Seminar PublikDe Jure, De Facto National BudgetFormulation and Deliberation at the DPR:The Initial Ways to Excel8th May 20...
Agenda• Tentang Penelitian• Temuan Penelitian• Kerangka Rekomendasi• Diskusi
Tentang Penelitian                     3
Sekilas Tentang Penelitian                                                       Tujuan Penelitian                        ...
Urgensi PenelitianLitbang Kompas                     5
Urgensi Penelitian300             Belanja Pegawai250          Belanja Barang             Belanja Modal200          Subsidi...
Komposisi Belanja Pemerintah 2006 - 20121,500                                                    1,500                    ...
Perbandingan APBN 2006 - 2012                        250                                                                  ...
Urgensi PenelitianUnited Nations Public Administration Network (UNPAN) melakukan serangkaian penelitian tentangbagaimana p...
Initial Way to ExcelBappenas                       RPJM                PPKementerian/ Lembaga         Renstra KL          ...
Temuan Penelitian                    11
Perencanaan – Pengesahan APBN• Undang-Undang  Nomor 17 Tahun  2003 tentang  Keuangan Negara• Undang-Undang  Nomor 27 Tahun...
Tahapan Pembahasan dan Pengesahan APBN 1                                       3                                       6  ...
Inherent Risk pada Proses                     •   Pertama, proses tersebut adalah                         proses politis y...
Berbagai Kasus Hukum1. Menjanjikan pengurusan   anggaran suatu program   dengan meminta   sejumlah imbalan   tertentu2. Me...
Temuan Penelitian• Aspek Proses                 •   Hasil interview menunjukkan proses• Substansi          pembahasan dan ...
Kondisi-Kondisi Yang Ditemukan                                                                            5               ...
Input      “Bahan yang diberikan pemerintah (RAPBN) bersifat      sangat umum, sehingga sulit bagi sebagian anggota      D...
Proses Sebenarnya Praktek Penyelenggaran Pembahasan dan Penetapan APBN itu sudah sudah benar sesuai dengan Undang-Undang. ...
OutputCelah yang sering digunakan untuk melakukanpenyimpangan yang saya sebut Moral Hazard tadi bisaterjadi antara lain ka...
Aspek Proses•   Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan dari    pemerintah yang belum memadai•   T...
Aspek Substansi VS Formalitas1. Penyusunan RAPBN berpedoman kepada rencana kerja   Pemerintah dalam rangka mewujudkan terc...
Kerangka Rekomendasi                       23
Framework Rekomendasi                    Rendahnya              Percepatan Implementasi                   Kualitas Input  ...
Penelitian Lebih Lanjut• Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan  bagaimana proses penyusunan, pembaha...
Imperatif untuk Pembenahan                             26
Komposisi Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada APBN  1989 - 20121,100.0 900.0 700.0 500.0 300.0 100.0          89   90   ...
28
Diskusi          29
Contoh eBudget System - Phillipine                                     30
Contoh Handbook                  31
32
34
Menyelamatkan APBN Menyelamatkan Masa Depan Bangsa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menyelamatkan APBN Menyelamatkan Masa Depan Bangsa

1,697 views

Published on

File dapat didownload pada http://policy.paramadina.ac.id

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
577
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menyelamatkan APBN Menyelamatkan Masa Depan Bangsa

  1. 1. Seminar PublikDe Jure, De Facto National BudgetFormulation and Deliberation at the DPR:The Initial Ways to Excel8th May 2012Paramadina Public Policy InstituteJl. Gatot Subroto Kav.97, Jakarta 1290http://policy.paramadina.ac.id
  2. 2. Agenda• Tentang Penelitian• Temuan Penelitian• Kerangka Rekomendasi• Diskusi
  3. 3. Tentang Penelitian 3
