Panduan analisis anggaran indonesia

5,279 views
5,101 views

Published on

Panduan analisis anggaran indonesia

Published in: Business
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
357
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan analisis anggaran indonesia

  1. 1. Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia ADB The Asia Foundation Asian Development Bank
  2. 2. KATA PENGANTAR Buku panduan tentang Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah ini disusun sebagai salah satu kegiatan Asistensi Teknis 6170 dari Asian Development Bank dengan judul “Pilot Project Untuk Menginstitusionalisasi Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Upaya Menciptakan Anggaran yang Berpihak pada Rakyat Miskin”. Panduan ini diharapkan bisa menjadi sumber untuk mengembangkan bahanbahan pembelajaran bagi organisasi non-pemerintah, media, organisasi massa, organisasi rakyat, maupun organisasi masyarakat sipil pada umumnya di Indonesia. Untuk pertama kalinya panduan ini digunakan sebagai bahan pelatihan bagi kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Kebumen dan Kota Makassar pada bulan Februari dan Maret 2006. Bahan ini diramu dan diperkaya dari berbagai sumber termasuk diantaranya bahan-bahan manual pelatihan tentang anggaran yang telah dan tengah disusun oleh Bandung Institute for Governance Studies (BIGS), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Civic Education and Budget Transparency Advocation (CiBa), Woman Research Institute (WRI) dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal (P3ML) Sumedang. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan inspirasi, menyumbang gagasan, menjadi teman diskusi, menyediakan bahan-bahan studi kasus sehingga tersusun bahan ini. Secara khusus penghargaan saya atas peran tersebut kepada Hana Satriyo dan Alam (TAF), Nandang Suherman (P3ML), Dedi Haryadi dan Siti (BIGS), Dini dan Ilham (PATTIRO), Rinusu dan Jamruddin (CiBa), Diah Raharjo (TIFA), Erna, Cecep dan Mustafa (B-Trust), Aji (Formasi Kebumen), dan Ilham Iskandar (YAS Makassar). Saya menyadari bahwa masih banyak bahan dan pemikiran yang bisa ditambahkan ke dalam panduan yang memang belum sempurna ini. Karenanya, masukan dan kritik dari rekan sejawat maupun pembaca, pemakai atau peserta pelatihan sangatlah diharapkan sehingga akan tersusun suatu panduan yang lebih mudah dicerna, lebih lengkap dan lebih sesuai dengan konteksnya. Terima kasih secara khusus kepada The Asia Foundation San Francisco yang telah mempercayai saya menjadi anggota tim dari kegiatan ini, dan terlebih kepada Erin Thebault Weisser yang telah mengedit bahan ini. Hetifah Sjaifudian 1
  3. 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................1 DAFTAR ISI .......................................................................................................2 DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................3 BAGIAN 1: DASAR-DASAR ANGGARAN ...........................................................5 Pendahuluan ...............................................................................................5 Mengapa Anggaran itu Penting? .................................................................6 Praktek-praktek Anggaran yang Berhasil di Tingkat Internasional. ..............8 Pelaksanaan Anggaran dan Monitoring .....................................................11 Mengaplikasikan Pendekatan Anggaran ....................................................13 BAGIAN 2: MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ...........15 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................15 Perubahan yang Telah dan Tengah Berlangsung dalam Sistem .................15 Penganggaran di Daerah ...........................................................................15 Pelaku Kunci dalam Proses Anggaran: Siapa Melakukan Apa? .................17 Siklus Anggaran ........................................................................................20 Jadwal Penyusunan dan Penetapan Anggaran ..........................................22 Celah Keterlibatan Warga Dalam Proses Penganggaran ............................23 Tanggung Jawab Pelayanan Pemerintah Daerah .......................................25 BAGIAN 3: ANALISIS PENDAPATAN ...............................................................27 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................27 Format dan Struktur APBD........................................................................27 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah ........................................................28 Latihan Analisis Pendapatan .....................................................................29 Struktur APBD Propinsi/Kabupaten/Kota Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 ..............................................................33 BAGIAN 4: ANALISIS BELANJA ......................................................................35 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................35 Berbagai Cara untuk Menganalisis Pengeluaran ........................................36 BAGIAN 5: ADVOKASI ANGGARAN.................................................................45 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................45 Penggunaan Hasil Analisis Anggaran dalam Advokasi ..............................45 Perbedaan Pendekatan Dalam Advokasi Anggaran:...................................47 Belajar Dari Pengalaman BIGS Dan P3ML.................................................47 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi ................................48 DAFTAR ISTILAH ............................................................................................49 DAFTAR REFERENSI .......................................................................................50 2
  4. 4. DAFTAR SINGKATAN AKU APBD APBN Bappeda Bawasda BPK BPKD BPKP BUMD DPRD DAU DAK DASK Dispenda DPA DSP KUA Kepmendagri Musrenbang LKPJ PAD PDRB PP Pemda Pemkab RAPBD RASK RKA RKPD RPJM Renstra Renstrada SE Sekda Setda SKPD = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Badan Pengawasan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Usaha Milik Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daftar Skala Prioritas Kebijakan Umum Anggaran Keputusan Menteri Dalam Negeri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah Produk Domestik Regional Bruto Peraturan Pemerintah Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Anggaran Satuan Kerja Rencana Kerja Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Strategi Rencana Strategi Daerah Surat Edaran Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 3
  5. 5. FOREWORD Bagian 1: DASAR-DASAR ANGGARAN Pendahuluan Anggaran pemerintah, bahkan di tingkat kabupaten atau kecamatan pun terlihat sulit untuk dianalisis, bahkan terlalu rumit untuk ditelusuri. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar untuk menganalisis anggaran sebetulnya tidak terlalu sulit dilakukan, dan melakukan upaya tersebut sangatlah berarti. Pemahaman yang baik mengenai anggaran akan meningkatkan dialog antara pemerintah, anggota legislatif dan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian untuk melihat seberapa efisien pemerintah menggunakan sumber dayanya. Membuka diskusi publik mengenai prioritas-prioritas anggaran disamping akan membantu masyarakat untuk memahami jasa dan pelayanan apa yang disediakan oleh pemerintah juga dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sayangnya di banyak negara dialog-dialog tersebut sangat jarang dilakukan bahkan hampir tidak dilakukan sama sekali. Panduan ini dibuat untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil memahami dan menganalisis anggaran pemerintah sebagai langkah awal untuk terlibat dalam dialog-dialog tentang penyusunan anggaran. Panduan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan memahami anggaran dan membantu organisasi civil society untuk terlibat dalam menganalisis anggaran melalui pelatihan-pelatihan yang akan mereka lakukan. Panduan ini juga akan bermanfaat bagi anggota-anggota legislatif yang seringkali belum pernah memperoleh pelatihan secara formal tentang anggaran, mengingat tanggung jawab mereka dalam lembaga yang bertugas untuk mensahkan dokumen anggaran. Walaupun panduan ini juga akan memuat berbagai informasi mengenai anggaran secara umum, kebanyakan materi panduan dikhususkan untuk untuk skala kota/kabupaten di Indonesia. Panduan ini sebaiknya tidak dipandang murni sebagai panduan advokasi untuk memunculkan berbagai tuntutan baru atas nama masyrakat, akan tetapi harus dipandang sebagai panduan/manual yang dibangun untuk memberikan informasi dari berbagi aspek agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tiga hal penting berkaitan dengan anggaran, yaitu: (1) sumber daya yang tersedia (2) keterbatasan-keterbatasan institusi yang terlibat di sektor publik dan (3) sejumlah prioritas yang sering berbenturan dalam proses penganggaran kaitannya dengan upaya meningkatkan manfaat anggaran bagi komunitas lokal, khususnya kelompok miskin. 5
  6. 6. DASAR-DASAR ANGGARAN Panduan ini dibagi ke dalam 5 bab. Pemahaman dasar mengenai anggaran, termasuk praktek-praktek yang berhasil di tingkat internasional, disajikan dalam Bagian pertama ini. Bagian 2 menjelaskan mengenai siklus anggaran dan merangkum peran-peran pemerintah daerah dan warga dalam proses anggaran. Selanjutnya Bagian 3 dan Bagian 4 menerangkan panduan untuk menganalisis pendapatan dan belanja. Berbagai pertimbangan untuk advokasi anggaran akan didiskusikan di Bagian 5. Mengapa Anggaran itu Penting? Dua tanggung jawab kunci pemerintah adalah menyediakan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat dan tidak dapat disediakan secara efektif oleh sektor swasta, dan mendorong iklim ekonomi yang kondusif. Tujuan-tujuan ini hanya dapat dicapai melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang secara kongkret tercermin di dalam anggaran tahunannya. Tidak setiap kebijakan membutuhkan sumber daya, tetapi ketika pemerintah membuat satu kebijakan tanpa mengalokasikan pendanaan (anggaran) untuk mengimplementasikannya, maka sangat beralasan untuk mempertanyakan bagaimana tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Anggaran harus memprioritaskan dan menjembatani berbagai kebutuhan/permintaan yang seringkali berbenturan, padahal kemampuan pemerintah untuk meningkatkan anggaran sangat terbatas. Untuk itu anggaran harus memiliki prioritas mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Anggaran harus menentukan sumber daya apa yang tersedia untuk tahun mendatang serta bagaimana pemerintah menggunakannya seperti barang dan pelayanan apa yang akan diberikan dengan anggaran tersebut. Dengan anggaran pemerintah dapat merencanakan kegiatan setahun mendatang dan menjadi bagian dari kinerja pemerintah yang dapat dinilai dan harus dipertanggungjawabkan. Di banyak negara berkembang, proses penyusunan anggaran dimonopoli oleh aparat pemerintah dan biasanya tidak memberi ruang bagi partisipasi publik atau proses konsultasi. Bahkan, di beberapa tempat aparat pemerintah memperlakukan dokumen dan informasi anggaran dan keuangan sebagai dokumen rahasia. Selama proses pembuatan kebijakan, seringkali hanya sedikit informasi mengenai anggaran yang tersedia bahkan untuk anggota legislatif sekalipun. Di banyak kasus, informasi tersebut sengaja ditutup, atau tidak dibuka sama sekali dan anehnya tidak ada seorangpun menanyakan informasi tersebut. Dan ketika dokumen tersebut harus dibuka tidak ada prosedur yang jelas tentang informasi 6
