Juknis dak 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,456
On Slideshare
6,456
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
57
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KATA PENGANTAR Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas tersusunnya PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011. Petunjuk Teknis inimerupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan, Kementerian Teknis membuat petunjuk penggunaan DAK.DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanaikegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritaspembangunan kesehatan nasional tahun 2011 yang ditetapkan melalui Rencana KerjaPemerintah (RKP) Tahun 2011. RKP Tahun 2011 yang ditetapkan melalui PeraturanPresiden RI Nomor 29 Tahun 2010, merupakan acuan bagi Kementerian, lembagaPemerintah-Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasukdunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.Kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalampembangunan kesehatan yakni menyediakan pelayanan kesehatan yang merata,terjangkau dan berkualitas, salah satunya melalui pembiayaan yang bersumber dariDAK Bidang Kesehatan. Saya berharap DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 dapat memberi daya ungkityang nyata terhadap prioritas dan fokus pemerintah dalam pembangunan kesehatan didaerah. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang kesehatan ini, menjelaskan secararinci penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011. DAK Bidang Kesehatan Tahun2011 terdiri dari 3 subbidang, yaitu: pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatanrujukan, dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: (1)Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas; (2) Pembangunan PosKesehatan Desa; (3) Pengadaan Peralatan kesehatan termasuk Sistem InformasiKesehatan Daerah (SIKDA); (4) Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak.Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pembangunan dan PengadaanPeralatan Kesehatan untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal EmergencyKomprehensif (PONEK) di RS; (2) Pembangunan, perbaikan Bank Darah RS (BDRS)dan Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS; (3) Pembangunan danPengadaan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS); (4) Peningkatan FasilitasTempat Tidur Kelas III RS; (5) Pemenuhan peralatan laboratorium klinik diLaboratorium Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan (6) Instalasi PengolahanAir Limbah (IPAL) di RS Pemerintah Daerah. Pelayanan kefarmasian, meliputi kegiatan:(1) Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2)Pembangunan baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3)Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota. i
  • 2. Peraturan Menteri Keuangan No.216/PMK.07/2010 menetapkan DAK BidangKesehatan tahun 2011 diperuntukkan bagi 397 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kesehatan dasar; 440 DinasKesehatan mendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kefarmasian; 23Provinsi dan 256 Kabupaten/Kota mendapatkan subbidang pelayanan kesehatanrujukan. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011, subbidang pelayanan kesehatan rujukandiperuntukkan bagi 48 RSUD Provinsi, 260 RSUD Kabupaten/Kota dan 54 LaboratoriumDinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Akhir kata, semoga Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun2011 dapat secara optimal digunakan di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalumelimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita dalam melaksanakan pembangunankesehatan di Indonesia yang kita cintai. Jakarta, 17 Desember 2010 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH ii
  • 3. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1810/Menkes/SK/XII/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAMenimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011; b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011;Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  • 4. 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);7. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokas Khusus (DAK);15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
  • 5. MEMUTUSKANMenetapkan :Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011.Kedua : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011;Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
  • 6. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI iiiDAFTAR ISI viiBAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN 3 C. RUANG LINGKUP 3 D. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 4BAB II KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011 5 A. KEBIJAKAN UMUM 5 B. KEBIJAKAN KHUSUS 6BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS 7 A. PERENCANAAN 7 B. PELAKSANAAN 7BAB IV SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR 8 A. PUSKESMAS 8 B. PUSKESMAS PERAWATAN 11 C. POSKESDES 17 D. SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH 19 E. PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK 21BAB V SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 23 A. PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN UNTUK PROGRAM PONEK DI RS 23 B. BANK DARAH RUMAH SAKIT DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DI RUMAH SAKIT 28 vii
  • 7. C. PENINGKATAN FASILITAS INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT 36 D. PENINGKATAN FASILITAS TEMPAT TIDUR KLASIII RS 42 E. PENGADAAN PERALATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK DI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 44 F. PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DAN PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNGNYA DI RS PEMERINTAH 45BAB VI SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN 49 A. PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 49 B. PEMBANGUNAN BARU DAN REHABILITASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA 51 C. PENGADAAN SARANA PENDUKUNG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA 53BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 55 A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 55 B. PELAPORAN 56 C. FORMAT LAPORAN TRIWULANAN 59BAB VIII PENUTUP 64LAMPIRANLAMPIRAN 1 : DEFINISI OPERASIONALLAMPIRAN 2 : STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POSKESDESLAMPIRAN 3 : DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL viii
  • 8. LAMPIRAN 4 : DAFTAR NAMA PULAU TERLUAR BERPENDUDUK YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGALAMPIRAN 5 : DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPKLAMPIRAN 6 : PERALATAN LIVE SAVING PUSKESMAS TERPENCIL DI DTPKLAMPIRAN 7 : PERALATAN PUSKESMAS DENGAN RAWAT INAP (PONED SET)LAMPIRAN 8 : RUANG PERSALINAN PUSKESMAS NON PERAWATANLAMPIRAN 9 : PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP (SET PERALATAN BERSALIN)LAMPIRAN 10 : DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATANLAMPIRAN 11 : STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKITLAMPIRAN 12 : CONTOH PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAKLAMPIRAN 13 : ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2011 ix
  • 9. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi perempuan dan laki-laki (responsif gender). Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian target- target tersebut. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS1
  • 10. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah Pusat memberikan anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2011 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RKP Tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010, merupakan acuan bagi kementerian, lembaga Pemerintah-Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan Poskesdes); pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota; dan pelayanan kesehatan rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS2
  • 11. B. TUJUAN 1. Umum Membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2011. 2. Khusus Meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Poskesdes, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyediaan dan pengelolaan obat generik dan perbekalan kesehatan.C. RUANG LINGKUP DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 diarahkan untuk kegiatan: 1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: (1) Pembangunan, Peningkatan, Perbaikan dan Perluasan Puskesmas khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); (2) Pembangunan Pos Kesehatan Desa; (3) Pengadaan peralatan kesehatan termasuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA); (4) Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS; (2) Pembangunan, Perbaikan Bank Darah RS (BDRS) dan Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS; (3) Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS); (4) Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS; (5) Pemenuhan Peralatan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan (6) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS. 3. Pelayanan Kefarmasian dapat dimanfaatkan untuk: (1) Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3) Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS3
  • 12. D. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 1. Pengalokasian Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT (Indeks Teknis) dengan bobot 50%. b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah 1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan bobot 80%. 2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan. 3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Transfer ke Daerah DPR RI. 4) Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian DAK dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. 2. Penyaluran DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011 disalurkan melalui mekanisme transfer yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku lainnya. a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. b. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan disalurkan melalui SKPD Rumah Sakit Umum atau Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS4
