Suaeb hadi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Suaeb hadi

on

  • 88 views

 

Statistics

Views

Total Views
88
Views on SlideShare
88
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Suaeb hadi Suaeb hadi Presentation Transcript

  • H. Suaeb Hadi, SH, MHcakkajisueb@gmail.com08123301330
  • RakyatPEMILUKeterwakilanLegislasi BudgetLegislation Control Budgetary ControlPengawasanFungsi UtamaPolitical ControlMandat Politik DPRD
  • FUNGSI LEGISLASIFungsi legislasi DPRDdiwujudkan dalam membentukPERDA bersama kepala daerah.Ps (2 ay 2) PP 16/2010
  • Pelaksanaan Hak DPRD(1) Setiap anggota DPRD mempunyaihak mengajukan rancangan peraturan daerah.(2) Usul prakarsa , disampaikan kepada pimpinan DPRDdalam bentuk RAPERDA :a. disertai penjelasan secara tertulisb. diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.(3) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikankepada BALEGDA untuk dilakukan pengkajian.(4) Berdasarkan hasil pengkajian BALEGDA pimpinan DPRDmenyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. (Pasal 22)
  • Pelaksanaan Hak DPRD 2(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatanmemberikan penjelasan atas usul prakarsa tsb.(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa RAPERDAdilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;&b. para pengusul memberikan jawaban atas pandanganpara anggota DPRD lainnya.(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsaDPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahandan/atau mencabutnya kembali.
  • Pelaksanaan Hak DPRD 3(8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima ataumenolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.(9) Tata cara pembahasan RAPERDA atas prakarsaDPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalampembahasan RAPERDA atas prakarsa kepala daerah.
  • Badan Legislasi DaerahPasal 50BALEGDA merupakan alatkelengkapan DPRD yang bersifattetap, dibentuk dalam rapatparipurna DPRD.
  • BALEGDA(1) Susunan dan keanggotaan BALEGDA dibentuk padapermulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaantahun sidang.(2) Jumlah anggota BALEGDA ditetapkan dalam rapatparipurna menurut perimbangan dan pemerataanjumlah anggota komisi.(3) Jumlah anggota BALEGDA setara dengan jumlahanggota satu komisi di DPRD.(4) Anggota BALEGDA diusulkan masing-masing fraksi.(Pasal 51)
  • ORGANISASI BALEGDA(1) Pimpinan BALEGDA terdiri atas:a. 1 ketua &1 wakil ketuab. dipilih dari & oleh anggota BALEGDA berdasarkanprinsip musyawarah untuk mufakat.(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretarisBALEGDA dan bukan sebagai anggota.(3) Masa jabatan pimpinan BALEGDA paling lama 2½tahun.(4) Keanggotaan BALEGDA dapat diganti pada setiaptahun anggaran. (Pasal 52)
  • TUGAS BALEGDAa. menyusun rancangan PROLEGDA yang memuatdaftar urutan & prioritas RAPERDA beserta alasannyauntuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;b. koordinasi penyusunan PROLEGDA: antara DPRD &PEMDA;c. menyiapkan RAPERDA usul DPRD berdasarkanprogram prioritas yang telah ditetapkan; (Pasal 53)
  • TUGAS BALEGDA 2d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, &pemantapan konsepsi RAPERDA yang diajukananggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelumRAPERDA tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;e. memberikan pertimbangan thd RAPERDA yang diajukanoleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luarprioritas RAPERDA tahun berjalan atau di luar RAPERDAyang terdaftar dalam PROLEGDA;f. mengikuti perkembangan & melakukan evaluasi thdpembahasan materi muatan RAPERDA melalui koordinasidengan komisi dan/atau panitia khusus;
  • TUGAS BALEGDA 3g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atasRAPERDA yang ditugaskan oleh BAMUS; danh. membuat laporan kinerja pada masa akhirkeanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yangbelum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagaibahan oleh komisi pada masa keanggotaanberikutnya.
  • RAPERDA Berasal dari mana? RAPERDA dapat berasal dari:a. DPRD ataub. kepala daerah. RAPERDA dari DPRD atau kepala daerah disertaipenjelasan atau keterangan dan/atau naskahakademik. RAPERDA tsb diajukan berdasarkan PROLEGDA. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerahdapat mengajukan RAPERDA di luar PROLEGDA.Pasal 81
  • Siapa yang boleh mengajukanRAPERDA? RAPERDA dari DPRD dapat diajukan oleh:a. anggota DPRD,b. komisi, gabungan komisi,c. BALEGDA1. RAPERDA yang diajukan oleh anggotaDPRD, komisi, gabungan komisi, atau BALEGDA tsbdisampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertaidengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskahakademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dandiberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.2. RAPERDA tsb oleh pimpinan DPRD disampaikan kepadaBALEGDA untuk dilakukan pengkajian. (Pasal 82)
  • DPRD /BALEGDAPEMDA/KABAGHUKUMANGGOTAKOMISI/GABKOMISIBALEGDARAKYATUSULANDPRDUSULANDPRDUSULANDPRDUSULANPEMDAUSULANPEMDAUSULANPEMDASKPDSKPDSKPDRAPATBALEGDAPROLEGDAINISIATIFPEMERINTAHINISIATIFDPRDRAKYAT
  • Dasar Prolegda Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftarrancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatifterbuka yang terdiri atas: akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
  • Keadaan Tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan RaperdaProvinsi di luar Prolegda Provinsi: untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, ataubencana alam; akibat kerjasama dengan pihak lain; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensiatas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapatdisetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yangkhusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. Dalam Prolegda Kab/Kota dapat dimuat daftar kumulatifterbuka mengenai pembentukan, pemekaran, danpenggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/ataupembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau namalainnya.
