Your SlideShare is downloading. ×
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. KARIMUN

1,550

Published on

T. suzan friana 1252041 uts e gov (pak syamsul bahrum)

T. suzan friana 1252041 uts e gov (pak syamsul bahrum)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,550
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMAPATDA) SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI UJIAN AKHIR SEMESTER Mata Kuliah E – Government & HI DOSEN PENGAMPU : H. Syamsul Bahrum, Ph.D. OLEH T. SUZAN FRIANA (1252041) PROGRAM MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM TAHUN 2013 0
  • 2. A. LATAR BELAKANG E-Government menjadi sangat popular sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai Negara dibelahan dunia berlomba mengimplementasikan E-Government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Bahkan di Indonesia khususnya di daerah-daerah yang telah mengimplementasikan E-Government dengan strategi yang telah direncanakan didaerah tersebut. Salah satu system yang memelukan penerapan E-Government adalah system pembayaran Pajak Daerah. berkembangnya jenis Pajak Daerah sesuai Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah mempunyai suatu system E-Government sehingga pelayanan terhadap wajib pajak menjadi lebih cepat dan tepat pada sasaran. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah Dinas yang memiliki tupoksi membantu Kepala Daerah dalam hal mengelola Pendapatan Khususnya dari Pajak Daerah. agar pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah maksimal maka Dinas Pendapatam menerapkan system E-Government dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMAPATDA). Dari uraian tersebut penulis tertarik membuat suatu makalah dengan judul “PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMAPATDA) SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E- GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PAJAK 1
  • 3. DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN”B. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah SIMAPATDA telah yang diterapkan telah memenuhi criteria E- Government yang baik ? 2. Bagaimana SDM pegawai yang menggunakan SIMAPATDA ?? 3. Apa Dasar Hukum penerapan Aplikasi SIMAPATDA ?C. TINJAUAN PUSTAKA 1. PENGERTIAN E-GOVERNMENT E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E- Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ada empat model pengiriman E-Government, antara lain : 1. Government-to-Customer (G2C); 2. Government-to-Business (G2B); 3. Government-to-Government (G2G); 4. Government-to-Employe (G2E). 2
  • 4. Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalahpembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekatwaktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Beberapamanfaat dari E-Government, diantaranya sebagai berikut :1. memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah;2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.3. Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah. Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal: 1. Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip- prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki 3
  • 5. skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka ragam; 2. Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi; 3. Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan 4. Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa. Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Government di suatu negara. Terkadang definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.2. Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah Pertama-tama marilah dikaji terlebih dahulu bagaimana lembaga-lembaga non-pemerintah memandang ruang lingkup dan domain dari e- 4
  • 6. Government.Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut: E-Government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agenpemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyaikemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihakyang terkait dengan pemerintahan. Di sisi lain, UNDP (United NationDevelopment Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secaralebih sederhana, yaitu : E-Government adalah penggunaan teknologi informasidan komunikasi (ICT- Information and Communicat-ion Technology) olehpihak pemerintahan. Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAPmemiliki definisi yang cukup unik, yaitu: E-Government adalah sebuahperubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihakpemerintah dan pihak yang terkait dengan nya. Janet Caldow, Direktur dari Institute for Electronic Government (IBMCorporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government,Universitas Harvard, memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu E-Government bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendekpada pemerintahan dan Definisi menarik dikemukakan kepemerintahan dan hal itu kita tidakdapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi. pula oleh Jim Flyzik(US Department of Treasury) ketika diwawancarai oleh Price WaterhouseCoopers, dimana yang bersangkutan mendefinisikan: E-Government adalahmembawa pemerintahan kedalam dunia internet, dan bekerja pada waktuinternet. 5
  • 7. 3. Definisi Beragam Pemerintahan Setelah melihat bagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusimendefinisikan e-Government, ada baiknya dikaji pula bagaimana sebuahpemerintahan menggambarkannya. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Governmentsecara ringkas, padat, dan jelas, yaitu E-Government mengacu kepadapenyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internetatau media digital lainnya. Sementara Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat,mendefinisikan e-Government sebagai: Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan pemerintaha. Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat disederhanakan permintaan operasinya untuk semua agen pemerintah dan pegawainya. Pemerintah Selendia Baru melihat e-Government sebagai sebuahfenomena sebagai berikut: E-Government adalah sebuah cara bagipemerintahaan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayanimasyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk pemerintah dalamhal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayananserta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusidemokrasi Italia mungkin termasuk salah satu negara yang paling lengkap dandetail dalam mendefinisikan e-Government, yaitu Dengan menggunakan 6