  • 13. BAB II KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011A. Kebijakan Umum 1. Kebijakan DAK Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan jaminan persalinan di sarana kesehatan milik pemerintah dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan Poskesdes, Rumah Sakit dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. 2. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu, untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. 3. DAK Bidang Kesehatan membantu daerah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan. 4. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah harus menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk dana pendamping sebesar 10% sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, biaya operasional, biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan kesehatan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan. 6. Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan TA 2011, terdiri dari anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Laboratorium Dinas Kesehatan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS5
  • 14. Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap anggaran DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya.B. Kebijakan Khusus Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk : 1. Mendukung pencapaian target MDGs No 1, 3 ,4, 5 dan 6 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, TB, Malaria serta penyakit menular lainnya). 2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. 3. Peningkatan pelayanan persalinan normal di Puskesmas. 4. Pembangunan Puskesmas Perawatan Mampu PONED. 5. Pembangunan dapur gizi pada Puskesmas Perawatan. 6. Pembangunan Pos Kesehatan Desa untuk desa yang belum memilikinya. 7. Penyediaan peralatan pendukung Sistem Informasi Kesehatan Daerah. 8. Penyediaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak. 9. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS. 10. Pembangunan BDRS dan pemenuhan peralatan UTD di RS. 11. Meningkatkan Fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS. 12. Meningkatkan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS. 13. Pemenuhan Peralatan Pemeriksaan Laboratorium Klinik di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 14. Pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS Pemerintah Daerah. 15. Penyediaan dan Pengelolaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan. 16. Pembangunan Baru, Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. 17. Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS6
  • 15. BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011A. PERENCANAAN Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 pasal 162, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya. Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, Satker Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011.B. PELAKSANAAN TEKNIS Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan 2011 harus mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes). Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2011 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan 2011 menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan SKPD yang bersangkutan. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS7
  • 16. BAB IV MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASARA. PUSKESMAS 1. Pembangunan Baru Pembangunan Puskesmas dapat merupakan pembangunan baru atau peningkatan dari Puskesmas Pembantu. Pembangunan Puskesmas ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pembangunan baru Puskesmas tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan mebeulair serta rumah dinas petugas kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan/perawat) bila belum ada. a. Persyaratan Umum 1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada: a) Wilayah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan. b) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai Puskesmas. c) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan. d) Wilayah kerja sangat luas. e) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya bencana alam, jalur hijau, perubahan Rencana Tata Ruang/Wilayah, atau terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan. 2) Lokasi Puskesmas: a) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak maupun sarana transportasi umum dari seluruh wilayah kerjanya. b) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah. 3) Persyaratan Puskesmas: a) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas. b) Tenaga kesehatan disediakan oleh Pemerintah Daerah. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS8
  • 17. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Luas lahan, jumlah dan luas ruangan tergantung jenis pelayanan kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal. 2) Denah tata-ruang Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. 2. Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Pembangunan Puskesmas baru dapat berasal dari peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu), Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan rumah dinas petugas Puskesmas. Persyaratan umum dan teknis Pembangunan Puskesmas baru dari peningkatan Puskesmas Pembantu sama dengan persyaratan umum dan teknis pembangunan baru Puskesmas. 3. Peningkatan Pelayanan Persalinan Normal di Puskesmas Dalam upaya meningkatkan pelayanan persalinan normal dan perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, maka peran Puskesmas sebagai fasiltas kesehatan perlu ditingkatkan dengan membangun ruang persalinan atau mengoptimalkan fungsi ruang persalinan di Puskesmas. Persyaratan umum dan teknis sama dengan persyaratan umum dan teknis pembangunan baru Puskesmas, ditambah dengan denah tata ruang khusus untuk ruang persalinan dan ruang pemulihan serta pedoman alat kesehatan sesuai dengan lampiran 8 dan lampiran 9. 4. Rehabilitasi Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas ditujukan menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS9
  • 18. Rehabilitasi Puskesmas termasuk puskesmas pembantu hanya ditujukan untuk Puskesmas dan puskesmas pembantu dengan kondisi rusak berat termasuk di dalamnya rumah dinas dokter/dokter gigi dan perawat/bidan. Untuk Rehabilitasi Puskesmas Pembantu diperbolehkan jika seluruh Puskesmas di Kabupaten/Kota telah mempunyai fasilitas untuk menolong persalinan. a. Persyaratan Umum Puskesmas dengan kondisi rusak berat diproritaskan pada: 1) Puskesmas di perbatasan, kepulauan. 2) Puskesmas yang rusak karena bencana alam pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya. b. Persyaratan Teknis 1) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. 2) Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. 5. Perluasan Puskesmas Guna menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas, dapat dilaksanakan perluasan fisik bangunan Puskesmas. Perluasan dilaksanakan pada bangunan yang membutuhkan perluasan berupa penambahan ruangan, perluasan ruangan. Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai berikut: a. Persyaratan Umum Adanya kebutuhan: 1) Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal. 2) Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak memungkinkan untuk peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dibutuhkan. Perluasan sarana Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS10
  • 19. fisik bangunan, antara lain berupa penambahan ruangan untuk: a) Pelayanan Persalinan. b) Pemulihan dan perawatan bayi baru lahir. c) Pelayanan gawat darurat/emergency. d) Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan kran air serta pembuangan air kotor. e) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai upaya promotif dan preventif. f) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan sebagai upaya promotif dan penggalangan kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta dapat digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas. 2) Denah tata-ruang Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. 3) Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. 4) Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008 serta lampiran pedoman yang disempurnakan.B. PUSKESMAS PERAWATAN Pembangunan Puskesmas Perawatan dapat dilaksanakan melalui pembangunan baru atau peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan. 1. Pembangunan Baru Pembangunan baru Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu dirawat. Pembangunan baru Puskesmas Perawatan terutama diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan. Pembangunan Puskesmas Perawatan tersebut termasuk Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS11
  • 20. peralatan kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan Puskesmas, penyediaan sarana dan peralatan perawatan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar) serta dapur gizi. a. Persyaratan Umum Pembangunan Puskesmas baru harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga kesehatan, selain itu memenuhi persyaratan antara lain: 1) Pembangunan baru Puskesmas Perawatan, diutamakan pada 101 Puskesmas Prioritas Nasional di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan dengan negara lain. 2) Lokasi bangunan baru Puskesmas Perawatan di lokasi strategis. 3) Lokasi Puskesmas berada dalam waktu tempuh lebih dari 2 jam ke Rumah Sakit. 4) Kabupaten pemekaran yang belum memiliki Rumah Sakit. 5) Puskesmas yang mempunyai rumah dinas yang ditempati oleh dokter dan perawat/bidan. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, dengan luas sesuai ketentuan. Pembangunan Puskesmas Perawatan, sarana dan peralatan PONED, rumah dokter/dokter gigi, perawat dan bidan harus berada dalam satu lokasi. 2) Denah tata-ruang a) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. b) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi Dapur Gizi dan peralatannya yang mengacu pada lampiran 10. c) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dengan UGD yang dapat memberikan pelayanan PONED. Pelayanan PONED mengacu pada buku acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS12
