Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tinjauan kembali dan langkah-langkah untuk pemulihan adat di Aceh setelah satu tahun berlakunya UU Desa beserta kerangka aksi dan strategi yang diajukan.

1. KILAS BALIK DAN TINDAK LANJUT
PEMULIHAN ADAT DI ACEH
(Setahun UU Desa)
Disampaikan sebagai Pengantar Diskusi Kelompok Terfokus
Tindak Lanjut Seminar dan Workshop Implikasi UU Desa
terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
(PPSDA) Berbasis Adat di Aceh
Oleh : Muhammad Taufik Abda
Tanggal 2 April 2015 di Kantor JKMA Aceh

2. TRANSFORMASI MODEL ADVOKASI
UNTUK PETA JALAN PEMULIHAN ADAT DI ACEH
Support
System
Grassroots
(Akar Rumput)
Frontline
(Garda Depan)
Agenda
Kebijakan
Agenda
Pengetahuan
Agenda
Masyarakat
Mukim

3. TIGA ARAS AGENDA
UNTUK PETA JALAN PEMULIHAN ADAT DI ACEH
Agenda
Kebijakan
Agenda
Pengetahuan
Agenda
Masyarakat
Mukim
PETA JALAN
PEMULIHAN
ADAT
Berbasis
Agenda
Pengetahuan
Berbasis Agenda
Kebijakan
Berbasis
Agenda
Masyarakat
Mukim
Peta Jalan
Pemulihan
ADAT

4. PERUBAHAN PENDEKATAN
ADVOKASI MUKIM BERDAULAT
Mukim
Berdaulat
Adat
Berdaulat
Kelembagan
Adat
Aturan
Adat
Wilayah
Adat
Model 1 Model 2
 Adat Istiadat
 Hukum Adat
 Kawasan Hunian
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
 Pemerintahan
Adat
 Peradilan Adat
Mukim-
Gampong
sebagai
Wilayah
Yurisdiksi
Kelembagaan
dan Aturan
Adat

5. KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (1)
No Peraturan Perundang-Undangan Keterangan
1 UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah x
2 UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa x
3 Perda DI Aceh No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga
Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh
4 Perda DI Aceh No. 5/1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan
Masyarakat Adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh
5 UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
6 Perda DI Aceh No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

6. KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (2)
7 UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh
8 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4/2003 tentang
Mukim
9 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5/2003 tentang
Gampong
10 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 3/2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
11 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
12 Qanun Aceh No. 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat (Membatalkan Perda Aceh No. 7/2000 tentang
Penyelenggaraan Kehidupan Adat)
13 Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat

7. KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (3)
14 Ingub Aceh No. 05/INSTR/2008 tentang Penguatan Pemerintahan
Mukim dan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
15 Qanun Aceh No. 3/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Imum Mukim
16 Qanun Aceh No. 4/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchik
17 Qanun Aceh No. 9/2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No.
8/2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe
18 Pergub Aceh No. 60/2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat
19 Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Mukim
20 Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Gampong

8. KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (4)
21 UU No. 6/2014 tentang Desa
22 PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang
Desa
23 PP No. 60/2014 tentang Dana Desa
24 Permendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
25 Permendagri No. 111/ 2014 Tentang Peraturan Desa
26 Permendagri No. 112/ 2014 Tentang Pilkades
27 Permendagri No. 113/ 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
28 Permendagri No. 114/ 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa

9. KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (5)
29 Permendes PDTT No 1/2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala
Desa
30 Permendes PDTT No 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pedoman Pengambilan Musyawarah Desa
31 Permendes PDTT No 3/2015 tentang Pendampingan Desa
32 Permendes PDTT No 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes
33 Permendes PDTT No 5/2015 Tentang Prioritas penggunaan
Dana Desa Tahun 2015

10. KERANGKA AKSI PETA JALAN PEMULIHAN ADAT
Berbasis Pengetahuan
Penelitian Pengkajian
Perpustakaan
(Referensi)
Offline & Online
Pendidikan
(Edukasi)
Formal, Non
Formal &
Informal
Pelatihan
(Training)
Pemetaan ,
Dokumentasi
Adat
Penerbitan
(Publikasi)
Media Cetak dan
Elektronik
Penggalakan
(Promosi)
Kampanye Lini
Atas, Lini Bawah
dan Event
Pendampingan
(Asistensi)
Mukim-
Gampong

