Your SlideShare is downloading. ×
Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra

1,810
views

Published on

Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra

Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,810
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pengalaman lebih dari 9 tahun di dunia media, PR dan Advertising, kini selain pendiri mistertipr juga sebagai PR Consultant di beberapa perusahaan, antara lain; • Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) – sampai sekarang • BonChon Chicken Indonesia – sampai sekarang • Ide Kami Communications – sampai sekarang Di dunia training; • Instructur Communications Training di XP Training & Pillar Educations (sampai sekarang) • Instructor di Teladan Training Management • Program Director & Instructor Public Speaking Training @DivHumas Mabes Polri angkatan 2008 – 2009 • Instructor @ Public Speaking & Media Relations Training Departemen Perhubungan RI • Dll Introductions….. Official website: www.mistertipr.com TARSIH EKAPUTRA Public Relations & MarComm Consultant
  • 2. Manajemen & Kode Etik Humas Day -1, Sesi 3 Pelatihan Manajemen Kehumasan PT Jasa Raharja (Persero)
  • 3. MPR/HUMAS Kebanyakan perusahaan atau organisasi kini mengakui peranan Public Relations (PR) cukup menonjol dalam pengambilan keputusan manajemen. Acapkali Manajer Public Relations melapor atau berhubungan langsung kepada top management (Manajemen Puncak).
  • 4. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Public Relations telah mengembangkan kerangka teorinya sebagai suatu system manajemen. Ia menyebutkan bahwa Prof James Grunigg dan Todd Hunt telah mengembangkan lebih jauh mengenai kerangka teori Public Relations ini. Fraser P Seitel dalam bukunya The Practice Public Relations
  • 5. SARAN: bahwa para manajer Public Relations / Humas bertindak berdasarkan apa yang disebut sebagai teoretis organisasional suatu boundary role (memainkan peran di perbatasan), dimana mereka berada di tepi suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan public internal dan eksternalnya. Grunigg dan Hunt
  • 6. Sebagai boundary managers orang- orang humas /public relations mendukung kolega mereka dengan sokongan komunikasi mereka yang lintas organisasional yaitu ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan.
  • 7. Manajemen dan Public Relations adalah dua bidang ilmu yang berkembang secara terpisah dan sekarang manajemen telah berhasil meningkatkan peranannya di hampir setiap bidang kehidupan. Dengan kata lain, manajemen juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerapan konsepsi Public Relations dalam kehidupan manusia. Rhenard Kasali dalam bukunya Management Public Relations
  • 8. Sejarah MPR Secara Umum Kemunculan manajemen Humas ditandai dengan kegagalan profesi kehumasan dalam menghadapi krisis pada tahun 1906. Saat itu, terjadi pemogokan buruh industri penambangan batu bara di AS yang mengancam kelanjutan dari industri batu bara tersebut.
  • 9. Muncul seorang tokoh Humas pertama, Ivy LedBetter Lee yang memperkenalkan manajeman humas sebagai salah satu solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Salah satu teknik manajemen humas yang dikemukakan adalah dengan memberikan informasi terbuka, baik kepada khalayak/publik, pekerja, maupun pihak pers.
  • 10. C dalam PR Credibility (kredibilitas) Context (konteks) Content (Isi) Clearify (kejelasan) Continuety (kesinambungan) Concistency (konsistensi)
  • 11. Falsafah 4 unsur : 1. PR merupakan falsafah manajemen yang bersifat sosial 2. PR merupakan perwujudan falsafah tersebut pda tataran kebijaksanaan 3. PR merupakan komunikasi dua arah yang menunjang keberhasilan kebijakan itu dengan menjelaskan, menginformasikan, mempertahankan atau mempromosikannya kepada publik sehingga tercipta saling pengertian dan etiket baik 4. PR merupakan suatu cara pendekatan untuk menciptakan opini publik
  • 12. Unsur-Unsur MPR Dalam melaksanakan manajemen humas, seorang praktisi humas perlu membekali diri dengan ragam skills yang diperlukan demi tercapainya tujuan yang maksimal, seperti:
  • 13. 1. Story telling dan menulis skrip: Seperti sutradara, seorang Public Relations harus mampu membuat story dimana terdapat elemen story line, possible scenario, messages dan action oleh tokoh tertentu untuk menyampaikan pesan. Story line PR itu tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang, sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan sebuah organisasi yang memiliki tujuan jangka panjang. 2. Strategi Komunikasi: Peran PR sering tidak terlihat karena sifatnya dibelakang layar. PR membuat strategi komunikasi dan kemudian menurunkannya, diantaranya melalui press release. Dengan demikian, ada hal-hal lain yang PR lakukan selain press release.
  • 14. Ketrampilan PR dalam era banjir informasi: the master of content, brand guardian 1. Social media memungkinkan tingkat akurasi yang kurang tinggi dan masyarakat bisa segera memberi komentar, sehingga tugas PR dalam mencegah dan memadamkan crisis semakin penting. Sebagai brand guardian, PR membuat strategi komunikasi untuk mendukung tujuan organisasi, yang mengantisipasi krisis dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi. 2. The master of content: integrator planning dan messaging untuk platform online dan offline. Program komunikasi memerlukan substansi yang konsisten untuk platform online dan offline, tetapi gaya penyampaian, termasuk kecepatan dan kedalaman, bergantung kepada media tersebut.