  • 8. teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communicat-ionTechnology -ICT) yang moderen pada pengadministrasian kita, dapatdibandingkan menurut kelas aksi dibawah ini:1. Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi operasional dengan inividu tiap departemen dan divisi.2. Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering kali mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi yang berbeda.3. Ketetapan akses ICT untuk pengguna akhir dari layanan informasi pemerintahan. Ketika mempelajari penerapan e-Government di Asia Pasifik, Clay G.Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencobamendefinisikannya sebagai berikut: E-government adalah menggunakanteknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikanpemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif,kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasiterhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggungjawab kepada masyarakat.4. Manfaat E-GovernmentTanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkansebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiapdefinisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana 7
  • 9. 2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan. Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalammengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggrismelalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperincimenggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet bagi suatu negara, antara lain: Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. 8
  • 10. Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.5. Pengertian SIMAPATDA Sistem Manajemen Pendapatan Daerah atau SIMAPATDA merupakansatu jenis penerapan E-Government yang berbasis tekhnologi informasiPerpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. SIMAPATDA mengatur mulai dariperekaman data awal entry data, proses hingga mengeluarkan output berupaa. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau lebih bayar (SKPDKB/SKPDLB);d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) SIMAPATDA juga dirancang untuk mengjasilkan laporan pajak daerahdan retribusi daerah yang sangat diperlukan bagi Dinas Pendapatan Daerahselaku kooedinator pendapatan Daerah. Penggunaan Aplikasi SIMAPATDA memegang peran penting bagifungsi pelayanan terhadap wajib pajak daerah. melalui system ini data dapatdiproses dengan cepat dan tepat sehingga wajib pajak tidak perlu berlama-lamadalam membayar pajak. System ini juga meminimalkan resiko kesalahanperhitungan pada pajak daerah karena perhitungan secara komputerisasi dantelah terprogram. 9
  • 11. Dalam hal penyajian laporan Aplikasi SIMAPATDA yang baik mampu membuat rekapitulasi sesuai jenis pajak yang telah di entri sehingga tidak perlu pelaksanaan secara manual yang lambat dan rumit.D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. SIMAPATDA telah yang diterapkan telah memenuhi criteria E- Government yang baik Berdasarkan penelitian penulis selaku salah satu pengguna SIMAPATDA, penerapan SIMAPATDA pada Dispenda Kabupaten Karimun dapat dikatakan telah memenuhi criteria pelaksanaan E- Government yang baik. Dimana system ini mampu mempercepat pelayanan perpajakan dan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun tidak penulis pungkiri bahwa penerapan SIMAPATDA memerlukan pemeliharaan secara berkala untuk menghindari berbagai kemungkinan dan resiko kehilangan data. Aplikasi SIMAPATDA pada Dispenda Kabupaten Karimun telah digunakan sejak tahun 2009 dan terus dilaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi. Karena untuk menghasilkan suatu system yang baik maka update data merupakan kunci utama agar system dapat mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna aplikasi. 2. SDM pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam menggunakan SIMAPATDA 10
  • 12. Dapat penulis sampaikan bahwa SDM yang ada dalam menggunakan aplikasi simapatda khusus untuk entry data, proses dan output sangat baik. Pegawai telah terlatih menggunakan system informasi manajemen pendapatan daerah ini. Namun dalam hal penguasaan system Dinas Pendapatan daerah tidak memiliki seorang IT yang mampu menyelesaikan permasalahan error system atau pemeliharaan sederhana. Semua tergantung pada konsultan yang merakit aplikasi Kondisi ini sangat disayangkan karena apabila terdapat error pada system pekerjaan pelayanan akan terhambat karena menunggu perbaikan dari konsultan. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka dilakukan backup data setiap hari yang bertujuan apabila terjadi kegagalan system data tersebut tidak akan hilang karena telah disimpan dalam alat backup data. Untuk perbaikan ke depan Dispenda Kabupaten Karimun hendaknya memiliki seorang tenaga ahli system informasi atau IT yang memahami secara keseluruhan bagaimana program yang diteapkan dalam aplikasi MAPATDA ini3. Apa Dasar Hukum penerapan Aplikasi SIMAPATDA ? SIMAPATDA dibentuk berdasarkan Permendagri No. 43 tahun 1999. Sesungguhnya dasar hukum ini tidak sesuai lagi dengan peraturan perpajakan saat ini. Namun hingga kini belum ada revisi terbaru yang meengatur tentang system informasi pajak daerah ini. SIMAPATDA yang digunakan seharusnya juga memiliki paying hukum pberupa peratutan daerah. namun hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur penerapan system manajemen pendapatan daerah di Kabupaten Karimun. 11
  • 13. E. PENUTUP Sesungguhnya penerapan e-government telah dilaksanakan pada pemerintah daerah salah satunya penerapan aplikasi system informasi pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang memerlukan perbaikan ke depan. 12

×