Penyusunan ktsp-1

3,415 views
3,350 views

Published on

Penyusunan KTSP

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyusunan ktsp-1

  1. 1. PANDUAN PENYUSUNAN KTSPDIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 1
  2. 2. LANDASAN UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Permendiknas No. 24/2006 dan No. 6/2007 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23/2006 Permendiknas No. 41 Thn 2007 tentang Standar Proses Permendiknas No. 24 Thn 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Permendiknas No. 19 Thn 2007 tentang Standar Pengelolaan Permendiknas No. 20 Thn 2007 Standar Penilaian Pendidikan DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 2 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 2
  3. 3. LANDASAN PENYUSUNANKTSP UU No. 20/2003 pasal 38 (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 3
  4. 4. LANDASAN PENYUSUNANKTSP1. PP No. 19/2005 : a. Pasal 16 (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 4
  5. 5. LANDASAN PENYUSUNAN KTSP1. PP No. 19/2005 : b. Pasal 17 (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 5
  6. 6. PENGERTIANKurikulum tingkat satuanpendidikan (KTSP) adalahkurikulum operasional yangdisusun oleh dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan. (PP No. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 6
  7. 7. KTSPmerupakan salah satu bentuk realisasikebijakan desentralisasi di bidangpendidikan agar kurikulum benar-benarsesuai dengan kebutuhan pengembanganpotensi peserta didik di sekolah denganmempertimbangkan kepentingan lokal,nasional dan tuntutan global dengansemangat Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 7
  8. 8. SEMANGAT MBS MBS sebagai bentuk otonomi sekolah memotivasi guru untuk mengubah paradigma sebagai “curriculum user" menjadi "curriculum developer". Guru mampu keluar dari kultur kerja konvensional menjadi kultur kerja kontemporer yang dinamis. Guru mampu memainkan peran sebagai "agent of change" DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 8
  9. 9. PRINSIPPENGEMBANGAN KTSPP Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannyae Beragam dan terpadua Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan senin Relevan dengan kebutuhan kehidupane Menyeluruh dan berkesinambungane Belajar sepanjang hayatg Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 9
  10. 10. ACUAN OPERASIONALKTSP 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia 2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik 3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 5. Tuntutan dunia kerja 6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seniDIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 10
  11. 11. 1. Agama2. Dinamika perkembangan global3. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan4. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat5. Kesetaraan Jender6. Karakteristik satuan pendidikan DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 11
  12. 12. ACUAN OPERASIONAL KTSP Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 12DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 12
  13. 13. ACUAN OPERASIONAL KTSPPeningkatan potensi, kecerdasan, dan minatsesuai dengan tingkat perkembangan dankemampuan peserta didikKurikulum disusun agar memungkinkanpengembangan keragaman potensi, minat,kecerdasan intelektual, emosional, spritual,dan kinestetik peserta didik secara optimalsesuai dengan tingkat perkembangannya. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 13 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 13
  14. 14. ACUAN OPERASIONAL KTSPKeragaman potensi dan karakteristikdaerah dan lingkunganDaerah memiliki keragaman potensi,kebutuhan, tantangan, dan keragamankarakteristik lingkungan, oleh karena itukurikulum harus memuat keragaman tersebutuntuk menghasilkan lulusan yang dapatmemberikan kontribusi bagi pengembangandaerah.DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 14DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 14
  15. 15. ACUAN OPERASIONAL KTSPTuntutan pembangunan daerah dannasional Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Tuntutan dunia kerja Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 15
  16. 16. ACUAN OPERASIONAL KTSPPerkembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.AgamaKurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkantoleransi dan kerukunan umat beragama, danmemperhatikan norma agama yang berlaku dilingkungan sekolahDIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 16
  17. 17. ACUAN OPERASIONAL KTSPDinamika perkembangan global Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 17
  18. 18. ACUAN OPERASIONAL KTSPKondisi sosial budaya masyarakat setempat Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.Kesetaraan Jender Kurikulum harus diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan jender.DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 18
  19. 19. ACUAN OPERASIONAL KTSPKarakteristik Satuan Pendidikan Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 19
  20. 20. Mekanisme LINGKUP SNPPENYUSUNAN KTSP kriteria • Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukumAnalisis : • Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.• Kekuatan/ kelemahan TIM • Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:• Peluang/ • penyiapan dan tantangan• Dokumen penyusunan Naskah Standar isi, SKL, Standar draf, KTSP • review dan Pengelolaan, Standar Pro- diberlaku- revisi, serta ses, Standar kan Penilaian, dan finalisasi, Panduan Penyusunan • pemantapan KTSP dan penilaian DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 20
  21. 21. ISI / MUATAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 21
  22. 22. . PRINSIP KTSP PENGEMBANGAN DOKUMEN 1  BAB I . PENDAHULUAN  BAB II . TUJUAN PENDIDIKAN  BAB III. STRUKTUR dan MUATAN KURIKULUM  BAB IV. KALENDER PENDIDIKAN DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 22 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN
  23. 23. . PRINSIP KTSP PENGEMBANGAN DOKUMEN II A. SILABUS DARI SK/KD YANG DIKEMBANGKAN PUSAT. B. SILABUS DARI SK/KD YANG DIKEMBANGKAN SEKOLAH (MULOK, MAPEL TAMBAHAN) DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 23
  24. 24. . PRINSIP PENGEMBANGAN KTSP (Dokumen 1) DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 24
  25. 25. . PRINSIP Bab I. PENDAHULUAN PENGEMBANGAN  Latar Belakang (dasar pemikiran penyusunan KTSP)  Tujuan Pengembangan KTSP  Prinsip Pengembangan KTSP DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 25
  26. 26. . PRINSIP Bab II. TUJUAN PENGEMBANGAN 1. Tujuan pendidikan (Disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan) 3. Visi Sekolah Cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, yang menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk kepentingan masa mendatang DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 26
  27. 27. BAGAIMANA MENYUSUN VISIVisi Sekolah/madrasah: Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah; Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 27
  28. 28. . PRINSIP 1. Misi Sekolah PENGEMBANGAN arah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, menjadi dasar program pokok sekolah dengan penekanan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan 3. Tujuan Sekolah dirumuskan dan ditetapkan serta dikembangkan, mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 28
  29. 29. BAGAIMANA MENYUSUN MISIMisi sekolah/madrasah: Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah; Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah; Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan- satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat; Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 29
  30. 30. BAGAIMANA MENYUSUNTUJUANTujuan sekolah/madrasah: Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan); Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah; Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 30
  31. 31. . PRINSIP III BAB STRUKTUR DAN MUATAN KTSP PENGEMBANGAN A. Struktur KTSP merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. B. Muatan KTSP, meliputi:  Mata pelajaran • Muatan lokal  Kegiatan pengembangan diri  Pengaturan beban belajar  Ketuntasan belajar  Kenaikan kelas dan kelulusan  Penjurusan  Pendidikan kecakapan hidup  Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 31
  32. 32. A. STRUKTUR KTSPBerisi “Struktur Kurikulum Tingkat Sekolah” yangdisusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dansekolah terkait dengan upaya pencapaian SKL.Pengembangan Struktur Kurikulum dilakukan dengancara antara lain:  Mengatur alokasi waktu pembelajaran “tatap muka” seluruh mata pelajaran.  Memanfaatkan 4 jam tambahan untuk menambah jam pembelajaran pada mata pelajaran tertentu atau menambah mata pelajaran baru.  Mencantumkan jenis mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum.  Tidak boleh mengurangi mata pelajaran yang tercantum dalam standar isiDIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 32
  33. 33. B. MUATAN KTSP1. Mata Pelajaran Terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas tiga program yaitu program IPA, IPS, dan Bahasa. Jumlah mata pelajaran di kelas X minimal 16 mata pelajaran, kelas XI dan XII minimal 13 mata pelajaran DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 33
  34. 34. . PRINSIP 2. Muatan Lokal PENGEMBANGAN Berisi tentang: Jenis, Strategi Pemilihan dan pelaksanaan muatan lokal yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam pengembangannya mempertimbangkan hal-hal sbb:  Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 34
  35. 35. . PRINSIP PENGEMBANGAN  Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan;  Substansi yang akan dikembangkan, materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain, atau terlalu luas substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi mata pelajaran tersendiri;  Merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam Struktur Kurikulum; DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 35
  36. 36. . PRINSIP  Bentuk penilaiannya kuantitatif (angka). PENGEMBANGAN  Setiap sekolah dapat melaksanakan mulok lebih dari satu jenis dalam setiap semester, mengacu pada: minat dan atau karakteristik program yang diselenggarakan di sekolah  Peserta didik boleh mengikuti lebih dari satu jenis mulok pada setiap tahun pelajaran, sesuai dengan minat dan program mulok yang diselenggarakan sekolah. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 36
  37. 37. . PRINSIP  PENGEMBANGAN Substansinya dapat berupa program keterampilan produk dan jasa, Contoh:  Bidang Budidaya: Tanaman hias, tanaman obat, sayur, pembibitan ikan hias dan konsumsi, dll.  Bidang Pengolahan: Pembuatan abon, kerupuk, ikan asin, baso dll.  Bidang TIK dan lain2: Web desain, berkomunkasi sebagai guide, akuntansi komputer, kewirausahaan dll. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 37
  38. 38. . PRINSIP PENGEMBANGAN  Sekolah harus menyusun SK, KD dan Silabus untuk mulok yang diselenggarakan.  Materi pembelajaran muatan lokal tidak harus secara terus menerus diberikan mulai dari kelas X sd XII. setiap jenis muatan lokal diberikan minimal satu semester  Pembelajarannya dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau tenaga ahli dari luar sekolah yang relevan dengan substansi mulok. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 38
  39. 39. . PRINSIP 3. Pengembangan Diri PENGEMBANGAN  Bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta didik, dan kondisi sekolah.  Dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: - Bimbingan konseling, (kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, karir ), dan atau - Ekstra kurikuler, Pengembangan kreativitas dan kepribadian peserta didik, seperti: Kepramukaan, Kepemimpinan, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) . DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 39
  40. 40. . PRINSIP  PENGEMBANGAN perlu Bukan Mata Pelajaran dan tidak perlu dibuatkan SK, KD dan silabus, tetapi dibuatkan SK, KD dan silabus, tetapi perlu dibuat programnya.  Dilaksanakan secara terprogram, rutin, spontan dan keteladanan.  Penilaian dilakukan secara kualitatif (deskripsi), yang difokuskan pada “Perubahan sikap dan perkembangan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pengembangan diri”. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 40
