narasumber tetap dikalanganjurnalis. Penggunaan media massa juga menjadi alasan ketika dukungan pendanaan (yang biasanya sulitdidapat) sangat terbatas selain teknik menggemakan isu secara lebih luasDisisi lain, tahapan berikutnya dilanjutka dengan serangkaian penilaian cepat (rapid assessment) aktor baiksekutu maupun sasaran advokasi. Sebagai besar sasaran advokasi terindentikasi dengan jelas kecuali padakasus-kasus lingkungan hidup dan kekerasan politik.LSM yang mendampingi kelompok-kelompok masyarakat biasanya mendapatkan isu advokasi dari kelompokdampingannya sedangkan untuk LSM lain, isu advokasi yang dilaksanakan berbasis penelitian dandokumentasi. Namun dalam prakteknya hal ini tidak dapat dipisahkan secara tegas. Bahkan lebih sering keduapola tersebut saling mengisi dan melengkapi.Aspek pendanaan tidak menjadi faktor penghambat diawal proses (khususnya bagi advokasi jangka pendek).Namun pendekatan yang umum dilakukan adalah melibatkan berbagai pihak (aliansi) selain untukmemperkuat sekutu maupun dukungan pendanaan dan jaringan. 15 dari 30
    20. 20. MEMBANGUN JARINGAN ADVOKASI kelebihan dan tantangan
    21. 21. MODEL ACEH | LSM, Partai Politik & Kursi DPR Aceh bersama untuk perubahan 33 kursi partai aceh 10 kursi 189 partai demokrat 8 kursi LSM tercatat aktif dan berdiri sebelum partai golkar tsunami di seluruh Aceh 600 5 kursi partai amanat nasional 4 kursi LSM lebih bermunculan di Aceh pasca partai keadilan sejahtera tsunami 4 kursi 80+/- partai persatuan pembangunan 1 kursi partai pkpi 1 kursi LSM yang hari ini masih bekerja secara aktif partai patriot diseluruh Aceh 1 kursi partai daulat aceh 1 kursi partai kebangkitan bangsa16 dari 30 1 kursi partai bulan bintang
    22. 22. MODEL ACEH | LSM dan Partai Politikbersama untuk perubahan Tidak ada relasi dengan parpol Sebagian LSM yang ada di Aceh khususnya yang 1 bergerak dalam isu HAM, Lingkungan, dan Anti Korupsi memilih untuk tidak berhubungan dengan partai politik 1 2 Beraliansi dengan salahsatu parpol Sangat sulit untuk membuktikan sebuah LSM beraliansi 2 dengan salahsatu partai politik. Walaupun itu dapat saja terjadi dalam ranah pragmatis. Menyebar dukungan ke banyak parpol 4 3 3 Hampir sebagian besar LSM yang lain dengan beragam isu memilih berhubungan secara intens dengan berbagai partai politik walaupun mereka tidak pernah tegas menyatakan mendukung salahsatu partai tersebut Menjadi partai politik Partai SIRA dan Partai PRA merupakan contoh gerakan 4 LSM dan aktivis mahasiswa yang bermetamorfosis 17 dari 30 menjadi partai politik
    23. 23. MODEL ACEH | Membangun Jaringan bersama untuk perubahan Negara Partai Pelaku Civic Group Politik Ekonomi dan CSO Masyarakat18 dari 30
    24. 24. MODEL ACEH | Membangun Jaringanbersama untuk perubahan Pola membangun jaringan berbasis pada modal sosial yang tersedia. Sebagian besar politisi berasal dari latar belakang yang mirip dengan para aktivis LSM, misalnya berasal dari organisasi massa yang sama, mantan aktivis LSM, hingga pendekatan klan dan kedaerahan. Seluruh faktor ini dimanfaatkan dalam mengembangkan jaringan. Aspek yang lain, para aktivis LSM mengembangkan budaya komunikasi berbasis “Warung Kopi”. Secara rutin dan informal, pertemuan antar aktivis LSM dan politisi dilakukan diruang-ruang terbuka ini. Membagi informasi lisan dipandang masih menjadi modalitas yang cukup efektif. Pilihan lain yang juga rutin dilakukan adalah menyediakan ”panggung sosial” bagi para politisi sebagai narasumber dalam berbagai ruang interaksi terbuka maupun tertutup. Memanfaatkan pertemanan dan hubungan sosial 19 dari 30 adalah kata kunci dalam membangun jaringan.
