PENGUATAN SISTEM INOVASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI Diskusi Industri dan Pembangunan Bappenas, Jakarta, 18 Dese...
OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED  - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED  - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
SISTEM INOVASI <ul><li>Sistem Inovasi  :  suatu kesatuan [dari sehimpunan  aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interak...
SISTEM INOVASI  (INNOVATION SYSTEM) Intermediaries Lembaga Riset Brokers RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi  PPBT = Pe...
ELEMEN ESENSIAL “GENERIK” <ul><li>Daya dukung pihak penyedia; </li></ul><ul><li>Daya serap pihak pengguna; </li></ul><ul><...
FAKTOR PENDORONG PENTING <ul><li>Perkembangan/kemajuan teknologi  (technical novelty). </li></ul><ul><li>Perubahan kebutuh...
SISTEM INOVASI:  Aktivitas dalam Sistem ( Liu dan White, 2001)   <ul><li>Melakukan kajian tentang sistem inovasi dengan me...
NATIONAL AND SUB-NATIONAL INNOVATION SYSTEMS  Industrial Cluster  3  Industrial Cluster  1  Sector  I Sector  II Sector  I...
KEBIJAKAN INOVASI  (INNOVATION POLICY) <ul><li>adalah kelompok kebijakan untuk memperkuat/mengembangkan sistem inovasi </l...
KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI  <ul><li>Kebijakan Pendidikan </li></ul><ul><li>Pengetahuan dan Keterampilan </li></ul><ul><li>...
OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED  - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
MENGAPA  SISTEM INOVASI PENTING <ul><li>Menciptakan pengetahuan baru. </li></ul><ul><li>Memandu arah proses pencarian peny...
TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Lesson Learnt  Daya Saing dan Kohesi Sosial Kesejahteraan/Kemakmuran & P...
OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED  - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
V.  INNOVATION GOVERNANCE  ~ Konsep Arnold, dkk (2001 – 2004) Administras/ Implementasi Program Desain / Penetapan Kebijak...
V.1 ILUSTRASI KERAGAMAN  GOVERNENCE  KEBIJAKAN “VERTIKAL” DI BEBERAPA NEGARA  Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003). Desain...
INDONESIA : PETA LEMBAGA SECARA NASIONAL Pusat, Balai/ UPT BPTP, Balai/UPT Pusat, Balai/ UPT Pusat, Balai/ UPT PUSPIPTEK B...
Perbandingan Beberapa Variabel Sistem Inovasi Indonesia dan Beberapa Negara Menurut KAM Bank Dunia   Sumber : Berdasarkan ...
CONTOH PERKEMBANGAN PATEN DI INDONESIA
OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED  - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
TANTANGAN <ul><li>Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan SIN dapat ditingka...
STRATEGI POKOK <ul><li>Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN. </li...
ISU KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA   <ul><li>Kelemahan kerangka umum.  </li></ul><ul><li>Kelemah...
STRATEGI POKOK <ul><li>Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN. </li...
STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tatar...
KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI :  THE MISSING LINKS   Bab Lain  Bab Lain  The “Missing Links” : Dimensi yang lebih tegas dan k...
SISTEM INOVASI : DINAMIKA INTERAKSI   Kebutuhan Dasar & Infrastruktural Keamanan Nasional Sistem Inovasi Keunggulan Spesif...
OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED  - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Tha...
Perbandingan Beberapa Negara Menurut Indeks Tertentu Terkait dengan Iptek   Sumber Data:  UNDP, Human Development Report (...
KETERANGAN TABEL <ul><li>Kolom 2: PDB per Kapita tahun 2001 dengan  Purchasing Power Parity  (PPP) US$. </li></ul><ul><li>...
FAKTOR DAYA SAING: Versi IMD  Sumber : IMD (Rosselet-McCauley, 2003) . Tingkat “kesesuaian” sumber daya dasar, teknologi, ...
Rangking Daya Saing Beberapa Negara Tahun 2003 Menurut IMD  Score Sumber : IMD (2003). Dalam kurung : rangking tahun 2002....
Perkembangan Daya Saing Indonesia Menurut IMD   Kinerja Ekonomi Efisiensi Pemerintah Efisiensi Bisnis Infrastruktur Negara...
PERBANDINGAN KAPASITAS INOVATIF BEBERAPA NEGARA TAHUN 2001   Sumber :  Porter dan Stern (2001).   15 17 2 17 10 26,0 13 Si...
PERBANDINGAN KAPASITAS INOVATIF BEBERAPA NEGARA TAHUN 2001  (lanjutan)   Sumber :  Porter dan Stern (2001).   57 55 69 70 ...
PENJELASAN TABEL <ul><li>Kolom 2: Rangking Kapasitas Inovatif  (Innovative Capacity Rank)  </li></ul><ul><li>Kolom 3: Nila...
Rangking Daya Saing Indonesia Tahun 2003 Menurut WEF  GCR (102   negara) Rangking Daya Saing Indonesia Sumber : WEF (www.w...
Persentase Ekspor Sumber Daya Alam dan PNB per Kapita Tahun 1998  Persentase ekspor berupa bahan mentah/baku yang dihitung...
Perbandingan antar Kinerja Beberapa Negara Menurut Indikator Ekonomi Pengetahuan Tahun 2004  Sumber : Bank Dunia. 1.95 2.1...
SUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAH Pengembangan Bisnis Baru Perbaikan Bisnis yang Ada (Existing) Investasi Dari Luar (In...
PERKEMBANGAN BISNIS DI INDONESIA Sumber : World Bank (2003), dari data BPS.
MODAL VENTURA Sumber : Maesincee (2003). Singapore Hong Kong USA India Japan Malaysia Australia Vietnam South Korea USA Ta...
TANTANGAN 1 Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan SIN dapat ditingkatkan  ...
TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat   <ul><li>Kelem...
TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat   <ul><li>Kelem...
TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat   <ul><li>Kelem...
TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat   <ul><li>Perso...
TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat   <ul><li>Kelem...
TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat   <ul><li>Tanta...
TANTANGAN ~ KHUSUS <ul><li>Kondisi alamiah Indonesia dan belajar dari pengalaman masa lalu : kemampuan dalam mengatasi bah...
TANTANGAN 3 Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang   <ul><li>Kreatifitas dan inovasi hanya b...
TANTANGAN 4 Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang   <ul><li>Keberhasilan negara dalam mengembangkan kebijakan yang sema...