  7. 7. DASAR-DASAR ANGGARAN apa yang sebaiknya disediakan dan oleh siapa. Lebih jauh lagi, format anggaran juga seringkali tidak mudah dibaca dan diakses oleh masyarakat biasa. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk bisa mengerti apalagi mengomentari dokumen anggaran yang diajukan, sebagaimana banyak terjadi pada saat pemerintah melakukan dengar pendapat dengan publik mengenai anggaran. Akibatnya banyak orang menjadi apatis dan kurang bersemangat untuk memberikan masukan selama proses anggaran berlangsung. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan mengingat keterlibatan publik dalam proses anggaran sangat penting untuk: · Meningkatkan perencanaan dan alokasi sumber daya. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran dapat membantu berbagai upaya mengidentifikasi sejumlah kebutuhan masyrakat yang harus diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan efektifitas penggunaan sumber daya yang terbatas. · Meningkatkan pengelolaan keuangan. Walaupun pemerintah memiliki sistem pengawasan dan prosedur audit tersendiri, monitoring dari publik penting dilakukan untuk mengawasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan. Di berbagai kasus, pengawasan publik terhadap anggaran akan meningkatkan hubungan antara pembayar pajak dengan pemerintah daerah, karena para pembayar pajak -yang menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintahdapat melacak kemana dan untuk apa dana yang mereka bayarkan itu digunakan. · Menguatkan demokrasi. Warga negara seringkali memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana sebaiknya negara itu difungsikan sehingga menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada saat yang bersamaan, aparat pemerintah seringkali merasa dipojokkan dengan berbagai kebutuhan dan permintaan yang seringkali berbenturan mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Keterlibatan masyarakat dalam dialog-dialog mengenai isu-isu anggaran akan meningkatkan kemampuan mereka membaca anggaran sehingga dapat menjembatani konflik dan melakukan diskusi dan debat yang lebih konstruktif dan sehat mengenai kebijakan anggaran dan prioritas-prioritasnya. 1) Saat ini berkembang konsensus mengenai peran Negara untuk memastikan terjadinya proses penyusunan anggara yang adil, terbuka, bertanggung jawab dan pro-kelompok miskin. Praktek-praktek yang dianggap berhasil ini direkomendasikan dan disintesiskan oleh sejumlah organisasi internasional termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Asosiasi Aparat Keuangan Pemerintah (GFOA). 2) Proses atau siklus anggaran merupakan proses yang bertahap dan terjadi secara berurutan, kegiatankegiatannya saling terkait dalam satu tahun anggaran. 7
  8. 8. DASAR-DASAR ANGGARAN Praktek-praktek Anggaran yang Berhasil di Tingkat Internasional. Penyusunan Anggaran1) Siklus anggaran tahunan secara umum dapat dibagi ke dalam 4 tahapan yang saling terkait satu sama lain (lihat gambar 1) yaitu: Gambar 1: Siklus Anggaran Tahap 4: Pertanggungjawaban Tahap 3: Pelaksanaan Tahap 1: Persiapan Tahap 2: Pengesahan 1. Persiapan (perencanaan, pembuatan draft) 2. Pengesahan (pengkajian/pembedahan/diskusi materi) 3. Pelaksanaan (implementasi, monitoring, kontrol) 4. Pertanggunjawaban (audit, pengkajian, pelaporan, penilaian) Penyusunan anggaran merupakan kegiatan pertama dan utama dalam keseluruhan proses anggaran atau sering disebut siklus anggaran. Tahapan ini sangat penting karena akan menentukan langkah dan kualitas keseluruhan kebijakan keuangan dan sekaligus menentukan karakter dan ruang lingkup peran pemerintah di bidang ekonomi. Kegiatan penyusunan anggaran mencakupi dua tahapan pertama dari empat proses anggaran yang diawali dengan perencanaan dan persiapan dan diakhiri dengan pengesahan dari lembaga legislatif. Proses penyusunan anggaran biasanya dimulai oleh eksekutif (departemen/dinas pemerintahan), dimana perencanaan dan pembuatan draft dipimpin oleh satu komite dari kementrian/departemen keuangan, ekonomi atau perencanaan (serta lembagalembaga eksekutif lainnya yang terkait). Ketika draft anggaran tersebut selesai dan ditandatangani, darft anggaran diserahkan kepada legislatif dimana panitia anggaran di legislatif mengambil alih tanggung jawab untuk proses pengkajian anggaran dan kemudian menyempurnakan anggaran tersebut melalui parlemen. Apa saja yang Harus Dipenuhi dalam Penyusunan Anggaran: Fungsi Umum Proses penyusunan anggaran seharusnya ditujukan untuk memenuhi sejumlah fungsi berikut 3): 3) Diadaptasi dari Grewal, Bhajan S. 2005. Budget Formulation (presentation for Public Finance and Expenditure Management Course, ADB Institute, Tokyo, Japan). Center for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, Australia. 8
  9. 9. DASAR-DASAR ANGGARAN 1. Mengidentifikasi setiap sumber daya yang tersedia dan kebutuhan setahun mendatang. 2. Menghitung sumber daya dan kebutuhan berdasarkan kecenderungan tahun sebelumnya dan memprediksi perkembangannya di tahun yang akan datang. 3. Memprioritaskan kebutuhan dan kemudian mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas. 4. Mengkonsolidasikan semua pengeluaran yang diajukan ke dalam draft anggaran secara komprehensif. 5. Menentukan jangka waktu dari penggunaan sumber daya. Untuk memenuhi 5 fungsi besar di atas, proses penyusunan anggaran seharusnya mengikuti sejumlah rekomendasi yang diperoleh dari praktek-praktek yang berhasil yang diantaranya adalah : · Mengklarifikasi/Memperjelas Proses: Siapa Melakukan Apa dan Kapan? Yang pertama dan terutama dalam proses dan siklus anggaran adalah keseluruhan proses anggaran harus jelas dan mudah dipahami oleh seluruh aktor yang terkait dalam proses ini (stakeholders). Publik harus secara jelas memahami siapa melakukan apa dan kapan yaitu (1) orang atau organisasi yang terkait dalam proses penyusunan (siapa) (2) peran dan tanggung jawab yang dipegang dalam kewenangan dan keahliannya (apa) dan (3) dilakukan dalam jangka waktu tertentu (kapan) · Diperkuat dengan Analisis yang Tajam. Proses awal perencanaan (sebelum proses pembuatan draft anggaran dimulai) harus dipandu dengan analisis ekonomi dan sosial yang berbasis pada pendekatan retrospektif (melihat kecenderungan masa lalu) maupun prospektif (perkiraan perkembangan di masa mendatang). Kecenderungan tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan perkembangan masa mendatang mengenai ekonomi, keuangan serta variabelvariabel yang lain harus dibuat sesensitif mungkin dan kalau bisa dibuat sejumlah analisis skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sejumlah analisis skenario ini biasanya dihubungkan dengan dengan berbagai arah kebijakan ekonomi yang dijadikan dasar, atau pernyataan kebijakan atau laporan yang mengiringi anggaran. · Selaras dengan Perspektif Jangka Panjang dan Prioritas-prioritasnya. Walaupun anggaran mencerminkan kebijakan keuangan pemerintah dan peran yang dimainkan di tahun mendatang, anggaran juga harus merefleksikan dan mendukung sasaran dan prioritas dari strategi pemerintah jangka panjang. Dengan demikian anggaran secara jelas mencerminkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang pemerintah sekaligus, dan keselarasan antara dua hal ini harus jelas dan bisa dipahami oleh publik. · Secepat Mungkin Membuka Input dari Stakeholder. Keterlibatan stakeholder harus diakomodasi sejak awal proses penyusunan anggaran. Mayoritas negara biasanya melakukan proses membuka masukan dan komentar publik hanya 9
  10. 10. DASAR-DASAR ANGGARAN · · · · · 10 di tahap akhir proses penyusunan. Proses anggaran seharusnya membuka penilaian dan dialog dengan publik sedari awal untuk memastikan bahwa semua isu dan kebutuhan stakeholder dipertimbangkan secara proporsional. Membangun dan Mendiseminasikan Dokumen-dokumen Sesuai dengan Kebutuhan. Dalam proses anggaran, tahap diseminasi anggaran dan dokumendokumen pendukungnya merupakan kunci pelibatan stakeholder. Seluruh anggaran harus disertai dengan (atau setidaknya) oleh analisis pra-anggaran dan pernyataan-pernyataan dan asumsi-asumsi utama yang mendasari perkiraan anggaran, sasaran kebijakan fiskal, kerangka makro ekonomi, basis kebijakan yang digunakan sebagai dasar berbagai asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran, dan resiko-resiko (konsekuensi/implikasi) yang terkait dengan anggaran. Dokumentasi tersebut juga memuat aturan-aturan keuangan, peraturan serta kebijakan yang dijadikan rujukan. Setiap dokumentasi harus mudah diakses (baik secara tertulis maupun elektronik) oleh publik tanpa dipungut biaya. Mempresentasikan Informasi Anggaran Secara Efektif. Data dan informasi anggaran harus dipresentasikan dengan cara yang memudahkan upaya analisis kebijakan dan harus dilaporkan dalam ukuran dan nilai “mentah/kotor” (gross basis) yang memperlihatkan penerimaan (kotor), pengeluaran (kotor) dan pembiayaan (kotor). Pengeluaran harus diklasifikasikan ke dalam tiga area yaitu ekonomi, sektoral dan administratasi. Data dan informasi anggaran harus jelas, detail, mudah diakses dan dibandingkan agar publik dapat melakukan analisis alokasi berdasarkan geografi (wilayah), sektor, area dan waktu. Memastikan Keutuhan Informasi. Anggaran harus mencakup alur sumber daya extra-budgetary (sumber daya publik yang secara tradisional tidak merupakan bagian dari anggaran nasional maupun sub-nasional). Bahkan, anggaran harus mencakup semua “asset/kekayaan” langsung atau tidak langsung negara. Data-data ini, sekali lagi harus dipresentasikan dalam cara yang memungkinkan dilakukannya analisis kebijakan oleh publik. Fokus pada hasil dan Outcome (efek dari output yang diharapkan). Sebisa mungkin, anggaran dan dokumen-dokumen pendukungnya harus memuat secara jelas dan tajam setiap item (program) pengeluaran pemerintah dan dari setiap item tersebut jelas termuat apa tujuan yang akan dicapai dan efek yang diharapkan dari tujuan tersebut dan bagaimana kedua hal tersebut (tujuan dan efek) dapat mencapai strategi jangka panjang pemerintah. Inisiatif Anggaran Beroritentasi Kinerja (dijelaskan kemudian) dapat membantu memperjelas hal ini. Terlebih Dahulu Mempertimbangkan Keterbatasan Sumber Daya baru Kemudian Kebutuhan. Keuntungan melakukan pendekatan konservatif ini jelas, tetapi banyak negara gagal untuk memfokuskan pada keterbatasan sumberdaya terlebih dahulu.