    25. 25. MODEL ACEH | Mengelola Jaringan rasa, pikir, dan tindak Berbagi pengetahuan dan terbuka adalah prinsip utama yang melandasi semangat aktivisme di Aceh saat ini. Keberpihakan (positioning) dalam berbagai dinamika kadangkala membutuhkan kejujuran selain juga menjadi tuntutan. Kelompok LSM di Aceh saat ini dihadapkan pada pilihan-pilihan ketegasan dalam melihat fenomena pembangunan yang kadangkala kontradiksi dengan agenda dan kerja-kerja LSM itu sendiri. Teman yang dulunya menjadi bagian dari agenda advokasi (misalnya dalam kasus-kasus lingkungan) dapat saja menjadi lawan baru kedepan. Namun sekali lagi, perbedaan posisi bahkan dapat dijadikan modalitas baru dalam pengelolaan jaringan itu sendiri. Pemanfaatan media sosial (twitter, facebook, milling list, hingga sms) juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan jaringan. Namun berbasis pengalaman, ketegasan akan keberpihakan atas isu pembangunan bahkan membuat hubungan dengan berbagai pihak menjadi lebih awet dan saling menghargai. Kami mencoba mengelola hubungan tanpa diskriminasi. Fenomena demontrasi (frontline action) yang sempat menjadi model standar di banyak kelompok LSM, saat ini menjadi pilihan terakhir yang dilakukan walaupun tetap menjadi bagian dari strategi taktik advokasi. Untuk memperbaiki hubungan dengan aparat keamanan, pemberitahuan penyelenggaraan aksi, bukan lagi sesuatu yang dihindari. Hal ini dianggap efektif dalam memperbaiki kualitas saling percaya yang sempat memburuk. Sebagai wilayah yang pernah berada dalam status operasi militer, kecurigaan akan militerisme dan intelijen juga cukup besar. Teknik membuka diri menjadi pilihan dalam mendorong agenda-agenda advokasi (walaupun disadari hal ini dapat berakibat kontra produktif bagi agenda advokasi itu sendiri). Hal yang relatif serupa juga dilakukan kepada para pihak yang pernah terlibat (baca mendukung) berbagai upaya perubahan di Aceh semisal lembaga donor, jaringan LSM nasional dan internasional, hingga individu-individu. Berbagi pengetahuan dan informasi terkini tentang Aceh juga menjadi kerja-kerja utama LSM yang ada.20 dari 30
    26. 26. MODEL ACEH | Mengelola Jaringan Massarasa, pikir, dan tindak Inspire & Advocator Facilitator Report-our Data Collector 21 dari 30
    27. 27. MODEL ACEH | Mengelola Jaringan Massa rasa, pikir, dan tindak Berbagai LSM di Aceh sadar masyarakat yang kuat dan mandiri adalah kekuatan utama dalam membangun perubahan. Posisi berbagai lembaga LSM tersebut dalam berhubungan dengan masyarakat tak dapat dipisahkan dari peran-peran pendampingan, inspirasi dan fasilitasi, perekam dan pengelola pengetahuan, hingga penyampai kepada berbagai pihak dan tingkatan. Hubungan LSM di Aceh dengan masyarakat adalah hubungan kemitraan, walaupun paradigma ini belum mampu sepenuhnya di gejawantahkan oleh banyak kelompok yang ada. Namun paradigma pemberdayaan selalu dijadikan hasrat (passion) dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Masyarakat bukan lagi milik namun mitra. Seperti halnya berhubungan dengan kelompok pendukung lainnya, hubungan antara LSM dan masyarakat adalah hubungan sinergis. Pasca “banjir bantuan” di Aceh akibat penanganan konflik dan bencana, masyarakat sepenuhnya sadar, jika mereka kadangkala dijadikan obyek dari berbagai janji-janji. Sehingga hubungan antara LSM dan masyarakat saat ini tidak lagi sepenuhnya berbasis antara kepintaran akademis dan keluguan semata namun lebih dititik beratkan pada proses inspirasi dan fasilitasi. