PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG O/ RAKYAT

        Amat disayangkan, bahwa SU-MPR 1999 yang lalu tidak segera melakukan
amande...
menjadi presiden terpilih. Dibutuhkan panitia khusus yang independen untuk menetapkan
materi atau hal-hal yang patut diper...
jantung. Mundurnya Presiden Rusia Boris Yeltsin setlah lama menderita sakit juga bisa
dijadikan contoh betapa jabatan pres...
Dalam menjalankan hak-hak prerogatif yang lain, seorang presiden juga harus
berkonsultasi dengan pemegang kekuasaan negara...
Selama Republik ini berdiri, rakyat tidak pernah tahu atau diberitahu berapa gaji
seorang presiden dan para menterinya. Te...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total - 2. P E M I L I H A N P R E S I D E N L A N G S U N G & L E M B A G A K E P R E S I D E N A N

812 views
725 views

Published on

Published in: News & Politics
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total - 2. P E M I L I H A N P R E S I D E N L A N G S U N G & L E M B A G A K E P R E S I D E N A N

  1. 1. PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG O/ RAKYAT Amat disayangkan, bahwa SU-MPR 1999 yang lalu tidak segera melakukan amandemen terhadap Pasal 6(2) UUD 1945 untuk mengubah cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis, yaitu melalui pemilihan langsung o/ rakyat. Pada masa lalu, memanipulasi 1000 orang anggta MP memang terasa sangat mudah bagi Soeharto. Meskipun UU Pemilu 1999 telah mengurangi jumlah anggota MPR menjadi 700 orang, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa dibanggakan menjadi presiden RI melalui pemilihan o/ MPR. Siapapun yang bisa memenangkan kursi terbesar di MPR, tentu saja melakukan rekayasa, baik dengan cara kasar (money politics) maupun dengan cara halus (fraksiisme), akan mendapati dirinya bisa menjadi presiden sekaligus. Sedang akan tidak mudah untuk memanipulasi suara ratusan juta rakyat pemilih, kalau tidak ingin mengatakan almost impossible. Dengan pemilihan langsung, tidak lagi presiden dimanipulasi, rakyat Indonesia yang beragam tentu saja tidak bisa seluruh keragamannya dapat diwakili o/ MPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden o/ rakyat, seperti pada Pemilu-pemilu umumnya, seharusnya merupakan hal yang wajar-wajar saja dalam pelaksanaannya. Bukan merupakan “barang” istimewa yang “sulit” dilaksanakan. Persiapan khusus tidak perlu dilakukan. Dalam tempo tiga bulan, mestinya Pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur, adil, bersih, dan demokratis. Hanya empat hal yang perlu menjadi persyaratan utama: (1) Tidak ada larangan memilih bagi siapa pun yang telah cukup umur. (2) Tidak ada paksaan bagi calon pemilih: hak untuk memilih sama dengan hak untuk tidak memilih; dan hak untuk memilih sesuatu sama dengan hak untuk memilih yang lain. (3) Setiap pemilih tahu persis siapa dan bagaimana calon pilihannya itu. (4) Seorang pemilih tidka diperkenankan memilih lebih dari satu kali. Mungkin syarat ketiga tersebut di atas adlah syarat yang sedikit sulit dilaksanakan. Tetapi, kalau para peserta Pemilu (partai atau individu calon) faham betul dan punya rasa tanggungjawab besar aterhadap arti demokrasim yaitu bahwa pemilih harus mengenal betul kualitas calon pilihannya, maka haruslah para peserta Pemilu itu berjuang untuk memenangkan hati rakyat pemilihnya dengan menyampaikan program-programnya, dan bukan memanfaatkan ketidaktahuan rakyat pemilihnya semata-mata untuk mendapatkan suaranya. Sebab, kalau rakyat sampai “salah-pilih”, maka yang rugi adalah seluruh bangsa. Dengan demikian UU Pemilu juga harus mengandung perintah agar setiap peserta Pemilu menjual program-programnya bukan menjual bendera atau simbol-simbol partai, bahkan menjual masa melalui pengerahan masa. Dalam hal ini, negaradan pers bisa ikut serta membantu dalam sosialisasi program para peserta Pemilu dengan cara yang jujur dan tidak memihak. Pelaksana pemilihan presiden, sebagaimana halnya dengan Pemilu lain dan referendum, adalah kelompok independen (seperti LSM) yang bukan peserta dalam pemilihan sebagai kelompok yang dipilih. Calon-calon (dan wakil presiden) harus mengikuti debat terbuka selama kampanye, perdebatan mana bisa disaksikan o/ seluruh rakyat. Perdebatan tentu saja menyangkut materi program kerja lima tahun ke depan, seandainya calon tersebut