  11. 11. DASAR-DASAR ANGGARAN Pelaksanaan Anggaran dan Monitoring Tahapan pertengahan dari siklus anggaran ini seringkali kurang diperhatikan padahal fase ini tidak kalah pentingnya. Bahkan memonitor bagaimana anggaran ini digunakan lebih penting daripada mendiskusikan alokasi anggaran jika pemerintah tidak memiliki pengalaman yang baik dalam menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan. dari berbagai penglaman yang telah berhasil, pelaksanaan tahap ini biasanya mencakup hal-hal di bawah ini: · Menggunakan Dasar Hukum dan Peraturan yang Jelas. Besarnya anggaran haruslah disetujui dan disahkan. Anggaran publik harus digunakan melalui tujuan dan wewenang yang jelas. Penyimpangan-penyimpangan dari tujuan awal yang telah ditetapkan hanya boleh dilakukan jika didasarka pada aturan dan panduan yang jelas dan seharusnya tidak boleh ada perbedaan yang jauh antara anggaran dengan pengeluaran riil. · Menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Tepat. Instansi-instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran (biasanya departemen atau kementerian keuangan di jajaran eksekutif) harus memiliki sistem pengelolaan keuangan, kontrol dan pelaporan agar secara efektif mampu melakukan tanggung jawab yang dibebankantersebut. Sistem yang tepat akan memungkinkan instansi untuk secara efektif memonitor antara penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan (anggaran) dengan penerimaan dan pengeluaran yang sesungguhnya · Melaporkan secara Rutin. Harus ada pelaporan keuangan secara regular kepada legislatif dan publik. Setidaknya, pada pertengahan tahun atau jika mungkin setiap tiga-bulan, laporan perkembangan pelaksanaan anggaran tersebut dipresentasikan kepada legislatif. · Melakukan audit internal. Audit internal seharusnya dilakukan Secara rutin oleh organisasi pelaksana, dan prosedur audit internal harus terbuka untuk ditinjau kembali. · Mengklarifikasi Aturan-aturan untuk Pengeluaran Penting. Peraturanperaturan mengenai penyediaan barang dan jasa, personel yang terlibat dan area-area pengeluaran lainnya harus jelas dan terbuka untuk publik. · Mengklarifikasi Kebijakan Perajakan dan Melaporkan Kegiatan Perpajakan. Kebijakan perpajakan harus jelas dan terbuka, administrasi pajak harus secara legal dilindungi dari intervensi politik. Pelaporan kegiatan perpajakan dan perkembangannya dibuat secara regular untuk publik. · Mengklarifikasi siapa yang Bertanggung Jawab dan Kapan. Badan eksekutif dan legislatif bertanggung jawab untuk melakukan audit, pelaporan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan dan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pihak ketiga yang terlibat di dalam tahapan pertanggungjawaban dari siklus anggaran ini adalah auditor/pihak pengawas (bisa juga dari pengadilan) dan komite pertanggungjawaban dari publik (dan badan yang 11
  12. 12. DASAR-DASAR ANGGARAN setara dengan komite tersebut). Peran dan pertanggungjawaban dari badanbadan ini harus disahkan berdasarkan hukum dan dapat dipahami oleh publik. · Membuat Statistik Keuangan Sebagai Bagian dari Membangun Sistem Statistik Nasional. Statistik keuangan pemerintah seharusnya disediakan secara rutin dan aktual untuk kepentingan publik melalui kementrian (atau departemen) keuangan dan kantor statistik nasional. Statistik keuangan menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem statistik nasional dan independen dalam memeriksa dan mengecek kualitas dari setiap data keuangan. · Memastikan Keutuhan Pertanggungjawaban Keuangan. Pelaporan anggaran, dokumentasi dan keseluruhan pertanggungjawaban keuangan harus komprehensif dan mencakup seluruh kegiatan baik yang tertuang di anggaran maupun yang extra budgetary. Pelaporan anggaran, dokumen-dokumen, dan pertanggungjawaban harus mencerminkan posisi fiskal pemerintah (termasuk seluruh kekayaan langsung dan biaya kontigensi) serta jelas basis sistem keuangan apa yang digunakan (tunai, hutang, dll) · Memastikan Ketepatan Waktu dan Aksesibilitas Pelaporan. Pemerintah sebaiknya memenuhi komitmen untuk mempublikasikan laporan dan informasi keuangan secara tepat waktu. Waktu dan penjadwalan untuk mempublikasikan informasi dan pelaporan fiskal harus teratur. Audit dan laporan keuangan tahun anggaran dipresentasikan kepada legislatif di akhir kalender fiskal. Kinerja dan laporan yang berbasis hasil untuk beberapa program penting anggaran sebaiknya dipresentasikan setiap tahun. Laporan harus dibuat dalam format yang jelas dan memungkinkan untuk dianalisis. Mengaplikasikan Pendekatan Anggaran Selama dekade terakhir, partisipasi publik menjadi komponen penting dan sangat diperhitungkan dalam proses anggaran. Banyak Negara, terutama yang sedang menjalani demokratisasi dan desentralisasi, telah mengeluarkan kerangka legal yang memungkinkan warga negaranya memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses anggaran. Aktor-aktor masyarakat sipil merespon kesempatan ini melalui berbagai pendekatan untuk menilai anggaran terutama anggaran di tingkat pemerintah daerah, sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok miskin, perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Proyek Anggaran Internasional telah menyediakan informasi yang komprehensif mengenai upayaupaya inovatif ini, yang dapat diakses melalui website mereka di www.internationalbudget.org. Ringkasan umum dari pendekatan anggaran yang inovatif melingkupi: · Analisis Pengajuan Anggaran Tahunan. Draft anggaran yang dipresentasikan oleh eksekutif kepada legislatif dapat dianalisis melalui implikasi dan dampaknya terhadap sektor-sektor khusus (seperti pendidikan dan kesehatan) atau lebih 12
  13. 13. DASAR-DASAR ANGGARAN jauh lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Analisis oleh organisasi civil society terkait atau kelompok intelektual bisa memberikan versi alternatif dari anggaran sehingga publik dan parlemen memiliki cukup pertimbangan sebelum anggaran tersebut disahkan. Organisasi-organisasi di Asia, termasuk India, Indonesia, dan Filipina memiliki banyak organisasi civil society yang aktif terlibat dalam analisis anggaran. Sebagai contoh, organisasi civil society India “NGO DISHA” telah membuat sekitar 30 ringkasan anggaran (budget briefs) untuk menganalisis anggaran pemerintah Gujurat. DISHA adalah anggota jaringan organisasi civil society skala nasional yang terlibat dalam analisis anggaran di 23 negara bagian di India.4) · Anggaran Partisipatif. Anggaran partisipatif adalah pendekatan penyusunan anggaran melalui proses konsultasi publik. Pendekatan ini pertama kali dibangun di Porto Allegre, Brazil dan sekarang menyebar ke sejumlah Negara di Amerika Latin lainnya. Evaluasi-evaluasi terhadap pendekatan ini menguak pentingnya alokasi untuk memperluas pelayanan publik seperti listrik dan air terutama untuk kepentingan komunitas-komunitas miskin.5) · Anggaran Berbasis Kinerja. Pendekatan ini menerjemahkan setiap item dalam anggaran berdasarkan output yang diharapkan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Pend ekatan ini banyak dilakukan di Negara-negara OECD, dan seringkali diperkenalkan di negara-negara berkembang melalui program-program donor. Dengan menerjemahkan pengggunaan dana ke dalam hasil yang diharapkan (seperti peningkatan jalan diukur melalui penambahan RpXX/kilometer), anggaran berbasis kinerja dapat memudahkan publik dalam menelusuri pengeluaran pemerintah. · Anggaran Responsif Jender. Praktisi dari pendekatan ini melakukan analisis penggunaan dana publik karena didorong oleh kepedulian terhadap keadilan jender. Pendekatan yang digunakan bervariasi, tetapi dari berbagai kasus pendekatan ini menekankan pada manfaat langsung alokasi anggaran terhadap perempuan. Biasanya berkonsentrasi pada ruang lingkup dari barang dan pelayanan publik yang langsung berdampak bagi perempuan seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, pada tahun 1995 di Afrika Selatan, IDASA, organisasi civil society lokal membangun inisiatif anggaran untuk perempuan yang melibatkan kegiatan riset dan advokasi yang dituangkan dalam laporan tahunan meraka mengenai analisis anggaran nasional dari perspektif jender. IDASA juga 4) Lihat di Social Development Notes, World Bank, Case Study: Participatory Approaches in Budgeting and Public Expenditure Management” 5) Lihat “Assessmen of Participatory Budgeting in Brazil”, Center for Urban Development Studies, Harvard University dan Inter-American Development Bank (2004). 13
  14. 14. DASAR-DASAR ANGGARAN belakangan menganalisis “Anggaran untuk Anak” untuk menelaah keberpihakan anggaran nasional dalam mengurangi angka kemiskinan anak. Pertanyaan untuk Diskusi : 1. Sejauhmana anda merasa bahwa proses anggaran di Indonesia memenuhi kriteria-kriteria berbagai pengalaman yang dianggap berhasil di lingkup internasional? 2. Kesempatan-kesempatan apa yang terbuka atau merupakan peluang partisipasi publik di dalam proses anggaran? 3. Bagian mana dari proses anggaran di Indonesia yang dengan mudah dapat ditingkatkan, mengingat kondisi, kapasitas birokrasi dan masyarakat, dan realitas politik yang ada? 4. Bentuk/pendekatan anggaran apa yang paling tepat di Indonesia? 14
  15. 15. Bagian 2 : MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Cakupan dan Hasil Pembelajaran Bagi mereka yang ingin menganalisis anggaran pemerintah daerah, diperlukan pemahaman awal tentang karakteristik anggaran daerah antara lain: siapa saja pelaku kunci yang terlibat, siklus dan kalender anggaran, serta fungsi yang diemban pemerintah daerah yang pembiayaannya akan dibiayai dengan anggaran daerah. Bagi negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia saat ini, karekteristik anggaran pemerintah daerah sebetulnya masih mengalami perubahanperubahan. Untuk itu diperlukan pula informasi terkini tentang perubahan yang telah dan tengah berlangsung tentang proses penganggaran beserta ketentuan apa yang mengaturnya. Bahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang: § Perubahan yang telah dan tengah berlangsung dalam sistem penganggaran pemerintah daerah termasuk kebijakan yang melandasinya § Siapa saja pelaku kunci yang terlibat dan apa peran mereka § Siklus anggaran, termasuk aktivitas serta produk/dokumen yang dihasilkan § Celah keterlibatan warga dalam proses penganggaran § Tanggung jawab pelayanan pemerintah daerah Perubahan yang Telah dan Tengah Berlangsung dalam Sistem Penganggaran di Daerah Untuk mencermati anggaran, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kerangka hukum apa yang saat ini digunakan untuk mengatur hal-hal yang harus dipenuhi pemerintah daerah ketika menyusun anggaran. Peraturan-peraturan dan perubahan dalam sistem kepemerintahan termasuk tata cara pemilihan kepala daerah telah merubah tatatan, pola relasi, dan kewenangan dari berbagai pelaku perencanaan dan penganggaran. Semenjak kebijakan otonomi daerah diterapkan--melalui penetapan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah--, sistem anggaran di Indonesia menjadi lebih: • terdesentralisasi • berorientasi kepada kinerja, dan • membuka peluang kepada transparansi dan partisipasi masyarakat Sistem anggaran yang baru ini memberikan kesempatan pada civil society untuk terlibat dalam proses penganggaran. Saat ini setidaknya ada empat UndangUndang yang mengandung pasal-pasal yang mengatur tentang sistem 15
