Memprakarsai Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

10,618 views

Published on

Paparan singkat tentang prakarsa mengembangkan sistem inovasi daerah dalam workshop Membangun Sistem Inovasi Daerah\" di Kota Solo, 26 Juni 2008

Published in: Technology, Economy & Finance
4 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
768
Comments
4
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memprakarsai Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

  1. 1. MEMPRAKARSAI PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH Workshop “ Membangun Sistem Inovasi Daerah” Surakarta, 26 Juni 2008 Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  2. 2. OUTLINE Kerangka Strategis Pengembangan SID Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID Review Beberapa Konsep/Pengertian Kerangka Pikir
  3. 3. OUTLINE Kerangka Strategis Pengembangan SID Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID Review Beberapa Konsep/Pengertian Kerangka Pikir
  4. 4. TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Daya Saing dan Kohesi Sosial Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa Isu-isu Kontekstual Klaster Industri Sistem Inovasi Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetahuan Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas  Kecenderungan dan Tantangan Universal <ul><li>SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil </li></ul><ul><li>Infrastruktur komunikasi yang dinamis </li></ul><ul><li>Sistem inovasi yang efektif </li></ul><ul><li>Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung </li></ul>Knowledge Economy Knowledge Society <ul><li>Sistem informasi dan komunikasi </li></ul><ul><li>Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi </li></ul><ul><li>Sistem inovasi yang efektif </li></ul><ul><li>Modal sosial </li></ul><ul><li>Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat </li></ul><ul><li>Rejim kebijakan yang kondusif </li></ul>
  5. 5. OUTLINE Kerangka Strategis Pengembangan SID Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID Review Beberapa Konsep/Pengertian Kerangka Pikir
  6. 6. ESENSI 1 <ul><li>Sistem inovasi ~ Pendekatan sistem (system approach) </li></ul><ul><li>Kebijakan inovasi ~ Kegagalan sistemik (systemic failures) </li></ul>
  7. 7. REVIEW : PENGERTIAN SISTEM INOVASI DAN KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Sistem Inovasi : suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi nya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran . </li></ul><ul><li>Kebijakan inovasi (innovation policy) merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan : </li></ul><ul><ul><li>Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” (fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar- fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi. </li></ul></ul>
  8. 8. SISTEM INOVASI : BERBAGAI ELEMEN PENTING Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Intermediaries Lembaga Riset Brokers Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. Alamiah SDA (Natural Endowment) <ul><li>Budaya </li></ul><ul><li>Sikap dan nilai </li></ul><ul><li>Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan </li></ul><ul><li>Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan </li></ul><ul><li>Mobilitas </li></ul><ul><li>Kebijakan Ekonomi </li></ul><ul><li>Kebijakan ekonomi makro </li></ul><ul><li>Kebijakan moneter </li></ul><ul><li>Kebijakan fiskal </li></ul><ul><li>Kebijakan pajak </li></ul><ul><li>Kebijakan perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan persaingan </li></ul>Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar
  9. 9. SISTEM INOVASI : DINAMIKA INTERAKSI Pemerintah Bisnis Litbang & PT Sistem Inovasi Pengetahuan dan Inovasi Interaksi Pembelajaran Keterkaitan dan Jaringan Daerah Sistem Inovasi Daerah (SID)
  10. 10. SISTEM INOVASI : SUBSISTEM DAN KETERKAITAN MULTIDIMENSI Klaster Industri 1-A Klaster Industri 2-C Klaster Industri 3-B Klaster Industri 1-Z Klaster Industri: Klaster Industri 3 Klaster Industri 1 Sektor I Sektor II Sektor III Daerah C Daerah A SID SID Sistem Inovasi Nasional SID : Sistem Inovasi Daerah.