STRATEGI POKOK
STRATEGI POKOK 1 Memperbaiki Kondisi Dasar sebagai Prasyarat bagi Peningkatan Upaya Pengembangan/Penguatan SIN   <ul><li>P...
STRATEGI POKOK 1 Memperbaiki Kondisi Dasar sebagai Prasyarat bagi Peningkatan Upaya Pengembangan/Penguatan SIN   <ul><li>M...
STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tatar...
STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tatar...
STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tatar...
STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tatar...
KERANGKA PERANCANGAN PRAKARSA DAN INDIKATOR CAPAIAN Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial 2025 Budaya inovasi Perkemban...
SIMPLIFIKASI KERANGKA AGENDA <ul><li>Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial </li></ul><ul><li>Indikator . . . </li></ul>...
AGENDA KHUSUS <ul><li>Pengembangan kemampuan iptek dan industri nasional untuk mendukung peningkatan kemampuan nasional da...
STRATEGI POKOK 3 Mengembangkan Kepemimpinan  (Leadership)  dan Memperkuat Komitmen Nasional dalam Pengembangan/Penguatan S...
STRATEGI POKOK 4 Meningkatkan Koherensi Kebijakan Inovasi di Tingkat Nasional dan Daerah   <ul><li>Strategi intervensi </l...
PERAN DAERAH <ul><li>Setiap daerah (penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan di daerah) perlu memperkuat komitmenny...
PERAN NASIONAL/PUSAT <ul><li>Mengembangkan kerangka kebijakan inovasi yang terkoordinasi dan terpadu sebagai acuan bagi pa...
PERAN NASIONAL/PUSAT <ul><li>Mengembangkan prakarsa percontohan, bekerjasama dengan beberapa daerah; </li></ul><ul><li>Men...
PERAN BERSAMA <ul><li>Mengembangkan mekanisme yang sesuai bagi koordinasi horisontal maupun “vertikal” untuk mengatasi sec...
PERAN BERSAMA <ul><li>Meningkatkan kerjasama dan prakarsa-prakarsa bersama (kolaboratif) terutama dalam mengembangkan kera...
GERBANG INDAH NUSANTARA (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara) Gerakan bers...
GERBANG INDAH (Gerakan Membangun  Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah) <ul><li>Ajakan & “wahana” untuk kolaborasi sinergi...
MODEL GENERIK KLASTER INDUSTRI Institusi Pendukung (Supporting Institutions) Industri Inti (Core Industry) Pembeli (Buyer)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasi Si Bappenas

4,065 views

Published on

Presentasi tentang sistem inovasi di Bapenas

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
107
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasi Si Bappenas

  1. 1. PENGUATAN SISTEM INOVASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI Diskusi Industri dan Pembangunan Bappenas, Jakarta, 18 Desember 2007 Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT
  2. 2. OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
  3. 3. OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
  4. 4. SISTEM INOVASI <ul><li>Sistem Inovasi : suatu kesatuan [dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif ] yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi nya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran . </li></ul><ul><li>Referensi : Freeman (1987, ”jaringan lembaga . . .”; Lundvall (1992, elemen dan hubungan yang berinteraksi . . . sistem sosial); Nelson dan Rosenberg (1983, sehimpunan aktor . . .); Metcalf (1995, sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda . . . ); OECD (1999, himpunan lembaga-lembaga pasar dan non pasar. . .) </li></ul>
  5. 5. SISTEM INOVASI (INNOVATION SYSTEM) Intermediaries Lembaga Riset Brokers RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Alamiah SDA (Natural Endowment) <ul><li>Budaya </li></ul><ul><li>Sikap dan nilai </li></ul><ul><li>Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan </li></ul><ul><li>Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan </li></ul><ul><li>Mobilitas </li></ul><ul><li>Kebijakan Ekonomi </li></ul><ul><li>Kebijakan ekonomi makro </li></ul><ul><li>Kebijakan moneter </li></ul><ul><li>Kebijakan fiskal </li></ul><ul><li>Kebijakan pajak </li></ul><ul><li>Kebijakan perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan persaingan </li></ul>Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar
  6. 6. ELEMEN ESENSIAL “GENERIK” <ul><li>Daya dukung pihak penyedia; </li></ul><ul><li>Daya serap pihak pengguna; </li></ul><ul><li>Kelembagaan antarmuka (interface) dan keterkaitan para pihak yang saling menguntungkan; </li></ul><ul><li>Infrastruktur yang terspesialisasi; </li></ul><ul><li>Pendanaan/pembiayaan inovasi dan/atau pendanaan/pembiayaan berisiko; </li></ul><ul><li>Kebijakan yang mendukung. </li></ul>
  7. 7. FAKTOR PENDORONG PENTING <ul><li>Perkembangan/kemajuan teknologi (technical novelty). </li></ul><ul><li>Perubahan kebutuhan/keinginan atau “selera” konsumen. </li></ul><ul><li>Perubahan dalam segmen pasar atau kemunculan segmen pasar yang baru. </li></ul><ul><li>Tekanan persaingan yang semakin ketat. </li></ul><ul><li>Perubahan atas faktor produksi (kelangkaan relatif) dan faktor ekonomi tertentu (misalnya nilai tukar mata uang). </li></ul><ul><li>Peraturan/kebijakan pemerintah. </li></ul>
  8. 8. SISTEM INOVASI: Aktivitas dalam Sistem ( Liu dan White, 2001) <ul><li>Melakukan kajian tentang sistem inovasi dengan menelaah “aktivitas” dalam sistem, yang terkait dengan “penciptaan (creation) , difusi, dan eksploitasi inovasi teknologi dalam suatu sistem.” Mereka berfokus pada bagaimana aktivitas mendasar (fundamental activities) dari proses inovasi diorganisasikan, didistribusikan, dan dikoordinasikan. </li></ul><ul><li>Menekankan bahwa aktivitas tersebut lebih dari sekedar sistem litbang, termasuk input terhadap riset dan penggunaan dari output riset. </li></ul><ul><li>Beberapa aktivitas mendasar tersebut adalah: </li></ul><ul><ul><li>Riset (dasar, pengembangan, dan rekayasa); </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementasi (manufaktur); </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan akhir/ end-use (pelanggan dari produk atau output proses); </li></ul></ul><ul><ul><li>Keterkaitan/ linkage (menyatukan pengetahuan yang saling komplementatif); dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendidikan. </li></ul></ul>