  16. 16. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH penganggaran daerah yaitu: (1) UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur alur dan produk perencanaan pembangunan daerah, (2) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan (3) UU 33/2004 tentang desentralisasi fiskal, keduanya mengatur antara lain proses penyusunan APBD, serta (4) UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang berupaya menggabungkan sistem perencanaan daerah yang diatur UU 25/2004 dan sistem penganggaran daerah yang diatur UU 17/2003 dan UU 33/2004. Pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran daerah telah diintroduksikan melalui Kepmendagri 29/2002. Selain memperkenalkan anggaran berbasis kinerja, peraturan ini juga mengatur perubahan dalam format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak lagi membedakan belanja rutin dengan belanja pembangunan, melainkan antara belanja aparatur dan belanja publik. Dalam format yang baru ini pula, komponen pembiayaan seperti pinjaman dan cadangan pemerintah dipisahkan secara tersendiri. UU No. 17 memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD untuk menyetujui kegiatan dan jenis belanja daerah. Revisi atas UU No. 22/1999 (UU No. 32/2004) telah mengubah kembali tugas dan kewenangan pemerintah daerah dengan mempertegas kembali fungsi propinsi. Gubernur, misalnya, melalui revisi UU ini diberi kewenangan untuk memberikan penilaian atas anggaran pemerintah Kabupaten/Kota sebelum bisa dijalankan. Peraturan Pemerintah No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mendorong transparansi melalui kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah secara terbuka antara lain melalui situs resmi pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No.58/2005 secara lebih komprehensif memuat berbagai kebijakan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. PERATURAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DI INDONESIA • • • • • • • • • • • 16 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah PP 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepmendagri 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD SEB Nomor 0259/M.PPN/I/2005 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  17. 17. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Pelaku Kunci dalam Proses Anggaran : Siapa Melakukan Apa? Proses anggaran adalah hasil dari suatu proses politik yang melibatkan sejumlah pelaku. Mereka terdiri dari pihak eksekutif, legislatif, auditor, dan komponen di masyarakat. Pihak eksekutif adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Pihak legislatif bertanggung jawab dalam penetapan anggaran. Auditor bertanggung jawab dalam pemeriksaan anggaran, sedangkan masyarakat adalah pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama anggaran sekaligus melakukan kontrol sosial atas keseluruhan proses anggaran. Pihak Eksekutif Walikota/Bupati Adalah pengambil keputusan utama dalam memutuskan usulan kegiatan dan jasa publik yang akan disediakan oleh pemerintah daerah pada periode waktu tertentu. Walikota/ Bupati menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat tiga bulan setelah terpilih. Dokumen ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Walikota/Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DPRD. Sekretaris Daerah (Sekda) Adalah koordinator Tim Anggaran Eksekutif dan bertugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di hadapan DPRD. KUA adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama penyusunan RAPBD. Tim Anggaran Eksekutif Adalah tim khusus yang dikepalai oleh Sekda yang bertanggung jawab untuk menyusun KUA dan mengkompilasi RKA-SKPD untuk menjadi RAPBD. Biasanya Tim Anggaran Eksekutif beranggotakan Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dispenda. Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) Adalah unit kerja Pemerintah Kota/Kabupaten yang merupakan pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran dari unitnya. Jumlah SKPD di tiap daerah berbeda-beda, tergantung pada struktur organisasi kepemerintahan di daerah masing-masing. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Adalah unit perencanaan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyiapkan berbagai dokumen rencana yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musrenbang di daerah, menyelenggarakan proses 17
  18. 18. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH musrenbang, dan mengkoordinasikan antara hasil musrenbang dan usulan dari dinas-dinas sehingga tersusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BPKD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pihak Legislatif Panitia Anggaran Legislatif Adalah tim khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah tentang penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Komisi Adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugastugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan dan investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat. Dalam proses penetapan anggaran Komisi adalah kelompok kerja yang bersama-sama dengan SKPD terkait membahas RKA-SKPD. Pihak Pengawas (Auditor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Adalah pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BPKP adalah auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Adalah auditor internal Kota/Kabupaten yang bertugas mengaudit dan 18
  19. 19. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi yang didanai oleh APBD. Bawasda mempunyai tugas pokok membantu Walikota/Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaar, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah Kota/Kabupaten. Pihak Masyarakat Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Adalah forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD). Forum ini menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah dan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah Forum SKPD Adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait Kelompok Kepentingan Adalah kelompok yang mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi pengalokasian anggaran untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Pengusaha Swasta Sektor swasta adalah pembayar sejumlah besar pajak dan dengan demikian adalah penyumbang penting terhadap pendapatan pemerintah daerah. Mereka dengan demikian akan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perpajakan. Untuk menjalankan bisnisnya, usaha swasta juga tergantung pada pelayanan publik terutama sarana dan prasarana seperti jalan. Terakhir, sektor usaha juga bisa jadi memiliki kepentingan terhadap proses pelelangan barang dan jasa yang sudah ditetapkan dalam anggaran daerah. Kelompok Peduli Anggaran Adalah kelompok masyarakat yang melakukan pendidikan anggaran, menyebarluaskan informasi tentang anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, serta melakukan advokasi apabila menemui penyimpangan anggaran. 19
  20. 20. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Siklus Anggaran Tahapan Anggaran Walaupun siklus dan proses penganggaran di tiap negara berbeda satu sama lain, namun secara umum proses penganggaran dapat dibagi ke dalam 4 tahapan: (1) Penyusunan, (2) Penetapan, (3) Pelaksanaan dan (4) Pemeriksaan. Tahap penyusunan adalah tahapan yang terdiri dari proses pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan komunitas (musrenbang), proses penyusunan program kegiatan oleh satuan kerja pemerintah daerah (dinas instansi), hingga draft usulan APBD diserahkan oleh pihak eksekutif kepada legislatif. Dalam proses ini Tim Anggaran Eksekutif memainkan peranan penting. Tim ini beranggotakan Sekretariat Daerah (Setda), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Proses penyusunan anggaran memakan waktu beberapa bulan. Walaupun masyarakat dimintai pendapatnya dalam proses penentuan prioritas program, namun proses penyusunan program pada akhirnya dilakukan secara tertutup di masing-masing SKPD. Tahap penetapan adalah tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada legislatif. Biasanya proses ini ditandai dengan pidato kepala daerah (Bupati/Walikota) di hadapan anggota DPRD. DPRD kemudian, pada suatu masa tertentu (sekitar satu bulan) melakukan proses pembahasan. Selama masa pembahasan, diskusi terjadi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif. Pada masa ini pihak legislatif berkesempatan untuk mempertanyakan kebijakan eksekutif Tahap pelaksanaan adalah tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada akhir tahun. Fase pelaksanaan berlangsung selama satu tahun dimulai sejak awal tahun anggaran bulan Januari. Pelaksanaan menjadi tanggung jawab eksekutif yaitu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tahap pemeriksaan (auditing) adalah tahapan yang meliputi penelaahan dan pelaporan atas hasil dari anggaran. Di Indonesia, tahap pemeriksaan meliputi pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Bawasda, dan BPKP, serta pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK. 20
  21. 21. AN PE N ET GA RA AA NG NA GA NG TI N GA R AN Eksekutif merupakan pengguna anggaran yang telah ditetapkan. Kepala daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran USU Auditing dilakukan oleh beberapa pihak antara lain adalah Bawasda, BPKP,dan BPK AN Anggaran ditetapkan oleh DPRD. Prosesnya dilakukan dengan melalui serangkaian pembahasan dengan pihak eksekutif GA R PE N Y G AN Dilakukan oleh eksekutif (Dinas/Instansi) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan melalui proses Musrenbang A U DI NA NA AR GG AN AP N MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH N PE K LA SA N Proses anggaran di Indonesia adalah siklus yang berlangsung selama 30 bulan (dua setengah tahun). Satu tahun untuk proses penyusunan dan penetapan, satu tahun berikutnya untuk pelaksanaan, dan enam bulan terakhir untuk auditing (pemeriksaan). 21
  22. 22. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Jadwal Penyusunan dan Penetapan Anggaran Tabel berikut ini mengemukakan jadwal penyusunan dan penetapan anggaran sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 25/2004, UU No. 17/2003, SKB No. 0259/M.PPN/1 tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah No. 58/2005. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah secara ketat mengikuti jadwal ini. Tahapan ini beserta celah keterlibatan warga akan didiskusikan di bawah ini. 20