  • 15. Jadi bagaimana PR di tahun 2013 [terutama untuk pemilik bisnis dan brand]? 1. Memiliki PR yang menerapkan strategi offline dan online yang didukung oleh pencegahan dan pemadaman krisis 2. Memiliki PR yang mampu membuat messaging, dan berpikir a la wartawan dan citizen journalists agar dapat membantu proses verifikasi 3. Memiliki PR dengan kecepatan optimal. PR bukan hanya sekedar tampil cantik / gagah atau business like, tetapi yang penting adalah paham bahwa deadline PR selangkah lebih maju dibandingkan wartawan dan citizen journalists.
  • 16. Aktivitas MPR Kegiatan manajemen humas diantaranya bisa jadi aktivitas skala kecil hingga skala besar seperti: Aktivitas pertemanan kelompok kecil, hingga berkaitan dengan konferensi pers, media gathering, etc, hingga; Pembuatan brosur serta kampanye nasional maupun Internasional melalui ragam medium Juga termasuk manajemen krisis
  • 17. Tahapan MPR Tahapan-tahapan dalam manajemen humas merupakan proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Perencanaan (planning) mencakup penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, serta pembuatan rencana dan prediksi akan apa yang akan terjadi
  • 18. 2. Pengorganisasian (organizing) mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan kinerja karyawan. 3. Pengkoordinasian (coordinating) mencakup pengaturan struktur organisasi, pendelegasian kerja, dan penyusunan anggaran untuk masing-masing bagian.
  • 19. 4. Pengkomunikasian (communicating) mencakup penyampaian rencana program kepada publik internal dan eksternal. 5. Pelaksanaan (actuating) merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 6. Pengawasan (controlling) merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik.
  • 20. 7. Pengevaluasian (evaluating) merupakan penilaian terhadap hasil kinerja program, apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan modifikasi tertentu. 8. Pemodifikasian (modificating) merupakan kegiatan pembaharuan atau revisi program berdasarkan hasil evaluasi.
  • 21. EFEK atau Feedback Komunikasi  Efek komunikasi sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi pencapaian kehumasan/PRO.  Efek komunikasi adalah perubahan dalam : a. Opini b. Opini pribadi (personal opinion) c. Opini publik (public opinion) d. Opini mayoritas (mayority opinion) e. Sikap dan tingkah laki (attitudes and behavior) f. Pandangan, persepsi, dan ide (conception, perception, and ide g. Kepercayaan dan citra (trust and image)
  • 22. Kode Etik Kehumasan KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 371/KEP/M.KOMINFO /8/2007 Tentang KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN
  • 23. Kehumasan dalan PT Jasa Raharja sebagai BUMN masuk dalam kategori Humas Pemerintah. Secara garis besar dapat diartikan sebagai sebuah instansi dalam sebuah pemerintahan yang melakukan segenap tindakan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan ekstenal dan membina martabat instansi/ pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
  • 24. KEHUMASAN PEMERINTAH 1.Kode Etik Kehumasan Pemerintah Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara serta unit-unit usaha lainnya seperti BUMN/BUMD baik di pusat maupun di daerah. 2.Hubungan Kerja a. Kewajiban 1) Ke Dalam Organisasi 2) Ke Luar Organisasi b. Larangan 3. Tanggung Jawab Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah dalam batas kewenangannya mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. 4. Hak Jawab dan Hak Koreksi Apabila ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut, sebagaimana diatur dalam undang- undang.
  • 25. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 Tentang KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, Menimbang 1. Bahwa memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam era transparansi, globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka praktisi Hubungan Masyarakat, khususnya Hubungan Masyarakat di lingkungan pemerintahan dalam pelayanan informasi publik, perlu melakukan reposisi dan peningkatan peran dan fungsinya; 2. Bahwa untuk melakukan reposisi dan meningkatkan peran dan fungsi tersebut, praktisi Hubungan Masyarakat di lingkungan pemerintahan, disamping memiliki dan berkemampuan dalam pengelolaan bidang kehumasan, dituntut juga adanya kepekaan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip batasan moral, budaya dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat; 3. Bahwa Kode Etik Insan Kehumasan Pemerintah yang disepakati oleh peserta Pertemuan Tahunan Bakohumas 2003/Konvensi Kehumasan Pemerintah Tingkat Nasional, tertanggal 18 September 2003 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya di bidang kehumasan pemerintah; 4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Kode Etik Humas Pemerintahan sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjad pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas praktis Humas Pemerintahan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum; 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tengan Pers; 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  • 26. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI REPUBLIK INDONESIA • Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah; 2.Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor: 103/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah; 3. Hasil Loka karya Regional Bakohumas tentang Pedoman Umum Humas Pemerintah, Standar Kompetensi dan Kode Etik Humas Pemerintah di Medan untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Banjarmasin untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Manado untuk wilayah Indonesia Bagian Timur pada bulan Mei s/d Juli 2007. MEMUTUSKAN Menetapkan: • Pertama : Kode Etik Humas Pemerintah sebagaimana terlampir. • Kedua : Kode Etik Insan Kehumasan Pemerintah yang ditandatangani oleh peserta Pertemuan Tahunan Bakohumas 2003/Konvensi Kehumasan Pemerintah Tingkat Nasional, tertanggal 18 September 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. • Ketiga : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 28 Agustus 2007.