  9. 9. NATIONAL AND SUB-NATIONAL INNOVATION SYSTEMS Industrial Cluster 3 Industrial Cluster 1 Sector I Sector II Sector III The National Innovation System RIS : Regional Innovation System. Industrial Cluster 1-A Industrial Cluster 2-C Industrial Cluster 3-B Industrial Cluster 1-Z Industrial Clusters : Region A RIS Region C RIS “ Region-wise” Sub-national Innovation System “ Sector-wise” Sub-national Innovation System
  10. 10. KEBIJAKAN INOVASI (INNOVATION POLICY) <ul><li>adalah kelompok kebijakan untuk memperkuat/mengembangkan sistem inovasi </li></ul><ul><li>merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan : </li></ul><ul><ul><li>membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” (fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan </li></ul></ul><ul><ul><li>memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar- fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi. </li></ul></ul>
  11. 11. KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Kebijakan Pendidikan </li></ul><ul><li>Pengetahuan dan Keterampilan </li></ul><ul><li>Kreativitas </li></ul><ul><li>Profesionalisme </li></ul><ul><li>Kewirausahaan </li></ul><ul><li>Kebijakan Ekonomi Makro </li></ul><ul><li>Moneter </li></ul><ul><li>Fiskal </li></ul><ul><li>Perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan Industri </li></ul><ul><li>Investasi </li></ul><ul><li>Perpajakan - Subsidi </li></ul><ul><li>Insentif </li></ul><ul><li>Regulasi - Deregulasi </li></ul>Kebijakan Daerah Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan Kebijakan Inovasi Perbaikan Bisnis yang Ada Perkembangan Investasi Perkembangan Bisnis Pemula yang Inovatif Kebijakan Litbangyasa Kebijakan Sains & Teknologi
  12. 12. OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
  13. 13. MENGAPA SISTEM INOVASI PENTING <ul><li>Menciptakan pengetahuan baru. </li></ul><ul><li>Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya. </li></ul><ul><li>Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya. </li></ul><ul><li>Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi, knowledge spillover, dsb). </li></ul><ul><li>Memfasilitasi formasi pasar. </li></ul>Catatan : lihat aktivitas dalam sistem Fungsi Sistem ( Johnson dan Jacobson, 2001)
  14. 14. TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Lesson Learnt Daya Saing dan Kohesi Sosial Kesejahteraan/Kemakmuran & Peradaban Bangsa Klaster Industri Sistem Inovasi Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetahuan Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas Isu-isu Kontekstual  Kecenderungan dan Tantangan Universal <ul><li>SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil </li></ul><ul><li>Infrastruktur komunikasi yang dinamis </li></ul><ul><li>Sistem inovasi yang efektif </li></ul><ul><li>Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung </li></ul>Knowledge Economy Knowledge Society <ul><li>Sistem informasi dan komunikasi </li></ul><ul><li>Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi </li></ul><ul><li>Sistem inovasi yang efektif </li></ul><ul><li>Modal sosial </li></ul><ul><li>Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat </li></ul><ul><li>Rejim kebijakan yang kondusif </li></ul>
  15. 15. OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
  16. 16. V. INNOVATION GOVERNANCE ~ Konsep Arnold, dkk (2001 – 2004) Administras/ Implementasi Program Desain / Penetapan Kebijakan Desain Program Manajemen Program Peran BPPT Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Tingkat 4 Pelaku litbangyasa dan inovasi Pemerintah Dewan kebijakan Dewan Riset dan Akademi Badan Teknologi dan Inovasi Badan-badan Program Pendukung Produsen: Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb. Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Kontraktor Program Departemen/ Kementerian Industri, dll. Departemen/ Kementerian Riset dan Teknologi Departemen/ Kementerian Sektoral lainnya
  17. 17. V.1 ILUSTRASI KERAGAMAN GOVERNENCE KEBIJAKAN “VERTIKAL” DI BEBERAPA NEGARA Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003). Desain kebijakan Desain program Manajemen program Administrasi program M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi Stat e SEN- TER M Belanda Sektor Swasta M Inggris M Kanada M Semi-publik Denmark NRC M Norwegia TEKES M Finlandia Enterprise Ireland M Irlandia VINNOVA M Swedia BPPT M Indonesia
  18. 18. INDONESIA : PETA LEMBAGA SECARA NASIONAL Pusat, Balai/ UPT BPTP, Balai/UPT Pusat, Balai/ UPT Pusat, Balai/ UPT PUSPIPTEK BPPT adalah LPND yang langsung dibawah Presiden , namun dalam melaksanakan program-programnya dikoordinasikan oleh KNRT <ul><li>10 BUMNIS (dulu) : </li></ul><ul><li>PT. DI </li></ul><ul><li>PT. PAL </li></ul><ul><li>PT. PINDAD </li></ul><ul><li>PT. K. STEEL </li></ul><ul><li>PT. INKA </li></ul><ul><li>Perum Dahana </li></ul><ul><li>PT. INTI </li></ul><ul><li>PT. BHARATA </li></ul><ul><li>PT. BBI </li></ul><ul><li>PT. LEN </li></ul>BUMN Keuangan BUMN lain LPND Ristek BPPT LAPAN BSN BAKOSURTANAL LIPI BATAN BAPETEN DPR DRN AIPI Perguruan Tinggi Swasta Lembaga Litbang Swasta Lembaga Litbang Departemen Balitbang Industri Balitbangtan Lemlitbang Departemen Lain Kementerian BUMN Menko Ekonomi Depkeh & HAM Dep/ Kementerian Lain Depkeu Depdiknas Balitbang Diknas Perg. Tinggi Negeri PRESIDEN Menko & Dep./ Kementerian Lain KPP/ BAPPENAS Dep/ Kementerian Lain KNRT
  19. 19. Perbandingan Beberapa Variabel Sistem Inovasi Indonesia dan Beberapa Negara Menurut KAM Bank Dunia Sumber : Berdasarkan Data KAM Bank Dunia.