11. BERBAGAI PENDEKATAN PENGKAJIAN ADAT ACEH
(Umumnya dalam Studi Sejarah, Hukum, Politik, Sosiologi, Antropologi,
Namun Masih Minim dalam Studi Pemikiran)
Pengkajian
Adat Aceh
Ilmu Sejarah
Ilmu Hukum
Ilmu Politik
Antropologi
/ Sosiologi
Studi
Pemikiran

12. KERANGKA PIKIR AKAR ADAT ACEH
(Diadopsi dengan Modifikasi Model Affan Ramli, 2015)
Tauhid
Syariat
Individual Ibadat
Sosial
Munakahat
Muamalat
Jinayat
Akhlak
Individual Tarekat
Sosial
Sistem Sosial
Budaya
Adat
Istiadat
Sistem Sosial
Ekonomi
Hukum
Adat
Sistem Sosial
Politik
Pemerintah
an Adat
Peradilan
Adat
Catatan : Adat Aceh sebagaimana tersebut di atas merupakan perwujudan dari akhlak sosial dan pembuktian dari
filosofi “hukom ngon adat, lage dzat ngon sifeut” serta sesuai dengan pengakuan adat di Aceh -- sebagai satu-
satunya Provinsi di Indonesia yang istimewa dalam bidang adat -- dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU 44/1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh : “Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam
yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup “.

13. KERANGKA AKSI PETA JALAN PEMULIHAN ADAT
Berbasis Masyarakat Mukim
Pendampingan
Pendidikan Adat
Formal,
Non Formal dan
Informal
Penguatan Adat
(Opsional Prioritas)
Wilayah Adat
Kelembagaan Adat
(Pemerintahan Adat
& Peradilan Adat )
Aturan Adat
(Hukum Adat &
Adat Istiadat)
Pemberdayaan
Sosial, Budaya,
Ekonomi, Politik,
Hukum

14. TAHAPAN & PRIORITAS KERJA PENGUATAN ADAT
Berbasis Masyarakat di Tingkat Tapak (Mukim)
TAHAPAN WILAYAH ADAT KELEMBAGAAN ADAT
(PEMERINTAHAN ADAT
DAN PERADILAN ADAT)
ATURAN ADAT
(ADAT ISTIADAT DAN
HUKUM ADAT)
I Pemetaan Wilayah :
-Tata Batas & Tempat
Bersejarah
- Sumber Daya (Manusia, Alam,
Sarana dan Prasarana, Sosial,
Ekonomi)
Pengkajian Informasi Penggalian dan Pengkajian
Informasi
II Pembuatan Peta ( Peta Manual
dan/atau Digital)
Penulisan (Dokumentasi) Penulisan (Dokumentasi)
III Konsultasi dan Klarifikasi
(Internal dan Eksternal)
Konsultasi dan Klarifikasi
(Internal)
Konsultasi dan Klarifikasi
(Internal)
IV Kesepakatan Bersama melalui
Musyawarah Mukim
Kesepakatan Bersama melalui
Musyawarah Mukim
Kesepakatan Bersama melalui
Musyawarah Mukim
V Pengukuhan (Deklarasi) dan
Sosialisasi
Pengukuhan (Deklarasi) dan
Sosialisasi
Pengukuhan (Deklarasi) dan
Sosialisasi
VI Pengakuan dan Perlindungan
(Internal dan Eksternal)
Pengakuan dan Perlindungan
(Internal dan Eksternal)
Pengakuan dan Perlindungan
(Internal dan Eksternal)

15. CONTOH STRUKTUR
PEMERINTAHAN ADAT MUKIM
Musyawarah
Mukim
Imeum
Mukim
Imeum
Chik
Tuha
Peut
SekretarisTuha
Lapan
Panglima
Uteun
Peutua
Seuneubok
Keujruen
Blang
Haria
Peukan
Peutua
Krueng
Panglima
Laot
Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

16. USULAN TRANSFORMASI MODEL PENDEKATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH
Kelompok
Swadaya
Masyarakat
Gampong Mukim Gampong
Gampong
Gampong
Model 1 Model 2 Model 3
 KSM
KSM
KSM
 KSM
KSM
KSM
 KSM
KSM
KSM

17. SRATEGI INTERVENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI ACEH BERBASIS MUKIM
(Diadopsi dengan Modifikasi Model Roem Topatimasang, 2014)
Biaya Produksi
Beban Hidup
Biaya Rumah Tangga
Potensi Bencana &
Konflik
TURUNKAN
Tabungan Meningkat
Investasi Meningkat
Mandiri
Sejahtera
MASYARAKAT
NAIKKAN
Volume Usaha
Nilai Produksi
Pendapatan

