01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara

5,368 views
5,234 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
356
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara

  1. 1. TINJAUAN UMUM GOVERNANCE DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
  2. 2. PANDANGAN GOOD GOVERNANCE KINERJA SUATU LEMBAGA SUSTAINABILITY DEMOKRASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
  3. 3. PENGERTIAN <ul><li>Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. </li></ul><ul><li>World Bank: Governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development of society. </li></ul><ul><li>UNDP: Governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels. </li></ul>
  4. 4. PENGERTIAN <ul><li>World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. </li></ul><ul><li>UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi , dan administratif dalam pengelolaan negara </li></ul>
  5. 5. PENGERTIAN <ul><li>Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation) </li></ul><ul><li>Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. </li></ul><ul><li>Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. </li></ul>
  6. 6. GOOD GOVERNANCE <ul><li>Pemerintahan yang baik </li></ul><ul><li>Tata kelola pemerintahan yang baik </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank). </li></ul>
  7. 7. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP) <ul><li>Participation </li></ul><ul><li>Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan </li></ul><ul><li>Rule of Law </li></ul><ul><li>Kerangka hukum yang adil & tegaknya supremasi hukum </li></ul><ul><li>Transparency </li></ul><ul><li>Dibangun atas kebebasan memperoleh informasi </li></ul>
  8. 8. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP) <ul><li>Responsiveness </li></ul><ul><li>Cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. </li></ul><ul><li>Consensus orientation </li></ul><ul><li>Berorientasi pada kepentingan masyarakat </li></ul><ul><li>Equity (Kesataraan) </li></ul><ul><li>Semua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan </li></ul>
  9. 9. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP) <ul><li>Efficiency and Effectiveness </li></ul><ul><li>Pengelolaan sumberdaya publik harus berdaya guna dan berhasil guna </li></ul><ul><li>Accountability </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan </li></ul><ul><li>Strategic vision </li></ul><ul><li>Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan </li></ul>
  10. 10. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UK/ODA) <ul><li>Legitimacy </li></ul><ul><li>Accountability </li></ul><ul><li>Competency </li></ul><ul><li>Penghormatan terhadap hukum/hak asasi manusia </li></ul>
  11. 11. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (OECD) <ul><li>Participatory development </li></ul><ul><li>Human rights </li></ul><ul><li>Democratization </li></ul>
  12. 12. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (MTI) <ul><li>Transparansi </li></ul><ul><li>Akuntabilitas </li></ul><ul><li>Kewajaran/kesetaraan </li></ul><ul><li>Kesinambungan </li></ul>
  13. 13. ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT <ul><li>Dalam dua dekade ini terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional menjadi sistem manajemen publik yang modern. </li></ul><ul><li>Tradisional: kaku, birokratis, hierarkis. </li></ul><ul><li>Modern: fleksibel, akomodatif. </li></ul>
  14. 14. FAKTOR PENDORONG NPM <ul><li>Managerialism (Pollit, 1993) </li></ul><ul><li>Market-based public administration (Zhiyong,dan Rosenbloom, 1992) </li></ul><ul><li>Post bureaucratic paradigm (Barzelay, 1992) </li></ul><ul><li>Enterpreunerial government (Osborne & Gaebler, 1992) </li></ul>
  15. 15. KONSEKUENSI NPM <ul><li>Perubahan dari orientasi kebijakan menuju orientasi kinerja. </li></ul><ul><li>Tuntutan melakukan efisiensi, cost cutting , dan kompetisi. </li></ul><ul><li>Peningkatan public service </li></ul>
  16. 16. REINVENTING GOVERNMENT (OSBOURNE & GAEBLER 1992) <ul><li>Pemerintahan Katalis </li></ul><ul><li>Fokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik. </li></ul><ul><li>Pemerintah Milik Masyarakat </li></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat daripada melayani </li></ul><ul><li>Pemerintah yang Kompetitif </li></ul><ul><li>Memberikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. </li></ul>
  17. 17. REINVENTING GOVERNMENT <ul><li>Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi </li></ul><ul><li>Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi </li></ul><ul><li>Pemerintah yang Berorientasi Hasil </li></ul><ul><li>Membiayai hasil, bukan masukan </li></ul><ul><li>Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan </li></ul><ul><li>Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi </li></ul>