  20. 20. CONTOH PERKEMBANGAN PATEN DI INDONESIA
  21. 21. OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
  22. 22. TANTANGAN <ul><li>Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan SIN dapat ditingkatkan; </li></ul><ul><li>Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat; </li></ul><ul><li>Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan </li></ul><ul><li>Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang. </li></ul>
  23. 23. STRATEGI POKOK <ul><li>Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN. </li></ul><ul><li>Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah. </li></ul>
  24. 24. ISU KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA <ul><li>Kelemahan kerangka umum. </li></ul><ul><li>Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang). </li></ul><ul><li>Persoalan budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. </li></ul><ul><li>Tantangan global. </li></ul>
  25. 25. STRATEGI POKOK <ul><li>Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN. </li></ul><ul><li>Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah. </li></ul>
  26. 26. STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan <ul><li>Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. </li></ul><ul><li>Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. </li></ul><ul><li>Mendorong budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Penyelarasan dengan perkembangan global. </li></ul>HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASI 4 5 1 6 2 3
  27. 27. KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : THE MISSING LINKS Bab Lain Bab Lain The “Missing Links” : Dimensi yang lebih tegas dan koheren menyangkut pengembangan sistem inovasi Kerangka Kebijakan Inovasi Bab 22 dalam RPJMN 2004-2009 Program Litbang Iptek Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek Program Penguatan Kelembagaan Iptek Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi RPJMN 2004-2009
  28. 28. SISTEM INOVASI : DINAMIKA INTERAKSI Kebutuhan Dasar & Infrastruktural Keamanan Nasional Sistem Inovasi Keunggulan Spesifik Lokal/Nasional Emerging Technology
  29. 29. OUTLINE DISKUSI TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI PENDAHULUAN
  30. 30. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail: tik@inn.bppt.go.id http: // www.inn.bppt.go.id Terimakasih
  31. 31. Perbandingan Beberapa Negara Menurut Indeks Tertentu Terkait dengan Iptek Sumber Data: UNDP, Human Development Report (2003, 2002, 2001); IMD (2003, www.imd.org); WEF (2003, www.weforum.org). 0,7 Dynamic Adopter 1 0,201 37 56 20 0,590 2.840 India 0,1 Dynamic Adopter … 0,211 60 72 28 0,682 2.940 Indonesia 0,7 Dynamic Adopter 1 0,299 46 44 12 0,721 4.020 Cina 0,1 Dynamic Adopter 1 0,337 31 32 10 0,768 6.400 Thailand 0,2 Potential Leader … 0,396 26 29 4 0,790 8.750 Malaysia 2,8 Leader 779 0,666 23 18 15 0,879 15.090 Korea 1,1 Leader 8 0,585 8 6 2 0,884 22.680 Singapura 2,8 Leader 187 0,744 2 1 1 0,930 24.430 Finlandia 2,8 Leader 994 0,698 13 11 11 0,932 25.130 Jepang 2,4 Leader 235 0,583 5 13 5 0,921 25.350 Jerman 1,8 Leader 75 0,587 11 10 2 0,939 25.370 Australia 1,7 Leader 31 0,589 12 16 3 0,937 27.130 Kanada 2,6 Leader 298 0,733 1 2 1 0,937 34.320 AS (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (3) (2) (1) BCI GCI WEF IMD Dana Litbang (% PNB) Kategori TCI TAI Peringkat Daya Saing HDI PDB/ Kapita Negara
  32. 32. KETERANGAN TABEL <ul><li>Kolom 2: PDB per Kapita tahun 2001 dengan Purchasing Power Parity (PPP) US$. </li></ul><ul><li>Kolom 3: Nilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tahun 2001. </li></ul><ul><li>Kolom 4: Indeks Pendidikan (Education Index) dihitung berdasarkan Adult Literacy & Gross Enrolment Index . </li></ul><ul><li>Kolom 5: Rangking menurut IMD di antara 30 negara berpenduduk > 20 juta jiwa (huruf miring : rangking untuk kelompok negara berpenduduk < 20 juta jiwa, 29 negara). </li></ul><ul><li>Kolom 6 dan 7: Rangking menurut WEF (102 negara). </li></ul><ul><li>Kolom 8 dan 9: TAI (Technology Achievement Index) dan TCI (Technology Creation Index) dikutip dari UNDP - Human Development Report Tahun 2001 . *) </li></ul><ul><li>Kolom 10 dan 11: Kategori negara dan dana litbang (data tahun 1987-97) dikutip dari UNDP - Human Development Report Tahun 2001. </li></ul><ul><li>Detail cara perhitungan dapat dilihat dalam masing-masing sumber. </li></ul>*) Catatan: Indeks Pencapaian Teknologi (Technology Achievement Index/TAI) yang merupakan indeks komposit berdasarkan delapan indikator pada empat dimensi (kreasi teknologi, difusi inovasi terkini, difusi inovasi lama, dan keterampilan manusia); dan Indeks Kreasi Teknologi (Technology Creation Index/TCI) yang menunjukkan jumlah paten per satu juta penduduk.
  33. 33. FAKTOR DAYA SAING: Versi IMD Sumber : IMD (Rosselet-McCauley, 2003) . Tingkat “kesesuaian” sumber daya dasar, teknologi, dan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan bisnis, sebanyak 96 kriteria. <ul><li>Infrastruktur Dasar </li></ul><ul><li>Infrastruktur Teknologi </li></ul><ul><li>Infrastruktur Saintifik </li></ul><ul><li>Kesehatan dan Lingkungan </li></ul><ul><li>Pendidikan </li></ul>4. Infrastruktur (Infrastructure) Tingkat kinerja perusahaan dalam hal cara-cara yang inovatif, profitable , dan bertanggung jawab, sebanyak 69 kriteria. <ul><li>Produktivitas </li></ul><ul><li>Pasar Tenaga Kerja </li></ul><ul><li>Keuangan </li></ul><ul><li>Praktik Manajemen </li></ul><ul><li>Sikap dan Nilai </li></ul>3. Efisiensi Bisnis (Business Efficiency) Tingkat kondusif-tidaknya kebijakan pemerintah untuk daya saing, mencakup sebanyak 81 kriteria. <ul><li>Keuangan Publik </li></ul><ul><li>Kebijakan Fiskal </li></ul><ul><li>Kerangka Kelembagaan </li></ul><ul><li>Peraturan Bisnis </li></ul><ul><li>Kerangka Kemasyarakatan </li></ul>2. Efisiensi Pemerintah (Government Efficiency) Evaluasi ekonomi makro dari perekonomian suatu negara, meliputi sebanyak 75 kriteria. <ul><li>Ekonomi Domestik </li></ul><ul><li>Perdagangan Internasional </li></ul><ul><li>Investasi Internasional </li></ul><ul><li>Tenaga Kerja (employment) </li></ul><ul><li>Harga </li></ul>1. Kinerja Ekonomi (Economic Performance)
  34. 34. Rangking Daya Saing Beberapa Negara Tahun 2003 Menurut IMD Score Sumber : IMD (2003). Dalam kurung : rangking tahun 2002. 28 (25) 15 (10) 14 13 12 (12) 11 (11) 10 (13) 9 (8) 7 (5) 6 (7) 5 (4) 4 (6) 3 (2) 2 (3) 1 (1) Catatan: Rangking Daya Saing Beberapa Negara Berpenduduk > 20 Juta Jiwa Menurut The World Competitiveness Scoreboard 2003
  35. 35. Perkembangan Daya Saing Indonesia Menurut IMD Kinerja Ekonomi Efisiensi Pemerintah Efisiensi Bisnis Infrastruktur Negara > 20 juta jiwa (30 negara) Negara < 20 juta jiwa (29 negara) World Competitiveness Yearbook ’ 99 25 ’ 00 24 ’ 01 24 ’ 02 25 ’ 03 28 ’ 99 26 ’ 00 19 ’ 01 17 ’ 02 19 ’ 03 24 ’ 99 25 ’ 00 21 ’ 01 24 ’ 02 23 ’ 03 27 ’ 99 26 ’ 00 24 ’ 01 22 ’ 02 26 ’ 03 30 ’ 99 26 ’ 00 26 ’ 01 25 ’ 02 26 ’ 03 30 WCY ( 49 negara ) ’ 99 47 ’ 00 44 ’ 01 49 ’ 02 47 Sumber : IMD (2003).