  • 21. Emergensi Dasar, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007. d) Khusus wilayah terpencil dan kepulauan, Ruang Rawat Inap minimal 2 tempat tidur. 3) Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008 serta lampiran pedoman yang disempurnakan buku acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007. 2. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK Peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan pelayanan dan rujukan kesehatan dan dilengkapi dengan penyediaan alat dan rumah dinas dokter/dokter gigi, bidan/perawat bila belum ada. a. Persyaratan Umum 1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara lain: a) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan, Perbatasan. b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah Sakit. c) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan tetapi daerah belum mampu membangun Rumah Sakit. 2) Lokasi Puskesmas: a) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia. 3) Persyaratan Puskesmas: a) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas Perawatan pra Rumah Sakit. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS13
  • 22. b) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh Pemerintah Daerah. c) Letaknya strategis dari Puskesmas di sekitarnya. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/ kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Pedoman Tata Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007. 2) Denah tata-ruang pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007. 3) Peralatan kesehatan Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008. 3. Rehabilitasi Puskesmas Perawatan Rehabilitasi Puskesmas Perawatan ditujukan menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas Perawatan. Rehabilitasi Puskesmas Perawatan hanya ditujukan untuk Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat termasuk di dalamnya rumah dinas dokter/dokter gigi dan perawat/bidan. a. Persyaratan Umum Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat diproritaskan pada: 1) Puskesmas perawatan di perbatasan, kepulauan. 2) Puskesmas perawatan yang rusak karena bencana alam pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya. b. Persyaratan Teknis 1) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS14
  • 23. 2) Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. 4. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Mampu PONED Upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan pelayanan di tingkat dasar yaitu penyediaan Puskesmas PONED. Setiap peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu PONED dilengkapi dengan penyediaan alat dan rumah dinas dokter/dokter gigi dan bidan/perawat bila belum ada. a. Persyaratan Umum 1) Kebutuhan adanya peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan Mampu PONED, antara lain: a) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia rumah sakit. b) Menyediakan layanan rujukan kegawatdaruratan obstetri neonatal, termasuk penanganan penyulit/komplikasi obstetri neonatal yang tidak dapat ditangani di tingkat Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas. 2) Lokasi Puskesmas (harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini): a) Waktu tempuh ke Rumah Sakit terdekat lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia. b) Pada jalur lalu lintas ramai dekat dengan pemukiman. c) Daerah pariwisata dan kawasan industri. d) Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. 3) Persyaratan Puskesmas a) Merupakan Puskesmas perawatan. b) Telah tersedia tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal di tingkat pelayanan dasar/PONED, yang terdiri dari 1 orang Dokter, 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS15
  • 24. c) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas Mampu PONED. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007. 2) Denah tata ruang pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007. 3) Peralatan Puskesmas PONED mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007. 4) Tenaga kesehatan yang telah dilatih PONED tidak boleh pindah selama minimal 2 tahun. 5. Perluasan Puskesmas Perawatan Perluasan Puskesmas Perawatan menunjang serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas, perlu adanya perluasan fisik. Perluasan dilaksanakan pada bangunan/sarana yang membutuhkan perluasan. Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai berikut: a. Persyaratan Umum Adanya kebutuhan: 1) Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal. 2) Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak untuk menjadi Rumah Sakit. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dibutuhkan. Perluasan sarana fisik bangunan, antara lain berupa penambahan ruangan untuk: a) Pelayanan Gawat Darurat/emergency. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS16
  • 25. b) Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan kran air serta pembuangan air kotor. c) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai upaya promotif dan preventif. d) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan sebagai upaya promotif dan penggalangan kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta dapat digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas. e) Dapur Gizi. 2) Denah tata-ruang Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. Untuk dapur gizi mengikuti denah tata ruang sesuai dengan lampiran 10. 3) Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. 4) Peralatan kesehatan mengacu pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008. Untuk peralatan dapur gizi sesuai dengan lampiran 10.C. POS KESEHATAN DESA 1. Pembangunan Baru Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Namun karena kemampuan masyarakat sebagian besar terbatas, maka pemerintah membantu pembangunan fisik Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan Umum Pembangunan baru Poskesdes adalah pada setiap desa yang belum ada bangunan Poskesdes dengan persyaratan: 1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadaya. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS17
  • 26. 2) Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah 3) Lokasi Poskesdes: a) Mempertimbangkan ketersediaan lahan yang berada di tengah pemukiman. b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi). c) Mempertimbangkan keamanan petugas kesehatan. d) Mempertimbangkan jarak antar fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. b. Persyaratan Teknis 1) Luas bangunan: a) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi tanah setempat dengan memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan/kegiatan dan kesetaraan gender laki–laki dan perempuan. b) Jumlah ruangan dan sarana yang dibutuhkan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, minimal terdapat ruang persalinan dan pelayanan KIA-KB. c) Pembangunan baru Poskesdes dapat menggunakan bahan bangunan yang berasal dari daerah setempat. 2) Denah tata-ruang Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraaan gender. 3) Peralatan kesehatan Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal. Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006. 2. Pengalihan Polindes menjadi Poskesdes Pembangunan Poskesdes dapat berasal dari pengalihan bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Pembangunan fisik yang dilaksanakan terbatas pada penambahan bagian Polindes yang sudah ada. a. Persyaratan Umum Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS18
  • 27. Polindes yang sudah ada di desa ditingkatkan menjadi Poskesdes. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Penambahan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. Guna meningkatkan fungsi pelayanannya, luas lahan yang diperlukan untuk peningkatan Polindes menjadi Poskesdes, minimal dengan rincian kebutuhan tata ruangnya adalah sebagai berikut: a) Ruang untuk fungsi pelayanan dan atau administrasi. b) Ruang untuk tempat tinggal tenaga kesehatan. 2) Penambahan ruangan pada Pengalihan Polindes menjadi Poskesdes dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. 3) Denah tata-ruang Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 4) Peralatan kesehatan Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal. Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006.D. PENGADAAN SIK DAERAH Dalam upaya mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan yang evidence based di Indonesia, dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan melalui DAK bertujuan untuk memacu Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya di Puskesmas sehingga mampu menyediakan data/informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir. Adanya peralatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diharapkan akan mempercepat pelayanan kesehatan atau manajemen pasien di Puskesmas, serta mendukung administrasi Puskesmas berbasis bukti secara berkala, Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS19