  11. 11. ESENSI 2 : IMPLIKASI KEBIJAKAN <ul><li>Intervensi untuk mendorong pembangunan yang berbasis pengetahuan : Kebijakan inovasi, dengan kerangka pendekatan sistem . </li></ul><ul><li>Kebijakan inovasi merupakan proses pembelajaran yang perlu diarahkan pada pengembangan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi . </li></ul><ul><li>Kebijakan inovasi tak lagi hanya menjadi ranah monopoli dan tanggung jawab Pemerintah ”Pusat,” tetapi juga Pemerintah ”Daerah.” </li></ul>
  12. 12. KELOMPOK “SUMBER” KEGAGALAN YANG MELANDASI PERLUNYA KEBIJAKAN Kegagalan Pasar Kegagalan Pemerintah Kegagalan Sistem “ Sedikit ” dibahas/diperhatikan, tetapi sebenarnya sering dihadapi dalam kenyataan. Argumen yang “ sangat/paling luas ” diterima oleh ekonomi “arus utama”. Argumen yang “ mulai muncul ” dan menjadi “ dasar dalam paradigma sistem inovasi ” tetapi belum banyak diterima oleh ekonomi “arus utama”.
  13. 13. ILUSTRASI KETERKAITAN KEBIJAKAN BAGI KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Kebijakan Pendidikan </li></ul><ul><li>Pengetahuan dan Keterampilan </li></ul><ul><li>Kreativitas </li></ul><ul><li>Profesionalisme </li></ul><ul><li>Kewirausahaan </li></ul><ul><li>Kebijakan Ekonomi Makro </li></ul><ul><li>Moneter </li></ul><ul><li>Fiskal </li></ul><ul><li>Perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan Industri </li></ul><ul><li>Investasi </li></ul><ul><li>Perpajakan - Subsidi </li></ul><ul><li>Insentif </li></ul><ul><li>Regulasi - Deregulasi </li></ul>Kebijakan Litbang Kebijakan Daerah Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan Kebijakan Inovasi Perbaikan Bisnis yang Ada Perkembangan Investasi Perkembangan Bisnis Pemula yang Inovatif Kebijakan Sains Kebijakan Teknologi
  14. 14. KERANGKA PEMETAAN INSTRUMEN KEBIJAKAN INOVASI Karakteristik Pengaruh/Dampak Tatanan Kelembagaan (Institutional Setting) Lingkup Tujuan Eksplisit Implisit Faktor Kontekstual Sisi Obyek/Aktor yang Dipengaruhi Sisi Penyediaan (Supply Side) Sisi Permintaan (Demand Side) Bidang Keterkaitan (Linkage Area) Spesifik Fungsional Harus semakin jelas exit policy -nya Dampak Fungsi dan Variabel Sistem Inovasi Fungsi, Aktivitas dan Aktor Sistem Inovasi Tujuan Kebijakan Isu Kebijakan Agenda Strategis
  15. 15. KRITERIA KEBIJAKAN <ul><li>Efektivitas. </li></ul><ul><li>Efisiensi. </li></ul><ul><li>Memiliki daya bangkitan yang signifikan (significant leveraging effects). </li></ul><ul><li>Kelayakan cakupan (adequacy of scope). </li></ul><ul><li>Memenuhi kaidah pasar (conforming to the market mechanisms). </li></ul><ul><li>Konsistensi. </li></ul><ul><li>Koherensi. </li></ul><ul><li>Keterbukaan dan akuntabilitas. </li></ul><ul><li>Komitmen kebijakan. </li></ul>
  16. 16. KERANGKA UMUM POLA KOORDINASI Prakarsa Tematik dan/atau Spesifik Kondisi Umum (Framework Conditions) Dimensi Daerah Dimensi Nasional N A S I O N A L D A E R A H Kerangka Kebijakan Inovasi
  17. 17. ESENSI 3 : KOHERENSI KEBIJAKAN <ul><li>Kerangka kebijakan (policy framework) </li></ul><ul><li>Governance : termasuk kelembagaan, kewenangan, tugas & fungsi </li></ul><ul><li>Willingness : </li></ul><ul><ul><li>Political will & komitmen dari pembuat kebijakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Good will dan komitmen dari pelaku dan stakeholders lain </li></ul></ul><ul><li>Kemampuan, untuk bertindak saling mengisi, saling melengkapi, saling memperkuat sehingga menghasilkan sinergi positif </li></ul><ul><li>Perubahan mindset . </li></ul>
  18. 18. OUTLINE Kerangka Strategis Pengembangan SID Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID Review Beberapa Konsep/Pengertian Kerangka Pikir