  36. 36. PERBANDINGAN KAPASITAS INOVATIF BEBERAPA NEGARA TAHUN 2001 Sumber : Porter dan Stern (2001). 15 17 2 17 10 26,0 13 Singapura 21 7 12 1 15 26,4 12 Jepang 11 12 5 14 11 26,5 10 Kanada 5 9 10 8 9 26,9 7 Australia 4 14 3 23 3 26,9 6 Belanda 7 5 15 13 5 26,9 5 Swiss 9 3 13 18 7 27,0 4 Inggris 10 4 7 11 4 27,2 3 Jerman 3 2 4 7 1 29,1 2 Finlandia 1 1 1 6 2 30,3 1 AS (9) (8) (7) (6) (4) (3) (2) (1) Keterkaitan LIK KI S&E Daya Saing (CCI) Indeks Rangking Rangking Kapasitas Inovatif Negara
  37. 37. PERBANDINGAN KAPASITAS INOVATIF BEBERAPA NEGARA TAHUN 2001 (lanjutan) Sumber : Porter dan Stern (2001). 57 55 69 70 62 13,8 61 Vietnam 62 58 48 47 55 16,4 54 Indonesia 46 54 28 63 37 16,8 52 Malaysia 49 40 30 60 38 17,4 46 Thailand 41 44 46 44 47 18,1 43 China 23 31 39 59 36 18,9 38 India 19 27 35 28 20 22,1 24 Selandia Baru 24 24 24 22 28 22,9 23 Korea 17 8 9 16 21 26,0 14 Taiwan (9) (8) (7) (6) (4) (3) (2) (1) Keterkaitan LIK KI S&E Daya Saing (CCI) Indeks Rangking Rangking Kapasitas Inovatif Negara
  38. 38. PENJELASAN TABEL <ul><li>Kolom 2: Rangking Kapasitas Inovatif (Innovative Capacity Rank) </li></ul><ul><li>Kolom 3: Nilai Indeks Kapasitas Inovatif (Innovative Capacity Index) </li></ul><ul><li>Kolom 4: Rangking Daya Saing (Current Competitiveness Index). </li></ul><ul><li>Kolom 6: Rangking Proporsi Imuwan dan Enjiner dalam struktur tenaga kerja. </li></ul><ul><li>Kolom 7: Rangking Kebijakan Inovasi (Innovation Policy) Ukuran subindeks kebijakan inovasi mencakup: tingkat paten internasional, jumlah paten, dan proporsi jumlah ilmuwan dan enjiner dalam tenaga kerja, serta tiga ukuran lainnya yaitu efektivitas perlindungan HKI, kemampuan negara untuk mempertahankan ilmuwan dan enjiner, dan ukuran dan ketersediaan kredit pajak litbang bagi sektor swasta. </li></ul><ul><li>Kolom 8: Rangking Lingkungan Inovasi Klaster (Cluster Innovation Environment): Ukuran yang digunakan untuk subindeks ini adalah sofistikasi dan tekanan berinovasi dari pembeli domestik. Kehadiran pemasok riset dan training khusus, dan kehadiran dan perkembangan klaster industri. </li></ul><ul><li>Kolom 9: Rangking Keterkaitan (Linkage) . Ukuran yang digunakan untuk subindeks ini berkaitan dengan kualitas keseluruhan dari lembaga-lembaga riset, dan ketersediaan modal ventura bagi proyek-proyek inovatif namun berisiko. </li></ul>
  39. 39. Rangking Daya Saing Indonesia Tahun 2003 Menurut WEF GCR (102 negara) Rangking Daya Saing Indonesia Sumber : WEF (www.weforum.org) Rangking 64 76 78 Indikator Indeks Lingkungan Ekonomi Makro Indeks Lembaga Publik Indeks Teknologi Rangking 62 61 Indikator Operasi dan Strategi Perusahaan Kualitas Lingkungan Bisnis Nasional Rangking BCI 60 Rangking GCI 72
  40. 40. Persentase Ekspor Sumber Daya Alam dan PNB per Kapita Tahun 1998 Persentase ekspor berupa bahan mentah/baku yang dihitung berdasarkan persentase barang eskpor dalam bahan baku pertanian, logam dan bijih (metals and ores), dan bahan bakar (fuels). Sumber : Berdasarakan data World Development Report 2000.