  2. 2. menjadi presiden terpilih. Dibutuhkan panitia khusus yang independen untuk menetapkan materi atau hal-hal yang patut diperdebatkan, yaitu baik yang menyangkut persoalan negara yang aktuil dan yang sedang dihadapi rakyat maupun yang menyangkut dunia. LEMBAGA KEPRESIDENAN Tugas presiden adalah menjalankan UUD. Oleh karena itu, pasal-pasal UUD 1945 tentang lembaga kepresidenan perlu diperbaiki dengan memberikan batasan-batasan yang lebih kongkrit tentang ruang lingkup lembaga kepresidenan, agar lembaga kepresidenan tidak lepas dari kendali kedaulatan rakyat. Ada usaha-usaha untuk menerbitkan UU tentang lembaga kepresidenan, tetapi batasan-batasan yang mendasar itu sebaiknya sudah dimaksukkan sekaligus di dalam konstitusi. Dan itulah sebetulnya makna sebuah konsititusi: mencegah absolutisme khusunya kekuasaan eksekutif, dan lebih khusus lagi lembaga kepresidenan. Banyak orang yang bermaksud mempertahankan UUD 1945 menyatakan, bahwa kesalahan masa lalu disebabkan o/ tidak terlaksanakannya UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Mereka berpendapat bahwa UUD 1945 sendiri tidak keliru; yang keliru adalah orang yang menjalankannya. Penjelasan UUD 1945 juga menekankan pentingnya “jiwa dan semangat penyelenggaraan negara.” Di sinilah justru letak salah satu kelemahan UUD 1945. Sebuah konstitusi, seharusnya mampu memberikan batasan-batasan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin manusia berjiwa diktator akan terpilih menjadi presiden dan menjalankan konstitusi dengan baik. Atau paling tidak, siapa pun yant terpilih menjadi presiden tidak mungkin akan membawa negara ke arah diktatorisme. Pasal 5(1) tentang kekuasaan membuat UU yang terlalu didominasi presiden perlu diperbaiki. Perubahan UUD 1945 menghendaki agar kekuasaan membuat UU tidak hanya di tangan presiden, dan DPR hanya menyetujui saja. Akan tetapi, kekuasan membuat UU berada di tangan Presiden bersama-sama dengan DPR dan Dewan Utusan Daerah(DUD) otonom. Ketiga badan tersebut dipilih o/ rakyat secara langsung, sehingga ketiganya berhak memegang kekuasaan membuat undang-undang. Artinya, ketiga badan tersebut berhak mengajukan RUU. Keputusan terakhir tetap dipegang o/ para wakil rakyat, bukan presiden. Aritnya, kalau presiden ternyata tidak setuju, maka para wakil rakyat di kedua dewan itulah yang paling menentukan. Sehingga, kalau mayoritas wakil rakyat dan mayoritas wakil daerah telah menyetujui maka RUU absah menjadi UU. Selain ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung o/ rakyat sebagai pengganti Pasal 6(2), pasal lain yang patut diperbaiki di dalam UUD 1945 adalah Pasal 6(1). Presiden dan wakil presiden tidak lagi dituntut harus orang Indonesia asli, tetapi cukup apabla mereka adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 40 tahun. Setiap warga negara tentunya berhak untuk menjadi presiden. Termasuk mereka yang menjadi warga negara hasil naturalisasi, setelah melewati periode tertentu. Kebarnya, pada waktu itu pasal tersebut sengaja dipasang untuk mencegah warga negara keturunan Belanda dan Jepang untuk ikut dalam pemilihan presiden, kalau Indonesia jadi merdeka. Persyaratan presiden harus pula ditambah, antara lain yang terpenting mereka harus sehat jasmani dan rohani. Dalam prakteknya, itu perlu dibuktikan dari keterangan tim dokter. Presiden Franco D. Rosevelt dari AS menolak untuk dipilih kembali menjadi Presiden AS keempat kalinya, karena alasan lumpuh setelah mengalami serangan
  3. 3. jantung. Mundurnya Presiden Rusia Boris Yeltsin setlah lama menderita sakit juga bisa dijadikan contoh betapa jabatan presiden membutuhkan persyaratan yang berat, yaitu harus tangkas, cekatan, dan mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Dan karena wakil presiden sewaktu-waktu harus bisa menggantikan kedudukan presiden, maka wakil presiden pun mesti punya syarat yang sama. Demikian pula harus jelas disebutkan, untuk memperbaiki Pasal 7, bahwa periode jabatan seorang presiden adalah maksimum dua kali. Pasal 8 juga merupakan kelemahan UUD 1945, karena hanya berbicara mengenai penggantian presiden o/ wakil presiden manakala