  19. 19. ORGANISASI PENADBIRAN INOVASI (INNOVATION GOVERNANCE) Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Tingkat 4 Pelaku riset dan inovasi Pemerintah Dewan kebijakan Dewan Riset dan Akademi Badan Teknologi dan Inovasi Badan-badan Program Pendukung Produsen: Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb. Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Kontraktor Program Departemen/Kementerian Industri, dll. Departemen/Kementerian Riset dan Teknologi Departemen/Kementerian Sektoral lainnya
  20. 20. “ STRUKTUR ORGANISASI” PENADBIRAN (GOVERNANCE) KEBIJAKAN DI DAERAH Kebijakan, Program, Kegiatan dan Organisasi serta Jaringan di Luar Daerah, Nasional & Internasional Keterangan: Instruksi, Sumber Daya Saran (Advis) / Pelaporan Hasil Koordinasi dan Integrasi Horisontal (Kerjasama) Instruksi, Sumber Daya, Saran/ Pelaporan, Hasil, Koordinasi dan Integrasi Horisontal & Vertikal (Kerjasama) Tingkat 4 Pelaku litbang/ inovasi Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.) Tingkat 3 Koordinasi Implementasi Gubernur/ Bupati/Walikota DPDS Kegiatan Kegiatan Kegiatan Produsen Perguruan Tinggi Lembaga Litbang/ UPTD, dll. Kontraktor Program Badan/Dinas/ Kantor Sektoral Badan/Dinas/ Kantor Lintas Sektor Organisasi Perangkat Daerah lainnya DPRD DRD Tim Ahli Tim/Gugus Tugas Asisten, Ka. Bappeda & Ka. Perangkat Daerah tertentu Konsumen Litbang Swasta/Non-pemerintah
  21. 21. KELEMBAGAAN DPDS & DRD <ul><li>Lembaga “fungsional” </li></ul><ul><ul><li>fungsi publik </li></ul></ul><ul><ul><li>peran umum : policy advisory & advocacy </li></ul></ul><ul><ul><li>catatan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>di banyak negara ada pula yang berperan sekaligus sebagai funding agency </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>berbeda dengan S&T Council ( atau Innovation Council dan/atau Competitiveness Council) di beberapa negara biasanya merupakan kelembagaan penentu/pengambil kebijakan secara kolektif </li></ul></ul></ul><ul><li>Peran memberikan dukungan untuk mendorong pertumbuhan dan sinergi berbagai unsur dalam sistem. </li></ul>
  22. 22. OUTLINE Kerangka Strategis Pengembangan SID Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID Review Beberapa Konsep/Pengertian Kerangka Pikir
  23. 23. TANTANGAN DI INDONESIA <ul><li>Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/ penguatan SIN dapat ditingkatkan; </li></ul><ul><li>Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat; </li></ul><ul><li>Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan </li></ul><ul><li>Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang. </li></ul>
  24. 24. STRATEGI POKOK <ul><li>Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN. </li></ul><ul><li>Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah. </li></ul>CATATAN : Elaborasi tentang ini dapat dilihat antara lain dalam rujukan.
  25. 25. Kerangka dan Elemen Penting bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah <ul><li>Pengetahuan “Lokal” </li></ul><ul><li>Embodied </li></ul><ul><li>Disembodied ( tacit dan yang terkodifikasi) </li></ul><ul><li>Pengetahuan “Global” (Nasional & Internasional) </li></ul><ul><li>Embodied </li></ul><ul><li>Disembodied ( tacit dan yang terkodifikasi) </li></ul><ul><li>Kebutuhan “Pasar” </li></ul><ul><li>Lokal </li></ul><ul><li>Global (antardaerah, nasional, internasional) </li></ul>Lembaga/Organisasi lain yang Terkait dengan Daerah (pemerintah, swasta, dan non-pemerintah, termasuk lembaga internasional) <ul><li>Sistem Pembiayaan bagi Aktivitas Inovasi </li></ul><ul><li>Pendanaan litbang </li></ul><ul><li>Modal berisiko </li></ul><ul><li>Perbankan </li></ul><ul><li>Jasa keuangan lain </li></ul><ul><li>Pasar modal </li></ul><ul><li>Infrastruktur