  41. 41. Perbandingan antar Kinerja Beberapa Negara Menurut Indikator Ekonomi Pengetahuan Tahun 2004 Sumber : Bank Dunia. 1.95 2.13 3.20 2.78 2.52 India 2.71 3.43 1.74 2.41 2.57 Indonesia 4.35 3.04 4.13 2.42 3.49 China 4.96 4.90 4.88 4.55 4.82 Dunia 4.94 5.80 3.58 5.88 5.05 Thailand 6.81 4.51 4.42 5.52 5.31 Malaysia 9.03 7.80 8.04 6.10 7.74 Korea 9.13 5.61 8.67 9.53 8.24 Singapura 8.40 8.09 9.26 7.23 8.25 Jepang 8.82 7.87 8.82 7.95 8.37 Jerman 8.43 8.95 7.94 8.28 8.40 Selandia Baru 8.67 9.14 8.62 8.14 8.64 Australia 8.97 7.82 9.46 8.36 8.65 Swiss 9.02 8.65 8.64 8.34 8.66 Belanda 9.03 8.43 9.39 7.81 8.67 AS 9.41 8.98 8.81 8.14 8.84 Norwegia 9.13 9.17 9.63 8.61 9.14 Finlandia Infrastruktur Informasi Pendidikan Inovasi Rejim Insentif Ekonomi IEP (KEI) Negara
  42. 42. SUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAH Pengembangan Bisnis Baru Perbaikan Bisnis yang Ada (Existing) Investasi Dari Luar (Inward Investment) Litbangyasa Pasokan teknologi Daya Saing yang Lebih Tinggi Investasi untuk Inovasi ROI yang Lebih Tinggi Siklus yang Makin Menguat (Dari vicious cycle menjadi virtuous cycle ) Faktor keunggulan lokalitas Pengetahuan/ Teknologi Rantai Pemasok Teknologi Rantai Nilai Produksi <ul><li>Akumulasi Aset (Tangible & Intangible) </li></ul><ul><li>Peningkatan Kompetensi </li></ul>
  43. 43. PERKEMBANGAN BISNIS DI INDONESIA Sumber : World Bank (2003), dari data BPS.
  44. 44. MODAL VENTURA Sumber : Maesincee (2003). Singapore Hong Kong USA India Japan Malaysia Australia Vietnam South Korea USA Taiwan HK/China Singapore Thailand Indonesia Philippines South Korea Australia PR China Taiwan Indonesia Philippines Thailand Malaysia Venture Capital Assets Under Management (% of GDP) 0.10 0.21 9.17 3.16 1999 1994
  45. 45. TANTANGAN 1 Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan SIN dapat ditingkatkan <ul><li>Terbatasnya pemahaman pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi. </li></ul><ul><li>Keterbatasan kepakaran, praktik atau contoh keberhasilan, dan praktisi dalam mendorong gerakan yang dapat memberikan pengaruh pengembangan sistem inovasi secara signifikan di berbagai bidang, daerah dan/atau tataran/konteks tertentu. </li></ul><ul><li>Belum ada keterpaduan pengembangan sistem inovasi dalam pembangunan. Kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan penadbiran (governance) sistem inovasi tidak akan dapat efektif jika kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya. </li></ul><ul><li>Keterbatasan data dan indikator SI yang berkualitas sebagai landasan pemantauan, dan evaluasi, serta proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan. </li></ul><ul><li>Berbagai kelemahan dalam sistem inovasi yang sangat memerlukan solusi kebijakan yang lebih baik. </li></ul>
  46. 46. TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat <ul><li>Kelemahan kerangka umum. Ini antara lain menyangkut: </li></ul><ul><ul><li>Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regulasi yang menghambat; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administrasi yang birokratif; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI. </li></ul></ul>
  47. 47. TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat <ul><li>Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Berbagai fungsi yang belum berkembang, lembaga yang ada yang belum berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan kelemahan daya dukung iptek/litbang yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah merupakan faktor belum berkembangnya sistem inovasi daerah dan rendahnya daya saing daerah. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/ teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya. </li></ul>
  48. 48. TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat <ul><li>Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang). </li></ul><ul><li>Kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara perkembangan knowledge pool dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antara berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) merupakan isu yang menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi daerah. </li></ul>
  49. 49. TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat <ul><li>Persoalan budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Beragam isu yang diungkapkan sebenarnya juga menunjukkan belum berkembangnya kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan dengan: </li></ul><ul><ul><li>Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini; </li></ul></ul><ul><ul><li>Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelemahan di lingkungan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat. </li></ul></ul>
  50. 50. TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat <ul><li>Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. </li></ul><ul><li>Kelemahan dalam bisnis dan non bisnis yang saling terkait, yang sangat penting bagi dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan keunggulan daya saing yang khas: </li></ul><ul><ul><li>Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada, dan belum berkembangnya kompetensi daerah yang penting bagi, pembentukan potensi keunggulan yang lebih terfokus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang lemah; </li></ul></ul><ul><ul><li>Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya; </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketertinggalan mayoritas pelaku bisnis (UKM) untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi. </li></ul></ul>
  51. 51. TANTANGAN 2 Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat <ul><li>Tantangan global. </li></ul><ul><li>Berbagai kelemahan yang dimiliki pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah) berperan di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat memaksimumkan kemanfaatan bagi, dan meminimalisasi dampak negatifnya terhadap masyarakat. </li></ul>
  52. 52. TANTANGAN ~ KHUSUS <ul><li>Kondisi alamiah Indonesia dan belajar dari pengalaman masa lalu : kemampuan dalam mengatasi bahaya bencana, baik yang bersumber pada kondisi alamiah maupun karena pengaruh aktivitas manusia juga merupakan faktor penting yang perlu dikembangkan oleh Indonesia. Kelemahan kemampuan iptek secara nasional sejauh ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dan perlu ditanggulangi melalui pengembangan sistem inovasi. </li></ul><ul><li>Sistem pertahanan dan keamanan negara yang secara relatif menurun sangat dipengaruhi oleh ketergantungan yang sangat besar pada kekuatan negara maju, kelemahan daya dukung iptek dan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara. Kondisi demikian yang berlarut menjadi ancaman yang semakin serius bagi kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. </li></ul>
  53. 53. TANTANGAN 3 Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang <ul><li>Kreatifitas dan inovasi hanya berkembang dalam iklim dan budaya yang mendukung yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan kepada kondisi demikian memerlukan kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun non formal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka panjang. </li></ul>