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan pemenuhan standar kehidupan adalah agenda-agenda advokasi yang tak kan pernah selesai sehingga dukungan advokasi hari ini tidak lagi dilakukan partial. Kami mendorong berbagai perencanaan berbasis gampong (desa), aktor (champion) desa, hingga proses penguatan dan pemahaman akan hak menjadi bagian dari kerja-kerja pendampingan di basis kelompok.22 dari 30
    28. 28. PENDEKATAN ALA BUDAYA LOKAL kisah sukses dari Aceh
    29. 29. MODEL ACEH | Kearifan Lokalmedia penguatan masyarakat berkelanjutan “ Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala Qanun Bak Putroe Phang “ Reusam Bak Laksamana Budaya Aceh memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana (dimasa lalu) kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah Permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima. Dalam kontek kekinian hadih maj’a tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan atau dengan kata lain budaya Aceh menolak konsep otoritarianisme. 23 dari 30
    30. 30. MODEL ACEH | Kearifan Lokal media penguatan masyarakat berkelanjutan Ada banyak kearifan lokal yang menjadi keseharian masyarakat Aceh, berikut beberapa hal yang dianggap relevan dalam konteks ini : Pengambilan Keputusan Berbasis Musyawarah 1 Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Aceh sangat mengedepan proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Berbagi pendapat menjadi bagian dari relasi sosial. Proses ini mengakibatkan kepemilikan yang tinggi akan sebuah keputusan selain mendorong budaya egaliterian. Agama dan Adat sebagai Ruh Penyelenggaraan Kehidupan 2 Berbagai aspek kehidupan senantiasa dikaitkan dengan norma agama (Islam) dan adat istiadat sehingga prinsip-prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak serta kewajiban menjadi semangat dalam berhubungan antar sesama dan dengan pemerintah. Pengelolaan Sumber Daya Alam bagian dari Adat Istiadat 3 Hal ini tergambar dari berbagai institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot (mengatur pengelolaan sumber daya kelautan), Seunebok Uteun (mengatur tentang sumberdaya hutan), Keujruen Blang (mengatur tentang irigasi dan pertanian), serta Haria Peukan (mengatur tata kelola pasar dan perdagangan). Harta Benda bukan Sekedar Status 4 Kehidupan juga dianggap bagian dari tanggung jawab sebagai makhluk. Memiliki harta benda bukan sekedar cakupan24 dari 30 sumber dan alat produksi namun juga dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat. Kadangkala perlindungan yang berlebihan terhadap harta benda ini dianggap oleh pihak lain sebagai bentuk pembangkangan sosial.