dan Dukungan Khusus dan/atau Terspesialisasi </li></ul><ul><li>Litbang (& rekayasa) </li></ul><ul><li>Lab. Khusus (& Taman Iptek) </li></ul><ul><li>Inkubator & PJPB/BDSP </li></ul><ul><li>Jasa legal, bisnis/ manajemen, kewirausahaan </li></ul><ul><li>SDM </li></ul><ul><li>Organisasi profesi & bisnis </li></ul><ul><li>Jaringan khusus </li></ul><ul><li>Bisnis </li></ul><ul><li>Yang telah ada </li></ul><ul><li>Baru dan/atau pemula </li></ul><ul><li>Investasi </li></ul><ul><li>Ke daerah </li></ul><ul><li>Ke luar daerah </li></ul>Infrastruktur Dasar Kerangka Kebijakan (kerangka dan instrumen, termasuk regulasi daerah) Keterkaitan, Jaringan & Interaksi Produktif <ul><li>Permintaan pengetahuan/ inovasi: </li></ul><ul><li>Akses </li></ul><ul><li>Adopsi </li></ul><ul><li>Pemanfaatan </li></ul><ul><li>Pengembangan </li></ul><ul><li>Penyediaan pengetahuan/ inovasi: </li></ul><ul><li>Penciptaan/ pengembangan </li></ul><ul><li>Alih </li></ul>Kewirausahaan, Komersialisasi & Difusi
  26. 26. TANTANGAN KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Merumuskan konsep KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI (INNOVATION POLICY FRAMEWORK) </li></ul><ul><ul><li>yang menjadi acuan bersama, </li></ul></ul><ul><ul><li>diterjemahkan ke dalam tindakan dengan sasaran yang jelas dan terukur, </li></ul></ul><ul><ul><li>secara konsisten diimplementasikan, </li></ul></ul><ul><ul><li>dipantau dan dievaluasi, serta </li></ul></ul><ul><ul><li>diperbaiki secara terus-menerus. </li></ul></ul>Proses dan produk kebijakan inovasi yang baik pada dasarnya merupakan proses dan produk pembelajaran Lesson Learnt
  27. 27. ISU KOHERENSI KEBIJAKAN DI INDONESIA <ul><li>Fragmentasi “sektoral”; </li></ul><ul><li>Dikotomi “Pusat/Nasional” – “Daerah”; </li></ul><ul><li>Tumpang-tindih dan Inkonsistensi antar “bidang/aspek”; </li></ul><ul><li>Perkembangan sistem pemerintahan; </li></ul><ul><li>Kebutuhan proses pembelajaran kebijakan yang lebih baik; </li></ul><ul><li>Kebutuhan respons kebijakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi atas dinamika perubahan dan tantangan. </li></ul>
  28. 28. USULAN PERBAIKAN KERANGKA KEBIJAKAN <ul><li>Beberapa aspek pertimbangan agenda : </li></ul><ul><li>Tema kebijakan inovasi yang mendasar (fundamental) dan luas; </li></ul><ul><li>Bersifat universal bagi konteks nasional dan daerah serta kondisi sektoral/industrial pada umumnya di Indonesia; </li></ul><ul><li>Bidang-bidang yang saling berkaitan dan bersifat cross-cutting issues ; </li></ul><ul><li>Merupakan faktor kunci (sangat penting) bagi prakarsa-prakarsa berdasarkan situasi saat ini dan antisipasi ke depan; </li></ul><ul><li>Dapat menjadi agenda kolaboratif pada tataran nasional dan daerah. </li></ul>
  29. 29. ISU KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA <ul><li>Kelemahan kerangka umum. </li></ul><ul><li>Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang). </li></ul><ul><li>Persoalan budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. </li></ul><ul><li>Tantangan global. </li></ul>
  30. 30. HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. </li></ul><ul><li>Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. </li></ul><ul><li>Mendorong budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Penyelarasan dengan perkembangan global. </li></ul>4 5 1 6 2 3
  31. 31. STRUKTUR KEBIJAKAN Program Kegiatan Kegiatan Instrumen Kebijakan Agenda Kebijakan Sub-Kegiatan Sub-Kegiatan Indikator Capaian Kerangka Kebijakan Tujuan dan Sasaran
  32. 32. CONTOH MATRIKS RENCANA TINDAK KOLABORATIF D. MENDORONG BUDAYA INOVASI 2008 – 20..    -   D.1.2 - Aktor/ Pelaksana Y   D.1.1 D.1 Aktor/ Pelaksana X Indikator Cara / Tindakan Tujuan Kebijakan