  18. 18. REINVENTING GOVERNMENT <ul><li>Pemerintahan Wirausaha </li></ul><ul><li>Mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. </li></ul><ul><li>Pemerintahan Antisipatif </li></ul><ul><li>Berupaya mencegah daripada mengobati </li></ul><ul><li>Pemerintah Desentralisasi </li></ul><ul><li>Mengubah dari hierarki, menuju partisipatif dan tim kerja </li></ul>
  19. 19. REINVENTING GOVERNMENT <ul><li>Pemerintah Berorientasi pada Mekanisme Pasar </li></ul><ul><li>Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan) </li></ul>
  20. 20. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
  21. 21. SEJARAH KEUANGAN NEGARA Aturan Peralihan UUD 1945 Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl. 1925 N0 448) Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6 dan 1955 Nomor 49 Undang-undang No 9 Tahun 1968 Undang-undang No 17 Tahun 2003
  22. 22. REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 8 PRINSIP DASAR GOOD GOVERNANCE (WORLD BANK ) <ul><li>Partisipasi </li></ul><ul><li>Tegaknya Supremasi Hukum </li></ul><ul><li>Transparansi </li></ul><ul><li>Responsif (kepedulian pada stakeholder) </li></ul><ul><li>Berorientasi pada konsensus </li></ul><ul><li>Kesetaraan </li></ul><ul><li>Efektifitas dan efisiensi </li></ul><ul><li>Akuntabilitas </li></ul>Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Pertanggungjawaban
  23. 23. Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan PERMENDAGRI NO . 59/2007 UU NO . 5/1974 PP NO. 5/1975 PP NO . 6/1975 Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) KEPMENDAGRI NO . 29/2002 UU NO . 22/1999 UU NO . 25/1999 PP NO . 105/2000 PERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PP NO . 58/2005 UU NO . 17/2003 UU NO . 1/2004 UU NO . 15/2004 UU NO . 25/2004 UU NO . 32/2004 UU NO . 33/2004 PP NO . 24/2005 PERMENDAGRI NO . 13/2006 PERATURAN/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ORDE BARU (SENTRALISTIK ) REFORMASI TAHAP I REFORMASI TAHAP II
  24. 24. PERUBAHAN MENDASAR REFORMASI KEUANGAN NEGARA <ul><li>Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara </li></ul><ul><li>Asas-asas umum </li></ul><ul><li>Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara </li></ul><ul><li>Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD </li></ul><ul><li>Hubungan keuangan pemerintah </li></ul><ul><li>Pelaksanaan APBN dan APBD </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara </li></ul>
  25. 25. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara OBYEK SUBYEK PROSES TUJUAN PENDEKATAN DALAM PERUMUSAN KEUANGAN NEGARA
  26. 26. ASAS UMUM DALAM PKN <ul><li>Asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas. </li></ul><ul><li>Best practices : akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam PKN, Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang independen. </li></ul>ACUAN : REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA, MEMPERKOKOH LANDASAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
  27. 27. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN CHIEF FINANCIAL OFFICER CHIEF OPERATIONAL OFFICER MELIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA
  28. 28. Hubungan keuangan pemerintah <ul><li>Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter </li></ul><ul><li>Pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah </li></ul><ul><li>Pinjaman asing harus disetujui oleh DPR </li></ul><ul><li>Hubungan dengan perusahaan swasta, perusda, dan badan pengelola dana masyarakat, dalam hal keuangan harus mendapat persetujuan DPR/DPRD </li></ul>
  29. 29. Pelaksanaan APBN dan APBD <ul><li>Masalah administratif diatur dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara ( UU No 1 th 2004) </li></ul><ul><li>Pemerintah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama (akhir Juli) kepada DPR/DPRD </li></ul><ul><li>Pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja </li></ul>
  30. 30. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara <ul><li>Laporan keuangan terdiri dari : </li></ul><ul><ul><li>Laporan realisasi anggaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Neraca </li></ul></ul><ul><ul><li>Laporan Arus Kas </li></ul></ul><ul><ul><li>Catatan atas laporan keuangan </li></ul></ul><ul><li>Penyampaian laporan wajib tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan melalui PP </li></ul>
  31. 31. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA <ul><li>SENTRALISASI </li></ul><ul><li>DESENTRALISASI </li></ul><ul><li>DEKONSENTRASI </li></ul><ul><li>TUGAS PEMBANTUAN </li></ul>13/05/11