  4. 4. Sekilas Tentang Penelitian Tujuan Penelitian • Untuk memetakan sistem dan prosedur berdasarkan kerangka hukum yang ada saat ini untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada • Untuk mengetahui praktik pembahasan dan pengesahan anggaran yangPasal 23 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebenarnya dilakukan saat inisebagai wujud dari pengelolaan keuangan negaraditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan • Untuk mengidentifikasi adanya gapdilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawabuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. antara dasar hukum pembahasan- pengesahan anggaran dengan praktikPasal 23 (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran pelaksanaannyaPendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presidenuntuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat • Untuk menemukan rekomendasi yangdengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. membenahi kesenjangan yang ada tersebut 4
  5. 5. Urgensi PenelitianLitbang Kompas 5
  6. 6. Urgensi Penelitian300 Belanja Pegawai250 Belanja Barang Belanja Modal200 Subsidi Bantuan Sosial15010050 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Kementerian Keuangan, analisis PPPI 6
  7. 7. Komposisi Belanja Pemerintah 2006 - 20121,500 1,500 Transfer Ke Daerah1,300 1,300 Belanja Lain-lain1,100 1,100 Bantuan Sosial Belanja Hibah 900 900 Subsidi 700 700 Pembayaran Bunga Utang 500 500 Belanja Modal 300 300 Belanja Barang Belanja Pegawai 100 100 Pendapatan Negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dan Hibah(100) (100) Sumber: Kementerian Keuangan
  8. 8. Perbandingan APBN 2006 - 2012 250 APBN 2006 APBN 2012 215.86 208.85 200 188.00 151.98dalam Trilliun Rupiah 150 122.22 107.43 100 79.08 73.25 54.95 47.18 47.76 50 40.71 37.42 28.53 - 1.80 - Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Bunga Utang Sumber: Kementerian Keuangan
  9. 9. Urgensi PenelitianUnited Nations Public Administration Network (UNPAN) melakukan serangkaian penelitian tentangbagaimana pola pengeluaran (expenditure) berbagai negara berdasarkan fungsi pemerintahan. APBN 2010 Developed Developing Indonesia Traditional State Function 3,9 6,1 7,6 General Administration and public 2,1 3,4 7,6 order Defense 1,8 2,7 0,003 Modern State Functions 25,1 14,5 3,9 Educations 2,9 4,1 1,4 Health 3,8 2,0 0,3 Other Social Services 14,9 3,9 0,8 Economic Services 3,5 4,5 1,4 Interest Payment 3,4 3,0 1,4 Other Expenditure 2,6 1,7 NA 9Sumber: United Nations Public Administration Network (UNPAN) Kementerian Keuangan, analisis PPPI
  10. 10. Initial Way to ExcelBappenas RPJM PPKementerian/ Lembaga Renstra KL PERENCANAANBappenas+Depkeu Pagu Indikatif SEBKementerian/ Lembaga Renja KL PPBappenas RKP SE - MKDepkeu Pagu SementaraKementerian/ Lembaga RKA - KL PENGANGGARANDepkeu Himpunan RKA - KLDepkeu Nota Keuangan & RAPBNPemerintah + DPR APBN UU PENGESAHANDepkeu Rincian APBN PerpresKementerian + Depkeu DIPA Pelaksanaan PELAKSANAANItjen, BPK, DPR Laporan-Laporan Laporan PENGAWASANPemerintah + DPR LKPP UU PERTGJAWABAN
  11. 11. Temuan Penelitian 11
  12. 12. Perencanaan – Pengesahan APBN• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPRD/D PD• Tata Tertib DPR-RI 2009-2014 12
  13. 13. Tahapan Pembahasan dan Pengesahan APBN 1 3 6 9 12 15 Laporan Anggota Banggar Rapat Paripurna Rapat Paripurna Rapat Kerja (Lanjutan) Rapat Panja-Panja (lanjutan) Rapat Paripurna pada Komisi Presiden menyampaikan RUU APBN, Nota Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan 1. Pembahasan RUU APBN serta Nota 1. Menyampaikan hasil pembahasan 1. Pembahasan Asumsi Dasar RUU APBN 1. Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I di Keuangan, dan Dokumen Pendukung Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU APBN Keuangan Banggar kepada komisi bersangkutan Banggar dan Nota Keuangan secara tertulis 2. Pernyataan Persetujuan/ Penolakan 2 4 7 10 13 Setiap Fraksi Rapat Kerja/ RDP Komisi Rapat Paripurna Rapat Kerja Banggar – Rapat Tim Perumus 3. Pendapat Akhir Pemerintah Rapat Internal dengan Mitra Kerja K/L Pemerintah - BI Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 1. Pembahasan Draft RUU APBN 1. Penyesuaian RKA K/L RUU APBN dan Nota Keuangan 1. Penyampaian Pokok-Pokok RUU APBN 1. Penyampaian hasil Raker RDP Komisi dan Nota Keuangan dengan Mitra dalam Rangka Pembahasan RKA-K/L 2. Pembentukan Panja dan Tim Perumus Draft RUU APBN Penyampaian Komisi dan Mitra Rapat Kerja Banggar dan Kerja kepada Banggar dan Pemerintah 5 8 11 14 Menteri Keuangan Rapat Kerja Komisi VII dan 1. Laporan dan Pengesahan Hasil Panja 1. Laporan dan Pengesahan Hasil Panja Rapat Panja-Panja dan Tim Perumus RUU APBN dan Tim Perumus RUU APBN