    31. 31. MODEL ACEH | Kearifan Lokalpembelajaran, membangun dari kehancuranBerikut, kami mencoba membagi hikmah ajar, semangat besar kami dalam melakukan pembangunan pasca tsunamidikaitkan dengan sumber daya dan kearifan lokal. Katahati Institute (d/h. Yayasan Katahati) didirikan oleh beberapa komponen masyarakat sipil dengan beragam profesi dari sejumlah kalangan, pemerhati, akademisi dan praktisi. Embrio Katahati Institute sudah terwujud sejak awal 1999, walau pada saat itu terbatas atas upaya mendukung aktivitas di kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS) Aceh, baik yang memfokuskan diri kepada katahati persoalan gender, hak asasi manusia maupun perwujudan tata pemerintahan institute yang bersih. Katahati Institute lahir dari kepedulian terhadap dinamikan Aceh yang terus menerus harus dibenahi akibat konflik politik yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat sipil. Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada perubahan kami membangun organisasi ini untuk mencapai visi Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan demokratis. Adapun misi yang kami emban untuk mencapai visi tersebut adalah dengan Melakukan kajian dan Advokasi kebijakan publik. Informasi lebih lanjut tentang organisasi ini dapat diakses di www.katahati.or.id 25 dari 30
    32. 32. MODEL ACEH | Kearifan Lokal pembelajaran, membangun dari kehancuran Seperti halnya berbagai organisasi lokal yang ada di Aceh, kami juga tiba-tiba menjadi organisasi yang merasa mampu melakukan apapun dalam periode kedaruratan pasca bencana. Pilihan membangun (menjadi pelaksana pembangunan) diambil dengan asumsi mudah dilakukan dan dapat dilaksanakan oleh sumberdaya. Sebagai sebuah lembaga advokasi yang selama ini aktif dalam memperjuangkan hak- hak rakyat, kami menganggap membangun itu sama dengan melakukan advokasi. Mencari staf yang menguasai kapasitas teknis pada periode itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya (walau sebagian besar staf kami waktu itu berlatar belakang akademis sosial, ekonomi dan hukum, kami tidak memiliki engineer) namun menemukan tenaga yang memahami semangat dan pendekatan pembangunan berbasis hak rupanya tidak sesederhana itu. Di awal, kami ingin pembangunan ini kami lakukan sendiri secara langsung artinya kami akan menyiapkan desain bangunan, membeli material, menunjuk tukang untuk membangun, mengawasi proses pembangunan dengan melibatkan seluruh masyarakat secara aktif. Segera masalah kami temui, rupanya tak semudah yang kami bayangkan sebelumnya. Kerepotan-kerepotan itu tak hanya disebabkan keterbatasan yang kami miliki, berbagai hal kemudian juga dapat dianggap sebagai komponen yang memberi kontribusi atas kerepotan-kerepotan tersebut. Diawal periode penanganan bencana, kami selalu menyatakan bahwa kekuatan lokal perlu dilibatkan secara utuh dalam proses pembangunan itu sendiri. Kami berulang kali menyatakan kekecewaan kami atas “keterlambatan” yang dilakukan pihak lain. Membangun itu tidak hanya soal angka rupanya, memangun itu tidak hanya soal volume agaknya. Membangun adalah sebuah proses integral dari berbagai aspek sosial. Staf kami yang mengurusi komunikasi dengan calon penerima manfaat pada awalnya sangat yakin dengan kemampuan nya dalam membangun komunikasi dengan masyarakat akan mampu menemukan penerima manfaat yang tepat dalam proses pembangunan nantinya.26 dari 30