  54. 54. TANTANGAN 4 Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang <ul><li>Keberhasilan negara dalam mengembangkan kebijakan yang semakin koheren dalam mengarahkan dan mempengaruhi perkembangan/kemajuan dalam masyarakat serta beradaptasi dalam mengatasi dinamika tantangan yang dihadapi. </li></ul>
  55. 55. STRATEGI POKOK
  56. 56. STRATEGI POKOK 1 Memperbaiki Kondisi Dasar sebagai Prasyarat bagi Peningkatan Upaya Pengembangan/Penguatan SIN <ul><li>Peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi. </li></ul><ul><li>Membangun komunitas praktik sistem inovasi, menghimpun dan menyebarluaskan praktik baik, meningkatkan kajian dan pembelajaran kebijakan inovasi. </li></ul><ul><li>Pengarustamaan sistem inovasi dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini perlu dilakukan melalui upaya antara lain seperti: </li></ul><ul><ul><li>Mendorong agar pengembangan sistem inovasi menjadi konsensus politik berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pengembangan/penguatan sistem inovasi merupakan proses panjang, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kehendak politik (political will) , konsensus politik, dan komitmen politik dalam waktu yang panjang sehingga menjadi suatu politik negara dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan daerah, bukan sekedar agenda pelengkap dalam pembangunan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyelaraskan kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya, khususnya pembangunan ekonomi, sosial budaya dan hukum. Kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan penadbiran (governance) sistem inovasi yang sesuai, tidak akan dapat efektif jika kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Penyelarasan kebijakan perlu dilakukan pada berbagai tataran dan cara, baik melalui upaya yang lebih bersifat top-down bottom-up, maupun proses partisipatif yang demokratis, transparan, akuntabel, dan adil. </li></ul></ul>
  57. 57. STRATEGI POKOK 1 Memperbaiki Kondisi Dasar sebagai Prasyarat bagi Peningkatan Upaya Pengembangan/Penguatan SIN <ul><li>Membangun basis data dan indikator sistem inovasi. Penataan mendasar yang perlu dilakukan termasuk penataan/pengembangan basisdata di tingkat nasional dan daerah berkaitan dengan sistem inovasi. “Kelemahan data” merupakan kelemahan umum bagi perencanaan dan kebijakan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. </li></ul><ul><li>Reformasi kebijakan inovasi berfokus pada isu prioritas. Setiap negara (atau daerah) dan tingkatan perkembangan (stages of development) dihadapkan pada tantangan sistem inovasi yang berbeda. Dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi, tidak berlaku pendekatan one size fits all . Upaya pengembangan/ penguatan sistem inovasi memang dapat memanfaatkan “pelajaran” dari pihak lain (daerah/negara lain), termasuk memanfaatkan praktik-praktik baik/terbaik (good/best practices) . Para pihak pun sebenarnya tidak perlu “terjebak” dalam reinventing the wheel . Akan tetapi segi-segi positif universal yang diperoleh (dari keberhasilan/kegagalan) tetap memerlukan “penyesuaian” kontekstual sesuai dengan karakteristik dan perkembangan masing-masing “kasus” negara/daerah. Karena itu, langkah reformasi kebijakan inovasi perlu berfokus pada isu-isu prioritas sesuai kondisi/konteksnya dan diletakkan dalam perspektif jangka panjang. </li></ul>
  58. 58. STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan <ul><li>Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. </li></ul><ul><li>Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. </li></ul><ul><li>Mendorong budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Penyelarasan dengan perkembangan global. </li></ul>HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASI 4 5 1 6 2 3
  59. 59. STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan <ul><li>Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi </li></ul><ul><li>Tujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi di tingkat nasional maupun daerah secara umum adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi. </li></ul><ul><li>Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi UKM </li></ul><ul><li>Tujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi daerah, meningkatkan daya ungkit (leverage) peran iptek/litbang yang sesuai dan spesifik/terspesialisasi bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan (dalam arti luas) dan hasil litbang/inovasi serta mengembangkannya. </li></ul>
  60. 60. STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan <ul><li>Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang </li></ul><ul><li>Tujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik nasional/daerah. </li></ul><ul><li>Mendorong budaya inovasi </li></ul><ul><li>Tujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial. </li></ul>
  61. 61. STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan <ul><li>Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional </li></ul><ul><li>Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di seluruh wilayah Tanah Air. </li></ul><ul><li>Penyelarasan dengan perkembangan global </li></ul><ul><li>Tujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional dan daerah. </li></ul>
  62. 62. KERANGKA PERANCANGAN PRAKARSA DAN INDIKATOR CAPAIAN Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial 2025 Budaya inovasi Perkembangan sistem inovasi dan klaster industri Keselarasan dengan perkembangan global Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan kemampuan absorpsi UKM Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang Prakarsa Kebijakan Sasaran Kuantitatif
  63. 63. SIMPLIFIKASI KERANGKA AGENDA <ul><li>Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial </li></ul><ul><li>Indikator . . . </li></ul><ul><li>Kesejahteraan / Kemakmuran </li></ul><ul><li>Indikator . . . </li></ul><ul><li>Indikator . . . </li></ul>Program / Aktivitas <ul><li>Indikator . . . </li></ul>1 Perbaikan Kerangka Umum <ul><li>Indikator . . . </li></ul>2 Perkembang-an Kelemba-gaan & Daya Dukung Iptek, serta Absorpsi UKM <ul><li>Indikator . . . </li></ul>3 Perkembang-an Kolaborasi Inovasi & Difusi <ul><li>Indikator . . . </li></ul>4 Perkembang-an Budaya Inovasi <ul><li>Indikator . . . </li></ul>5 Perkembang-an SI & Klaster Industri <ul><li>Indikator . . . </li></ul>6 Keselarasan Global Kapabilitas <ul><li>Indikator . . . </li></ul>Sumber daya <ul><li>Indikator . . . </li></ul>
  64. 64. AGENDA KHUSUS <ul><li>Pengembangan kemampuan iptek dan industri nasional untuk mendukung peningkatan kemampuan nasional dalam sistem manajemen bencana dan peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan sistem inovasi. Kedua isu ini perlu menjadi prioritas di antara agenda-agenda tematik/khusus pengembangan sistem inovasi di Indonesia </li></ul>