Komisi XI dengan Mitra 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi 1. Pembahasan Asumsi Dasar RUU APBN 1. Pembahasan RUU APBN serta Nota 3. Pendapat Pemerintah 3. Pendapat Pemerintah Keuangan 4. Pengambilan Keputusan untuk 4. Pengambilan Keputusan untuk Dilanjutkan ke Tingkat II Dilanjutkan ke Tingkat II Agustus (minggu 2 - 4 September (minggu 1 – 4) Oktober (minggu 1)Sumber: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPRD/DPDArah Kebijakan • Mengoptimalkan tata laksana kerja fungsi anggaranFungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat 1 • Mengoptimalkan sistem dan unsur pendukung dalamUUD Tahun 1945 dan Pasal 70, UU Tahun 2009 diarahkan pada pelaksanaan fungsi anggaran DPR RIpeningkatan kualitas pelaksanaan fungsi anggaran untuk mencapaitujuan bernegara dengan menetapkan APBN yang mampu • Mengoptimalkan dukungan prasarana dan sarana dalammenjawab kebutuhan keadilan dan peningkatan kesejahteraan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RImasyarakat. • Menjamin penyediaan anggaran bagi pelaksanaan fungsi anggaran DPR RIStrategi• Mengoptimalkan peran Alat Kelengkapan DPR RI dalam • Meningkatkan peran serta mayarakat dalam pelaksanaan fungsi pembahasan RAPBN, penetapan APBN dan APBN-P, dan anggaran pembahaan pelaksanaan APBN secara efektif. • Mengembangkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran internal DPR RI 13Sumber: Renstra DPR RI 2009 - 2014
  14. 14. Inherent Risk pada Proses • Pertama, proses tersebut adalah proses politis yang pada hakikatnya menjadi forum tarik- menarik kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, upaya dan perjuangan dari berbagai pihak untuk mendapatkan alokasi anggaran adalah hal yang tidak mungkin dihindarkan. • Kedua, proses tersebut melibatkan banyak pihak dan banyak fungsi. Kondisi ini mengakibatkan fungsi kontrol pada administrasi dan dokumen menjadi lemah. • Ketiga, adanya kemungkinan proses-proses yang dilakukan di luar forum resmi. 14
  15. 15. Berbagai Kasus Hukum1. Menjanjikan pengurusan anggaran suatu program dengan meminta sejumlah imbalan tertentu2. Mengarahkan persetujuan dan pengesahan anggaran program atau kegiatan yang kemudian dikerjakan oleh pihak yang ditunjuk3. Menjanjikan pengesahan kebijakan pada permasalahan/ wilayah tertentu dengan imbalan dari pelaksana hasil kebijakan tersebut. 15
  16. 16. Temuan Penelitian• Aspek Proses • Hasil interview menunjukkan proses• Substansi pembahasan dan pengesahan anggaran di DPR telah memenuhi formalitas Versus • Permasalahan pada praktik pelaksanaan Formalitas pembahasan dan pengesahan APBN di DPR akan muncul terutama dalam hal pemenuhan substansi. 16
  17. 17. Kondisi-Kondisi Yang Ditemukan 5 Tidak ada instrumen yang membantu anggota DPR memonitor proses setiap item anggaran 1 3 2 4Agenda yang bukan Distorsi makna Kesepakatan diluar Penugasan dariprioritas dan atau konstituen bagi mekanisme formal Partai kepadaaspirasi publik anggota DPR yang mempengaruhi anggota yang dudukmasuk dalam keputusan di Banggarusulan anggaran mekanisme formal
  18. 18. Input “Bahan yang diberikan pemerintah (RAPBN) bersifat sangat umum, sehingga sulit bagi sebagian anggota DPR untuk mencernanya dengan cermat. Apalagi, RAPBN yang diajukan pemerintah selama ini memang hanya sebatas angka-angka saja, tanpa rasionalisasi dari angka-angka tersebut.” Ketika kunjungan kerja, yang Anggota Komisi III DPR RI diharapkan konstituen adalah “oleh-oleh” yang dibawa Anggota DPR bagi konstituen dapilnya.Isu yang terjadi mengenai adanya kecurangan Anggota Komisi III DPR RIdalam APBN sesungguhnya bukanlah terjadipada prosedurnya, melainkan pada bentuk nonformal di luar prosedur. Beberapa program yangbukan prioritas atau aspirasi sudah dimasukkansejak perencanaan di K/LAnggota Komisi I / Anggota BAKN 18