presiden mangkat, berhenti atau tidak mampu menjalankan kewajibannya. Pasal tersebut tidak berbicara lebih lanjut manakala presiden dan wakil presiden keduanya, mangkat, atau berhenti, atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Kalau itu terjadi, penggantinya, sebaiknya, adalah Ketua DPR. Alasannya karena anggota DPR, sebagaimana Presiden, juga dipilih secara nasional dan langsung pula o/ rakyat. Penjabat presiden yang adalah ketua DPR dan yang sekaligus adalah ketua dalam sidang-sidang MPR ini mempunyai kewajiban menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam tempo sesingkat-singkatnya maksimul enam bulan. Pada masa Orba ada ketentuan tentang triumvirat yang mengatakan apabila presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugsanya maka tiga orang, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan diangkat sebagai penggantinya. Ketentuan itu tentu saja tidak cocok untuk pemilihan presiden dan wakil presiden langsung o/ rakyat. Contoh buruk Orba lainnya adalah manakala presiden dan wakil presiden tidak jelas tugasnya masing-masing. Presiden sebaiknya memegang posisi kooridnator para menteri yang memimpin departemen, sedang wakil presiden diberi tugas mengkoordinasikan kelompok menteri-menteri yang tidak memangku sesuatu departemen. Bisa juga wakil presiden mengkooridinasikan kegiatan-kegiatan tertentu yang ditangani o/ daerah-daerah provinsi. Tugas ini menjadi paling ideal apabila otonomi daerah yang penuh dan di tingkat satu segera terwujud. Presiden RI mestinya dalah Presiden dari seluruh rakyat, bukan presiden golongan tertentu. Hubungan atau loyalitas presiden dengan partainya sudah harus diakhiri setelah mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI. Loyalitas itu bisa muncul kembali manakala presiden yang bersangkutan akan mencalonkan diri kembali untuk kedua atau terakhir kalinya lewat partainya. Tentu tidak bisa dipungkiri, bahwa calon presiden yang diusulkan o/ sesuatu partai politik mungkin saja sekaligus adalah ktua partai tersebut. Maka jabatan sebagai ketua partai itu pun harus dilepaskan begitu yang bersangkutan terpilih menjadi presiden (atau wakil presiden). Pada pokoknya semua bentuk rangkap jabatan yang terkait dengan suatu organisasi politik dan kemasyarakatan, khususnya jabatan eksekutif, harus dilepaskan. Ini adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kepemihakan, dan berbagai bentuk kolusi dan nepotisme lainnya. Presiden (dan wakil presiden) juga harus melepaskan diri dari semua jabatan di perusahaan dan dilarang menahan saham di perusaan atau berbisnis untuk mencari untung. Presiden tidak boleh membuat hutang atas nama negara. Gaji presiden yang diberikan o/ negara dianggap sudah lebih dari cukup, karena presiden telah mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan dari negara.
  4. 4. Dalam menjalankan hak-hak prerogatif yang lain, seorang presiden juga harus berkonsultasi dengan pemegang kekuasaan negara lainnya yang susuai. Misalnya untuk mengangkat duta besar, presiden perlu meminta pertimbangan dari MPR, sedang untuk memberikan grasi, amnesti dan abolisi presiden harus mengkonsultsaikannya terlebih dahulu dengan MA. Amat tidak masuk akal, manakala SU-MPR 1999 yang lalu menetapkan dalam Amandemen Pertama UUD 1945 (Pasal 14), bahwa presiden harus meminta pertimbangan DPR untuk memberikan grasi, amnesti dan abolisi. Tentu ini ketentuan amandemen yang keliru; seharusnya pertimbangan diminta dari MA. Sulit diterima akal, manakala DPR harus bersidang pleno untuk menerima atau menolak apa yang menjadi haknya presiden. Apalagi hak tersebut adalah untuk memberi ruang yang lebih luas bagi demokrasi dan HAM. Bukankah dalam soal yang menyangkut keputusan pidanan ini Kekuasaan Kehakiman lebih tahu daripada Kekuasaan Legislatif(DPR)? Untuk mengangkat duta besar (Pasal 13), yaitu wakil pemerintah di luar negeri, presiden perlu berkonsultasi dengan MPR. Dalam waktu yang relatif singkat, MPR harus memberikan jawabannya. Untuk mengangkat konsul, pertimbangan tersebut tidak perlu; cukup lewat Menteri Luar Negeri saja. Dalam menerima duta besar dan konsul dari negara lain tentu tidak perlu berkonsultasi atau menanyakan kepada wakil rakyat, tetapi cukup