  33. 33. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail: tik@inn.bppt.go.id http: // www.inn.bppt.go.id Terimakasih
  34. 34. INOVASI, TECHNOPRENEURSHIP DAN MODERNISASI “SUMBER” PERKEMBANGAN EKONOMI Pengembangan Bisnis Baru Perbaikan Bisnis yang Ada (Existing) Investasi Dari Luar Keterkaitan Investasi (& perdagangan) Ke Luar Rantai Nilai Inovasi & Difusi Pengetahuan & Kompetensi Penyediaan pengetahuan/ teknologi Pembelajaran, termasuk Litbangyasa Daya Saing yang Lebih Tinggi Investasi untuk Inovasi ROI yang Lebih Tinggi Rantai Nilai Produksi Interaksi & Keterkaitan Faktor keunggulan lokalitas Siklus yang Makin Menguat (Dari vicious cycle menjadi virtuous cycle )
  35. 35. KOHESI SOSIAL <ul><li>Kohesi sosial merupakan kapasitas masyarakat pada berbagai tataran (komunitas, daerah, nasional, internasional) dalam memastikan/mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan menghindari kesenjangan / disparitas (Thirion, 2004) </li></ul><ul><li>Karakteristik positif suatu masyarakat berkaitan dengan hubungan antar anggota masyarakat yang bersangkutan (unit-unit dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, asosiasi, dan wilayah) (McCracken, 1998). </li></ul>Box 1 - Jenson’s Five Dimensions of Social Cohesion Belonging ------------ Isolation Inclusion ------------ Exclusion Participation --------- Non-involvement Recognition --------- Rejection Legitimacy ----------- Illegitimacy Box 2 – Bernard’s Formal and Substantive Dimensions of Social Cohesion FORMAL SUBSTANTIVE Equality / Inequality Inclusion / Exclusion Recognition / Rejection Belonging / Isolation Legitimacy / Illegitimacy Participation / Non-involvement
  36. 36. MUNCULNYA ISU/PERSOALAN KEBIJAKAN Edquist (2001) <ul><li>Munculnya “persoalan atau isu” kebijakan: Artinya, apa yang menjadi tujuan penting (terkait dengan “sistem inovasi”) dinilai tidak tercapai (DAN TIDAK DAPAT TERCAPAI DENGAN SENDIRINYA). Ini berkaitan dengan ”alasan/argumen” kebijakan inovasi sebagaimana ditelaah dalam beragam literatur. </li></ul><ul><li>Adanya kemampuan lembaga publik mengatasi/memecahkan atau mengurangi persoalan yang bersangkutan. </li></ul>
  37. 37. I. SISTEM INOVASI: Fungsi Sistem ( Johnson dan Jacobson, 2001) <ul><li>Menciptakan pengetahuan baru. </li></ul><ul><li>Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya. </li></ul><ul><li>Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya. </li></ul><ul><li>Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi). </li></ul><ul><li>Memfasilitasi formasi pasar. </li></ul>
  38. 38. TIGA DIMENSI PENTING KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Dimensi ”penadbiran kebijakan” (policy governance) , bahwa kebijakan inovasi dapat ditentukan pada beragam tataran (lokal, daerah, nasional dan internasional), di mana koherensi dan komplementasi satu dengan lainnya sangatlah penting. </li></ul><ul><li>Dimensi sektoral di mana terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum serupa walaupun dengan tingkat yang berbeda dan pengaruh yang mungkin bersifat spesifik sektor. Karenanya, respons kebijakan yang dikembangkan perlu mempertimbangkan hal ini. </li></ul><ul><li>Interaksi dengan bidang kebijakan lainnya, di mana kebijakan inovasi seringkali perlu diimplementasikan melalui kebijakan lainnya. Karenanya, konsepsi inovasi dan sistem inovasi perlu semakin ”lekat/terpadu” dalam beragam kebijakan terkait lainnya. </li></ul>
  39. 39. KOHERENSI KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Salah satu kriteria kebijakan yang baik adalah koherensi </li></ul><ul><li>Koherensi kebijakan inovasi menyangkut keterpaduan dan harmonisasi, sinergi (saling mengisi dan memperkuat) terutama antar pola kebijakan ekonomi, industri dan pengetahuan/teknologi, baik ”di daerah” maupun ”antara pusat dan daerah,” sehingga tidak berbenturan, bertolak belakang dan membingungkan. </li></ul>