  • 27. KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, terdapat 13 ayat yang salah satunya adalah: Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam berucap, bersikap dan berperilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab. BAB II KOMITMEN PRIBADI Pasal 2: Anggota Humas Pemerintahan menjunjung tinggi Kehormatan sebagai Pegawai Instansi Pemerintah, baik Depatemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga-Lembaga Negara, BUMN, maupun BUMD. Pasal 3 : Anggota Humas Pemerintahan mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya. Pasal 4: Anggota Humas Pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positip bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5: Anggota Humas Pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra Humas Pemerintahan yang positip di masyarakat. Pasal 6: Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. Pasal 7: Anggota Humas Pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi Humas Pemerintahan di Indonesia.
  • 28. BAB III HUBUNGAN KE DALAM Pasal 8 Anggota Humas Pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi/ instansinya, bukan kepada kepentingan perorangan/golongan. Pasal 9 Anggota Humas Pemerintahan wajib: 1. menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi. 2. mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Humas Pemerintahan. Pasal 10 Anggota Humas Pemerintahan tunduk, mematuhi dan menghormati Kode Etik Humas Pemerintahan sesuai perundangan yang berlaku.
  • 29. BAB IV HUBUNGAN KE LUAR • Pasal 11 Anggota Humas Pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsí organisasi/institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. • Pasal 12 Anggota Humas Pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi(publisitas) pribadi/ golongan/ organisasi/ instansinya. • Pasal 13 Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membinahubungan baik dengan profesi lainnya.
  • 30. BAB V HUBUNGAN SESAMA PROFESI • Pasal 14 Anggota Humas Pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantumemperlancar arus informasi dengan sesama anggota. • Pasal 15 Anggota Humas Pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesamaanggota. • Pasal 16 Anggota Humas Pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesamaanggota
  • 31. BAB VI BADAN KEHORMATAN Pasal 17 Badan Kehormatan di bentuk dan dipilih oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintahan (Bakohumas Pusat/Bakohumasda) sebanyak 9 orang dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Pasal 18 Bakohumas Pusat membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam pertemuan tahunan dan meminta persetujuan anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan Bakohumas. Pasal 19 Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumas Pusat terdiri dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga- Lembaga Negara, BUMN, dan Perguruan Tinggi. Pasal 20 Bakohumas Daerah membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam Pertemuan Tahunan dan meminta persetujuan anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan Bakohumasda. Pasal 21 Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumasda terdiri dari Provinsi/Kabupaten/ Kota, BUMD, dan Perguruan Tinggi Pasal 22 Badan Kehormatan Bakohumas Pusat dan Badan Kehormatan Bakohumasda terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Badan Kehormatan. Pasal 23 Badan Kehormatan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja anggota sesuai dengan laporan satuan kerja induknya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) profesi Humas Pemerintahan. Pasal 24 Badan Kehormatan melalui musyawarah berwenang memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi dalam menjalankan profesinya dan mematuhi Kode Etik Humas Pemerintahan.
  • 32. BAB VII S A N K S I Pasal 25 Badan Kehormatan Pusat melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua Bakohumas untuk mengusulkan sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan. Pasal 26 Badan Kehormatan Daerah melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua Bakohumasda untuk pemberian sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan. Selanjutnya Ketua Bakohumasda meneruskan kepada Ketua Bakohumas Pusat. Pasal 27 Ketua Bakohumas Pusat menyampaikan hasil keputusan Ketua Badan Kehormatan Pusat dan Ketua Bakohumasda berupa sanksi administratif kepada atasan pelaku pelanggaran. Pasal 28 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 27 terdiri dari: 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis Pasal 29 Anggota Bakohumas yang didakwa melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan: 1. Memiliki hak jawab dalam proses penyelesaian perkaranya. 2. Berhak mendapatkan pemulihan nama baik dan hak-haknya seperti semula bila terbukti tidak bersalah.
  • 33. HAK JAWAB PEMBERITAAN Kesalahan komunikasi dalam sebuah organisasi, sekecil apapun, ternyata bisa berakibat sangat fatal. Kadang bukan hanya dalam lingkup keorganusasian, ternyata pada akhirnya bisa merembet ke pribadi masing masing pengurus dan anggota. Apalagi jika ditambah nafsu “mencari siapa yang salah-dan bukan saya” berujung debat kusir tanpa akhir. Itulah cerita yang saya dengar belakangan ini.
  • 34. HAK JAWAB PEMBERITAAN Kesalahan komunikasi dalam sebuah organisasi, sekecil apapun, ternyata bisa berakibat sangat fatal. Kadang bukan hanya dalam lingkup keorganusasian, ternyata pada akhirnya bisa merembet ke pribadi masing masing pengurus dan anggota. Apalagi jika ditambah nafsu “mencari siapa yang salah-dan bukan saya” berujung debat kusir tanpa akhir. Itulah cerita yang saya dengar belakangan ini. Secara khusus, hak jawab merupakan Hak koreksi yang merupakan hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 11 dan 12 UU UU No 40 Thn 1999 dan Penjelasan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik) dan Pers WAJIB melayani Hak Jawab (Pasal 5 Ayat (2) UU No 40 Tahun 1999).
  • 35. HAK JAWAB PEMBERITAAN langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan hak jawab adalah; Klarifikasi, Media visit dan Wawancara ulang. Jika tidak berhasil, hendaknya menempuh langkah Mediasi melalui Dewan Pers dan menurut Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”. Dan jika masih belum berhasil SOMASI
  • 36. HAK JAWAB PEMBERITAAN Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. emerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan asyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.
