Disampaikan dalam Workshop dan Sosialisasi “ Optimalisasi Kerjasama antar Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Berd...
MUATAN UTAMA <ul><li>Beberapa kecenderungan universal  yang dihadapi dan perlu memperoleh penyikapan positif serta  potens...
1. TANTANGAN PEMBANGUNAN
CATATAN TERMINOLOGI : PENGERTIAN TENTANG DAYA SAING <ul><li>Beragam definisi  ~   perbedaan keberterimaan  (acceptability)...
DAYA SAING (KEUNGGULAN) DAERAH <ul><li>Kemampuan daerah menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan : </li></ul><ul><ul><li>...
CONTOH : MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH Faktor Lokalitas & Konteks Global DAERAH  ~ Makro <ul><li>Himpunan SDM & E...
2. POLA PIKIR
PEMBANGUNAN DAERAH DI ERA PENGETAHUAN Sistem Inovasi Daya Saing dan Kohesi Sosial Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetah...
SISTEM INOVASI: BERBAGAI ELEMEN PENTING   Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi...
SISTEM INOVASI: DINAMIKA INTERAKSI   Pemerintah Bisnis Litbang & PT Sistem Inovasi Pengetahuan dan Inovasi Interaksi Pembe...
SISTEM INOVASI: SUBSISTEM DAN KETERKAITAN MULTIDIMENSI   Klaster Industri 1-A Klaster Industri 2-C Klaster Industri 3-B Kl...
3. TANTANGAN STRATEGIS
TANTANGAN <ul><li>Kondisi dasar  yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/ penguatan SIN dapat diting...
4. STRATEGI POKOK
STRATEGI POKOK <ul><li>Memperbaiki kondisi dasar  sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN. </l...
STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tatar...
5. PRAGMATISASI : IMPLEMENTASI DAN PRAKARSA
KERANGKA UMUM POLA KOORDINASI  Prakarsa Tematik dan/atau Spesifik Kondisi Umum  (Framework Conditions) Dimensi Daerah Dime...
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Menurut UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No.  No 17 Tahun 2003   RPJM Daerah RPJP Daerah RKP ...
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Menurut UU No. 32 Tahun 2004   Di luar 6 Urusan <ul><li>6 Urusan  (Absolut) </li></ul><ul><l...
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN Menurut UU No. 32 Tahun 2004   URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (MUTLAK URUSAN PUSAT) CONCURRENT (U...
PENYUSUNAN PRAKARSA BERDASARKAN KONSENSUS KERANGKA KEBIJAKAN  Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial 20 . . . Budaya ino...
SIMPLIFIKASI PENYUSUNAN SASARAN INDIKATIF DAN RENCANA AGENDA TINDAK  <ul><li>Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial </li...
CONTOH MATRIKS RENCANA TINDAK KOLABORATIF  A. MENGEMBANGKAN KERANGKA UMUM YANG KONDUSIF BAGI INOVASI DAN BISNIS 2007   ...
CATATAN PENUTUP <ul><li>Berpikir strategis dan kesisteman dalam kerangka jangka panjang. </li></ul><ul><li>Strategi inovas...