  40. 40. DIMENSI KOHERENSI KEBIJAKAN <ul><li>Koherensi horisontal yang menentukan bahwa masing-masing kebijakan yang terkait atau kebijakan-kebijakan sektoral dikembangkan untuk saling mengisi dan/atau memperkuat atau meminimumkan ketidakkonsistenan (”inkonsistensi”) dalam tujuan yang (mungkin) saling bertentangan; </li></ul><ul><li>Koherensi vertikal yang menentukan bahwa keluaran yang dicapai/diperoleh sesuai atau konsisten dengan yang dimaksudkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan; </li></ul><ul><li>Koherensi temporal yang berkaitan dengan keadaan bahwa kebijakan yang diambil/ditetapkan saat ini akan tetap efektif di masa mendatang dengan membatasi potensi ”inkoherensi” dan dapat memberikan semacam panduan bagi perubahan (dan berkaitan dengan manajemen transisi). </li></ul>Secara konsep, koherensi kebijakan pada dasarnya menyangkut (setidaknya) tiga dimensi, yaitu Lesson Learnt
  41. 41. KOHERENSI ~ KOORDINASI <ul><li>Kontinuum antara dua ekstrim : </li></ul><ul><ul><li>Tertutup ~ Rule and order; Top-down </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebas ~ self-regulation; liberal </li></ul></ul><ul><li>Alternatif kombinasi solusi : </li></ul><ul><ul><li>Tertutup ~ Rule and order; Top-down : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regulasi – mengikat : mis. UU No.18/2002; UU No. 32/2004 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regulasi – mengikat “terbatas” : mis. Perpres No. 7/2005 (RPJMN), sesuai UU No. 25/2004 (SPPN) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Terbuka ~ demokratis; fleksibilitas - “context-specific” adjustment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendekatan : Partisipatif  Metode Koordinasi Terbuka/MKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinasi ~ proses membangun konsensus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Policy learning ~ kebijakan bukan sekedar “produk kebijakan,” melainkan proses pembelajaran  perbaikan kebijakan (policy reform). </li></ul></ul></ul>
  42. 42. A. MENGEMBANGKAN KERANGKA UMUM YANG KONDUSIF BAGI INOVASI <ul><li>Kerangka Kebijakan: Penyusunan Strategi Inovasi Daerah / Jakstrabang Iptekda </li></ul><ul><li>Kelembagaan (DPDS & DRD) - </li></ul><ul><li>Mekanisme Koordinasi Terbuka </li></ul><ul><li>Pengembangan Sisrenbang Iptek </li></ul>Pengembangan Penadbiran & Koherensi Kebijakan Inovasi <ul><li>Pengembangan Sistem Basisdata - PUDPKM </li></ul><ul><li>Legislasi Inovasi & Daya Saing </li></ul><ul><li>RPJMD </li></ul>Lingkungan Legal dan Regulasi yang Kondusif <ul><li>Reformasi Prosedur Perijinan Bisnis </li></ul>Simplifikasi Adminsitratif <ul><li>Peninjauan regulasi: Analisis Dampak Regulasi ~ RIA (Regulatory Impact Assessment) </li></ul><ul><li>Evaluasi Perijinan Bisnis </li></ul>Penghapusan Regulasi Penghambat 1. Reformasi Kebijakan Inovasi dan Bisnis Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  43. 43. A. MENGEMBANGKAN KERANGKA UMUM YANG KONDUSIF BAGI INOVASI Pendirian Pusat Produktivitas dan Purwarupa Pendirian Inkubator Pengembangan Pusat/ Jaringan Informasi Tekno-bisnis Pendirian Pusat Pelayanan dan Inovasi / Taman Iptek Pendirian Laboratoria Terspesialisasi 2. Pengembangan Infrastruktur Dasar Inovasi <ul><li>Pembiayaan inovasi </li></ul>Pengembangan Kerangka Legal untuk Modal Berisiko 3. Memperkecil Kesenjangan Pasar dalam Pembiayaan Inovasi. Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  44. 