  32. 32. <ul><li>DESENTRALISASI </li></ul><ul><li>PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAH-AN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA </li></ul><ul><li>DEKONSENTRASI </li></ul><ul><li>PELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERIN-TAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMEINTAH PUSAT DAN/ATAU PERANG-KAT PUSAT DI DAERAH </li></ul>13/05/11
  33. 33. <ul><li>TUGAS PEMBANTUAN </li></ul><ul><li>PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA & DESA ATAU DARI PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU YANG DISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA, & PRASARANA SERTA SUMBERDAYA MANUSIA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA YANG MENUGASKAN </li></ul>13/05/11
  34. 34. REFORMASI KEUANGAN DAERAH Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni : Discretion Reform Reformasi di bidang keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan Budget Reform Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah Deficit Spending Reform Reformasi dalam menggunakan dana pinjaman Strategic Cost Reform Reformasi dalam strategi pembiayaan. Di dalam Otonomi daerah dimungkinkan berbagai Strategi pembiayaan dalam meperoleh dana dan penggunaanya
  35. 35. Reformasi ini menyangkut pemberian keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah Discretion Reform Dalam otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 Dan UU No. 25/1999 anggaran yang sudah disetujui DPRD Tidak lagi harus dimintakan pengesahan Pemerintah daerah di atasnya Karena memang pemerintahan daerah tidak lagi berjenjang DPRD juga diberikan kewenangan menentukan anggaran untuk lembaga legislatif
  36. 36. Budget Reform Perubahan Proses Penyusunan Anggaran Perubahan Struktur Anggaran
  37. 37. Perubahan Struktur Anggaran <ul><li>Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran yang incrementalism </li></ul><ul><li>Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas </li></ul>
  38. 38. SEGI POSITIF PERUBAHAN STRUKTUR ANGGARAN <ul><li>Bilamana terjadi surplus/defisit akan nampak jelas </li></ul><ul><li>Memudahkan membuat perhitungan anggaran daerah </li></ul><ul><li>Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan anggaran (budgetary control) </li></ul><ul><li>Memungkinkan pembentukan cadangan melalui transfer </li></ul>
  39. 39. AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tertib Taat pada Peraturan Perundangan yang berlaku Efisien Efektif Transparan Bertanggungjawab Memperhatikan Azas Keadilan Dan Kepatutan
  40. 40. DEFICIT SPENDING REFORM <ul><li>Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah menyatakan terjadi “Deficit” Alasannya menganut anggaran berimbang yang dinamis </li></ul><ul><li>Padahal yang terjadi pinjaman yang diterima dicatat sebagai “ Pendapatan” </li></ul><ul><li>Sejak Menteri Keuangan Prof. DR. Bambang Sudibyo direformasi, Penempatan Pinjaman tidak dicatat sebagai “Pendapatan” tetapi sebagai “Pinjaman” </li></ul>
  41. 41. STRATEGIC COST REFORM Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost) Dalam “Pembiayaan” dari Akuntansi diminta untuk mengungkap Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur Beban Unit Kerja Mana, Eksekutif (unit Kerja Tertentu) atau Legislatif Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang Akan Datang (Next Year) Pos Mana -Lain-lain -Biaya Tidak Tersangka -Sumbangan, Organisasi
  42. 42. KONDISI YANG TIDAK MENDUKUNG Otonomi Daerah dimulai pada tahun 2001 dimana negara sedang mengalami krisis Ekonomi (Krisis Multi Dimensional) Sedang menghadapi gerakan separatis Aceh Merdeka, Maluku, Papua Merdeka, Sehingga “Otonomi” dirancukan dengan “pembagian kedaulatan (Souverignity) Heterogenitas dalam penyebaran penduduk, kekayaan alam, kualitas penduduk Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin nasional akibat dari krisis ekonomi dan Korupsi, BLBI- KLBI, Hutang yang menumpuk Sistem anggaran yang tidak menggunakan “Fund System” sehingga perbaikan system Perencanaan yang agak Sulit
  43. 43. <ul><li>Perencanaan </li></ul>LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBD Kegiatan Anggaran APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi <ul><li>RPJMD/RKPD </li></ul><ul><li>Penjaringan Aspirasi </li></ul><ul><li>Kinerja Masa Lalu </li></ul><ul><li>Asumsi Dasar </li></ul><ul><li>Kebijakan Pemerintah </li></ul><ul><li>(RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) </li></ul><ul><li>Prestasi Kerja </li></ul><ul><li>Perda APBD </li></ul><ul><li>Formulir/Dokumen </li></ul><ul><li>Catatan/Register </li></ul><ul><li>Semesteran </li></ul><ul><li>Tahunan </li></ul>Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

×