    33. 33. MODEL ACEH | Kearifan Lokalpembelajaran, membangun dari kehancuranNamun hal tersebut rupanya tak semudah kondisi dilapangan, berbagai diskusi yang kami lakukan secara rutin mengharuskan kamimelakukan komunikasi tidak hanya dengan calon penerima manfaat namun juga komunikasi yang intensif harus dilakukan denganpemangku kepentingan lainnya. Aparat pemerintahan desa dan kecamatan merupakan pihak yang juga harus dilibatkan dalam proses iniagar duplikasi penerima manfaat dapat dihindari.Staf lain yang mengurusi desain rumah berkali-kali harus mengeluh, karena kondisi di lapangan tidak semudah perencanaan diatas kertasyang telah disusun. Tanah yang letaknya lebih rendah, tanah yang digenangi air akibat buruknya saluran, tanah yang jumlah nya tidakmencukupi dan berbagai masalah pertanahan lainnya memaksa kami harus selalu mendiskusikan desain rumah yang akan kami bangun.Kami sadar membangun sebuah rumah bukan hanya menggambarkan denah.Staf logistik selalu punya cerita yang kemudian juga menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi kami. Diawal proyek (sesuaikesepakatan dengan donor) kami membeli material dalam jumlah yang cukup untuk 25 unit rumah. Kami lupa material juga harus dirawatdengan baik, dijaga dengan baik, diatur penggunaan dan pengadaan nya dengan baik. Keluhan staf logistik yang berkali-kali diutarakannya adalah kadangkala material yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu yang mengakibatkan penundaan beberapa aspek pekerjaan dilapangan.Akhirnya kami menemukan pembelajaran yang utama, bmembangun rumah bukan hanya soal bentuk namun lebih penting bagaimanamenjadikan rumah itu sebagai bagian dari proses normalisasi kehidupan para korban itu sendiri. Kami sadar (diakhir) biarkanlah urusanpembangunan rumah dikerjakan oleh pihak yang memang mandatnya membangun. 27 dari 30
    34. 34. MODEL ACEH | Kearifan Lokal pembelajaran, membangun dari kehancuran Rupanya banyak hal yang kami lewatkan (yang harus kami akui kemudian), namun ada 3 (tiga) hal yang tak kan pernah kami lupakan yaitu : Pengambilan Keputusan Berbasis Musyawarah 1 Sebagai organisasi yang merasa memiliki pengetahuan lebih dibanding masyarakat, kami melakukan proses tanpa melibatkan masyarakat di awal. Kami beranggapan, masyarakat adalah korban yang tidak punya pendapat. Kami merasa dapat menentukan keputusan dengan sesuka hati kami. Bahkan kami sempat melupakan struktur sosial di masyarakat. Agama dan Adat sebagai Ruh Penyelenggaraan Kehidupan 2 Kami melupakan pendekatan adat dan budaya dalam mendorong perubahan. Diawal proses kami tak pernah mampu melibatkan masyarakat sebagai pemilik karena kami mendorong proses dengan gaya pembangunan real estate. Kami melupakan prinsip budaya karena terpengaruh oleh ritme hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Harta Benda bukan Sekedar Status 3 Diawal kami ingin membangun rumah (house) padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah tempat tinggal (home) bukan sekedar bilik dan atap tapi juga tempat interaksi keluarga, budaya, sosial, dan agama. Tempat tinggal bukan hanya sekedar pemberian namun juga adalah hak milik dan tanggung jawab. Pada akhirnya kami tidak hanya sekedar memberikan rumah namun kami juga mendorong penerbitan sertifikat hak kepemilikan tanah atas nama pasangan, akta hibah rumah, membangun sanitasi, hingga memperbaiki sarana peribadatan dan sosial28 dari 30
    35. 35. MODEL ACEH | Kearifan Lokalpembelajaran, membangun dari kehancuranPemalu dan tidak banyak bicara ciri-ciri Aina, gadis Aceh berumur 10 tahun ini begitu santun menjawab sapaan dari masyarakat kampung dimana dia tinggal sekarang. Aina adalah salah seorang korban‘ganasnya’ gempa dengan kekuatan 8,9 SR disusul gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Kini Aina tinggal bersama kakek dan neneknya, Aina ditinggalkan kedua orang tua besertaadik dan kakaknya dalam tragedi tsunami lalu. Siapa yang tidak sedih dan bisa melupakan tragedy dahsyat itu, Aina yang berhasil lari dari kejaran ombak bersama kakeknya ini terus mengenang tragediyang mematikan itu. Allah SWT memang belum mengijinkan Aina untuk ‘pergi’. Aina harus terus hidup dan menjalani