44. A. MENGEMBANGKAN KERANGKA UMUM YANG KONDUSIF BAGI INOVASI <ul><li>Insentif Pengadaan Pemerintah bagi Bisnis (UKM) Setempat </li></ul>Sistem Pengadaan Pemerintah <ul><li>Kampanye Keperdulian HKI </li></ul><ul><li>Apresiasi Prestasi HKI </li></ul>Kampanye Keperdulian dan Apresiasi HKI Pengembangan Kerjasama Antardaerah <ul><li>Fasilitasi Pendaftaran HKI </li></ul><ul><li>Insentif Peningkatan Perolehan HKI </li></ul>Peningkatan Perolehan HKI Pengembangan Sistem Insentif Perpajakan dan Pengelolaan Risiko Inovasi 5. Perpajakan dan Pengelolaan Risiko Inovasi Pengembangan Sentra HKI (Technology Licensing Office/TLO) 4. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan HKI Pengawasan Persaingan Bisnis 6. Persaingan Bisnis yang Sehat dan Adil Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  45. 45. B. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG IPTEK/LITBANG SERTA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN ABSORPSI UKM Peningkatan Kualitas SDM <ul><li>Prakarsa Kolaboratif Pemetarencanaan Pengetahuan/ Teknologi Tradisional (Masyarakat) ~ Obat Bahan Alam </li></ul>Pengembangan pemetarencanaan (Roadmap) dan/atau Foresight <ul><li>Pengembangan Sisrenbang Iptek </li></ul>Penataan Sistem Manajemen Program <ul><li>Peningkatan Kesiapan Teknologi (Technology Readiness) </li></ul>Pengembangan teknologi <ul><li>Pengembangan Organisasi/ Pengorganisasian Penadbiran Inovasi Daerah </li></ul>Pengembangan Organisasi/ Pengorganisasian Penadbiran Inovasi <ul><li>Fasilitasi Penataan Sistem Manajemen PPIT </li></ul>Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pembiayaan Kelembagaan Inovasi Pengembangan Sumber Pendanaan Iptek 2. Pengembangan Daya Dukung Iptek <ul><li>Kelembagaan Kolaboratif DPDS </li></ul><ul><li>Pengembangan/Pendampingan DRD </li></ul><ul><li>Asosiasi Bisnis dan Profesi </li></ul>Pengembangan/ Revitalisasi Kelembagaan 1. Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  46. 46. B. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG IPTEK/LITBANG SERTA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN ABSORPSI UKM <ul><li>Sistem Dukungan Teknologi UKM </li></ul><ul><li>Pelatihan SDM UKM </li></ul>Modernisasi UKM 3. Pengembangan Kemampuan Absorpsi UKM Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  47. 47. C. MENUMBUHKEMBANGKAN KOLABORASI BAGI INOVASI DAN MENINGKATKAN DIFUSI INOVASI, PRAKTIK BAIK/TERBAIK DAN/ATAU HASIL LITBANG Komersialisasi Inovasi dan/atau Hasil Litbang Reverse Brain Drain <ul><li>Dana Padanan (Pola Patungan) Kerjasama Litbang </li></ul><ul><li>Insentif Litbang Kolektif UKM </li></ul><ul><li>Insentif Litbang Kolaboratif UKM </li></ul>Pengembangan Program Kemitraan Strategis Inovasi <ul><li>Peningkatan Dokumentasi dan Diseminasi </li></ul>Diseminasi Praktik Baik (Terbaik) dan Hasil Litbang 2. Peningkatan Difusi Inovasi, Praktik Baik (Terbaik) dan hasil Litbang <ul><li>Pengembangan Pola Pemanfaatan Kepakaran / Keahlian Peneliti di Lemlitbang - PPKDT </li></ul><ul><li>Program Liaison Officer </li></ul>Pemanfaatan Kepakaran/ Keahlian Khusus oleh Swasta, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Lainnya <ul><li>Diagnosis UKM dan pengembangan model bisnis teknologi - PPKDT </li></ul>Peningkatan Transaksi Bisnis dan Non Bisnis <ul><li>Dukungan Pendanaan bagi DPDS </li></ul><ul><li>Insentif bagi Formasi dan Penguatan Kelembagaan Strategis (mis. asosiasi, konsorsia) </li></ul>Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan Kemitraan Strategis Peningkatan Daya Saing 1. Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan Kolaborasi Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  48. 