  23. 23. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Celah Keterlibatan Warga Dalam Proses Penganggaran Partisipasi dalam Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Proses perencanaan anggaran adalah proses awal dimana pemerintah daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menentukan Arah Kebijakan Umum (AKU). Menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 penjaringan ini dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari lingkup terkecil (RT, RW, Kelurahan), Kecamatan, Forum SKPD, hingga Musrenbang ditingkat kabupaten atau kota. Penentuan Arah Kebijakan Umum ini dilakukan sekitar bulan Juni setelah proses Musrenbang selesai dengan mempertimbangkan propeda, renstrada, hasil evaluasi kerja tahun sebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD dan Arah Kebijakan Umum pemerintah pusat. Penyusunan Arah Kebijakan Umum dilakukan oleh Tim Panitia Anggaran Eksekutif yang terdiri dari Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi dan Pembangunan, dan Dispenda yang bekerja sama dengan Panitia Anggaran DPRD dan unsur DPRD. Peran yang dapat dilakukan oleh warga selama proses perencanaan ini adalah dengan melakukan pengawalan terhadap hasil Musrenbang desa/kecamatan, karena berdasarkan pengalaman, seringkali usulan yang dianggap prioritas oleh warga tidak muncul dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) yang disusun oleh pemerintah. Biasanya hasil Musrenbang desa/kecamatan ini akan dibenturkan dengan rencana yang telah disusun oleh dinas teknis pemerintah daerah. Ada 23
  24. 24. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH kemungkinan bahwa dinas teknis akan mengabaikan kepentingan dan permintaan dari komunitas dan lebih memilih rencana yang mereka buat sendiri. Saat ini, warga juga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kegiatan dalam sektor melalui Forum SKPD yang diselenggarakan pada akhir bulan Februari yaitu sesudah sebelum Musrenbang kota/kabupaten dilakukan. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi kembali adalah pada saat penyusunan AKU/KUA, masyarakat baik individu maupun lembaga bisa memberikan masukan dan mengkritisi dan bahkan mengajukan konsep paper versi rakyat. Proses ini bisa dilakukan pada saat hearing antara DPRD yang semestinya melibatkan unsur masyarakat. Bisa juga dengan menggalang opini public melalui media cetak atau radio. Partisipasi dalam Penetapan Anggaran Penetapan APBD diawali dengan Penyusunan draft RKA-SKPD/kerangka pembiayaan di internal pemerintah daerah. Pelaksanaan penyusunan draft ini berlangsung pada bulan Juli-September yang dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif (Bappeda, Bag. Keuangan, Bag. Administrasi dan Pembangunan) dan seluruh SKPD (dinas/instansi). Pada saat penyusunannya, Bappeda melakukan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh SKPD yang dilaksanakan secara bergilir yang dikelompokkan berdasarkan per bidang pemerintahan. Hasil pembahasan Draft RKA-SKPD ini dijadikan sebagai bahan menyusun Kerangka Rencana APBD (RAPBD). Di sini adalah titik kritis pertama dalam proses penganggaran, karena bisa terjadi usulan dadakan dan sekaligus pencoretan terhadap usulan yang dianggap kurang prioritas. Sesungguhnya tidak ada keterlibatan warga secara formal pada saat pembahasan RKA-SKPD ini, karena pembahasan RKA-SKPD ini sudah menyangkut aspek teknis. Akan tetapi bisa saja warga melakukan komunikasi dengan dinas/instansi tertentu guna mengkonfirmasi rancana usulan kegiatan atau sekaligus memberikan masukan dan tambahan berdasarkan rujukan kepada hasil Forum SKPD dan Musrenbang apabila ada yang terlewat. Setelah draft RKA-SKPD tersusun, maka proses selanjutnya adalah penyusunan RAPBD oleh Tim Panitia Anggaran Eksekutif yang hasilnya berupa Kerangka RAPBD. Pada saat penyusunan RAPBD ini Tim Panitia Anggaran bisa melakukan konsultasi publik. Hal ini diatur pada pasal 22 Ayat 4 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang mengisyaratkan untuk melakukan sosialisasi draft RAPBD. Setelah Kerangka RAPBD tersusun kemudian dilakukan pembahasan awal/pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif, seluruh dinas, komisi-komisi di DPRD, Panitian Anggaran dan unsur pimpinan di DPRD. Kegiatan ini dilakukan selama bulan September dan Oktober. Yang dijadikan rujukan untuk pembahasan ini adalah Dokumen KUA, Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara. Kerangka RAPBD ini merupakan penjabaran dari Dokumen KUA, Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara tersebut. Tahapan pembahasan awal RAPBD ini menjadi titik krusial dan sangat menentukan, karena pada tahapan ini akan 24
  25. 25. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH terjadi tarik menarik berbagai kepentingan, baik dilakukan oleh Bupati, Anggota DPRD, dinas/instansi, maupun unsur masyarakat. Hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat selama proses pembahasan RAPBD adalah dengan melakukan serangkaian aksi seperti monitoring, hearing dengan komisi-komisi di DPRD, atau membentuk opini publik melalui media massa. Komunitas warga tertentu bisa memonitor dan melakukan pengawalan terhadap rancangan yang berkaitan dengan kepentingan komunitasnya, contohnya warga tani memonitor rancangan anggaran bagi proyek-peoyek untuk pengembangan pertanian. Selanjutnya adalah pembahasan RAPBD dan pengesahan RAPBD menjadi APBD yang dilaksanakan oleh Tim Panggar Eksekutif (Bappeda, Bag. Keuangan, Bag. Administrasi dan Pembangunan), dinas, dan Tim Panggar Legislatif. Pembahasan ini dilakukan pada minggu pertama Oktober sampai dengan akhir November. Masyarakat bisa hadir pada saat pembahasan berlangsung yang sekaligus bisa melakukan monitoring terhadap seluruh rangkaian kegiatan, atau bagi kelompok civil society tertentu bisa melakukan monitoring pada pembahasan tertentu pula. Pada saat penetapan ini masyarakat bisa mengoptimalkan hearing yang diadakan oleh DPRD dengan memberikan masukan secara langsung ataupun tertulis. Partisipasi dalam Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana APBD yang telah disahkan mulai dijalankan. Biasanya berlangsung selama satu tahun mulai dari bulan Januari hingga Desember. Warga masyarakat atau civil society sesungguhnya memiliki celah untuk memonitor pelaksanaan anggaran tersebut, antara lain dengan cara berikut ini : · Amatilah apakah program atau proyek telah mencapai target seperti yang direncanakan semula. · Lihatlah apakah belanja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBD. · Memonitor apakah proses tender telah berjalan secara transaparan dan akuntabel. · Selanjutnya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, masyarakat sebaiknya menyampaikan hasil temuannya tersebut kepada institusi yang berwenang. Partisipasi dalam Evaluasi dan Pengawasan Anggaran Pengawasan anggaran daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan anggaran daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan anggaran. Dalam tahap evaluasi ini, warga masyarakat atau civil society hendaknya bersikap kritis terhadap laporan pertanggungjawaban kinerja pimpinan daerah. Yang perlu diperhatikan adalah apakah indikator-indikator yang dibuat pada saat perencanaan sesuai dengan indikator yang digunakan serta membandingkan laporan tertulis dengan kinerja di lapangan. 25
  26. 26. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Tanggung Jawab Pelayanan Pemerintah Daerah Sebelum melakukan analisis anggaran, hendaknya dipahami terlebih dahulu apa saja bentuk-bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah yang pembiayaannya akan dibiayai oleh anggaran daerah. Saat ini sebagian besar kewenangan dalam pelayanan publik sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 32/2004 (pasal 10) tentang kepemerintahan daerah, pemerintah daerah (propinsi dan kota/kabupaten) menyelenggarakan hampir seluruh kewenangan kecuali yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi 6 komponen: (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, (6) agama. Ada lima belas urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota termasuk di antaranya urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan maupun perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang (lihat box). Walaupun demikian, pada prakteknya masih ditemukan ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan. Misalnya, pemerintah pusat dalam urusan penyelenggagraan pendidikan ternyata tidak hanya menyusun kurikulum, namun juga terlibat dalam proyek-proyek perbaikan atau pemeliharaan sekolah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial; Pelayanan bidang ketenagakerjaan; Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan; Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sumber UU. 32/2004 Ps.14 26
  27. 27. Bagian 3: ANALISIS PENDAPATAN Cakupan dan Hasil Pembelajaran Bahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang: § Format dan Struktur APBD § Sumber-sumber Pendapatan Daerah Peserta akan berlatih untuk melakukan analisis pendapatan daerah yang akan memberikan kecakapan dan ketrampilan untuk: § Menggambarkan profil pendapatan daerah Kota/Kabupaten § Memaknai profil pendapatan tersebut Format dan Struktur APBD APBD adalah kerangka kebijakan publik yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah untuk tahun anggaran yang akan berjalan. Format APBD saat ini mengacu kepada Kepmendagri No. 29/2002 yang isinya mengatur struktur APBD, yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Format dan struktur APBD dapat dilihat di halaman selanjutnya. Ketika anggaran pendapatan daerah melebihi anggaran belanja daerah, maka terjadi “surplus” anggaran. Sebaliknya, ketika anggaran belanja daerah lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, maka daerah mengalami “defisit”. Ketika anggaran mengalami surplus atau defisit, muncullah komponen “pembiayaan” yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Yang dimaksud dengan “Pendapatan” (Revenue) adalah semua penerimaan kas daerah pada tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari: (1) Dana Perimbangan (2) Pendapatan Asli Daerah (3) Lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah pusat memiliki peranan besar dalam mendukung tugas-tugas pemerintah di daerah. Dalam hal keuangan, pemerintah pusat tidak saja memberikan 27