  • 37. HAK JAWAB PEMBERITAAN Pedoman Hak Jawab ini disusun: 1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan. 2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. 3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab. 4. Fungsi Hak Jawab adalah: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat; b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers; c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers; d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
  • 38. HAK JAWAB PEMBERITAAN Pedoman Hak Jawab ini disusun: 5. Tujuan Hak Jawab untuk: a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang; b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat; c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan iktikad baik pers. 6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan. 7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers. 8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan. 9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri. 10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung. Lanjutan….
  • 39. HAK JAWAB PEMBERITAAN 11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya. 12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika: a. Panjang/durasi/ jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum; d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum. 13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional: a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan; b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak; c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan; d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan; 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi., 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya. e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan; f. f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf. Lanjutan….
  • 40. HAK JAWAB PEMBERITAAN 14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan. 15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya. 16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. 17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Sesuai Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000, 00 (Lima ratus juta rupiah). Lanjutan….
  • 41. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah berbicara
  • 42. Manajemen Krisis PR / Crisis Issues Manajemen Day 1- Sesi 4 Pelatihan Manajemen Kehumasan PT Jasa Raharja (Persero)
  • 43. PR Saat Krisis Saat Krisis Berlangsung, Bagaimana Peran Public Relations? Ketika sebuah brand [corporate brand, personal brand, product brand] berada dalam sorotan negatif, apa yang sebaiknya dilakukan? Bagaimana Public Relations bisa berperan?
  • 44. Krisis public relations adalah suatu peristiwa yang dapat membahayakan image perusahaan, reputasi ataupun stabilitas keuangan. Kuncinya disini adalah seberapa buruk dampaknya secara potensial berpengaruh terhadap institusi, peusahaan atau organisasi anda? Semakin serius dampaknya, semakin hebat krisis yang dihadapi. Sebuah krisis biasanya menjadi konsumsi publik lewat media. Maka dalam krisis PR, media adalah faktor penting dalam mentransformasi krisis internal menjadi krisis public relations.
  • 45.  Public Relations dalam krisis adalah bagian dari rancangan besar bidang komunikasi organisasi  Krisis menjadi besar salah satunya karena adanya eskalasi pemberitaan media masa  Media jangan hanya difungsikan sebagai “pemadam kebakaran”  Fungsi media relations dalam krisis menjadi sangat penting dan harus disiapkan sedini mungkin  untuk kondisi normal maupun kondisi krisis.
  • 46. PR Saat Krisis  Mencegah merupakan esensi dari krisis Krisis sebenarnya relatif lebih mudah diatasi jika program komunikasi yang diakukan bukan bersifat reaktif. Reaktif disini maksudnya adalah kita berkomunikasi hanya jika ditanya oleh stakeholders [pemangku kepentingan] kita, dan bukannya menjawab pertanyaan belaka. Bentuk komunikasi yang reaktif juga adalah ketika ada masalah, barulah kita berbicara dengan stakeholders, termasuk media.
  • 47. PR Saat Krisis  Komunikasi yang proaktif Memberi pemahaman tentang visi dan misi perusahaan / organisasi, sehingga ketika sebuah masalah datang, para pemangku kepentingan – termasuk media – memahami visi misi dan cara sebuah organisasi bertindak dalam menyelesaikan masalah.
  • 48. PR Saat Krisis  Memberikan pemahaman ini dapat dilakukan melalui program komunikasi yang dilakukan oleh Public Relations, dimana pesan- pesan yang disampaikan dapat dilakukan melalui beragam platform dan melibatkan pihak-pihak terkait. I komunikasi proaktif
  • 49. PR Saat Krisis  Hal yang dapat dilakukan melalui PR adalah, secara regular wakil dari sebuah perusahaan atau organisasi, memberi pemaparan atau berbagi pengetahuan tentang hal-hal yang terkait perusahaan / organisasi dan untuk kepentingan masyarakat atau menjalankan CSR. Program CSR yang dijalankan sebaiknya memberi dampak panjang, yang bersifat memberi kail pada masyarakat. I komunikasi proaktif
  • 50. PR Saat Krisis  Misalnya, PT Jasa Raharja memberikan pelatihan kepada wartawan tentang hal-hal terkait industri keuangan, atau sesi berbincang dengan CEO PT Jasa Raharja meskipun ketika hal itu dilaksanakan, tidak ada hal mendesak / kritikal yang harus disampaikan.  Selain memberi pemahaman tentang organisasi, hal ini tentu juga mendekatkan hubungan organisasi dengan stake holder [terutama media]. Dengan demikian, kita menghindar pola hubungan dimana kita mendekati pihak lain, terutama media, hanya ketika ada kebutuhan saja. I komunikasi proaktif
  • 51. PR Saat Krisis  Identifikasi krisis  Jika pendekatan proaktif telah dilakukan, bagaimana ketika krisis kemungkinan akan datang? Penyebab krisis bisa jadi factor eksternal, tetapi kelemahan factor internal yang membuatnya menjadi lebih besar. Yang perlu dilakukan adalah menguatkan factor internal sambil selalu melakukan analisa apakah kemungkinan krisis terjadi dengan mengamati stake holders [pemegang kepentingan] terkait.  Identifikasi inipun membutuhkan kepekaan dan pemahaman atas kepentingan setiap stakeholders dan tentu harus ditunjang oleh pengalaman seorang Public Relations.
  • 52. PR Saat Krisis 4 faktor yang berkaitan dlm manajemen krisis 1. Prevention (mitigation, merupakan representasikan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari krisis. 2. Preparation, persiapan menghadari krisi, setiap perusahan harus memepunyai CMP (crisis management plan)- sgt diperlukan pada situasi krisi- melibatkan proses dan tindakan diagnosa krisis, seleksi, dan training terhadap team/kelompok dan spokepersons, - menciptakan portfolio krisis, merencanakan sistem komunikais krisis > dalammenangani krisis.