  • 28. sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Nasional). 1. Persyaratan Umum Pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah diprioritaskan di Puskesmas non perawatan di Seluruh Indonesia dengan persyaratan: a. Di Puskesmas tersedia aliran listrik/genset untuk menghidupkan personal komputer. b. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator yang akan mengoperasikan komputer. c. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan komputer serta biaya operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik). d. Merencanakan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tahapan selanjutnya. 2. Persyaratan Teknis Pengadaan komputer beserta printer peralatan SIK untuk Puskesmas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Spesifikasi peralatan: 1) Corporate Desktop PC. 2) Intel Pentium Dual-Core Processor. 3) Minimum 1 GB Memory DDR-2 SDRAM. 4) Minimum 160 GB harddrive, 7200 RPM. 5) Integrated 10/100/1000 LAN. 6) Windows XP Professional, Vista atau Linux. 7) LCD Monitor 17 inch. 8) CPU dan Monitor satu merk. 9) Printer Deksjet/Inkjet. b. Pengadaan software pengolah data, pengolah kata dan penyajian (misalnya microsoft excell, microsoft word dan microsoft power point, atau open office) c. Kursus atau pengenalan komputer untuk tenaga pengelola komputer agar mampu menggunakan paket software tersebut diatas. d. Data entri laporan sesuai formulir yang telah ditetapkan dengan menggunakan excel, dapat juga dibuatkan program aplikasi sederhana lain. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS20
  • 29. e. Mengolah data yang telah di entri dalam bentuk tabel, grafik, peta dan narasi yang disajikan secara bulanan, triwulan, tahunan dan data sewaktu. f. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota dengan CD ataupun flashdisk. 3. Acuan a. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 844/MENKES/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan. b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 837/MENKES/VII/2007 Tentang Pengembangan SIKNAS Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional.E. PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK (MOBILE HEALTH PROMOTION KIT) Kegiatan DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 dapat digunakan untuk pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak (Mobile Health Promotion Kit) di Puskesmas. Tujuan kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan promosi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah serta melengkapi kebutuhan sarana/peralatan para pengelola program promosi kesehatan di Puskesmas dalam upaya mencapai target Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Peralatan promosi kesehatan bergerak merupakan kendaraan bermotor roda 2 yang dimodifikasi dan didesain menjadi satu kesatuan dengan peralatan audio visual aid (AVA) sehingga memiliki fungsi sebagai sarana pendukung dalam penyebaran informasi kesehatan, tempat media-media untuk melakukan penyuluhan kesehatan, serta sarana untuk melakukan kampanye dan pameran kesehatan. 1. Persyaratan Umum a. Peralatan promosi kesehatan bergerak diperuntukkan bagi Puskesmas. b. Pengadaan peralatan promosi kesehatan bergerak dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional, kondisi dan letak geografis serta topografi daerah. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS21
  • 30. c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengalokasikan biaya operasional Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. d. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan peralatan promosi kesehatan bergerak (mobile health promotion kit) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. e. Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan kegiatan dan mengoperasikan peralatan promosi kesehatan bergerak (mobile health promotion kit). 2. Persyaratan Teknis a. Pengadaan peralatan harus memperhatikan mutu, kemudahan penggunaan dan pemeliharaan serta perbaikan peralatan promosi kesehatan bergerak. b. Peralatan promosi kesehatan bergerak berupa kendaraan roda 2 berkapasitas minimal 110 cc yang telah dimodifikasi menjadi satu kesatuan dengan peralatan, contoh desain kendaraan sesuai dengan lampiran 12. Adapun peralatannya terdiri dari: 1) LCD Projector dengan pencahayaan minimal 2000 lumens. 2) Stereo Sound System. 3) Pemutar VCD/DVD dan Karaoke yang kompatibel dengan berbagai media, memiliki microphone tanpa kabel. 4) Generator set mini, dengan daya output mak: 0.85 KVA/850 Watt, memiliki voltase: AC 220 V/1 Phase/DC 12V/8.3A, memiliki kapasitas tangki bahan bakar: 4,5 L. 5) Video Kamera dengan media penyimpan gambar DVD. 3. Acuan a. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah. b. Keputusan Menteri Kesehatan No. 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Puskesmas. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS22
  • 31. BAB V MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKANA. PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN UNTUK PROGRAM PONEK DI RUMAH SAKIT 1. Persyaratan umum a. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus emergensi baik secara umum maupun emergency obstetrik - neonatal. b. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus. c. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum. d. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat. e. Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam. f. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu. 2. Persyaratan Teknis a. Peningkatan Sarana dan Prasarana 1) Rancangan denah dan tata ruang maternal dan neonatal harus memenuhi beberapa persyaratan teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit. 2) Persyaratan yang harus diperhatikan: Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS23
  • 32. a) Ruang Maternal (1) Kamar bersalin: (a) Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan IGD. (b) 2 Luas minimal 6 m per orang. (c) 2 Paling kecil, ruangan berukuran 12 m . (d) Harus ada tempat untuk isolasi ibu di tempat terpisah. (e) Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar keluarga dapat hadir. (f) Ruangan bersalin tidak boleh merupakan tempat lalu lalang orang. (g) Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi yang sama, upayakan tidak melintas pada ruang bersalin. (h) Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada setiap rumah sakit umum. (i) Kamar bersalin terletak sangat dekat dengan kamar neonatal, untuk memudahkan transportasi bayi dengan komplikasi ke ruang rawat. (j) Idealnya sebuah ruang bersalin merupakan unit terintegrasi: kala 1, kala 2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi ibu bersama bayinya secara privasi. Bila tidak memungkinkan, maka diperlukan dua kamar kala 1 dan sebuah kamar kala 2. (k) Kamar bersalin harus dekat dengan ruang jaga perawat (nurse station) agar memudahkan pengawasan ketat setelah pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat (post partum). Selanjutnya bila diperlukan operasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi yang berdekatan dengan kamar bersalin. (l) Harus ada kamar mandi/toilet yang berhubungan dengan kamar bersalin. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS24
  • 33. (m) Ruang postpartum harus cukup luas, 2 standar 8 m per tempat tidur (bed). (n) Ruang tersebut terpisah dari fasilitas: toilet, kloset, lemari. (o) Pada ruang dengan banyak tempat tidur, jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. (p) Jumlah tempat tidur per ruangan maksimum 4 buah. (q) Tiap ruangan harus mempunyai jendela sehingga cahaya dan udara cukup. (r) Harus ada fasilitas untuk cuci tangan pada tiap ruangan. (s) Tiap pasien harus punya akses ke kamar mandi privasi tanpa ke koridor. (t) Kamar periksa/diagnostik harus mempunyai luas sekurang-kurangnya 2 11 m dan berisi: tempat tidur pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG mobile dan troli emergensi (u) Ada ruang perawat (nurse station). (v) Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu disediakan seperti pada kamar bersalin. (w) Ruang tindakan operasi/kecil darurat/one day care: untuk kuret, penjahitan dan sebagainya. (x) Ruang tunggu bagi keluarga pasien. (2) Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis (a) Unit ini harus berada di samping ruang bersalin, atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui. (b) 2 Paling kecil, ruangan berukuran 18 m . (c) Di ruang dengan beberapa tempat tidur, sedikitnya ada jarak antara ranjang satu dengan ranjang lainnya. (d) Ruangan harus dilengkapi paling sedikit enam steker listrik yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS25
  • 34. b) Ruangan Neonatal (1) Unit Perawatan Intensif (a) Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui. 2 (b) Minimal ruangan berukuran 18 m . (c) Di ruangan dengan beberapa tempat tidur sedikitnya ada jarak antar ranjang. (d) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di area terpisah. (e) Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6 steker yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik. (2) Unit Perawatan Khusus (a) Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui. (b) 2 Minimal ruangan berukuran 12 m . (c) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di tempat terpisah. (d) Paling sedikit harus ada jarak antara inkubator dengan tempat tidur bayi. (3) Area laktasi. 2 Minimal ruangan berukuran 6 m . (4) Area pencucian incubator. 2 Minimal ruangan berukuran 6-8 m . Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain: Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan yang lainnya. Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas bagi ibu hamil b. Jenis Peralatan PONEK 1) PERALATAN NEONATAL Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS26