  28. 28. ANALISIS PENDAPATAN alokasi dana perimbangan, mentrasfer sumber-sumber keuangan yang menjadi hak daerah, tetapi juga memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah. Sementara banyak tanggung jawab untuk menyediakan jasa-jasa pelayanan publik telah diserahkan kepada pemerintah daerah, kemampuan untuk menggali pendapatan masih dipertahankan di tangan pemerintah pusat. Agak berbeda dengan situasi di negara-negara lainnya, pemerintah daerah memiliki kemempuan yang terbatas untuk menghasilkan pendapatan dari pajak properti, pajak pendapatan, pajak penjualan atau dari penerbitan obligasi daerah. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah juga berarti bahwa pemerintah daerah sangat tergantung pada pemberian (transfer) dana dari pemerintah pusat. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah daerah mesti membuat pilihan-pilihan yang sulit tentang program yang akan dijalankan karena dana pemberian dari pemerintah pusat ini tidak memadai jumlahnya untuk bisa menutupi kebutuhan dana pembangunan di daerah. Dana Perimbangan Adalah semua pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai fungsi utama daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sebagian besar pendapatan pemerintah daerah di Indonesia saat ini berasal dari Dana Perimbangan yang terbagi ke dalam: (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan (4) Bantuan Keuangan dari Propinsi Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang ditentukan melalui formula yang ditetapkan melalui amanat UU No. 25 tahun 1999 yang telah diperbaharui melalui UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Formula DAU ditentukan berdasarkan: § Kebutuhan Fiskal (Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Pembangunan Sumber Daya Manusia) § Kapasitas Fiskal (Potensi Ekonomi Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia) § Variabel Kebutuhan Fiskal (Index Jumlah Penduduk, Index Luas Wilayah, Index Pembangunan Manusia, Index PDRB per Kapita, Index Kemahalan Konstruksi) § Variabel Kapasitas Fiskal (Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB-Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Pendapatan-PPh Pribadi) Dana Alokasi Khusus merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan 28
  29. 29. ANALISIS PENDAPATAN nasional. Biasanya dana ini digunakan untuk program nasional yang dilaksanakan di tingkat lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagian kecil (umumnya kurang dari 20%) pendapatan pemerintah daerah berasal dari Pendapat Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil penarikan pajak (al. pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum), berbagai retribusi (al. retribusi parkir, retribusi pasar dan pertokoan, retribusi rumah sakit, retribusi permakaman), serta hasil usaha daerah (keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah, hasil sewa aset daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (misalnya hasil pengeluaran aset daerah dan penerimaan berupa deposito). Lain-lain Pendapatan yang Sah Selain kedua sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah juga mendapatkan pemasukan dari sumber yang dikategorikan sebagai “lain-lain pendapatan yang sah”, misalnya sumbangan pihak ketiga, dan bantuan luar negeri. Latihan Analisis Pendapatan Analisis pendapatan APBD akan memberikan pemahaman tentang kemampuan dan kebijakan yang diambil daerah dalam menggalang dana untuk membiayai pembangunan dalam satu tahun anggaran. Analisis profil pendapatan daerah mencerminkan: (1) Seberapa besar daerah masih tergantung kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan (2) Apakah anggaran pemerintah daerah mengalami surplus atau defisit, dan bagaimana cara pemerintah daerah mengatasi situasi ini (3) Trend pendapatan daerah dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya (mengalami peningkatan atau penurunan, dan seberapa besar) (4) Sektor pendapatan mana saja yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (5) Siapa yang paling diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan pemerintah daerah untuk menggalang dana pembangunan Melalui hasil analisis ini dapat diidentifikasi: (1) Hal-hal yang menyebabkan pengurangan potensi pendapatan daerah dan cara mengatasinya (misalnya pengurangan penerimaan pajak dan retribusi serta inefisiensi Badan Usaha Milik Daerah) (2) Identifikasi sumber-sumber pendapatan yang baru yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan yang penting bagi daerah (3) Usulan untuk mereformasi kebijakan yang terkait dengan penerimaan anggaran (misalnya kebijakan pajak dan retribusi atau penyederhanaan perijinan) 29
  30. 30. ANALISIS PENDAPATAN Latihan 1: Memeriksa sumber-sumber penerimaan. Data di bawah ini adalah ringkasan RAPBD Kabupaten Kebumen 2006. Diskusikan: v Berapa prosentase PAD dibandingkan dengan total penerimaan? Apa maknyanya? v Berapa prosentase DAU dibandingkan dengan total penerimaan? Apa maknanya? Latihan 2: Memeriksa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berikut adalah data prosentase sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah RAPBD Kabupaten Kebumen tahun 2006. 30
  31. 31. ANALISIS PENDAPATAN Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Lain-lain pendapatan daerah Diskusikan: v Identifikasikan dari mana saja PAD diperoleh? Dari mana sumber terbesar PAD? Mana sumber PAD yang memberikan sumbangan terkecil? Latihan 3: Memeriksa Pendapatan dari Retribusi Data berikut ini menunjukkan sumber-sumber pendapatan dari retribusi di Kota Makassar berdasarkan APBD Tahun 2006. 31
  32. 32. ANALISIS PENDAPATAN Latihan 4: Memeriksa Pendapatan Retribusi v Apa saja jenis retribusi yang ada di daerah anda? Dan dinas atau instansi mana yang mengelolanya? v Berapa persen dari total retribusi berasal dari sektor kesehatan? Apa maknyanya? (pertanyaan bisa diganti dengan berapa besar retribusi berasal dari perijinan perusahaan, tergantung kepada minat peserta) v Bagaimanakah cara pemerintah daerah menetapkan target pendapatannya? Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah? v Situasi apa yang membuat penerimaan lebih kecil dari yang semestinya? Apakah cara memungut retribusi dilakukan secara transparan? Berikut adalah contoh hasil analisis sederhana terhadap pos pendapatan dari APBD Kota Makassar Tahun 2006. 32
  33. 33. ANALISIS PENDAPATAN Struktur APBD Propinsi/Kabupaten/Kota Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 I. Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Bagian Laba Usaha Daerah 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA) 2) Dana Alokasi Umum 3) Dana Alokasi Khusus 4) Dana Perimbangan dari Propinsi Jumlah Pendapatan (I) II. Belanja 1. Belanja Aparatur Daerah6) a. Belanja Administrasi Umum7) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan b. Belanja Operasi Pemeliharaan8) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan c. Belanja Modal9) Jumlah Belanja Aparatur Daerah (II.1) 6) Belanja aparatur adalah belanja untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. 7) Belanja Administrasi Umum adalah belanja untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan bersifat insidentil atau yang tidak direncanakan. 8) Belanja Operasi Pemeliharaan adalah belanja yang sudah direncanakan untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. 9) Belanja Modal adalah belanja barang atau sarana yang tidak memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan menjadi aset daerah, misalnya pembelian kendaraan, pembebasan lahan untuk perkantoran, dll. 33
  34. 34. ANALISIS PENDAPATAN 2. Belanja Pelayanan Publik10) d. Belanja Administrasi Umum 11) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan e. Belanja Operasi Pemeliharaan 12) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan f. Belanja Modal13) 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja Pelayanan Publik (II.2) Jumlah Belanja (II.1 + II.2) Surplus (Defisit) = I - II III. Pembiayaan 1. Penerimaan Daerah 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu 2) Transfer dari Dana Cadangan 3) Penerimaan dan Obligasi 4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Jumlah Penerimaan Daerah (III.1) 2. Pengeluaran Daerah 1) Transfer ke Dana Cadangan 2) Penyertaan Modal 3) Pembayaran utang yang jatuh tempo 4) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sekarang Jumlah Pengeluaran Daerah (III.2) Jumlah Pembiayaan (III.1 - III.2) 10) Belanja Pelayanan Publik adalah belanja untuk kegiatan yang langsung memberikan pelayanan pada publik. 11) Belanja Administrasi Umum dalam kategori ini adalah belanja untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetapi bersifat insidentil atau yang tidak direncanakan. 12) Belanja Operasi Pemeliharaan dalam kategori ini adalah belanja yang sudah direncanakan untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. 13) Belanja Modal adalah belanja barang atau sarana yang dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan menjadi aset daerah, misalnya pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, air, jembatan, dll), pembebasan tanah untuk pembangunan terminal, dll. 34
  35. 35. Bagian 4: ANALISIS BELANJA Cakupan dan Hasil Pembelajaran Bahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang: § Struktur belanja APBD § Berbagai cara untuk menganalisis belanja Peserta akan berlatih untuk melakukan analisis pendapatan daerah yang akan memberikan kecakapan dan ketrampilan untuk: § Menggambarkan profil belanja daerah Kota/Kabupaten § Memaknai profil belanja tersebut Struktur Belanja APBD Alokasi belanja dalam APBD terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: (1) Belanja Aparatur Daerah, dan (2) Belanja Pelayanan Publik (3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (4) Belanja Tidak Tersangka Belanja Aparatur Daerah adalah belanja berupa belanja administrasi umum (gaji), belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati masyarakat (misalnya gedung kantor pemerintah). Belanja Pelayanan Publik terdiri dari belanja administrasi umum, operasi dan pemeliharaan serta bagian belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Belanja Bagi Hasil dan Batuan Keuangan terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Termasuk dalam kategori ini adalah dana alokasi desa yang dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan khususnya bagi kawasan tertinggal. Belanja Tidak Tersangka yaitu belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 35