  • 53. PR Saat Krisis 4 faktor yang berkaitan dlm manajemen krisis 3. Response, adalah aplikasi dari komponen-komponen persiapan fdalam menghadapi krisis. • Krisis dapat disimulasikan ataupun krisis yang real • Persiapan harus selalu diuji agar sesuai dgn situasi. • Dalam krisis yang real, melibatkan eksekusi/pelaksanana perencanaan sebagai bentuk konkrit perencanaan dalam penyelesaian krisis. • Respon dapat diukur sangat kriris real berlangsung, baik dari media massa, karyawan dan khalayak umum. 4. Revision, tahap yang melibatakan evalusais terhadap respon organisasi baik dalam simualsi maupun dalam krisis yang real. • menentuakan apakah yang telah dilakukan dalam penanganan krisis benar atau salah.
  • 54. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah vocal / voice
  • 55. PR vs Journalist Day 2 - Sesi 5 Pelatihan Manajemen Kehumasan PT Jasa Raharja (Persero)
  • 56.  How Media Work Media MassaMass Media BrandYouPublicBrandYouBrandYouCorporate “Arus komunikasi dalam Relasi Media”
  • 57. Redaktur Bidang/ Desk Kantor BeritaKantor Berita Wartawan / Reporter Wartawan / Reporter Kantor BeritaSiaran Pers Redaktur Bidang/ Desk Redaktur Pelaksana Redaktur Pelaksana Alur kerja media  How Media Work
  • 58. How Journalist Work Prilaku Wartawan • Selalu Mengejar Informasi. • Tidak akan puas dengan informasi yang diperoleh, terutama bila informasi tsb belum lengkap atau merasa ada yang disembunyikan oleh narasumber. • Mencari kontra-informasi. • Tidak bisa menerima penolakan.
  • 59. How Journalist Work Tuntutan Terhadap Wartawan • Mencari berita yang eksklusif (lain dari yang lain, baik dari segi fakta maupun angle berita). • Mendapat berita secepat mungkin (semua unsur berita lengkap, dan bagi wartawan televisi mutlak memperoleh visual dan audionya). • Cover both-side (seimbang).
  • 60. How Journalist Work Hal-hal yang Dipersiapkan Wartawan Sebelum Meliput • Mengumpulkan Latar Belakang Informasi Sebanyak- banyaknya. • Menentukan Angle (Fokus) Peliputan. • Menentukan/Memilih Narasumber yang Kompeten untuk Dimintai Keterangan.
  • 61. How Journalist Work Sumber-sumber Berita (Bagi Wartawan) • Masyarakat • Media-media lainnya (koran, majalah, radio, televisi, internet, kantor berita) • Aparat Keamanan (Polisi, Tentara) • Pejabat Pemerintahan (Pusat dan Daerah) • Tokoh Masyarakat • Sesama Wartawan • Pejabat humas
  • 62. Kiat Media dalam Memburu Berita • Menempatkan wartawan pada pos-pos penting (instansi pemerintah pusat/daerah, kepolisian, organisasi kemasyarakatan/politik) • Menyebarkan wartawan secara mobile (hunting) • Memperbanyak koresponden dan kontributor (stringer) • Melibatkan masyarakat melalui layanan telpon interaktif/pengaduan How Journalist Work
  • 63. How Journalist Work Hal-hal yang Akan Ditanyakan Wartawan kepada Narasumber • 5 W 1 H --- what who where when why & how. • Check & Recheck (memeriksa fakta dan data-data lainnya di belakang informasi yang telah diperoleh). • Follow up news (kelanjutan/kesinambungan dari suatu peristiwa).
  • 64. How to Handle Media Berhubungan Dengan Wartawan: Yang harus dan Yang tidak boleh dilakukan (Yang Harus)  Berhubungan untuk memperoleh kepercayaan wartawan  Pro-aktiflah  Selalu bersikap profesional  Selalu membalas telpon  Menghargai batas waktu pemuatan berita yang dimiliki wartawan  Tetaplah pada pesan anda (Yang Tidak Boleh)  Berbohong pada wartawan  Menanggapi pemberitaan negatif secara personal  Menganggap bahwa apa yang anda sampaikan tidak akan dimuat  Membuat pernyataan yang tidak layak muat
  • 65. Definisi Berita APA ITU BERITA? Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Berita dapat disajikan dalam bentuk media cetak, internet, siaran, atau dari mulut ke mulut. Wartawan memiliki tugas penting dalam mencari serta mengumpulkan laporan berita. Saat berita dilaporkan oleh wartawan, laporan tersebut menjadi fakta / ide terkini yang dipilih secara sengaja oleh redaksi pemberitaan / media untuk disiarkan dengan anggapan bahwa berita yang terpilih dapat menarik khalayak banyak karena mengandung unsur-unsur berita. Pada umumnya stasium televisi memiliki acara berita dan menayangkannya sepanjang waktu. Kebutuhan berita sangat penting bagi masyarakat sebagai penambah wawasan.
  • 66. Definisi Berita Kata BERITA sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta "VIRIT" atau dalam bahasa inggris disebut "WRITE" yang sebenarnya berarti "TERJADI" atau "ADA". Beberapa orang juga ada yang meyebut kata ini dengan kata "VRITTA" yakni "KEJADIAN" atau "YANG SEDANG TERJADI". Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia "BERITA" adalah cerita atau keterangan mengenai kjadian atau peristiwa yang hangat.