  • 35. No. Jenis Peralatan Jmlh minimal 1. Inkubator baby 5 2. Infant Warmer 2 3. Pulse Oxymeter Neonatus 3 4. Phototherapy 2 5. Syringe Pump 4 6. Infant resuscitation dan Emergensi Set 1 7. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) w/ 1 Medical air Compressor 8. Flow meter 1 9. Infuse Pump 1 10 Neonatus Resusitation and Emergensi Set 1 2) PERALATAN MATERNAL No. Jenis Peralatan Jmlh minimal 1. Kotak Resusitasi berisi: 1 - Bilah Laringoskop 1 - Balon 1 - Bola lampu laringskop ukuran dewasa 1 - Batre AA (cadangan) untuk bilah laringoskop 1 - Bola lampu laringoskop cadangan 1 - Selang reservoar oksigen 1 - Masker oksigen 1 - Pipa endotrakeal 1 - Plester 1 - Gunting 1 - Kateter penghisap 1 - Naso gastric tube 1 - Alat suntik 1, 21/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc 1 - Ampul Epinefrin / Adrenalin 1 - NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL 1 - MgSO4 1 - Sodium bikarbonat 8,4% 1 - Kateter Vena 1 - Infus Set 1 2. Ekstraktor vakum delivery 1 3. Inkubator baby 1 4. Infant Warmer 1 5. Forceps naegele 1 6. AVM (Aspirasi Vakum Manual) 1 7. Pompa vakum listrik 1 8. Monitor denyut jantung/pernapasan 1 Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS27
  • 36. 9. Foetal Doppler 1 10. Set Sectio Saesaria 1 3. Acuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.B. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DI RUMAH SAKIT Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) adalah salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening IMLTD) dengan tugas antara lain melakukan rekruitmen donor sukarela, melakukan seleksi donor, melakukan penyadapan darah donor, melakukan skreening terhadap penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), melakukan penyimpanan darah sebagai stock, melakukan pemeriksaan golongan darah, crossmatch, mengirim darah transfusi yang telah aman ke bagian lain/ruangan lain atau Rumah Sakit lain yang membutuhkan, memantau reaksi transfusi yang terjadi serta melakukan pencatatan dan pelaporan. 1. Pembangunan Baru Pembangunan baru Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya. a. Persyaratan Umum Pembangunan fasilitas UTD di RS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: 1) Tidak terdapat UTD PMI yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Rumah Sakit yang bersangkutan 2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat 3) Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di RS karena pelayanan darah harus bersifat nirlaba 4) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS28
  • 37. 5) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS setempat melalui APBD atau sumber lainnya 6) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi 7) Dalam melaksanakan perannya UTD RS harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam jejaring pelayanan darah Kabupaten/Kota serta merupakan bagian dari jejaring pelayanan darah provinsinya b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Luas lahan dan bangunan dari UTD di RS didasarkan pada jenis pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah: a) Ruangan pimpinan luas : 9 m2 b) Ruang tunggu donor sukarela luas : 7.5 m2 c) Ruang administrasi dan loket luas : 9 m2 d) Ruang pemeriksaan/seleksi donor luas : 7.5 m2 e) Ruang AFTAP luas : 10 m2 f) Ruang pemulihan luas : 6 m2 g) Ruang laboratorium & R.cuci luas : 16 m2 h) Ruang penyimpanan darah luas : 6 m2 i) Kamar mandi / WC (2 buah) luas : 6 m2 j) Ruang jaga luas : 7.5 m2 k) Ruang genset/gudang luas : 7.5 m l) Lorong/Sirkulasi ruangan luas : 8 m2 TOTAL LUAS 100 m2 Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan UTD di RS, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain: Adanya pemisahan visual antara ruang penyadapan darah satu dengan yang lainnya 2) Denah dan tata ruang. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS29
  • 38. Rancangan denah dan tata ruang pada UTD di RS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang UTD di RS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dari pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya: a) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS b) Bangunan minimal terdiri/memiliki beberapa ruangan antara lain: (1) ruang administrasi. (2) ruang penyadapan darah. (3) ruang laboratorium. (4) ruang penyimpanan darah dan reagen. (5) ruang cuci. (6) Kamar Mandi/WC. c) Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup. d) Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat bergabung dengan limbah RS. 2. Peningkatan Kualitas UTD di RS Yang Telah Ada Peningkatan kualitas Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) ditujukan pada Rumah Sakit yang telah memiliki UTD dan telah berjalan, bertujuan khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah di rumah sakit dan meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan di rumah sakit. a. Persyaratan Umum Peningkatan kualitas UTD di RS yang telah ada mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: 1) Terdapat UTD di Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat. 2) Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di RS karena pelayanan darah harus bersifat nirlaba. 3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah. 4) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS setempat melalui APBD atau sumber lainnya. 5) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi. 6) Dalam melaksanakan perannya UTD di RS harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS30
  • 39. jejaring pelayanan darah Kabupaten/Kota serta merupakan bagian dari jejaring pelayanan darah provinsinya. b. Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Luas lahan dan bangunan dari UTD di RS didasarkan pada jenis pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah: a) Ruangan pimpinan luas : 9 m2 b) Ruang tunggu luas : 7.5 m2 c) Ruang administrasi dan loket luas : 9 m2 d) Ruang pemeriksaan/seleksi donor luas : 7.5 m2 e) Ruang AFTAP luas : 10 m2 f) Ruang pemulihan luas : 6 m2 g) Ruang laboratorium & R. Cuci luas : 16 m2 h) Ruang penyimpanan darah luas : 6 m2 i) Kamar mandi/WC (2 buah) luas : 6 m2 j) Ruang jaga luas : 7.5 m2 k) Ruang genset/gudang luas : 7.5 m2 l) Lorong/Sirkulasi ruangan luas : 8 m2 TOTAL Luas 100 m2 Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan. 2) Denah dan tata ruang. Rancangan denah dan tata ruang pada UTD di RS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang UTD di RS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dari pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya: a) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS b) Bangunan minimal terdiri/memiliki beberapa ruangan antara lain: (1) ruang administrasi. (2) ruang penyadapan darah. (3) ruang laboratorium. (4) ruang penyimpanan darah dan reagen. (5) ruang cuci. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS31
  • 40. (6) kamar mandi/WC. c) Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup. d) Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat bergabung dengan limbah RS. 3. PEMENUHAN KEBUTUHAN PERALATAN UTD DI RS Agar Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya maka perlu didukung dengan peralatan UTD di RS yang berkualitas dan memenuhi standar. a. Persyaratan Umum Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: 1) Diperuntukkan bagi pembangunan baru dan peningkatan kualitas/renovasi UTD di RS yang telah ada melalui DAK 2009 serta diperuntukkan pula bagi UTD di RS yang didirikan melalui DAK 2008. 2) Khusus untuk UTD di RS yang didirikan melalui DAK 2008 di Rumah Sakit Kabupaten/Kota setempat, telah tersedia bangunan dan belum mendapat alokasi peralatan melalui APBN 2008. 3) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS setempat melalui APBD atau sumber lainnya. b. Persyaratan Teknis 1) Peralatan dan bahan habis pakai untuk UTD di RS a) Peralatan Seleksi Donor dan IMLTD: (1) Hemoscale : 1 unit (2) Hemoglobinometer :1 unit (3) Hand sealer : 2 unit (4) Tempat tidur donor : 2 unit (5) Stetoskop dewasa :2 unit (6) Spygmomanometer air raksa : 2 unit (7) Timbangan badan : 2 unit b) Peralatan Penunjang Laboratorium (1) Plasma extractor : 1 unit (2) Dry incubator : 1 unit (3) Serological centrifuge : 1 unit Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS32
  • 41. (4) Serological rotator : 1 unit (5) Adjustable M/C Micropipete Ukuran 5 – 50 μl : 1 unit Ukuran 50 – 200 μl : 1 unit (6) Mikroskop binokuler elektrik : 1 unit (7) Peralatan pemeriksaaan uji saring metode gel test / mikroplate : 1 unit (8) Peralatan laboratorium lain : 2 paket (Pasteur pipet plastic, labu semprot, rak tabung, tabung ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 mm, hematokrit tube, beker glass, sarung tangan, lab jas, blood grouping plate, baskom cuci, gunting stainless steel, klem lab, gelas melamin, object glas, micro pipet yellow tipe.) c) Distribusi Cool box (1) untuk mobile unit (25-50 ktg) : 2 unit (2) untuk ruangan (2-5 ktg) : 2 unit d) Penyimpan Reagen dan Darah (1) Blood bank refrigerator : 1 unit (2) Medical refrigerator : 1 unit e) Bahan Habis Pakai (1) Kantong darah Single bag 250 ml/350ml : sesuai kebutuhan Transfer bag : sesuai kebutuhan (2) Reagen Anti-HCV : 1 paket HbsAg : 1 paket Golongan darah ABO, Rhesus dan Uji silang metode 3 fase dengan bovine Albumin 22% dan coomb serum : 1 paket Sifilis : 1 paket (3) Reagen untuk pemeriksaan uji saring Metode gel test/mikroplate : 1 paket HIV/AIDS : 1 paket Larutan CuSO4 dengan BJ 1,053 : 1 paket NaCl 0,9 % : 1 paket Cairan desinfectant : 1 paket (berisi 10 botol) 0,5 lt bayclin dan 10 botol 1 lt resiguard) Aquabidest : 1 paket f) Peralatan kantor : 1 paket (Paket terdiri: meja kantor, meja komputer, komputer, printer, white board, kursi kantor). Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka peralatan UTD di RS harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual minimal 3 tahun. Catatan: Pengalokasian anggaran pembangunan dan peningkatan kualitas UTD di RS yang telah ada (renovasi gedung UTD di RS), berdasarkan pada Harga Standar Bangunan dan Gedung Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS33