  36. 36. ANALISIS BELANJA Berbagai Cara untuk Menganalisis Pengeluaran14) ANALISIS UMUM A. Melakukan komparasi (perbandingan) terhadap: - Jumlah belanja antar tahun (komparasi ini bisa dilakukan untuk tiap item/pos pengeluaran. Pos-pos yang mengalami peningkatan atau penurunan yang mencolok perlu menjadi perhatian dan dianalisis lebih lanjut. - Antar pos belanja (misal : komparasi antara prosentase belanja untuk pegawai dengan total belanja, prosentase belanja dengan DAU) - Antara pos penerimaan dengan pos belanja - Antara sektor satu dengan sektor lainnya - Antar desa/kelurahan atau kecamatan B. Melihat ke mana alokasi belanja disalurkan dalam jumlah paling besar/paling kecil C. Menemukan ada tidaknya kejanggalan. Janggal tidaknya suatu pos tertentu dengan jumlah tertentu bisa dilihat dari beberapa aspek : Aspek hukum : Menganalisis konsistensi dengan aturan hukum yang berlaku. Kasus maraknya korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD periode 1999-2004 terjadi karena ada pos dan jumlah anggaran untuk DPRD yang tidak sesuai dengan PP No 110 tahun 2000 yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan DPRD Aspek ekonomi/keuangan : Kejanggalan yang mungkin ditemukan antara lain : - Alokasi yang lebih besar dari standarisasi indeks dan harga yang ditentukan (indikasi mark up) - Alokasi ganda (indikasi terjadi duplikasi anggaran) - Alokasi yang berulang setiap tahunnya bagi item yang seharusnya bertahan lama Aspek sosial (keadilan dan kepantasan) : Menemukan apakah ada alokasi yang berlebihan, menyolok atau tidak nalar?. Untuk mengontraskan, biasanya alokasi aneh ini dibandingkan dengan alokasi untuk masyarakat miskin dan kaum marginal untuk menunjukkan telah terjadi ketimpangan anggaran. Temuan ini akan sangat berguna untuk membuka mata dan hati baik pejabat maupun publik. Misalnya : anggaran untuk parfum ruangan kerja walikota Rp 80.000.000, sementara anggaran untuk anak jalanan hanya Rp 15.000.000 14) Catatan: bahan diadopsi dari Draft “Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja yang Responsif Gender” yang disusun PATTIRO untuk The Asia Foundation. 36
  37. 37. ANALISIS BELANJA Latihan 1: Memeriksa Alokasi Belanja Berikut adalah ringkasan RAPBD di pos belanja Kabupaten Kebumen 2006. Diskusikan : Perbandingan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Apakah maknanya? 37
  38. 38. ANALISIS BELANJA Latihan 2 Berikut adalah Data Alokasi Belanja di Kabupaten Kebumen Tahun 2006. Diskusikan: Apa maknanya? 38
  39. 39. ANALISIS BELANJA Latihan 3: Memeriksa APBD berdasarkan Dinas Instansi. Berikut adalah Data Belanja RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2006 berdasarkan Dinas Instansi/SKPD Diskusikan: Apakah maknanya? 39
  40. 40. ANALISIS BELANJA Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Dinas KB dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Perhubungan Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi SMAN (17 Sekolah) Dinas Kesbanglinmas dan Sosial SMPN (49 Sekolah) BP RSUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Pertanian Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja BKDD Kantor Kas Daerah Badan Inforkom dan PDE Kecamatan (26 Kecamatan) Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Bappeda Badan Pengawas Daerah Sekretariat DPRD Kantor Pendapatan Daerah Kepala Daerah Sekretariat Daerah Untuk mempercepat perbandingan, proporsi anggaran tersebut digambarkan dalam format grafis sebagai berikut : ANALISIS KHUSUS Analisis khusus adalah analisis terhadap program/proyek/kegiatan dari suatu Dinas InstansiSKPD. Dokumen yang dianalisis adalah RASK/RKA SKPD. Dari dokumen ini dapat dianalisis empat aspek : 1. Aspek Kebijakan 2. Aspek Keuangan 3. Aspek Administratif 4. Aspek Sosial (Keadilan dan Kepantasan) Aspek Kebijakan Adalah analisis untuk mengkaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah-langkahnya : 1. Pelajarilah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan APBD, terutama RPJP, RPJM, dan KUA. Lihatlah apa prioritas dan Kota/Kabupaten tersebut 2. Pelajarilah peraturan perundangan yang terkait dengan APBD untuk menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan oleh SKPD memenuhi kebijakan yang relevan seperti : - SK Walikota tentang standarisasi indeks kegiatan/barang - PP No 107 tentang Pinjaman Daerah - SK Walikota tentang pengaturan honorarium, insentif dan biaya umum 40
  41. 41. ANALISIS BELANJA Contoh untuk Kabupaten Kebumen Visi RPJMD Kabupaten Kebumen adalah mewujudkan perekonomian masyarakat kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi, yang dijabarkan dalam lima misi. Salah satu misinya adalah pengembangan perekonimian yang bertumpu pada pemberdayaan masyrakat melalui pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dengan fokus peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Misi tersebut kemudian dijabarkan melalui program-program perekonomian yang meliputi diantaranya adalah ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan pengembangan kelautan. Sementara di KUA, kegiatan yang direncanakan menjadi program prioritas berkaitan dengan kebijakan pertanian adalah peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, pengamaman harga sarana dan produksi pertanian, dan penguatan pelembagaan petani. Ditahun 2006 ada 27 kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebijakan diatas, akan tetapi jumlah dana yang dialokasikan relatif kecil yaitu hanya 1.3 % dari total APBD, itu pun 52% nya diserap untuk biaya gaji dan tunjangan aparat dinas pertanian. Dan ini terlalu kecil untuk dapat mencapai misi yang telah ditetapkan terutama dalam peningkatan pendapatan petani dan penciptaan lapangan kerja. Aspek Administratif Analisis yang dilakukan untuk mengkaji apakah anggaran memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Langkah-langkahnya : 1. Pelajari apakah program/kegiatan dinas tersebut merupakan terjemahan dari skala prioritas. 2. Pastikan bahwa RASK Dinas telah memuat indikator kinerja secara lengkap 3. Pelajari secara teliti indikator kinerja : a. Apakah sesuai dengan AKU ? b. Apakah ada keterkaitan antara kegiatan dengan tujuan yang diharapkan? c. Apakah indikator keluaran atau capaian sudah jelas dikemukakan? 4. Periksa apakah ada program yang pernah diselenggarakan tahun sebelumnya yang kurang efektif dan kurang relevan bagi komunitas namun diselenggarakan kembali pada tahun anggaran kali ini? 5. Pelajari laporan kegiatan untuk proyek yang sama di tahun sebelumnya. Apakah laporan menunjukkan adanya keberlanjutan kegiatan? Aspek Keuangan Analisis yang dilakukan untuk menilai apakah anggaran dibelanjakan secara boros atau apakah ada ketidakkonsistenan dalam harga. Langkah-langkahnya : 1. Pelajari besaran alokasi untuk tiap item anggaran 2. Bandingkan dengan standar indeks, apakah lebih kecil, sama, atau lebih besar. 3. Bandingkan besaran biaya pemeliharaan barang dibandingkan dengan biaya pembelian barang tersebut. Bisa jadi ditemukan kasus dimana biaya 41
  42. 42. ANALISIS BELANJA pemeliharaan komputer lebih besar dibandingkan dengan biaya pembelian komputer baru. 4. Pelajari kemungkinan terjadinya alokasi ganda untuk item atau aktivitas yang sama. Aspek Sosial (Keadilan dan Kepantasan) Langkah-langkahnya: Bandingkan alokasi untuk kegiatan dengan penerima manfaat pejabat dengan kegiatan dengan penerima manfaat masyarakat miskin. Jika terjadi ketimpangan alokasi, maka temuan ini bisa diekspose untuk kepentingan advokasi. ANALISIS PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARY/GENDER ANALYSIS) Dalam menganalisis APBD, pembelanjaan dapat dianalisis menurut kategori penerima manfaat misalnya penyandang cacat, anak atau perempuan. Dari aspek gender, misalnya, pengeluaran dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Pengeluaran dengan target gender tertentu. Contohnya: a. Program-program kesehatan khusus untuk perempuan b. Program pendidikan khusus bagi anak perempuan c. Kebijakan pembukaan lapangan kerja untuk perempuan d. Program untuk kaum laki-laki yang terlibat dalam tindak kekerasan 2. Pengeluaran untuk kesetaraan kesempatan kerja. Contohnya: a. Pelatihan untuk para manager perempuan b. Penyediaan Tempat Penitipan Anak c. Program cuti bagi laki-laki yang istrinya melahirkan. 3. Alokasi Umum, yaitu pengeluaran untuk pengarusutamaan gender yang memperhatikan dampak bagi laki-laki dan perempuan, yaitu memasukkan kebutuhan berbeda laki-laki dan perempuan Contoh : a. Adanya proyek penyediaan air bersih, akan sangat menguntungkan perempuan karena meringankan beban perempuan b. Dalam program pembangunan WC dirancang jumlah WC untuk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah WC untuk laki-laki. Hal ini dilakukan karena perempuan membutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan laki-laki. ANALISIS KRONOLOGIS Analisis anggaran dapat pula dilakukan untuk memperlihan kecenderungan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat memperlihatkan kepedulian pemerintah terhadap suatu area, komunitas atau sektor tertentu. Menganalisis kecenderungan APBD bisa dilakukan baik terhadap komponen pendapatan maupun belanja. Untuk melakukan analisis ini diperlukan data – data antara lain : · RPJMD · KUA tiga tahun terakhir · APBD berikut nota keuangan tiga tahun terakhir 42
  43. 43. ANALISIS BELANJA Berikut adalah contoh analisis kronologis untuk Kota Makasar Trend APBD Makasar Tahun 2004 – 2006 Berdasarkan trend belanja APBD di atas menunjukkan bahwa belanja aparatur daerah meningkat dengan konsisten, sementara untuk belanja publik terjadi kenaikan yang cukup drastis di tahun 2006 setelah terjadi penurunan di tahun 2005. Data tersebut bisa digunakan untuk menganalisis sejauh mana kondisi jalan, irigasi, sarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang dibiayai oleh pos pelayanan publik yang diharapkan meningkat dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan terjadinya trend peningkatan kesejahteraan yang seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan belanja pelayanan, maka di perlukan data trend angka kemiskinan, kondisi infrasturuktur dan lain sebagainya. ANALISIS WILAYAH Kegunaan analisis ini diantaranya adalah untuk melihat proporsi APBD di masingmasing wilayah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi setiap 43
  44. 44. ANALISIS BELANJA wilayah serta prioritas terhadap wilayah tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi wilayah, tingkat kemiskinan, infrastruktur dasar yang dipunyai dan lain sebagainya. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data-data seperti : 1. Data monografi dan demografi wilayah tersebut 2. Data-data proyek, nilai dan lokasinya 3. Tujuan proyek tersebut kaitannya dengan manfaat yang diperoleh oleh wilayah tersebut. Salah satu cara yang dipakai untuk menganalisis APBD berdasarkan wilayah adalah, dengan memisahkan atau mengelompokkan proyek-proyek berdasarkan lokasi wilayahnya, alokasi dana, dan tujuan proyek tersebut kemudian dibandingkan antar wilayah dan di lihat proporsinya terhadap keseluruhan APBD. Setelah itu menghubungkan hasil analisis tersebut dengan berbagai dokumen perencanaan yang bersifat kebijakan seprti RPJMD, KUA, Renstra Dinas atau Tata Ruang, untuk melihat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 44