  • 67. Jenis Berita a. Straight news adalah Berita langsung apa adanya. di tulis secara singkat dan lugas. b. Depth news adalah Berita mendalam di kembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. c. Investigation news adalah Berita yang di kembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. d. Interpretative news adalah Berita yang di kembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya/reporter. e. Opinion news adalah Berita mengenai pendapat seseorang seperti tokoh,ahli,cendekiawan mengebai sesuatu.
  • 68. Unsur dalam Berita Unsur penting dalam sebuah berita adalah 5W + 1H yaitu merupakan singkatan dari “what, who, when, where, why, how,” Penjelasan dari 5w + 1H adalah : WHAT = (Apa) topik dari suatu berita tersebut apakah kejadian atau peristiwa. WHO = (Siapa) pelaku penting dalam peristiwa tersebut. WHEN = (Kapan) peristiwa itu berlangsung. WHERE = (Dimana) tempat kejadian peristiwa tersebut. WHY = (kenapa) yaitu pertanyaan untuk mengetahui bagaimana sebuah peristiwa dapat terjadi. HOW = (Bagaimana) kejadian itu dapat terjadi.
  • 69. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah reading
  • 70. Public Opinion Development Day 2- Sesi 6 Pelatihan Manajemen Kehumasan PT Jasa Raharja (Persero)
  • 71. Pendapat • Opini Publik adalah kumpulan pendapat orang Peristiwa • Tentang sesuatu – peristiwa, kasus ataupun masalah Menarik • mempengaruhi , melibatkan dan menarik minat khalayak, komunitas maupun masyarakat Substansi Opini Publik (James Brice)
  • 72. Kontro versial • Mulai dengan pemuatan dan penyiaran berita yang bersifat kontroversial melalui media massa. Intensitas •Berita dimuat berkali-kali dengan ulasan menarik perhatian Sikap • Dikembangkan sebuah topik bahasan yang mendorong daya tarik khalayak menyikapi sejumah isu Proses Pembentukan
  • 73. Proses Pembentukan Problem Bersama • Sejumlah orang melihat peristiwa, tindakan ataupun kejadian sebagai problem dan memutuskan untuk memecahkan masalah Solusi • Muncul alternatif untuk memecahkan masalah yang diperdebatkan diantara publik Sikap • Solusi disepakati mendorong partisipasi untuk aksi bersama
  • 74. Cakupan Opini Publik Kepercayaan terhadap nilai yang dikemukakan secara individual. Kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mengatur masyarakat.
  • 75. Konstruksi Opini Konstruksi Personal Konstruksi Sosial-opini pribadi didepan umum Konstruksi Politik – Penilaian thd opini Sosial
  • 76. Strategi Membangun Opini • Menyangkut kepentingan khalayak. • Menggunakan jargon, simbol yang menarik perhatian
  • 77. Strategi Membangun Opini • Perhatikan yang sedang berkembang di masyarakat tentang sosial, ekonomi dan politik • Perilaku elite, pemerintah, kebijakan publik, kesejahteraan, keadilan, adalah hal yang menarik perhatian
  • 78. Memilih Topik • Kinerja DPR Kini Makin Buruk Saja (Kompas, 11 April 2011) Halaman 2. – Citra DPR Baik Buruk Tidak tahu 14,6 % 78,2 % 7,2 %
  • 79. Memilih Topik • Kinerja DPR Kini Makin Buruk Saja (Kompas, 11 April 2011) Halaman 2. – Kepedulian Terhadap Kritik Tidak Peduli Peduli Tidak Menjawab 72,3 % 22,9 % 4,8 %
  • 80. Memilih Topik • Kinerja DPR Kini Makin Buruk Saja (Kompas, 11 April 2011) Halaman 2. – Keterwakilan Aspirasi Tidak Peduli Peduli Tidak Menjawab 74,3 % 20,3 % 5,4 %
  • 81. Dinamika Media Sosial • Biagi (2005: 350), media digunakan unt.menyebar kan dan mempromosikan tujuan nasional. • Penyebaran informasi media adalah dominasi kekuasaan yang bersifat politis. (McQuail, 1991:109).
  • 82. Media Society • Media Society merupakan kelompok masyarakat yang peduli terhadap media massa dan dinamika media sosial • Media sosial adalah media baru yang mempunyai fleksibilitas dalam penyebaran informasi
  • 83. Karakter Media Sosial (McQuail, 2010) • Interaktivity • Menjembatani Perbedaan • Autonomy • Playfuness • Privacy • Personalization
  • 84. Teknologi dan Media Sosial • Rahardjo (dalam Junaedi dkk, 2011: 6), mengungkapkan, “ keberadaan media baru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat”.
  • 85. Teknologi dan Media Sosial • Media sosial menjadi andalan komunikasi yang efisien dan progresif • Media baru sebagai pendukung media sosial seperti website,facebook, media online dll
  • 86. Teknologi dan Media Sosial • Pengguna internet di Indonesia sebelum tahun 1998, +- 500.000 pengguna • Tahun 2012 menjadi 65 juta atau sekitar 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia (APJII) • Pengguna Media Sosial; – Twitter 2012  sekitar 19,5 juta akun yang aktif – Facebook 2012  43,06 juta orang / tertinggi ke-3 di dunia – Google +  62 juta pengguna dengan 625 ribu anggota baru setiap hari. Tiap satu menit, lebih dari 695 ribu update status, 79 ribu wall post, dan 510 ribu komentar muncul di Facebook. Twitter tak kalah sibuk. Tercatat ada lebih dari 98 ribu kicauan dan 320 akun baru dalam tempo 60 detik. "Si burung biru" ini menjadi media sosial tersibuk sejagat.