  • 42. Negara (HSBGN) yang dikeluarkan oleh PU tahun 2006 dan revisinya. Pada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak terdapat alokasi HSBGN dari PU, masih merupakan harga perkiraan berdasarkan pada Kabupaten/Kota terdekat. Luas ruang dan denah UTD di RS mengikuti standar yang telah dibuat pada petunjuk teknis DAK. Apabila lahan yang tersedia terbatas, maka dapat menyesuaikan pada keadaan rumah sakit di masing-masing kabupaten/kota, tetapi tetap mengikuti prinsip standar tata ruang. 4. BANK DARAH RUMAH SAKIT Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 423/MENKES/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah, setiap RS harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit. BDRS adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan bekerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman. a. Persyaratan Umum Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut 1) Terdapat UTD PMI yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Kabupaten/Kota setempat. 2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat. 3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah. 4) Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD. b. Persyaratan teknis 1) Luas ruang Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah: a) Ruang administrasi dan loket penerimaan sampel darah Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS34
  • 43. Luas : 5 m2 b) Ruang laboratorium Luas : 9 m2 c) Ruang penyimpanan darah Luas : 6 m2 d) Ruang kepala BDRS & Ruang rapat Luas : 6 m2 e) Ruang jaga petugas Luas : 5 m2 f) Ruang gudang Luas : 3 m2 g) Ruang kamar mandi/WC Luas : 3 m2 h) Lorong Luas : 3 m2 Total Luas 40 m2 2) Denah dan tata ruang Rancangan denah dan tata ruang pada BDRS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang BDRS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dai pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya: a) Bangunan berada di dalam lingkungan/bangunan RS. b) Lokasi berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi. c) 2 Luas minimal 40 m dengan cahaya dan ventilasi yang cukup serta ber AC, termasuk ruang administrasi secara terpisah. d) Fasilitas air mengalir & listrik yang memadai, genset atau UPS yang mampu mem back up refrigerator agar stabilitas suhu tetap terjaga. e) Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci tangan dan bak cuci alat. f) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl), sudut lantai melengkung. 3) Peralatan BDRS (minimal) a) Blood bank refrigerator 1 unit b) Serological centrifuge 2 unit c) Serological rotator 1 unit d) Dry incubator 1 unit e) Microskop binokuler 1 unit f) Plasma extractor 1 unit g) Set peralatan uji silang serasi dengan metode gel h) Peralatan laboratorium lainnya 1 paket (pasteur pipet plastic, set alat pemeriksaan uji silang serasi dengan metode gel test, labu semprot, rak tabung, tabung uk 12 x 75 mm, tabung uk 5 ml, hematokrit tube, beker glass, blood grouping plate, baskom cuci, gelas melamin, gunting stainless Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS35
  • 44. steel, klem lab, korentang, sarung tangan, jas laboratorium dan kacamata pelindung, object glass, timer, mikro pipete yellow tipe). i) Cool box kapasitas 3 – 5 kantong darah 3 unit j) Bahan habis pakai coombs control cell 1 vial NaCl 0,9% 25 vial (@500ml Reagen golongan darah ABO, Rhesus dan Uji silang metode 3 fase dengan bovine albumin 22%dan coomb serum 10 vial (@10cc) Reagen untuk pemeriksaan uji sarimetode gel test /mikroplate : 1 paket Cairan desinfectant : 1 paket 4) Perlengkapan administrasi a) Meja tulis dan kursi. b) Mesin ketik. c) Komputer dan printer. d) Lemari arsip. e) Telepon + Fax.C. PENINGKATAN FASILITAS INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT 1. Persyaratan Umum Peningkatan fasilitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, adalah Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus milik pemerintah daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang telah memberikan usulan pada Rapat Konsultasi Teknis (Rakontek) DAK Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, dengan mempertimbangkan data sebagai berikut: Kelas Rumah Sakit. Jenis Rumah sakit (RS Khusus/Umum). Jumlah tempat tidur Rumah Sakit. Jenis Menu yang diusulkan (untuk bangunan fisik saja, alat saja atau keduanya). Sudah pernah atau belum memperoleh alokasi DAK untuk menu IGD RS. 2. Persyaratan Teknis Peningkatan fasilitas Instalasi Gawat Darurat RS mengacu pada SK Menteri Kesehatan No. 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana dengan prioritas sebagai berikut: Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS36
  • 45. a. Pengadaan Peralatan Kesehatan 1) Alat kesehatan yang dapat digunakan untuk mendiagnosa, menangani, monitor dan mengevakuasi (proses rujukan) serta alat medis pendukung untuk penanggulangan penderita gawat darurat: a) Trauma (Bedah) b) Non Trauma: (1) Kegawat daruratan Jantung (2) Kegawatdaruratan Penyakit dalam (3) Kegawatdaruratan Kebidanan (4) Kegawatdaruratan Anak dan neonatus (5) Kegawatdaruratan Neurologi, psikiatri, dll Dengan prioritas pada alat yang yang sifatnya mobile 2) Jenis peralatan diprioritaskan adalah medis sebagai berikut: NO JENIS ALAT FUNGSI ALAT KET.A. DIAGNOSA UMUM Kit pemeriksaan sederhana 1 Minimal berisi Tensimeter, Stetoskop, reflex Hammer, Membantu Menegakkan Thermometer, Tonge diagnosa dengan cepat untuk Spatula dan Opthalmoskop. mengetahui problem Alat yang berfungsi untuk kegawatdaruratan yang dialami membantu melakukan initial oleh penderita. assessment dan sekunder assessment pada kasus gawat darurat. Alat bantu penerangan untuk Selain untuk diagnosa, alat ini Examination lamp pemeriksaan juga dipergunakan untuk 2 memberikan penerangan pada saat melakukan tindakan. KHUSUS 3 EKG Alat yang berfungsi untuk Alat-alat tersebut sangat penting membantu menegakkan sebab alat tersebut sangat diagnosa adanya potensi dibutuhkan untuk mempercepat atau kelainan ritme jantung dan meningkatkan akurasi yang mengancam jiwa. diagnosa Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS 37
  • 46. 4 Mobile X Ray Alat yang dapat Dengan bentuk yang mobile memberikan gambaran sangat memudahkan untuk bagian dalam tubuh, dipindahkan dan mengambil foto terutama paru-paru dan Ro penderita dengan mudah tulang.5 TINDAKAN:B. Doppler Alat yang dapat membantu mendeteksi bunyi detak AIRWAY jantung janin (untuk diagnosa gawat darurat7 Emergency Resuscitation Alat janin) untuk membantu Alat tersebut harus tersedia di kit membuka, membersihkan IGD mengingat sumbatan jalan6 Glukometer with stick Alat mempertahankan jalan dan yang dapat mengukur Dengan merupakan ini penyebab napas alat maka kadar gula darah dengan napas, serta memberikan pengukuran kadar kematian tercepat. Glukosa cepat bantuan napas secara darah pasien Hiper/Hipo8 Suction Pump manual yang sifatnya non glikemia bisa cepat diketahui invasif s/d invasif berbagai ukuran (untuk dewasa-anak9 Neck Collar bayi/neonatus) BREATHING10 Oksigen Consentrator Alat yang dapat menjamin Alat tersebut sangat penting ketersediaan oksigen medis mengingat seringnya terjadi dengan mengambil udara kehabisan oksigen medis di IGD luar untuk dipurifikasi11 Nebulizer Alat yang sifatnya non Biasanya digunakan untuk invasif yang dapat pasien sesak napas akibat asma memberikan cairan obat ke atau sesak lainnya dalam paru-paru12 Ventilator transport Alat yang dapat memberikan Alat tersebut sangat dibutuhkan pernapasan bantuan dengan untuk menangani sesak napas kontrol elektrik yang sifatnya yang berat seperti flu burung mobile dan karena sifatnya mobile dapat digunakan selama dalam transportasi dalam rujukan pasien CIRCULATION13 Minor surgery set Alat yang dapat digunakan Alat-alat tersebut juga dapat untuk menghentikan digunakan untuk bedah minor perdarahan dan menangani yang lain luka14 Siringe pump Alat yang dapat digunakan untuk memberikan cairan, antibiotik, anestetic regional15 Infusion pump intravena dengan tingkat . akurasi yang tinggi Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS38
  • 47. C. MONITOR16 Pulse Oksimeter Alat untuk memonitor Dapat berfungsi juga untuk kondisi pasien gawat darurat memantau perkembangan terapi17 Vital sign/ Bed Side yang sedang diobservasi monitor intensif (alat sederhana dan yang komplit)D. GAWAT DARURAT KHUSUS JANTUNG18 Defibrilator Alat yang dapat mengatasi Pada kasus VT/VF (serangan gangguan ritme jantung jantung, kecepatan dalam memberikan DC Shock) sangat menentukan hasil akhir penanganan ANAK –NEONATUS19 Infant Warmer Infat warmer berupa selimut sehingga dapat dipasang Alat yang berfungsi untuk sambil melakukan tindakan memberikan kondisi suhu dan seperti saat RJP kelembaban yang terkontrol.20 Inkubator KEBIDANAN21 Meja Ginekologi Meja yang dapat berfungsi untuk melakukan tindakan kebidanan.22 Partus set Alat untuk membantu persalinan normal23 Vacuum set Alat yang dapat digunakan untuk membantu mengeluarkan bagian kepala bayi yang tidak dapat dikeluarkan dengan proses persalinan normal24 Kuret Set Alat yang dapat digunakan untuk tindakan kuretase25 Sectiosesarian set Alat yang dapat digunakan untuk melakukan operasi cesar BEDAH26 Electrosurgical cauter Alat yang berfungsi untuk Alat ini juga dapat digunakan melakukan penyayatan, untuk menghentikan pemotongan saat pembedahan perdarahan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS39