  45. 45. Bagian 5: ADVOKASI ANGGARAN Cakupan dan Hasil Pembelajaran Bahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang: § Bagaimana cara memanfaatkan hasil analisis dalam advokasi § Berbagai strategi untuk melakukan advokasi anggaran Peserta akan berlatih untuk melakukan perumusan strategi untuk advokasi anggaran dengan melakukan: § Perumusan rencana tindak lanjut Penggunaan Hasil Analisis Anggaran dalam Advokasi Data dan informasi yang dihasilkan dari analisis anggaran bisa dimanfaatkan untuk berbagai strategi advokasi. Kelompok-kelompok peduli anggaran bisa memilih salah satu atau beberapa strategi bergantung kepada kondisi dan sumber daya yang dimiliki di daerah masing-masing. Beberapa contoh strategi untuk advokasi hasil analisis anggaran meliputi: · Membangun pusat data dan informasi anggaran Keterbatasan data dan informasi yang akurat tentang berbagai fakta yang terkait dengan anggaran membutuhkan keaktifan banyak pihak untuk pembangunan basis data ini. Analisis anggaran bisa dilakukan oleh unit-unit penelitian di perguruan tinggi, media atau LSM yang bergerak di bidang penelitian. Hasil analisis anggaran yang dilakukan secara kontinu dan serius bisa menjadi komponen yang akan membantu menghantarkan kepada transparansi dan partisipasi dalam proses anggaran. · Pendidikan untuk komunitas Di Indonesia saat ini sudah cukup banyak forum-forum warga maupun kelompok-kelompok marjinal yang berjuang untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap proses pengambilan keputusan. Hasil dari analisis anggaran yang spesifik terhadap kehidupan suatu komunitas tertentu akan sangat membantu aktivitas atau aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, misalnya asosiasi pedagang kaki lima di suatu bisa menggunakan hasil analisis anggaran untuk memonitor pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi anggaran tertentu kepada mereka. 45
  46. 46. ADVOKASI ANGGARAN · Perubahan kebijakan dan hukum Hasil analisis kebijakan bisa berkontribusi terhadap perubahan kebijakan maupun hukum. Termasuk antara lain kebijakan yang dimaksudkan untuk memproteksi hak-hak kelompok atau komunitas tertentu seperti anak-anak, perempuan, penyandang cacat, ataupun peraturan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah, misalnya pajak dan retribusi yang berdampak pada usaha kecil menengah. · Penguatan legislatif Dalam banyak kasus hasil dari analisis anggaran banyak dimanfaatkan untuk memperkuat legislatif atau partai politik untuk menjalankan perannya secara lebih efektif. Terutama anggota-anggota legislative yang dianggap bersih dan memiliki pemikiran yang bersifat reformis. Hasil analisis budget bisa memperkuat mereka untuk memberikan tekanan kepada eksekutif terutama manakala eksekutif mendominasi proses pemutusan anggaran. · Litigasi Hasil analisis anggaran yang mendalam dan akurat terhadap suatu kasus misalokasi atau penyimpangan anggaran dapat dijadikan alat untuk dijadikan bahan litigasi. · Menggalang dukungan komunitas internasional Ketika tekanan domestik untuk melakukan perubahan tidak menghasilkan perubahan yang berarti, dukungan komunitas internasional bisa diperoleh melaui hasil dari analisis anggaran yang meyakinkan. Dukungan ini utamanya dari lembaga-lembaga yang memiliki program untuk mendukung reformasi di dalam penyelenggaraan governance di negara berkembang 46
  47. 47. ADVOKASI ANGGARAN Perbedaan Pendekatan Dalam Advokasi Anggaran: Belajar Dari Pengalaman BIGS Dan P3ML Dua studi kasus tentang advokasi anggaran yang dilakukan Bandung Institute for Governance Studies (BIGS) dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal ( P3ML) menawarkan adanya dua pendekatan yang berbeda dalam merespons permasalahan penganggaran di tingkat kota/kabupaten. Pendekatan BIGS menekankan pada kekuatan penelitian dan litigasi, berlandaskan asumsi bahwa anggaran, sebagai mekanisme utama dalam implementasi kebijakan, adalah kunci utama untuk melihat sejauh mana keseriusan pemerintah dalam merealisasikan janji politiknya selama masa kampanye. Anggaran merupakan hak masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peningkatan pelayanan masyarakat (public service). Sedangkan pendekatan yang dilakukan P3ML berlandaskan kepercayaan bahwa setiap warga sesungguhnya dapat berkontribusi ke dalam proses penganggaran tanpa harus mengambil posisi diametral atau bertentangan dengan pemerintah. Selain dua pendekatan yang dilakukan BIGS dan P3ML terbuka kemungkinan adanya pendekatan lain yang dikembangkan di kelompok advokasi anggaran, tergantung pada kondisi lokalnya. 47
  48. 48. ADVOKASI ANGGARAN Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Berdasarkan pengalaman BIGS dan Pusat Pengkajian dan P3ML, serta beberapa kelompok advokasi anggaran lainnya, ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat advokasi anggaran di daerah, antara lain sebagai berikut: 48
  49. 49. DAFTAR ISTILAH Alokasi berarti menyalurkan atau khusus menyalurkan sumber daya yang langka di antara berbagai kemungkinan penggunaan alokasi. Anggaran adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Anggaran Belanja Modal. Kelompok belanja yang digunakan untuk investasi yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran sehingga menambah asset atau kekayaan daerah. Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Kelompok biaya yang dimaksudkan untuk membiayai aktivitas operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan daerah. Anggaran Kinerja (performance budget). Suatu anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan atau anggaran pengeluaran yang didasarkan pada aktivitas/kegiatan atau program kerja yang kinerjanya dapat diukur. Akuntabilitas. Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan. Belanja atau Pengeluaran adalah sejumlah uang yang dibelanjakan untuk kegiatan tertentu selama periode tertentu. Belanja Barang dan Jasa. Semua belanja untuk pembelian barang habis pakai. Belanja Daerah. Belanja yang meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluran kas daerah. Belanja Modal Aparatur. Belanja modal yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja Modal Publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Dana Perimbangan. Semua pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini berupa DAU dan DAK yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi detail perkegiatan yang diadakan oleh satu departemen. Hasil (outcome). Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program atau kegiatan dilaksanakan. Kegiatan. Tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang 49
  50. 50. DAFTAR ISTILAH direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan d e n g a n m e m a n f a a t k a n s u m b e r- s u m b e r d a y a y a n g t e r s e d i a . Keluaran (out put). Tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh program atau kegiatan. Kinerja (performance). Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan maupun program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah kota dan kabupaten. Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Manfaat. Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Masukan (input) tolsk ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumbersumber misalnya dana, SDM, material, waktu, teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Pendapatan Daerah. Pendapatan yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pembiayaan. Pembiayaan yang meliputi transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Program. Sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasi tercapainya sasaran yang ditetapkan atau kumpulan aktivitas/kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran (objectives). Penjabaran dari tujuan yang teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam waktu tertentu (bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan). Stakeholder. Individu-individu dan atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Struktur APBD. Struktur anggaran merupakan pengelompokan komponenkomponen anggaran yang meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan suatu kerangka atau format tertentu didasarkan aturan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan perumusan tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja berdasarkan pada aturan yang berlaku, perumusan tugas dan fungsi tersebut diharapkan untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara unit kerja. Selain itu, juga untuk menjaga dari pemborosan penggunaan anggaran oleh masing-masing unit kerja pemerintah. 50
  51. 51. DAFTAR REFERENSI Bandung Institute of Governance Study. 2006 (akan terbit). Modul Pendidikan Politik tentang Anggaran bagi Warga. Bandung: TIFA Foundation. Bank Dunia, Support Office for Eastern Indonesia, UNCEN, UNIPA, STIE Ottow & Geissler. 2005. Analisis Pengeluaran Publik Papua: Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Wilayah Tertinggal di Indonesia. Papua: PEACH Budlender, D. & Sharp, R. & Allen, K. 1998. How to do a Gender-sensitive Budget Analysis: contemporary Research and Practice. Adelaide: UNISA. Centre for Urban Development Studies. 2004. Assessmen of Participatory Budgeting in Brazil. Harvard University dan Inter-American Development Bank. FITRA. 2006 (akan terbit). Manual Pro-poor Budget. Jakarta: The Asia Foundation. Folscher, A. & Krafchik, W& Shapiro, I. 2001. Transparency & Participation in the Budget Process (South Africa: a Country Report). South Africa: Idasa. Fundar, The International Budget Project, The International Human Rights Internship Program. 2004. Dignity Counts: A Guide to Using Budget analysis to Advance Human Rights. Washington: Fundar, IBP, IHRP. Grewal, Bhajan S. 2005. Budget Formulation (presentation for Public Finance and Expenditure Management Course, ADB Institute, Tokyo, Japan). Melbourne: Center for Strategic Economic Studies, Victoria University. Institute Development Studies. 2002. Making Participatory Planning in Local Governance Happen. Brighton: IDS Mastuti, Sri et al. 2005. Teknik Investigasi dan Advokasi Penyimpangan Anggaran. Jakarta: CiBa. PATTIRO. 2006 (akan terbit). Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja yang Responsif Gender. Jakarta: The Asia Foundation. Provincial Parliamentary Programme. 2000. Advocacy And Lobbying: Campaigning To Make A Difference. Durban: PPP. Roberts & Kay, Inc. 1995.Powerful Everyday Meetings: Democracy in Action. Lexington: Roberts & Kay, Inc. Rinusu & Mastuti, Sri. 2005. Panduan Praktis Mengontrol APBD. Jakarta: CiBa. The International Budget Project. A Guide to Budget Work for NGOs. Washington: IBP The South African Women’s Budget Initiative. 2000. Money Matters: Workshop Materials on Gender and Government Budgets.South Africa: IDASA. The World Bank. Social Development Notes, Case Study: Participatory Approaches in Budgeting and Public Expenditure Management. 51

×