  • 87. Tiap satu menit, lebih dari 695 ribu update status, 79 ribu wall post, dan 510 ribu komentar muncul di Facebook. Twitter tak kalah sibuk. Tercatat ada lebih dari 98 ribu kicauan dan 320 akun baru dalam tempo 60 detik. "Si burung biru" ini menjadi media sosial tersibuk sejagat.
  • 88. Media Baru dan Opini Publik • Penggunaan media sosial dalam komunikasi politik penting • Upaya membentuk citra diri para politisi dan citra partai politik • Untuk memperoleh dukungan Opini Publik.
  • 89. Pemanfaatan Media Sosial • Politikus memanfaatkan media masyarakat atau media sosial sebagai media politik • Harus harus mampu memahami “politik masyarakat” dan agenda media konvensional .
  • 90. Fungsi Politik Media Sosial • Fungsi politik media sosial diwarnai sistem politik negara • Sistem media massa (pers, radio, film dan televisi) merupakan pencerminan sistem politik yang ada di negara yang bersangkutan (Merrill, 1971).
  • 91. Media Sosial dan Rekayasa Opini Membentuk Opini Publik, media sosial harus : 1. Menggunakan simbol-simbol politik (language af politik) 2. Melaksanakan strategi pengorganisasian pesan 3. Melakukan fungsi pemberitaan sejalan dengan tuntutan masyarakat
  • 92. Membangun Opini • Membangun opini melalui media sosial akan berhasil jika sasaran dan topiknya tepat. • Dalam konteks sosial politik di Indonesia ada sejumlah topik menarik • Lihat hasil – hasil Polling.
  • 93. Membangun Opini : Survei LSI 2 Agustus 2008 • Th. 2000 – 2007 Kepuasan thd Demokrasi 67% • Th.2008 Kepuasan thd Demokrasi 51% • Arti Penting Demokrasi – Terjangkaunya Kebutuhan Pokok 31% – Kebebasa Mengritik Pemerintah 22,4% • Jika Memilih yang Menjadi Pertimbangan – Pembangunan Ekonomi 76% – Demokrasi 10%
  • 94. Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja KIB • Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas, tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil. • Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011 Puas Tidak Puas Tidak Tahu 38,5 % 43,8 % 17,7 %
  • 95. Persepsi Masyarakat Tentang Pengangguran • Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas, tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil. Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011 Bertambah Berkurang Tidak Ada Perubahan Tidak Tahu 48,3 % 16,8 % 34,4 % 0,5 %
  • 96. Persepsi Masyarakat Tentang Kemiskinan • Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas, tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil. Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011 Bertambah Berkurang Tidak Ada Perubahan Tidak Tahu 49,0 % 17,3 % 33,3 % 0,4 %
  • 97. Tingkat Dikenal Masyarakat • Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas, tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil. Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011 Susilo Bambang Yudhoyono Megawati Soekarno putri Wiranto Prabowo Subianto Aburizal Bakrie 97,2 % 93,3 % 72,6 % 67,5 % 63,7 %
  • 98. Tingkat Dikenal Masyarakat • Iklan InPoll- Independen Polling di Surat Kabar Kompas, tanggal 30 September 2011 tentang Survei Perilaku Politik Masyarakat di 33 Provinsi, 77 Dapil. Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011 Anas Urbaningrum M.Hatta Rajasa Muhaimin Iskandar Surya Dharma Ali Luthfi Hasan 50,9 % 44,6 % 31,4 % 28,5 % 10,9 %
  • 99. Partai Yang Akan Dipilih Survei InPoll • Periode 25 Juli – 6 Agustus 2011 • Dalam (%) • Ket : 1 PD, 2.PDIP,3.PG,4. PKS, 5. Gerindra, 6.PKB, 7. PAN, 8. PPP, 9. Hanura, 10. Partai Baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14,3 12,4 11,7 3,6 2,5 2,2 2,0 2,0 1,2 0,9
  • 100. Merujuk Peraturan • Media sosial fleksibel informasi tetapi harus mematuhi peraturan. • UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • 101. Salah satu modal utama untuk menjadi seorang PR yang handal adalah writing
  • 102. Writing Sesi 8 Pelatihan Manajemen Kehumasan PT Jasa Raharja (Persero)
  • 103. 90% press release yang dikirim ke media berakhir di tempat sampah
  • 104. Writing Press Statement  Ingat: Wartawan menyukai berita yang bersifat lokal, terkini, tidak biasa, dan mengejutkan pembaca • New • Important • Unique • Eminence /Prominence (melibatkan orang besar) • Relevance • Magnitude (besaran) • Proximity /Keseharian • Cover both side • Impact • Conflict • Drama/human interest • Scandal  Informasi / Berita yang diinginkan media
  • 105. Writing Press Statement  Pertimbangan dalam Penulisan  Tujuan penulisan  Obyektivitas  Review sumber informasi  Dampak yang diharapkan  Teknik penulisan  Kecenderungan prilaku publik