  • 48. dengan frekwensi tinggi dan efek thermal27 Meja Operasi Alat untuk mensupport pasien Alat untuk pembedahan yang saat operasi sehingga bisa di akses 24 jam harus mendapatkan posisi yang tepat tersedia di rumah sakit, sesuai kebutuhan tindakan mengingat banyaknya kasus gawat darurat yang butuh operasi segera (cito operasi)28 Lampu operasi mobile Alat bantu penerangan saat operasi, tidak menimbulkan panas dan mudah dipindahkan29 Mesin Anestesia Alat untuk melakukan tindakan pembiusan total30 Major Surgery set Instrument yang dapat digunakan untuk operasi besar TINDAKAN KHUSUS LAINNYA31 Instrumen yang dapat Sering digunakan untuk digunakan untuk melakukan mengeluarkan Corpus Alienum THT Set tindakan gawat darurat pada THT32 Head Lamp Alat bantu penerangan yang Sering digunakan pada dipasangkan pada kepala pemeriksaan THTE. PERALATAN MEDIS PENDUKUNG33 Emergency Strecher Alat untuk memindahkan pasien dari UGD keruangan34 Sterizator Alat untuk mensterilkan peralatan bedah 3) Rumah sakit dapat mengusulkan prioritas alat kesehatan lainnya di luar point b) dan SK Menteri Kesehatan No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dengan pertimbangan: Alat tersebut sudah terpenuhi Pada rumah sakit khusus (RSK) seperti RS Jiwa, RS Ibu dan Anak, RS Paru, RS Kusta, RS Orthopedi dan lain-lain atau di rumah sakit umum (RSU) yang mengembangkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS40
  • 49. program unggulan tertentu dalam jenis pelayanan gawat darurat. 4) Jika terdapat pertimbangan khusus lain maka rumah sakit dapat mengusulkan peralatan penunjang lainnya dalam mendukung pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit, misalnya Generator Set untuk Instalasi Gawat Darurat untuk menjamin ketersediaan listrik selama melakukan berbagai tindakan kegawatdaruratan di IGD. 2. Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD Rumah sakit dapat melakukan pembangunan baru atau penyesuaian bangunan IGD sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal / bencana. b. Lokasi Gedung harus berada di bagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah sakit. c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2. d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp). e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS) g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga. h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan / di luar IGD atau terpisah dengan IGD. i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. j. Harus mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. k. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat). Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS41
  • 50. D. PENINGKATAN FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS III RUMAH SAKIT RS yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III adalah Rumah Sakit milik pemerintah daerah provinsi maupun milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan memberikan usulannya ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dengan mempertimbangkan: a) Bed Occupancy Rate (BOR) kelas III RS; b) Rasio tempat tidur yang dipergunakan untuk kelas III dibandingkan dengan total tempat tidur RS; c) Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk kelas III RS; d) Jenis menu yang diusulkan oleh RS ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (untuk tempat tidur set kelas III saja, atau untuk bangunan fisik ruang rawat inap kelas III saja, atau kedua-duanya); dan e) Sudah pernah atau belum pernah RS memperoleh alokasi DAK untuk menu fasilitas tempat tidur kelas III RS. 1. Persyaratan Umum Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS. 2. Persyaratan Teknis a. Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan Pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III RS harus memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam pelayanan pasien. Oleh karena itu setiap pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III yang baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi fasilitas penunjang antara lain: selasar, 2 (dua) kamar mandi, 2 (dua) wastafel serta 2 (dua) ceiling fan. Bila direncanakan membangun/merehabilitasi lebih dari 4 (empat) ruang rawat inap kelas III, pada setiap pembangunan/rehabilitasi 4 (empat) ruang rawat inap (dengan jumlah tempat tidur 32) atau kelipatannya, maka perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat (Nurse Station) yang dilengkapi dengan ruang-ruang pendukungnya. Adapun contoh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1) Ruang Rawat Inap Kelas III Ruang rawat inap kelas III 8 x 9 m2 = 72 m2 2 kamar mandi @ 2 x 3 m2 = 12 m2 Selasar 8 x 2.5 m2= 20 m2 Total luas bangunan yang dibutuhkan 104 m2 2) Ruang Perawat (Nurse Station) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS42
  • 51. 1 Ruang kerja perawat 3 x 3 m2 = 9 m2 1 Ruang istirahat petugas 3 x 3 m2 = 9 m2 1 Kamar mandi petugas 2 x 1.5 m2 = 3 m2 Total luas bangunan yang dibutuhkan = 21 m2 Apabila luas lahan yang dimiliki Rumah Sakit terbatas, maka pembangunan/rehabilitasi tersebut disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan acuan ketentuan pembangunan ruang pelayanan kesehatan. b. Spesifikasi Teknis Bangunan 1) Ruang Rawat Inap Kelas III a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1). b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat. c) Atap dari genting dengan plafon. d) Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah wastafel dari keramik serta 2 buah keran dan saluran pembuangan. e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1 gantungan infus. 2) Ruang Perawat (Nurse Station) a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1) b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat. c) Atap dari genting dengan plafon. d) Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah wastafel dari keramik serta 1 buah kran dan saluran pembuangan. e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin). dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk. 3) Peralatan kesehatan Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat inap kelas III RS berisi 8 set tempat tidur, di mana setiap set tempat tidur terdiri dari: a) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya (matras, bantal dan guling). b) 1 buah nakas. c) 1 buah tiang infus. d) Dengan pertimbangan khusus, rumah sakit dapat mengadakan peralatan kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan di ruang rawat inap kelas III. Misalnya pengadaan tempat tidur ginekologi untuk bangsal kandungan dan kebidanan kelas III. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS43
  • 52. Adapun persyaratan teknis peralatan kesehatan tersebut harus memenuhi seluruh kriteria di bawah ini: a) Berkualitas b) Kebutuhan dan pemanfaatannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat c) Keamanan d) Kenyamanan e) Kemudahan dalam pengoperasionalan/pemakaian f) Kemudahan dalam pemeliharaan g) Kemudahan dalam perbaikanE. PENGADAAN PERALATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK DI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Pengadaan peralatan pemeriksaan hematologi, kimia klinik dan urinalisis di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berfungsi untuk meningkatkan pelayanan melakukan pemeriksaan laboratorium kimia klinik, hematologi dan urinalisis dalam rangka menunjang diagnosis penyakit sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya. Peningkatan pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota salah satunya melalui peningkatan fasilitas peralatan laboratorium sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan dana dengan prioritas sebagai berikut: Alat laboratorium kesehatan dapat digunakan untuk mendukung menentukan diagnosis, rencana pengobatan dan rencana terapi di bidang hematologi, kimia klinik dan urinalisis. Bila terdapat pertimbangan khusus lainnya, maka Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan peralatan penunjang lainnya dalam mendukung pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan, misalnya pipet otomatis, sentrifus dan generator set untuk menjamin kelancaran selama melakukan pemeriksaan spesimen. Adapun peralatan laboratorium kesehatan diprioritaskan adalah sebagai berikut: No Jenis Peralatan Jumlah Minimal 1 Hematology Analyzer 1 2 Clinical Chemistry Analyzer 1 3 Urine Analyzer 1 Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS44
  • 53. 1. Persyaratan Umum a. Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang belum mempunyai peralatan. b. Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai peralatan, tapi dalam keadaan rusak. c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pemeriksaan hematologi, kimia klinik dan urinalisis. d. Memiliki serta sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar dalam rangka pengembangan pelayanan laboratorium. 2. Persyaratan Teknis a. Jumlah dan jenis alat disusun berdasarkan usulan dan identifikasi fasilitas peralatan yang ada di daerah. b. Tersedia ruang untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik dan urinalisis. c. Layanan purna jual alat menjamin ketersediaan spare part dan reagen. d. Adanya jaminan/garansi alat tersebut. 3. Acuan a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan. b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan d. Buku Petunjuk Pemeriksaan Hematologi (Otomatik), Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Tahun 2003.F. PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DAN PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNGNYA DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pengadaan Peralatan Pendukungnya Di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dari Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan kualitas lingkungan khususnya air limbah dari hasil kegiatan rumah sakit terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kualitas lingkungan sekitar dari kegiatan RS agar tidak terjadi bahaya infeksi nosokomial. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS45