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Tha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik

3,694 views

Published on

Peningkatan daya saing daerah melui pendekatan sistem inovasi. Disampaikan dalam workshop di BKAD, Solo.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
244
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik

  1. 1. Disampaikan dalam Workshop dan Sosialisasi “ Optimalisasi Kerjasama antar Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan dan Inovasi Teknologi“ di Solo, 7 Desember 2006 KONSEP DAN PRAGMATISASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH : PARADIGMA SISTEM INOVASI Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  2. 2. MUATAN UTAMA <ul><li>Beberapa kecenderungan universal yang dihadapi dan perlu memperoleh penyikapan positif serta potensi dan karakteristik setempat setiap daerah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh segenap bangsa indonesia. </li></ul><ul><li>Langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil perlu diarahkan pada peningkatan daya saing dan kohesi sosial . </li></ul><ul><li>Langkah strategis bagi peningkatan daya saing dan kohesi sosial secara proaktif perlu ditekankan melalui pengembangan/pemajuan sistem inovasi daerah . </li></ul><ul><li>Strategi pokok yang perlu dikembangkan dalam implementasi penguatan sistem inovasi daerah. </li></ul><ul><li>Bagaimana hal tersebut diimplementasikan dan diprakarsai . </li></ul>
  3. 3. 1. TANTANGAN PEMBANGUNAN
  4. 4. CATATAN TERMINOLOGI : PENGERTIAN TENTANG DAYA SAING <ul><li>Beragam definisi ~ perbedaan keberterimaan (acceptability) oleh berbagai kalangan (misalnya akademisi, praktisi, pembuat kebijakan). </li></ul><ul><li>PORTER (1990): “There is NO ACCEPTED DEFINITION OF COMPETITIVENESS . Whichever definition of competitiveness is adopted, an even more serious problem has been there is no generally accepted theory to explain it”. </li></ul><ul><li>“ Pembedaan” pada beragam tingkatan: </li></ul><ul><ul><li>Perusahaan (mikro) : definisi yang paling “jelas.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Industri (meso) : walaupun beragam, umumnya dapat dipahami: pergeseran perspektif pendekatan “sektoral”  pendekatan “klaster industri.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan dan kritik (latar belakang teori). </li></ul></ul>Kemampuan/daya tarik (attractiveness); kemampuan membentuk/menawarkan lingkungan paling produktif bagi bisnis, menarik talented people , investasi, dan mobile factors lain, dsb.; dan Kinerja berkelanjutan. Kemampuan suatu industri (a gregasi perusahaan ~ “sektoral”  “klaster industri” ) menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari industri pesaing asingnya Kemampuan suatu perusahaan mengatasi perubahan dan persaingan pasar dalam memperbesar dan mempertahankan keuntungannya (profitabilitas), pangsa pasar, dan/atau ukuran bisnisnya (skala usahanya) “ Tingkatan Analisis” / Dimensi “Sektoral” “ Konteks Telaahan” (Perbandingan) / Dimensi Teritorial / Spasial Negara / Daerah Rujukan : a.l. Porter & McFetridge (1995) Mikro ~ Perusahaan Meso ~ Industri “ Makro” ~ Ekonomi Memiliki pengertian yang berbeda, tetapi saling berkaitan
  5. 5. DAYA SAING (KEUNGGULAN) DAERAH <ul><li>Kemampuan daerah menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan : </li></ul><ul><ul><li>iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi, </li></ul></ul><ul><ul><li>daya tarik atau menarik “investasi,” talenta (talented people), dan faktor-faktor mudah bergerak (mobile factors) lainnya, serta </li></ul></ul><ul><ul><li>potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan. </li></ul></ul>
  6. 6. CONTOH : MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH Faktor Lokalitas & Konteks Global DAERAH ~ Makro <ul><li>Himpunan SDM & Entitas Organisasi </li></ul><ul><li>Hubungan - Jaringan - Interaksi </li></ul><ul><li>Kolaborasi - Sinergi </li></ul><ul><li>SISTEM INOVASI - KLASTER INDUSTRI ~ Meso </li></ul><ul><li>SDM </li></ul><ul><li>Kompetensi </li></ul><ul><li>Spesialisasi </li></ul><ul><li>Organisasi/Perus. ~ Mikro </li></ul>Produk
  7. 7. 2. POLA PIKIR
  8. 8. PEMBANGUNAN DAERAH DI ERA PENGETAHUAN Sistem Inovasi Daya Saing dan Kohesi Sosial Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetahuan Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas Isu-isu Kontekstual  Kesejahteraan/Kemakmuran & Peradaban Bangsa Kecenderungan dan Tantangan Universal <ul><li>SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil </li></ul><ul><li>Infrastruktur komunikasi yang dinamis </li></ul><ul><li>Sistem inovasi yang efektif </li></ul><ul><li>Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung </li></ul>Knowledge Economy Knowledge Society
  9. 9. SISTEM INOVASI: BERBAGAI ELEMEN PENTING Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Intermediaries Lembaga Riset Brokers Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. Alamiah SDA (Natural Endowment) <ul><li>Budaya </li></ul><ul><li>Sikap dan nilai </li></ul><ul><li>Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan </li></ul><ul><li>Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan </li></ul><ul><li>Mobilitas </li></ul><ul><li>Kebijakan Ekonomi </li></ul><ul><li>Kebijakan ekonomi makro </li></ul><ul><li>Kebijakan moneter </li></ul><ul><li>Kebijakan fiskal </li></ul><ul><li>Kebijakan pajak </li></ul><ul><li>Kebijakan perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan persaingan </li></ul>Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar
  10. 10. SISTEM INOVASI: DINAMIKA INTERAKSI Pemerintah Bisnis Litbang & PT Sistem Inovasi Pengetahuan dan Inovasi Interaksi Pembelajaran Keterkaitan dan Jaringan Daerah Sistem Inovasi Daerah (SID)
  11. 11. SISTEM INOVASI: SUBSISTEM DAN KETERKAITAN MULTIDIMENSI Klaster Industri 1-A Klaster Industri 2-C Klaster Industri 3-B Klaster Industri 1-Z Klaster Industri: Klaster Industri 3 Klaster Industri 1 Sektor I Sektor II Sektor III Daerah C Daerah A SID SID Sistem Inovasi Nasional SID : Sistem Inovasi Daerah.