  • Tata Cara3. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajianBALEGDA tsb kepada rapat paripurna DPRD.4. RAPERDA yang telah dikaji oleh BALEGDA tsbdisampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semuaanggota DPRD selambat-lambatnya 7 hari sebelumrapat paripurna DPRD.5. Dalam rapat paripurna DPRD tsb:a. pengusul memberikan penjelasan;b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dananggota DPRD lainnya.
  • Tata Cara(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul RAPERDAtsb, berupa:a. persetujuan;b. persetujuan dengan pengubahan; atauc. penolakan.(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRDmenugasi komisi, gabungan komisi, BALEGDA, ataupanitia khusus untuk menyempurnakan RAPERDA.(9) RAPERDA yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikandengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.
  • Tata Cara RAPERDA dari kepala daerah diajukan dengan suratkepala daerah kepada pimpinan DPRD. RAPERDA dari kepala daerah disiapkan dan diajukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • PersandinganApabila dalam satu masa sidang kepala daerah danDPRD menyampaikan RAPERDA mengenai materiyang sama, maka yang dibahas adalah RAPERDAyang disampaikan oleh DPRD, sedangkan RAPERDAyang disampaikan oleh kepala daerah digunakansebagai bahan untuk dipersandingkan.
  • Pembahasan(1) RAPERDA dari DPRD atau kepala daerah dibahasoleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkanpersetujuan bersama.(2) Pembahasan RAPERDAtsb, dilakukan melalui 2tingkat pembicaraan:a. pembicaraan tingkat Ib. pembicaraan tingkat II.
  • Pembicaraan Tk 1(3) Pembicaraan tingkat I meliputi:a. Dalam hal RAPERDA berasal dari kepala daerahdilakukan dengan kegiatan sbb:1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurnamengenai RAPERDA;2. pemandangan umum fraksi terhadap RAPERDA;dan3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerahterhadap pemandangan umum fraksi.
  • Pembicaraan Tk 1b. Dalam hal RAPERDA berasal dari DPRD dilakukansbb:1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungankomisi, pimpinan BALEGDA , atau pimpinan pansusdalam rapat paripurna mengenai RAPERRDA;2. pendapat kepala daerah terhadap RAPERDA; &3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi thd pendapatkepala daerah.c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungankomisi, atau pansus yang dilakukan bersama dengankepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untukmewakilinya.
  • Pembicaraan Tk 2(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana meliputi:a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yangdidahului dengan:1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinangabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisiproses pembahasan, pendapat fraksi dan hasilpembicaraan.2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisanoleh pimpinan rapat paripurna.b. Pendapat akhir kepala daerah.
  • Pengambilan Keputusan(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud tidakdapat dicapai secara musyawarah untukmufakat, keputusan diambil berdasarkan suaraterbanyak.(6) Dalam hal RAPEDA dan kepala daerah, rancanganperaturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagidalam persidangan DPRD masa itu.
  • Penarikan RAPERDA(1) RAPERDA dapat ditarik kembali sebelum dibahasbersama oleh DPRD dan kepala daerah.(2) Penarikan kembali RAPERDA sebagaimanadimaksud oleh DPRD, dilakukan dengan keputusanpimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.(3) Penarikan kembali RAPERDA sebagaimanadimaksud oleh kepala daerah, disampaikan dengansurat kepala daerah disertai alasan penarikan.
  • Penarikan Raperda 2(4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahashanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuanbersamaDPRD dan kepala daerah.(5) Penarikan kembali RAPERDA sebagaimanadimaksud hanya dapat dilakukan dalam rapatparipurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.(6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembalitidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
  • Raperda yg sdh disetujui bersama(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujuibersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikanoleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untukditetapkan menjadiperaturan daerah.(2) Penyampaian RAPERDA sebagaimana dimaksuddilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hariterhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
  • Pemberlakuan(1) RAPERDA sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kepaladaerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebutdisetujuibersama oleh DPRD dan kepala daerah.(2) Dalam hal RAPERDA sebagaimana tidak ditandatanganioleh kepala daerah paling lambat 30 hari sejak RAPERDAtersebut disetujui bersama, RAPERDA tersebut sahmenjadi PERDA dan wajib diundangkan dalam lembarandaerah.(3) Dalam hal sahnya RAPERDA sebagaimanadimaksud, makakalimat pengesahannya berbunyi:Peraturan Daerah inidinyatakan sah.
  • Pemberlakuan(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhirperaturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturandaerah ke dalam lembaran daerah.(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembarandaerah.(6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan denganAPBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerahsebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/ataugubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerahharus disampaikan kepada Pemerintah dan/ataugubernur sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.