  65. 65. STRATEGI POKOK 3 Mengembangkan Kepemimpinan (Leadership) dan Memperkuat Komitmen Nasional dalam Pengembangan/Penguatan Sistem Inovasi Nasional dan Daerah <ul><li>Pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional maupun daerah dapat dirumuskan, diperbaiki dan terlebih penting lagi diimplementasikan secara kongkrit hanya jika didukung oleh kepemimpinan yang tepat dan memiliki komitmen kuat. </li></ul><ul><li>Peningkatan daya saing umumnya dan pengembangan/penguatan sistem inovasi perlu menjadi agenda strategis pada tataran nasional maupun daerah dan menjadi suatu kesatuan agenda, tetapi bukanlah sekedar agenda satu instansi semata . </li></ul><ul><li>Pengembangan/penguatan sistem inovasi menjadi politik negara. </li></ul>
  66. 66. STRATEGI POKOK 4 Meningkatkan Koherensi Kebijakan Inovasi di Tingkat Nasional dan Daerah <ul><li>Strategi intervensi </li></ul><ul><li>Koordinasi kebijakan </li></ul><ul><li>Peran nasional, daerah dan peran bersama dalam pengembangan sistem inovasi </li></ul>
  67. 67. PERAN DAERAH <ul><li>Setiap daerah (penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan di daerah) perlu memperkuat komitmennya terutama dalam : </li></ul><ul><ul><li>Menyusun dan memperbaiki secara terus-menerus strategi inovasi daerah masing-masing, menetapkan tujuan strategis kebijakan dan sasaran-sasarannya sesuai dengan konteks masing-masing daerah, serta mengimplementasikannya secara konsisten; </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten (misalnya DRN, KNRT, kementerian/departemen terkait, lembaga litbang dan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya) dalam upaya-upaya pengembangan sistem inovasi daerah, termasuk penataan/ pengembangan basisdata (indikator) penting di masing-masing daerah (khususnya yang relevan dengan sistem inovasi dan daya saing) yang sedapat mungkin kompatibel dengan daerah lain dan nasional; </li></ul></ul><ul><ul><li>Berpartisipasi aktif dalam prakarsa pembelajaran inovasi, termasuk kebijakan inovasi. </li></ul></ul>
  68. 68. PERAN NASIONAL/PUSAT <ul><li>Mengembangkan kerangka kebijakan inovasi yang terkoordinasi dan terpadu sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan sistem inovasi di Indonesia; </li></ul><ul><li>Meningkatkan koherensi beragam kebijakan di bawah ranah kompetensinya (mandatnya) sebagai bagian integral dari kebijakan inovasi nasional; </li></ul><ul><li>Mengembangkan program/kegiatan prioritas dalam kerangka sistem inovasi nasional, termasuk misalnya pola hibah bersaing dan/atau bentuk-bentuk patungan (sharing) ”pusat – daerah” atau kemungkinan pola anggaran struktural DAU, DAK atau dekonsentrasi; </li></ul><ul><li>Memprakarsai/mengembangkan kerangka proses pembelajaran dalam kebijakan inovasi; </li></ul><ul><li>Bekerjasama dengan daerah dalam mengembangkan program terpadu pengembangan sistem inovasi dan melakukan pengkajian bersama berkaitan dengan proses pengembangan sistem inovasi, kebijakan inovasi dan kinerjanya; </li></ul>Penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan lain, terutama di tingkat nasional sebaiknya menjalankan peran proaktif terutama dengan :
  69. 69. PERAN NASIONAL/PUSAT <ul><li>Mengembangkan prakarsa percontohan, bekerjasama dengan beberapa daerah; </li></ul><ul><li>Mendorong inovasi di sektor swasta dan publik dengan mengorganisasikan pertukaran informasi dan pengalaman dalam mendorong dan mendiseminasikan informasi tentang inovasi di lingkungan industri dan sektor publik; </li></ul><ul><li>Memprakarsai dan mendorong upaya peningkatan kapasitas para pihak (misalnya melalui pelatihan, semiloka, kampanye keperdulian dan upaya relevan lainnya) terkait dengan kebijakan dan faktor/aspek penting yang mempengaruhi kinerja inovasi dan daya saing bisnis dan daerah; </li></ul><ul><li>Mengembangkan kerjasama internasional dalam pengembangan sistem inovasi, termasuk dalam penadbiran kebijakan inovasi; </li></ul><ul><li>Mendorong difusi praktik-praktik baik (termasuk penadbiran kebijakan inovasi) di seluruh wilayah Indonesia; </li></ul><ul><li>Menyebarluaskan pelaporan/publikasi berkaitan dengan perkembangan sistem inovasi di Indonesia. </li></ul>
  70. 70. PERAN BERSAMA <ul><li>Mengembangkan mekanisme yang sesuai bagi koordinasi horisontal maupun “vertikal” untuk mengatasi secara bertahap persoalan-persoalan koherensi pada berbagai dimensi; </li></ul><ul><li>Mengembangkan prakarsa bersama mekanisme koordinasi, terutama mekanisme koordinasi terbuka, sebagai salah satu cara untuk lebih memungkinkan proses pembelajaran bersama dalam pengembangan dan implementasi kebijakan inovasi; </li></ul>Para pihak (penentu kebijakan bersama pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah) secara bersama perlu :
  71. 71. PERAN BERSAMA <ul><li>Meningkatkan kerjasama dan prakarsa-prakarsa bersama (kolaboratif) terutama dalam mengembangkan kerangka bersama (di daerah, daerah – daerah, dan daerah – pusat/nasional, maupun untuk kerjasama internasional) dalam rangka memperkuat inovasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini antara lain dilakukan melalui: </li></ul><ul><ul><li>Intensifikasi aktivitas inovasi dan kebijakan inovasi di seluruh daerah di Indonesia; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendinamisan pasar pengetahuan/teknologi/inovasi domestik dan internasional; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan investasi dalam pengetahuan/inovasi. Penetapan sasaran kuantitatif investasi inovasi (termasuk litbang) tertentu sebaiknya dipertimbangkan sebagai pemacu para pihak dalam meningkatkan/mempercepat proses pengembangan sistem inovasi di Indonesia; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan keterampilan bagi inovasi. Para pihak perlu menyusun agenda untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang-bidang tertentu yang relevan dan urgen bagi perkembangan inovasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan efisiensi penadbiran inovasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbaikan kerangka dan koordinasi kebijakan inovasi, termasuk pola pengkajian tentang kemajuan yang dicapai. </li></ul></ul>
  72. 72. GERBANG INDAH NUSANTARA (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara) Gerakan bersama para pemangku kepentingan (setiap sektor ekonomi /& pembangunan, setiap tataran pemerintahan, setiap daerah/wilayah, dan “lintas bidang”) dalam mengembangkan/ memperkuat sistem inovasi (daerah dan nasional) sebagai landasan dan pilar peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil.
  73. 73. GERBANG INDAH (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah) <ul><li>Ajakan & “wahana” untuk kolaborasi sinergis ~ saling komplementatif, mengisi, memperkuat </li></ul><ul><li>Konsep, pendekatan & peran aktor yang jelas & tegas </li></ul><ul><li>“ Kepemilikan” (ownership) </li></ul><ul><li>Keserentakan luas; </li></ul><ul><li>Implementatif </li></ul><ul><li>Voluntary </li></ul><ul><li>Keprakarsaan (pioneering) </li></ul>
  74. 74. MODEL GENERIK KLASTER INDUSTRI Institusi Pendukung (Supporting Institutions) Industri Inti (Core Industry) Pembeli (Buyer) Industri Pemasok (Supplier Industry) Industri Terkait (Related Industry) Industri Pendukung (Supporting Industry)

×