18. USULAN KERANGKA KERJA DAN ALUR PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH BERBASIS MUKIM

Pertemuan
Konsultasi &
Konsensus
Masyarakat
Mukim
Perencanaan
Program
melalui
Musyawarah
Mukim
Monitoring dan
Evaluasi
Program melalui
Musyawarah
Mukim
Pemetaan Sumber Daya :
Manusia, Alam, Buatan,
Sosial dan Ekonomi
Pendampingan
Program
Pemberdayaan
Pemetaan Kawasan
Hunian, Budidaya dan
Lindung

19. TARGET PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH
dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sosial-Ekonomi-Ekologi)
Diadopsi dengan Modifikasi Model Brundtland Report, 1987
Berdaya
Secara
Sosial
Berdaya
Secara
Ekologi
Berdaya
Secara
Ekonomi
Pemberdayaan
Masyarakat

20. Kerangka Kerjasama
Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh
PERENCANAAN
PROGRAM
MELALUI
MUSYAWARAH
MUKIM
TRANSFORMASI
KEBIJAKAN
TRANSFORMASI
SOSIAL
PEMERINTAH
KOMUNITAS
TINDAKAN
BERSAMA
(KOLABORASI)

21. KERANGKA AKSI PETA JALAN PEMULIHAN ADAT
Berbasis Kebijakan
Pengkajian Kebijakan
(Yuridis & Empiris)
Advokasi
Non Litigasi
Pendampingan
Substantif
Tim Assistensi, Staf
Ahli & Drafter
Pendekatan
Persuasif
Lobbi, Hadiri RDPU
& Konsultasi Publik
Penggalangan
Opini
Opini Media &
Eksaminasi Publik
Penggalangan
Massa
Demonstrasi, Petisi,
& Mogok Massal
Advokasi
Litigasi
Judicial Review
PTUN
Class Action
Catatan : Kerangka Aksi Advokasi Non Litigasi tersebut di atas, Diadopsi dengan Modifikasi Model Lili Hasanuddin, 2006.

22. KERANGKA PIKIR ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA MUKIM-GAMPONG
UUD 1945 Psl 18,18 A & B
Psl 18, 18 A & B
Psl 18 B (2)
UU 44/1999
UU 18/2001
UU 32/2004 UU 1/2015
UU 23/2014
UU 6/2014
UU 11/2006
UU SEKTORAL
UU 5/1960
UU 41/1999
GAMPONG
DAN
MUKIM
UU ?

23. Perbandingan Landasan Konstitusional
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 6/2014 tentang Desa
dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
UUD 1945 UU 11/2006 Tentang
Pemerintahan Aceh
UU 6/2014 Tentang Desa UU 23/2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 1 x x √
Pasal 1 ayat (1) √ x x
Pasal 4 x x √
Pasal 5 Ayat (1) √ √ √
Pasal 17 Ayat (1) & (3) x x √
Pasal 18 √ √ √
Pasal 18 A √ x √
Pasal 18 B Ayat (1) & (2) √ x √
Pasal 18 B Ayat (2) x √ X
Pasal 20 √ √ √
Pasal 22 D Ayat (2) x √ √
Pasal 22 E Ayat (2) x x V
Catatan : UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki sandaran konstitusional yang kuat, terutama Pasal 18
A, Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2) di bandingkan UU 6/2014 tentang Desa.

24. MEMAHAMI KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH
Menurut Peraturan Perundang-Undangan
(Sebagai Basis Advokasi Tanah dan Sumber Daya Alam)
N
o
Susunan Wilayah
Pemerintahan
Wilayah
Otonom
Wilayah
Administratif
Wilayah
Kerja
Wilayah Adat
UU 11/2006 pasal 2 UU 11/2006, UU
23/2014, UU 6/2014
(Kesatuan Masyarakat
Hukum)
UU 11/2006, UU
23/2014, UU 6/2014
UU 11/2006,
UU 23/2014,
UU 6/2014
UU 11/2006, UU 23/2014,
UU 6/2014
Berdasarkan kekhususan
Aceh yang bersifat istimewa
Desentralisasi Dekonsentrasi Delegasi Hak Asal-Usul dan/atau Hak
Tradisional (Hak Bawaan)
1 Provinsi Aceh Ya
(Otonomi Khusus)
Ya Ya Tidak
2 Kab/Kota Ya
(Otonomi Daerah)
Ya Ya Tidak
3 Kecamatan Tidak Tidak Ya Tidak
4 Mukim Ya
(Otonomi Asli)
Ya Ya Ya
5 Gampong Ya
(Otonomi Asli)
Ya Ya Ya