kiranya apabila presiden memberitahukan perihal itu kepada MPR. Presiden menyatakan keadaan bahaya dan perang. Tentu saja lebih baik kalau RI mempunyai UU yang khusus tentu keadaan tertib sipil, undang-undang tentang keadaan darurat atau bahaya, dan undang-undang tentang keadaan perang. Ketiganya perlu dipisahkan, untuk tidka mengacaukan sesuatu keadaan dengan keadaan lainnya, tidak seperti RUU PKB, Penanggulangan Keadaan Bahaya, yang dirancang o/ rezim Habibie, yang sekaligus meliputi ketiga situasi tersebut. “Pengacauan” ketiga situasi itu bisa mengakibatkan kesalahan prosedur, dimana keadaan tertib sipil o/ sebab kekacauan setempat mengakibatkan penanganan ala keadaan perang, sehingga kekerasan militer yang serng terjadi pada masa Orba terhadap penduduk sipil dapat berluang kemblai, dan dengan demikian mungkin pula terjadi kembali berbagai pelanggaran HAM. Segala prosedur untuk menyatakan negara ada dalam keadaan bahaya dan perang dengan negara lain harus lewat UU. Demikian pula setiap keputusan tentang operasi militer, selain melalui prosedur sesuai UU, juga harus sepengetahuan MPR. Demikian pula pernyataan perang harus dengan pengetahuan MPR. Yang juga sering dilupakan, khususnya mengambil contoh pada masa Orba, adalah perihal perjanjian antarnegara. Segala bentuk perjanjian dan kerjasama antarnegara harus disampaikan kepada MPR. Perjanjian hutang asing yang selama ini dilakukan o/ pemerintah RI melalui UU APBN dinilai tidak pada tempatnya, karena hutan gasing ini merupakan kesepakatan tersendiri dalam bentuk perjanjian dengan negara atau negara-negara asing. Bahwa hasil perjanjian hutang tersebut akan dimasukkan ke dalam APBN, itu adalah masalah intern dalam negeri Indonesia. Tanda-tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan yang diberikan o/ seorang presiden semestinya meliputi tanda kehormatan kenegaraan saja. Dengan demikian, gelar profesor tidak boleh diartikan sebagai “tanda kehormatan”. Gelar-gelar non-kenegaraan seperti itu tidak boleh diberikan o/ presiden. Gelar profesor seharusnya diberikan o/ presiden universitas.
  5. 5. Selama Republik ini berdiri, rakyat tidak pernah tahu atau diberitahu berapa gaji seorang presiden dan para menterinya. Tentu sekarang sudah saatnya gaji para pejabat tinggi negara tersebut terbuka bagi masyarakat. Soal gaji itu selayaknya dinyatakan dalam UU yang khusus, tidak perlu bersamaan dengan ditetapkannya UU tentang APBN. Kenaikan gaji presiden, wakil presiden, para menteri dan anggota DPR/ MPR o/ usulan Gusdur empat hingga tujuh kali lipat dari gaji semasa pemerintahan Soeharto dalam keadaan perekonomian pasca kristis moneter yang sama sekali belum pulih ini menunjukkan betapa pemintahan Gusdur-Megawati tidak mengenal sense of crisis. Kenaikan gaji Gusdur sebagai presiden dari 10 juta rupiah pada masa Soeharto menjadi 70 juta rupiah, bagi kelompok reformis sungguh sangat keterlaluan. Tetapi lebih keterlaluan lagi para pimpinan dan anggota DPR yang juga ikut menikmati kenaikan gaji itu dan tidak menolak atau berbuat sesuatu untuk meringankan beban rakyat. Dalam soal pertanggungjawaban presiden di depan sidang pleno MPR menurut UUD 1945 perlu dicatat hal-hal berikut: pertanggungjawaban itu disampaikan manakala ada dugaan yang jelas, tentunya disertai bukti-bukti permulaan yang cukup, bahwa presiden menyimpang dari ketentuan konstitusi. Pertanggungjawaban itu disampaikan dalam Sidang Istimewa (SI, bukan SU) MPR atas permintaan DPR. Dengan SI-MPR itu presiden bisa jatuh manakala pertanggungjawabannya ditolak. Mestinya, bisa juga SI- MPR menawarkan kepada presiden untuk mundur atau segera dituntut di muka pengadilan (MA). Hanya saja ketentuan ini tidak ada dalam UUD 1945. Meskipun sudah ada pasal-pasal dalam konstitusi yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban presiden, masih diperlukan ketentuan perudang-undangan lain yang lebih luas, seperti UU tentang lembaga kepresidenan. Di situ dapat ditetapkan apayang boleh dan tidak boleh dilakukan o/ seorang presiden, antara lain, tentang etika kehidupan sehari-hari, seperti larangan terhadap presiden (dan wakil presiden) membuat pernyataan- pernyataan yang bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat.

×