48. D. MEMBANGUN BUDAYA INOVASI (1) Bantuan teknis peningkatan kapasitas pelaku bisnis 4. Reformasi di Bidang Publik Kampanye Keperdulian Apresiasi Prestasi Inovasi Bantuan teknis peningkatan kapasitas pelaku bisnis 3. Dinamisasi Perkembangan Inovasi dan Manajemen Reverse Brain Drain Pendidikan Dini Kewirausahaan <ul><li>Model Pembiayaan bagi Inkubator Teknologi - PPKDT </li></ul>Program Inkubasi Tekno-Bisnis 2. Peningkatan/ Pengembangan Perusahaan Pemula (Baru) yang Inovatif Insentif Pembiayaan Usaha Pemula (Baru) <ul><li>Model Kelembagaan Pembiayaan bagi Perusahaan Pemula Inovatif (PPBT) - PPKDT </li></ul>Pengembangan Kelembagaan Pembiayaan Berisiko Program Lifelong Learning 1. Pengembangan/ Penguatan Budaya Kreatif-Inovatif dan Kewirausahaan Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  49. 49. D. MEMBANGUN BUDAYA INOVASI (2) Sistem Pengelolaan, Perlindungan Hukum, dan Pemanfaatan Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Masyarakat) <ul><li>Kampanye Keperdulian Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Tekmas dan HKI </li></ul>Kampanye Keperdulian Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Masyarakat) <ul><li>Rujukan/Panduan Inventarisasi dan Dokumentasi Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Tekmas) </li></ul><ul><li>Program Inventarisasi dan Dokumentasi Tekmas </li></ul>Prakarsa Inventarisasi dan Dokumentasi Pengetahuan/ Teknologi Tradisional (Masyarakat) <ul><li>Rujukan/Panduan Inovasi Tekmas </li></ul><ul><li>Prakarsa Kolaboratif Pemetarencanaan Tekmas </li></ul><ul><li>Insentif Inovasi/Pengembangan Tekmas </li></ul>Kemitraan Inovasi Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Masyarakat) 5. Penguatan Kohesi Sosial Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  50. 50. D. MEMBANGUN BUDAYA INOVASI (3) <ul><li>Panduan Pengelolaan Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Masyarakat) </li></ul><ul><li>Kerangka/Landasan Legal Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Masyarakat) </li></ul><ul><li>Insentif Inovasi/Pengembangan Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Masyarakat) </li></ul>Sistem Pengelolaan, Perlindungan Hukum, dan Pemanfaatan Pengetahuan/Teknologi Tradisional (Masyarakat) 5. Penguatan Kohesi Sosial Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  51. 51. E. MENUMBUHKEMBANGKAN SISTEM INOVASI DAN KLASTER INDUSTRI NASIONAL DAN DAERAH Pengadaan Pemerintah Sistem Insentif <ul><li>Pendampingan Tim/Pokja KI Daerah </li></ul>Bantuan Teknis Pendirian atau Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan Khusus 3. Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan Khusus <ul><li>*** </li></ul>Kerjasama Daerah dan Daerah - Nasional Technology Foresight/ Roadmapping <ul><li>Prakarsa Peningkatan Koordinasi Kebijakan Inovasi </li></ul>Prakarsa Mekanisme Koordinasi Terbuka Kebijakan Inovasi dan/atau Daya Saing 2. Koordinasi Kebijakan Daerah, Daerah - Nasional <ul><li>Pengembangan KI Daerah </li></ul>Prakarsa KI/SI 1. Prakarsa Klaster Industri Spesifik Daerah dan/atau Prakarsa Sistem Inovasi Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan
  52. 52. F. PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL Intelijen Pasar internasional Ekoefisiensi Sistem Produksi Perbaikan Teknologi Bisnis Fora Internasional 4. Pengembangan/ Penguatan Kerjasama internasional Standar Teknis bagi Pengadaan Pemerintah di Bidang Spesifik Fasilitasi Kerjasama/ Jaringan Internasional Pengkajian dan Audit Teknologi 3. Pengembangan Teknologi Dunia usaha Fasilitasi Peningkatan MSTQ Fasilitasi Perolehan HKI 2. Pengembangan HKI, Mutu, Standar dan Kelestarian Lingkungan Fora Isu Internasional 1. Peningkatan Keperdulian Isu-isu Internasional Relevan Contoh/ Catatan Cara Tujuan Kebijakan

×