hidupnya, walaupun setelah kejadian itu Aina harus tinggal dibarak pengungsian didaerah Pango, Ulee Kareng-Banda Aceh.Nurul Aina nama lengkapnya, gadis berwajah rumeh (manis dan peramah-red), ini masih duduk dikelas 4 Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Ulee Kareng. Aina adalah satu-satunya penerima rumahtermuda dari yayasan|katahati, Aina sangat berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepadanya. Selama ini Aina juga salah satu korban ribuan janji bantuan dari NGO atau pihak lain yang selalumenjanjikan pembangunan rumah di Lampulo yang sampai saat ini tidak terealisasi dengan baik di lapangan, dan ini membuat Aina dan masyarakat lainya sangat kecewa karena sudah sangat lamamereka berada di tenda dan barak.Rumah yang diterima langsung atas nama Aina tanpa wali, dan itu juga berkat dari dukungan kakek dan neneknya yang selama ini terus menemani Aina dalam kesedihan tanpa orang tuanya lagi. Masihbanyak masyarakat lain yang nasibnya sama seperti Aina, mungkin itu yang membuat gadis ini begitu sabar menghadapi hidupnya dengan keadaaannya yang sekarang. Putri kelahiran Banda Acehtanggal 10 Juni 1996 ini bercita-cita menjadi dokter, “Aina ingin menjadi dokter dan bisa membantu orang, lebih-lebih orang yang tidak mampu, belum tahu jadi dokter apa, yang pasti dokter”, ujarnyasemangat. Tapi cita-cita itu sepertinya sedikit menjadi kendala karena keterbatasan dana untuk mendukung Aina menjadi seorang dokter. Yang sangat dibutuhkan Aina sekarang adalah beasiswa untukmelanjutkan pendidikannya. Untuk mendukung itu juga Aina memiliki satu unit computer, alasan yang diungkapkan agar Aina tidak ketinggalan zaman. “Aina pingin bisa main computer, internet sepertiorang lain,” tambahnya.Intinya, Aina adalah salah seorang dari ratusan ribu korban tsunami yang sangat bersyukur atas apa yang ada pada dirinya sekarang. Wajah Aina seolah-olah mengatakan dia akan terus melanjutkanhidupnya dengan masa depan yang cerah, dan itu juga butuh dukungan dari pihak lain karena keterbatasan dirinya terlebih dari segi ekonomi. 29 dari 30
    36. 36. Kami sadar berbagai upaya perubahan sosial yang dilakukan LSM di Aceh belum mampu sepenuhnya menjadikan Aceh sebagai wilayah yang sejahtera dan berkeadilan. Kami sadar sinergisasi dan berbagi hikmah ajar antar berbagai pihak termasuk kekuatan politik adalah upaya lain yang perlu terus ditumbuh kembangkan. Kami sadar, kita semua masih berada dalam satu semangat bersama untuk perubahan. Kita semua peduli dan masih memiliki empati, walaupun disisi lain pandangan skeptis (seperti di bawah ini) masih tetap ada ... “ ... LSM gagal untuk melahirkan sebuah masyarakat yang punya tanggung jawab a t a s l i n g k u n g a n nya . L S M d a l a m maupun  luar negeri justr u ikut “ menyuburkan sikap aji mumpung di tengah masyarakat. Mereka ikut jor- joran untuk membuat masyarakat Aceh berorientasi kepada materi semata... Tajuk MetroTv Aceh Setelah Lima Tahun Tsunami Sabtu, 26 Desember 2009 15:18 WIB30 dari 30
    37. 37. Informasi | Pemateriajang silaturahmi berkelanjutan tentang saya Teuku Ardiansyah telah bekerja untuk berbagai agenda perubahan sosial dan demokratisasi di Aceh sejak 1999. Terlibat aktif sebagai salahsatu pendiri dan pengurus Katahati Institute (sebuah lembaga yang didedikasikan untuk membangun proses demokrasi dan penguatan hak-hak rakyat). Menjadi konsultan dan inspirator untuk berbagai organisasi masyarakat sipil serta organisasi nirlaba lainnya. unduh Material ini merupakan material terbuka. Anda dipersilahkan mempergunakannya. Berbagai material dan tulisan Teuku Ardiansyah dapat di download di www.slideshare.net/teuku.ardiansyah masukan Berbagai input dan feedback dapat anda sampaikan via : +62 811 685032 teuku.ardiansyah@gmail.com @teukuardian Teuku Ardiansyah

    ×