  • 106. Writing Press Statement  Perbedaan penulisan PR dengan Penulisan Jurnalistik HUMAS JURNALISTIK Diseminasi informasi organisasi, aktivitas, kebijakan, produk, personalitas, atau sudut pandang. Pemaparan fakta Tujuannya bisa menjelaskan tetapi juga melindungi Tujuannya pengungkapan pada publik Keberimbangan dipahami dengan memunculkan sisi positif dan mereduksi atau mengabaikan sisi negatif Prinsip keberimbangan krusial dalam melaporkan isu pro dan kontra Detail informasi sering menjadi tuntutan dari pihak manajemen Sederhana dan ringkas menjadi pertimbangan editor Fakta ditampilkan secara alami tetapi dengan pertimbangan matang untuk memenuhi tujuan tertentu Fakta mengalir alami dalam bercerita atau cerita feature atau siaran
  • 107. Writing Press Statement  Teknik penulisan Naskah PR Pada prinsipnya PR menggunakan teknik lisan, tulisan, serta kombinasi keduanya dalam penyampaian pesan kepada publik perusahaan  Klasifikasi media yang digunakan dalam PR - Controlled media - Uncontrolled media  Kelayakan berita: - Timeliness (kekinian) - Proximity (keseharian) - Eminence & Prominence (melibatkan orang besar) - Consequence & Impact (sebab – akibat) - Human interest
  • 108. Writing Press Statement Prinsip penulisan / The Art of Readable writing SINGKAT, PADAT, JELAS Gunakan kalimat singkat Gunakan kata-kata familiar Hindari kata-kata tak perlu Gunakan kata kerja aktif Tulis sebagaimana anda bicara Gunakan istilah yan mudah dipahami Menyatu dengan pengalaman pembaca Optimalkan penggunaan variasi Menulis untuk mengekspresikan dan bukan untuk mengesankan
  • 109. Writing Press Statement LEAD BODY TEXT CLOSING Kekuatan Piramida Terbalik LEAD BODY TEXT CLOSING
  • 110. Press Release Format
  • 111. Contoh Press Release
  • 112. Kiat Sukses Membangun PR yang Handal dengan Potensi Diri” Sesi 7 Pelatihan Manajemen Kehumasan PT Jasa Raharja (Persero)
  • 113. Penemuan terbesar dalam generasi umat manusia sekarang ini ialah, bahwa manusia itu dapat merubah cara hidupnya dengan cara merubah jalan pikirannya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan
  • 114. AL QUR’AN : Surat Al Israa’, ayat 70 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak- anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” ALKITAB : Kejadian 1:31 Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.
  • 115. Personal Brands vs Corporate Brands Seorang public relations (PR) mengemban tugas utama untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Untuk itu, PR harus mampu menyajikan citra sebuah perusahaan kepada publik atau masyarakat dalam gambaran yang terbaik. Bagi Anda yang berkecimpung di dunia komunikasi dan ingin sukses sebagai PR yang profesional.
  • 116. Kelemahan terbesar manusia adalah sikap mencela diri yaitu sikap minder/MC. (MC : Minderwaardeheid Complex). Hal ini juga berlaku untuk kita semua yanga da di ruangan ini…karena dalam keseharian maupun dalam institusi kita adalah PR untuk diri kita dan perusahaan kita
  • 117. Bagaimana Membangun PR yang Handal dengan Potensi Diri Kita? Kreativitas • Keberanian memunculkan ide-ide briliant Ketrampilan Berkomunikasi • Tulis, Lisan, dan Penggunaan Ragam Medium Strategic • Kemampuan menganalisa, peka dan lihai merumuskannya dalam sebuah strategi
  • 118. Kreativitas • Keberanian memunculkan ide-ide briliant Siapa pun yang tertarik terjun ke dunia PR tak membutuhkan latar belakang pendidikan khusus. Para praktisi PR yang ada saat ini pun datang dari berbagai latar belakang pendidikan, tak terbatas dari mereka yang memiliki pendidikan di bidang komunikasi. Yang terpenting adalah memiliki kreatifitas serta kesadaran bahwa jatidirinya adalah cerminan profesinya, kemudian paham bahwa seorang PR adalah perencana komunikasi atau arsitek komunikasi
  • 119. Ketrampilan Berkomunikasi • Tulis, Lisan, dan Penggunaan Ragam Medium Seorang PR harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan banyak pihak. Juga harus mampu membangun networking ke berbagai pihak (bai internal maupun eksternal) Ketrampilan berkomunikasi menjadi mutlak, baik secara lisan, tulisan, juga pawai dalam hal bernegosiasi. Di era teknologi informasi, seorang PR juga harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada; menguasai ragam medium TI serta up to date
  • 120. Strategic • Kemampuan menganalisa, peka dan lihai merumuskannya dalam sebuah strategi Seorang PR juga diharuskan mampu berpikir strategis dan tahu waktu terbaik untuk merilis segala sesuatunya. Kapan waktu rilis produk, kapan harus mengadakan konferens pers, kapan harus membuat pernyataan publik, semua ada di tangan Anda. Selain itu, juga harus tanggap dalam menanggapi kritik atau keluhan yang dilontarkan kepada perusahaan Anda. Konsumen tentu menginginkan respon yang cepat dan taktis.
  • 121. TERIMA KASIH mistertipr Perum Persada Depok Block C4/6, Cimpaeun, Tapos, Depok Jawa Barat T/F: 021-87922125 M: 087878778753 / 08567515749 E: tarsihekaputra@mistertipr.com / tarsihekaputra@gmail.com www.mistertipr.com Pin BB: 2942E32B Whatsapp: 083874332365 / 087878778753 Twitter: @tarsih_ekp / @mistertipr traditional PR services I social media I crisis communications I event & repositioning campaign I media training I video marketing