  41. 41. . PRINSIP 4. Pengaturan Beban PENGEMBANGAN Belajar  Berisi tentang jumlah beban belajar per mata pelajaran, per minggu per semester dan per tahun pelajaran yang dilaksanakan di sekolah, sesuai dengan alokasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum.  Sekolah dapat mengatur alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun pelajaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi jumlah beban belajar per tahun secara keseluruhan tetap. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 41
  42. 42. . PRINSIP Belajar 5. Ketuntasan PENGEMBANGAN  Berisi tentang kriteria ketuntasan minimal (KKM) per mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan hal-hal sbb:  Ketuntasan belajar untuk setiap indikator adalah 0 – 100 %, dgn batas kriteria ideal minimum 75 %.  Sekolah harus menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) per MP dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas dan daya dukung.  Sekolah dapat menetapkan KKM di bawah batas kriteria ideal, tetapi secara bertahap harus dapat mencapai kriteria ketuntasan maksimal (100%). DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 42
  43. 43. LINGKUP SNP Kelulusan6. Kenaikan Kelas dan• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan dan mekanisme  Berisi tentang kriteria di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. kenaikan kelas dan kelulusan, serta• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: yang strategi penanganan peserta didik tidak naik atau tidak lulus yang diberlakukan oleh sekolah. Program disusun mengacu pada hal-hal sebagai berikut:  Panduan kenaikan kelas yang disusun oleh Dit. Pembinaan terkait  Ketentuan kelulusan diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 43
  44. 44. 7. LINGKUP Penjurusan SNP• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria  Berisi tentang kriteria seluruh wilayah hukum minimal tentang sistem pendidikan didan mekanisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. penjurusan serta strategi/kegiatan• penelusuran bakat, minat dan prestasi Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: yang diberlakukan oleh sekolah, yang ditentukan dengan mengacu pada panduan penjurusan yang disusun oleh Direktorat terkait. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 44
  45. 45. LINGKUP SNP Hidup8. Pendidikan Kecakapan• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria  Bukan mata pelajaran tetapi substansinya minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. merupakan bagian integral dari semua• mata pelajaran. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:  Tidak masuk dalam struktur kurikulum secara khusus.  Dapat disajikan secara terintegrasi dan atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 45
  46. 46. 1. Pendidikan Berbasis LINGKUP SNP Keunggulan Lokal dan Global • Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum  Program pendidikan yang dikembangkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global. • Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:  Substansinya mencakup aspek: Ekonomi, Budaya, Bahasa, TIK, Ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.  Dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran yang terintegrasi, atau menjadi mapel Mulok.  Dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan atau satuan pendidikan nonformal. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 46
  47. 47. LINGKUP BAB. SNP IV• Kalender Pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. pendidikan yang Berisi tentang kalenderdigunakan oleh sekolah, yang disusun• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:berdasarkan kalender pendidikan yangditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat,disesuaikan dengan kebutuhan dankarakteristik sekolah, kebutuhan peserta didikdan masyarakat, dengan memperhatikanaturan kalender pendidikan sebagaimanatercantum dalam Standar Isi. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 47
  48. 48. LINGKUP SNP KTSP• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. DOKUMEN II• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (SILABUS) DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 48
  49. 49. LINGKUP SNP SMA / MA• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.A. SILABUS MATA PELAJARAN• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: - KELAS X – 16 MAPEL - KELAS XI, XII – IPA – 13 MAPEL - KELAS XI, XII – IPS – 13 MAPEL - KELAS XI, XII – BAHASA – 13 MAPELB. SILABUS MULOK dan MAPEL LAIN (jika ada)C. SILABUS KEAGAMAAN (khusus MA) DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 49
  50. 50. LINGKUP SNPPengembangan KTSP kriteria • Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Disusun bersama-sama oleh guru, komite minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. sekolah/pengurus yayasan, konselor (BK), • dan nara sumber, Pendidikan meliputi: Lingkup Standar Nasional dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan. Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Mengacu pada SI, SKL, Standar proses, standar penilaian dan panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP serta UU 20/2003 dan PP 19/2005. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 50
  51. 51. LINGKUP SNP Tim penyusun KTSP pada satuan pendidikan • terdiri atas guru, konselor, dan adalah kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) kepala sekolah sebagaitentang sistem pendidikan anggota. minimal ketua merangkap di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melibatkan komite sekolah dan nara sumber, • serta pihak lain yang terkait. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan atau lokakarya sekolah/madrasah dan atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 51
  52. 52. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 52

×