25. KONSEKWENSI LOGIS MASING-MASING
KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH
Menurut Peraturan Perundang-Undangan
No Susunan
Wilayah
Pemerintahan
Konsekwensi
Wilayah
Otonom
Konsekwensi Wilayah
Administratif
Konsek
wensi
Wilayah Kerja
Konsekwensi
Wilayah Adat
1 Provinsi Aceh Qanun Aceh
Pergub
Surat Keputusan
Gubernur
Alokasi Dana
Adm Pemerintahan
Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBA, RTRW, Musrenbang)
Adm Kemasyarakatan
Alokasi Dana
 Wilayah Kerja
Gubernur
Wilayah Kerja SKPA
2 Kab/Kota Qanun Kab/Kota
Perbup/Perwal
SK Bupati/Walikota
Alokasi Dana
Adm Pemerintahan
Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBK, RTRW, Musrenbang)
Adm Kemasyarakatan
Alokasi Dana
Wilayah Kerja
Bupati/Walikolta
Wilayah Kerja SKPK
3 Kecamatan Wilayah Kerja Camat
sebagai SKPK
4 Mukim Qanun Mukim
Peraturan Imeum
Mukim
SK Imeum Mukim
Alokasi Dana
Adm Pemerintahan
Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBM, RTRW, Musrenbang)
Adm Kemasyarakatan
Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Dana
Wilayah Kerja
Imeum Mukim
Wilayah Kerja
Perangkat
Mukim/Lembaga
Adat
Aturan Adat
(Hukum Adat &
Adat Istiadat)
Lembaga Adat
Peradilan Adat
5 Gampong Qanun Gampong
Peraturan Keuchik
SK Keuchik
Alokasi Dana
Adm Pemerintahan
Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBG, RTRW, Musrenbang)
Adm Kemasyarakatan
Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Dana
Wilayah Kerja
Keuchik
Wilayah Kerja
Perangkat Gampong
Aturan Adat
(Hukum Adat &
Adat Istiadat)
Lembaga Adat
Peradilan Adat

26. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI ACEH
Menurut UUD 1945 dan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
Presiden
Gubernur
Bupati/
Walikota
Imeum
Mukim
Keuchik
Camat
SK
SK
SK
SK
SK
Negara
Provinsi
Kabupaten/
Kota
Kecamatan
Gampong
Mukim
Satu Sistem
Pemerintahan
Adat

27. MEMAKNAI MUKIM-GAMPONG
Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
dan UU 6/2014 tentang Desa
 Memaknai Mukim-Gampong sebagai Subjek Hukum UU 6/2014
tentang Desa
 Kedudukan dan Hubungan Mukim-Gampong menurut UU
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
 Model Desa dalam Konteks Mukim-Gampong Menurut UU
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang
Desa

28. MEMAKNAI MUKIM-GAMPONG
Sebagai Subjek Hukum UU 6/2014 tentang Desa
 Gampong adalah makna desa dalam bentuk tunggal ; satu desa.
 Mukim, adalah makna desa dalam bentuk jamak
(persekutuan/federasi/gabungan) gampong; persekutuan
beberapa desa.
 Kesimpulan :
(1) Gampong dan Mukim adalah subjek hukum UU 6/2014
tentang Desa, baik diatur secara eksplisit maupun implisit.
(2) Pemerintah Aceh memiliki kewenangan prosedural untuk
menyesuaikan pedoman penyelenggaraan UU Desa dengan UU
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

29. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN MUKIM-GAMPONG
Menurut UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
 Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau
nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangga sendiri.
 Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah
kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong
yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh
imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di
bawah camat.
 Kesimpulan : Kedudukan Gampong dan Mukim bersifat
Hierarki . Sedangkan hubungannya bersifat Federatif.

30. MODEL DESA DALAM KONTEKS MUKIM-GAMPONG
Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
dan UU 6/2014 tentang Desa
 Model Desa terdiri dari : Desa Otonom, Desa
Administratif dan Desa Adat (Sutoro Eko:2014)
 Gampong dan Mukim adalah model desa otonom, desa
administratif dan desa adat sekaligus (model integrasi)
 Kesimpulan : Gampong dan Mukim adalah model desa
yang dapat disebut Hierarki-Integrasi-Federatif.