  12. 12. 3. TANTANGAN STRATEGIS
  13. 13. TANTANGAN <ul><li>Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/ penguatan SIN dapat ditingkatkan; </li></ul><ul><li>Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat; </li></ul><ul><li>Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan </li></ul><ul><li>Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang. </li></ul>
  14. 14. 4. STRATEGI POKOK
  15. 15. STRATEGI POKOK <ul><li>Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN. </li></ul><ul><li>Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah. </li></ul>
  16. 16. STRATEGI POKOK 2 Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan <ul><li>Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. </li></ul><ul><li>Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. </li></ul><ul><li>Mendorong budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Penyelarasan dengan perkembangan global. </li></ul>HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASI 4 5 1 6 2 3
  17. 17. 5. PRAGMATISASI : IMPLEMENTASI DAN PRAKARSA
  18. 18. KERANGKA UMUM POLA KOORDINASI Prakarsa Tematik dan/atau Spesifik Kondisi Umum (Framework Conditions) Dimensi Daerah Dimensi Nasional N A S I O N A L D A E R A H Kerangka Kebijakan Inovasi Tataran A atau Bidang/Sektor M Tataran B atau Bidang/Sektor N
  19. 19. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Menurut UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. No 17 Tahun 2003 RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN
  20. 20. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Di luar 6 Urusan <ul><li>6 Urusan (Absolut) </li></ul><ul><li>Politik Luar Negeri </li></ul><ul><li>Pertahanan </li></ul><ul><li>Keamanan </li></ul><ul><li>Yustisi </li></ul><ul><li>Moneter dan Fiskal Nasional </li></ul><ul><li>Agama. </li></ul><ul><li>Urusan Wajib (di Prov dan Kab/Kota) </li></ul><ul><li>P erencanaan dan pengendalian pembangunan </li></ul><ul><li>P erencanaan, pemanfaatan, & pengawasan tata ruang; </li></ul><ul><li>P enyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masy . ; </li></ul><ul><li>P enyediaan sarana dan prasarana umum; </li></ul><ul><li>P enanganan bidang kesehatan ; </li></ul><ul><li>P enyelenggaraan pend. & alokasi SDM potensial; </li></ul><ul><li>P enanggulangan masalah sosial (termasuk lintas kab./kota ) ; </li></ul><ul><li>P elayanan bidang ketenagakerjaan ( termasuk lintas kab./kota ) ; </li></ul><ul><li>F asilitasi pengemb. koperasi & UKM (termasuk lintas kab/kota ) ; </li></ul><ul><li>P engendalian lingkungan hidup; </li></ul><ul><li>P elayanan pertanahan (termasuk lintas kab./kota ) ; </li></ul><ul><li>P elayanan kependudukan, dan catatan sipil; </li></ul><ul><li>P elayanan adm. umum pemerintahan; </li></ul><ul><li>P elayanan adm. penanaman modal (termasuk lintas kab./kota ) ; </li></ul><ul><li>P elayanan dasar lainnya ( belum dapat dilaksanakan kab./kota ); </li></ul><ul><li>U rusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan . </li></ul><ul><li>Urusan Pilihan (di Prov dan Kab/Kota) </li></ul><ul><li>Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daer ah (pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata). </li></ul>Urusan Pemerintahan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah <ul><li>Sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah; </li></ul><ul><li>Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi ; </li></ul><ul><li>Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan . </li></ul>Sebagian Bersifat Concurrent Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi
  21. 21. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN Menurut UU No. 32 Tahun 2004 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (MUTLAK URUSAN PUSAT) CONCURRENT (URUSAN BERSAMA PUSAT, PROP, KAB/KOTA) <ul><li>POLITIK LUAR NEGERI </li></ul><ul><li>PER HANAN </li></ul><ul><li>KEAMANAN </li></ul><ul><li>YUSTISI </li></ul><ul><li>MONETER DAN FISKAL NASIONAL </li></ul><ul><li>AGAMA </li></ul>PILIHAN (SEKTOR UNGGULAN) WAJIB/OBLIGATORY (YAN DASAR) <ul><li>Misal : </li></ul><ul><li>pertanian </li></ul><ul><li>Industri </li></ul><ul><li>Perdagangan </li></ul><ul><li>Pariwisata </li></ul><ul><li>Kelautan, dll </li></ul><ul><li>Misal : </li></ul><ul><li>kesehatan </li></ul><ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Lingk. hidup </li></ul><ul><li>Pekerjaan umum </li></ul><ul><li>Perhubungan, . . . </li></ul><ul><li>U rusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan . </li></ul>UU No. 18/2002
  22. 22. PENYUSUNAN PRAKARSA BERDASARKAN KONSENSUS KERANGKA KEBIJAKAN Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial 20 . . . Budaya inovasi Perkembangan sistem inovasi dan klaster industri Keselarasan dengan perkembangan global Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan kemampuan absorpsi UKM Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang Prakarsa Kebijakan Sasaran Kuantitatif
  23. 23. SIMPLIFIKASI PENYUSUNAN SASARAN INDIKATIF DAN RENCANA AGENDA TINDAK <ul><li>Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial </li></ul><ul><li>Indikator . . . </li></ul><ul><li>Kesejahteraan / Kemakmuran </li></ul><ul><li>Indikator . . . </li></ul><ul><li>Indikator . . . </li></ul>Program / Aktivitas <ul><li>Indikator . . . </li></ul>1 Perbaikan Kerangka Umum <ul><li>Indikator . . . </li></ul>2 Perkembang-an Kelemba-gaan & Daya Dukung Iptek, serta Absorpsi UKM <ul><li>Indikator . . . </li></ul>3 Perkembang-an Kolaborasi Inovasi & Difusi <ul><li>Indikator . . . </li></ul>4 Perkembang-an Budaya Inovasi <ul><li>Indikator . . . </li></ul>5 Perkembang-an SI & Klaster Industri <ul><li>Indikator . . . </li></ul>6 Keselarasan Global Kapabilitas <ul><li>Indikator . . . </li></ul>Sumber daya <ul><li>Indikator . . . </li></ul>
  24. 24. CONTOH MATRIKS RENCANA TINDAK KOLABORATIF A. MENGEMBANGKAN KERANGKA UMUM YANG KONDUSIF BAGI INOVASI DAN BISNIS 2007    -   A.1.2 - Aktor/ Pelaksana Y   A.1.1 A.1 Aktor/ Pelaksana X Indikator Cara / Tindakan Tujuan Kebijakan
  25. 25. CATATAN PENUTUP <ul><li>Berpikir strategis dan kesisteman dalam kerangka jangka panjang. </li></ul><ul><li>Strategi inovasi nasional/daerah menjadi agenda prioritas nasional/daerah dan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional/daerah. </li></ul><ul><li>Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka bagi gagasan-gagasan kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan nasional/daerah. </li></ul><ul><li>Proses partisipatif dalam membangun konsensus dan formulasi kebijakan serta rencana tindak. </li></ul><ul><li>Berorientasi pada tindakan dengan pola yang paling sesuai dan melalui pentahapan. </li></ul><ul><li>Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional. </li></ul><ul><li>Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan proses perbaikan sebagai bagian integral dari pembelajaran strategi dan kebijakan inovasi. </li></ul><ul><li>Tanggap terhadap kemungkinan perubahan dan fleksibel untuk melakukan perbaikan yang diperlukan serta konsisten untuk melakukan perbaikan terus menerus. </li></ul>
  26. 26. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail: tik@inn.bppt.go.id http: // www.inn.bppt.go.id Terimakasih

×