  19. 19. Proses Sebenarnya Praktek Penyelenggaran Pembahasan dan Penetapan APBN itu sudah sudah benar sesuai dengan Undang-Undang. Namun apakah Dalam proses pembahasan APBN di DPR, Undang-Undang yang mengatur tentang memang terdapat missing link dari pembahasan dan Penetapan APBN itu sudah perjalanan pembahasan APBN di Komisi benar seusai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas? dan di Banggar. Itu lain hal. Di satu sisi kita menyadari perlunya penyesuaian dengan pos-pos anggaran …..Moral Hazard dalam melaksanakan Undang- kementerian lain di Banggar. Undang khususnya UU 17 2003 dimana DPR masuk sampai ke Satuan Tiga kalau istilah jaman Namun, di sisi lain memang terdapat suatu dulu kalau sekarang Rician Kegiatan rantai yang hilang, dimana hasil pembahasan di Banggar, langsung dibawa ke Paripurna untuk diketok palu. Anggota Komisi 1, Mantan Panja Anggaran/ Anggota Banggar Anggota di Komisi tidak sempat lagi melihat perubahan yang terjadi antara usulan yang dibuat di Komisi dengan usulan final yang disampaikan untuk disahkan di Paripurna.Terdapat bentuk kecurangan yang juga bisa terjadidalam proses APBN ini, yaitu adanya orang-orang Anggota Komisi III DPR RItertentu yang menjadi broker (baik di pemerintahmaupun di dalam lingkup anggota DPR sendiri).Anggota Komisi I / Anggota BAKN 19
  20. 20. OutputCelah yang sering digunakan untuk melakukanpenyimpangan yang saya sebut Moral Hazard tadi bisaterjadi antara lain karena tidak pernah ada Lampiran DAUdan DAK yang setiap kali di bahas dan disahkan di Sidang Tidak semua anggota dewan mauParipurna. memeriksa hasil akhir RAPBN yang ditetapkan.Tidak pernah ada Formula yang pasti yang dapat diketahuidalam penentuan DAU dan DAK. Disamping itu lamanya Kalaupun mereka ingin memeriksa,waktu yang antara penetapan di sidang paripuna dengan tidak ada instrumen yangkeluarnya lampiran DAU dan DAK memungkin adanya memungkinkan mereka memeriksapenyimpangan yang selama itu terjadi antar DPR dan dengan mudah kecuali melalui catatanEksekutif. Berapa lama Lampiran DAU dan DAK keluar rapat yang dibuat secara manualsetelah Sidang Paripurna? Tidak ada yang tau.Anggota Komisi 1, Mantan Panja Anggaran/ Anggota Anggota Komisi III DPR RIBanggar Terdapat bentuk kecurangan yang juga bisa terjadi dalam proses APBN ini, yaitu adanya orang-orang tertentu yang menjadi broker (baik di pemerintah maupun di dalam lingkup anggota DPR sendiri). Anggota Komisi I / Anggota BAKN 20
  21. 21. Aspek Proses• Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan dari pemerintah yang belum memadai• Terjadinya praktik pemasukan agenda non-prioritas atau agenda non-aspirasi oleh oknum tertentu• Kesulitan sebagian anggota DPR mendalami dokumen yang diajukan pemerintah• Adanya perubahan-perubahan keputusan sebagai akibat kesepakatan yang terjadi di luar forum resmi• Tidak adanya instrumen manajemen yang mendukung proses pembahasan• Sulitnya membandingkan hasil akhir pembahasan dengan proses perubahannya• Tidak segera dilengkapinya dokumen APBN dan lampiran-lampirannya saat pengesahan 21
  22. 22. Aspek Substansi VS Formalitas1. Penyusunan RAPBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (UU No. 17/2003 pasal 12 ayat 1 dan UU No. 27/2009 pasal 155 ayat 1);2. Rencana kerja dan anggaran disusun dalam kerangka rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pembangunan nasional.3. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (UU No. 17/2003 pasal 14 ayat 2)4. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (UU No. 17/2003 pasal 3 ayat 1) 22
  23. 23. Kerangka Rekomendasi 23
  24. 24. Framework Rekomendasi Rendahnya Percepatan Implementasi Kualitas Input Performance Based Budgeting Secara (RAPBN) Nasional Perilaku Oknum- Oknum Pengembangan Sistem e-Budgeting di DPR LemahnyaPengendalian Proes Budgeting 101 Handbook Kompetensi Anggota DPR utk APBN Minimnya Transparansi + Transparansi (inisiasi Unit Pusat Analisa APBN)
  25. 25. Penelitian Lebih Lanjut• Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan bagaimana proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan APBN telah memenuhi aspek substansi sebgaimana dituntut oleh undang-undang.• Fokus penelitian lebih lanjut disarankan berupa: – implementasi performance based budgeting, – keselarasan RPJP-RPJM-APBN, – tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan APBN. 25
  26. 26. Imperatif untuk Pembenahan 26
  27. 27. Komposisi Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada APBN 1989 - 20121,100.0 900.0 700.0 500.0 300.0 100.0 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12(100.0) Sumber: Departemen Keuangan Penerimaan Perpajakan Penerimaan Bukan Pajak
  28. 28. 28
  29. 29. Diskusi 29
  30. 30. Contoh eBudget System - Phillipine 30
  31. 31. Contoh Handbook 31
  32. 32. 32
  33. 33. 34

×