31. Identifikasi Wilayah Adat, Aturan Adat dan Lembaga Adat
yang Masih Diakui Keberadaannya di Aceh, Antara Lain :
No Wilayah Adat Aturan Adat Lembaga Adat
1 Uteun (Hutan) Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Hutan
Panglima Uteun/Pawang
Gle/Peutua Gle
2 Seuneubok (Kebun) Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Kebun
Peutua Seuneubok
3 Blang (Sawah) Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Sawah
Keujruen Blang
4 Peukan (Pasar) Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Pasar
Haria Peukan
5 Krueng (Sungai) Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Sungai
Panglima Krueng/Peutua
Krueng/Pawang Krueng
6 Tambatan Perahu/
Pelabuhan
Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Tambatan Perahu/ Pelabuhan
Syahbanda
7 Laot (Laut) Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Laut
Panglima Laot
8 Gampong Adat Istiadat dan Hukum Adat di
Gampong (Kawasan Hunian)
Keuchik

32. USULAN KONSEP PEMBAGIAN KEWENANGAN MUKIM-GAMPONG
Berdasarkan Desentralisasi dan Dekonsentrasi Mengikuti
Kewenangan Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional (Otonomi Asli)
No Wilayah
Adat
Doktrik Basis
Kewenangan
Kategori
Kewenangan
Rancangan Pembagian Kewenangan untuk Mengatur
dan Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi (UU 11/2006 &
PP 3/2015) dengan Mengacu Kepada Hak Asal-Usul
dan/atau Hak Tradisionalnya (Hak Bawaan), Terutama
terkait Program Pemberdayaan dan Pembangunan
Berbasis Mukim-Gampong.
1 Mukim Mengatur Hubungan
Manusia dgn Alam.
Keputusan melalui
Musyawarah Mukim
Sumber Daya
Alam (Kawasan
Lindung dan
Budidaya)
Bidang : (1) Kelautan & Perikanan, (2) Pertanian, (3)
Pangan, (4) Kehutanan , (5) PU & Penataan Ruang, (6)
Pertanahan, (7) Lingkungan Hidup, (8) Perhubungan, (9)
Pariwisata, (10) Energi & Sumber Daya Mineral, (11)
Perdagangan, (12) Perindustrian, (13) Penanaman Modal.
2 Gampong Mengatur Hubungan
Manusia dengan
Sesama. Keputusan
dapat melalui
Musyawarah
Gampong saja
Non Sumber
Daya Alam
(Kawasan
Hunian).
Mengutip
Sanusi, 2015
yang merujuk
El-Hakimy
1981, Rusdi
1987 & Djuned
2004
Bidang : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan &
Permukiman, (4) Ketentraman & Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, (5) Sosial, (6) Tenaga Kerja, (7)
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, (8)
Kependudukan & Catatan Sipil, (9) Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong, (10) Pengendalian Penduduk &
KB, (11) Komunikasi & Informatika, (12) Koperasi, Usaha
Kecil & Menengah, (13) Kepemudaan & Keolahragaan, (14)
Statistik, (15) Persandian,
(16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, (18) Kearsipan,
(19) Transmigrasi.

33. CATATAN KRITIS IMPLIKASI UU DESA DI ACEH
 UU Desa berimplikasi serius dan mengkhawatirkan , terutama
terkait ketentuan UU tentang Gampong, Mukim dan Adat di Aceh,
baik terkait benturan pengaturan maupun terganggunya hubungan
Mukim-Gampong , termasuk hubungan Mukim-Gampong dengan
Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Aceh;
 Pemerintah Aceh mesti membuat aturan pelaksana UU Desa secara
khusus untuk diberlakukan di Aceh, baik berbentuk Qanun ataupun
Pergub dalam rangka singkronisasi dan harmonisasi dengan UU
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya UU Desa tidak secara
mutlak berlaku di Aceh, tapi dengan mengacu pada UU 11/2006
tentang Pemerintahan Aceh.
 Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh mesti
dilakukan berbasis Mukim (Gabungan/Persekutuan/Federasi
Gampong)

34. KERANGKA KERJA SAMA PEMULIHAN ADAT ACEH
AGENDA
PENGETAHUAN
AGENDA
KEBIJAKAN
AGENDA
MASYARAKAT
MUKIM
PEMERINTAH
KOMUNITAS
TINDAKAN
BERSAMA
(KOLABORASI)

35. Terima Kasih
Muhammad Taufik Abda
(Fasilitator Akademi Adat dan Relawan Prodeelat)
Hp. 082364648555
email : mtaufikabda@yahoo.com