Your SlideShare is downloading. ×
0
PELAKSANAAN   PP NO. 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PNS ...
Latar Belakang Peningkatan Gairah Kerja Usaha Kesejahteraan PNS Pensiun dan THT ASKES Tabungan Perumahan Asuransi Pendidik...
Pasal 32 UU No. 43 Tahun 1999 <ul><li>Ayat (4) : Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi keseha...
DEFINISI <ul><li>Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2003 </li></ul><ul><li>Subsidi   adalah : </li></ul><ul><ul><li>bantuan...
SUBSIDI <ul><li>Pasal 2 KMK No. 378/KMK.02/2003:  </li></ul><ul><li>“ Pemberian subsidi Pemerintah kepada Badan Penyelengg...
SUBSIDI <ul><li>Subsidi dalam bentuk : </li></ul><ul><ul><li>Pemberian dana secara langsung kepada PT Askes untuk: </li></...
IURAN <ul><li>Besarnya iuran :  2% (dua persen) dari penghasilan P NS  dan Penerima Pensiun  (gaji dan tunjangan keluarga)...
Periode Pelaksanaan  Subsidi dan Iuran <ul><li>Januari s.d. Desember 2003, PNS Pusat dan Daerah menjadi tanggung jawab Pem...
Realisasi Pelaksanaan Subsidi <ul><li>?   ?   ? </li></ul>
Permasalahan/Potensi Permasalahan Iuran <ul><li>Pemda  kurang membayar   Iuran Wajib Pemda kepada PT Askes sesuai PP No. 2...
Permasalahan/Potensi Permasalahan Iuran <ul><li>Pemda tidak menyampaikan fotocopy SSBP kepada PT Askes setiap akhir bulan....
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) <ul><li>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) </li></ul><ul><li>Pada saat pemerintah m...
UTANG PFK <ul><li>Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan  untuk  PFK yang belum disetorkan kepada pihak  ya...
TERIMA KASIH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl.  AP. Pettarani ,  Makassar website :  www....
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Slide pp 28 tahun 2003 iuran pt askes

3,606

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,606
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Slide pp 28 tahun 2003 iuran pt askes"

  1. 1. PELAKSANAAN PP NO. 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PNS DAN PENERIMA PENSIUN <ul><li>BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN </li></ul>
  2. 2. Latar Belakang Peningkatan Gairah Kerja Usaha Kesejahteraan PNS Pensiun dan THT ASKES Tabungan Perumahan Asuransi Pendidikan Iuran PNS Subsidi dan Iuran Pemerintah
  3. 3. Pasal 32 UU No. 43 Tahun 1999 <ul><li>Ayat (4) : Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran . </li></ul><ul><li>Ayat (5) : Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah </li></ul>
  4. 4. DEFINISI <ul><li>Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2003 </li></ul><ul><li>Subsidi adalah : </li></ul><ul><ul><li>bantuan yang diberikan oleh Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan </li></ul></ul><ul><ul><li>bagi PNS dan penerima pensiun. . </li></ul></ul><ul><li>Iuran adalah : </li></ul><ul><ul><li>kontribusi dana yang diberikan oleh Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>setiap bulan </li></ul></ul><ul><ul><li>untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan </li></ul></ul><ul><ul><li>bagi PNS dan penerima pensiun. . </li></ul></ul>
  5. 5. SUBSIDI <ul><li>Pasal 2 KMK No. 378/KMK.02/2003: </li></ul><ul><li>“ Pemberian subsidi Pemerintah kepada Badan Penyelenggara akan diatur secara bersama-sama antara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri” </li></ul>
  6. 6. SUBSIDI <ul><li>Subsidi dalam bentuk : </li></ul><ul><ul><li>Pemberian dana secara langsung kepada PT Askes untuk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelayanan kesehatan yang menggunakan alat kesehatan canggih, spt: alat MRI, radio nuklir, radio isotop, terapi, tindakan operasio jantung dan pembuluh darah, transplantasi organ, cuci darah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyakit katastrofi, spt: gagal ginjal terminal, kardiovascular, penyakit ganas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pemberian potongan tarif harga atas pemanfaatan sarana kesehatan Pemerintah, spt: Balai Pengobatan, Puskesmas, RS, Apotek, Pedagang Besar Farmasi, Pabrik Obat, Laboratorium </li></ul></ul>
  7. 7. IURAN <ul><li>Besarnya iuran : 2% (dua persen) dari penghasilan P NS dan Penerima Pensiun (gaji dan tunjangan keluarga). </li></ul><ul><li>Untuk Pemerintah Daerah, pentahapan: </li></ul><ul><ul><li>Tahun 2004: 25% dari 2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahun 2005: 50% dari 2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahun 2006: 75% dari 2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahun 2007 dst: 100% dari 2% </li></ul></ul><ul><li>Iuran diberikan secara langsung kepada PT Askes </li></ul>
  8. 8. Periode Pelaksanaan Subsidi dan Iuran <ul><li>Januari s.d. Desember 2003, PNS Pusat dan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat </li></ul><ul><li>Mulai Januari 2004: </li></ul><ul><ul><li>PNS Pusat, tg jwb Pemerintah Pusat </li></ul></ul><ul><ul><li>PNS Daerah, tg jwb Pemerintah Daerah </li></ul></ul>
  9. 9. Realisasi Pelaksanaan Subsidi <ul><li>? ? ? </li></ul>
  10. 10. Permasalahan/Potensi Permasalahan Iuran <ul><li>Pemda kurang membayar Iuran Wajib Pemda kepada PT Askes sesuai PP No. 28 Tahun 2003 </li></ul><ul><li>Pemda belum membayar Iuran Wajib Pemda kepada PT Askes </li></ul><ul><li>Pemda terlambat menyetor iuran setiap bulan ke rekening kas negara (melebihi tanggal 5 atau tanggal hari kerja berikutnya jika hari libur) </li></ul>
  11. 11. Permasalahan/Potensi Permasalahan Iuran <ul><li>Pemda tidak menyampaikan fotocopy SSBP kepada PT Askes setiap akhir bulan. </li></ul><ul><li>Verifikasi dan penatausahaan SSBP yang diterima dari Pemda tidak diselenggarakan secara tertib oleh PT Askes </li></ul><ul><li>Database peserta PNS Pemda pada PT Askes tidak mutakhir » tidak dilakukan rekonsiliasi data dengan instansi terkait. </li></ul>
  12. 12. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) <ul><li>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) </li></ul><ul><li>Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut </li></ul><ul><li>Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan </li></ul>
  13. 13. UTANG PFK <ul><li>Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada pihak yang berwenang harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan </li></ul>
  14. 14. TERIMA KASIH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. AP. Pettarani , Makassar website : www. BPK.go.id
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×