  • 54. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berfungsi untuk mengolah air buangan yang berasal dari kegiatan yang ada di Rumah Sakit agar memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Peralatan pendukung adalah peralatan yang berfungsi mendukung dan memperlancar proses pengolahan air buangan baik pengolahan secara fisik, biologis maupun kimiawi. 1. Persyaratan Umum Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan peralatan pendukung untuk Rumah Sakit Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan prioritas: a. Rumah Sakit tersebut belum mempunyai IPAL atau sudah mempunyai IPAL sebelum tahun 1985 dan rusak. 2 b. Mempunyai lahan siap bangun seluas minimal 100 m (lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah), yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. c. Perhitungan pengadaan IPAL Peralatan pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah/Limbah Cair dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah. 2. Persyaratan Teknis a. Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit berupa jumlah tempat tidur dan data pemakaian rata-rata air bersih per bulan. b. Mengetahui dan memahami kapasitas dan jenis IPAL serta peralatan pendukung yang dibutuhkan. Hal ini dituangkan dalam master plan, Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost masing-masing daerah (lokasi rumah sakit berada) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan rekomendasi Dinas PU Pemda setempat diketahui oleh Bupati/Walikota. Pembuatan master plan, Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost masing-masing daerah (lokasi rumah sakit berada) tersebut dibiayai dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. c. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai Pelaksanaan Operasional Dan Pemeliharaan yang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS46
  • 55. ditandatangani oleh Direktur RS dan diketahui oleh Bupati/Walikota setelah Pekerjaan Pembangunan selesai. d. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air limbah yang masuk dan keluar dari instalasi tersebut yang ditandatangani oleh Direktur RS dan diketahui oleh Bupati/Walikota selama minimal 4 bulan sekali dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan. e. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar efluen air limbah yang keluar dari instalasi tersebut memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota setelah Pekerjaan Pembangunan selesai. f. Rencana peletakan IPAL agar memperhatikan denah tata ruang di RS agar memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan limbah. Untuk itu, hendaknya instalasi bangunan diletakkan dengan persyaratan lokasi sebagai berikut: 1) Jauh dari Area Ruang Pelayanan Medik dan Perawatan, Produksi Makanan Rumah Sakit, dan Ruang Laboratorium. 2) Jauh dari area pemukiman masyarakat sekitar. g. Semua air limbah rumah sakit dialirkan ke IPAL, kecuali air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (pre treatment) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL. h. Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah: Pekerjaan Konstruksi IPAL meliputi: 1) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi 2) Pekerjaan struktur pondasi 3) Pekerjaan konstruksi IPAL 4) Plester, acian IPAL dan water proofing 5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan ruang operator 6) Finishing IPAL 7) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel listrik, dengan kapasitas daya minimal serta pemasangan peralatan listrik lainnya. 8) Pagar Pelindung lokasi IPAL 9) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS47
  • 56. i. Pemilihan jenis dan kualitas instalasi bangunan pengolahan air limbah dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit, dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Dalam pemilihan kualitas instalasi bangunan harus memperhatikan: 1) Kekuatan konstruksi bangunan 2) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti efluen (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Disarankan pihak RS mencari referensi dengan peninjauan ke RS yang telah memakai produk teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 58 Tahun 1995 dengan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi) terhadap influent dan effluent air limbah. 3) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaan oleh operator 4) Mudah mencari suku cadangnya 5) Mempertimbangkan bentuk konstruksi IPAL yang bisa dipindah (moveable) untuk RS yang akan ada rencana perluasan lahan atau relokasi. j. Pemerintah Daerah dan Pihak Rumah Sakit harus menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya operasional lainnya k. Penyedia produk teknologi IPAL wajib: 1) Memberi training operator IPAL RS. 2) Mengurus dan membuat surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) untuk IPAL RS ke Badan Lingkungan Hidup setempat. 3. Acuan a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS48
  • 57. BAB VI MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIANPenyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatanadalah bagian dari upaya untuk peningkatkan akses dan kualitas pelayanankesehatan dasar, serta secara tidak langsung mendukung pelayanan kesehatansekunder dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dananak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatanlingkungan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk didaerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalahkesehatan.Menu DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2011 ditujukan untukmendukung pencapaian ketersediaan obat terutama obat generik dan vaksin diKabupaten/Kota.A. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Persyaratan Umum a. Alokasi berdasarkan biaya minimal perkapita obat penduduk miskin kuota Jamkesmas di Kabupaten/Kota dan biaya perkapita obat bagi seluruh penduduk Kabupaten/Kota. b. Meliputi obat generik, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten/Kota (di luar imunisasi dasar) yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar (PKD) (termasuk Bufferstock Kabupaten/Kota) serta kekurangan obat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) (Malaria, Tuberkulosis, Filariasis, Pes, Antraks, Diare, Kecacingan, Kusta, Frambusia, ISPA dan lain-lain) serta Program Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dari yang telah disediakan melalui APBN Kementerian Kesehatan RI. c. Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan dalam DAK Bidang Kesehatan TA 2011 Subbidang Pelayanan Kefarmasian dipergunakan sesuai dengan menu Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan T.A. 2011 dan apabila telah dipenuhinya kebutuhan akan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan di masing-masing Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS49
  • 58. Kabupaten/Kota selama 18 bulan dapat diperkenankan pengalihan alokasi anggaran Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ke kegiatan lainnya dengan catatan masih dalam satu subbidang pelayanan kefarmasian dan dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan TA 2011. d. Pengalihan alokasi di dalam sub bidang pelayanan kefarmasian sebagaimana butir (c) harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan c.q. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional serta distribusi obat dan perbekalan kesehatan. 2. Persyaratan Teknis a. Dalam pemenuhan kebutuhan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan, daerah melakukan berdasarkan metode konsumsi, penelaahan terhadap penyakit menular atau tidak menular yang memiliki angka kesakitan (morbiditas) dan atau angka kematian (mortalitas) yang tinggi. b. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ditujukan untuk obat generik, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin di luar imunisasi dasar hasil penelahaan daerah yang dipergunakan hanya untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan. c. Membuat usulan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang sesuai daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. d. Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. e. Pemilihan jenis obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten/Kota (di luar imunisasi dasar) mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan perihal Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku, kecuali Kepala Puskesmas mengajukan usulan kebutuhan obat di luar DOEN dan mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. f. Proses penyediaan dan penentuan harga Obat dan Perbekalan Kesehatan agar memperhatikan dan mengacu pada: SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Obat Generik, SK Menteri Kesehatan RI Tentang Harga Alkes yang berfungsi sebagai obat, SK Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan Vaksin Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS50
  • 59. program Imunisasi, SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Pengadaan Obat anti Tuberculosis-FDC, SK Menkes RI tentang Pedoman Teknis Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, SK Menkes RI tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi dan peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.B. Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 1. Persyaratan Umum a. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi 1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Instalasi Farmasi. 2) Mempunyai lahan yang matang/telah siap bangun (pembebasan, sertifikat tanah, pematangan lahan (pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung jawab 2 pemerintah daerah) dengan luas minimal 700 m . b. Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kebutuhan akan rehabilitasi Instalasi Farmasi diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan sedang atau berat yang spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang. c. Perluasan Instalasi Farmasi Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang memiliki luas penyimpanan kurang dari standar minimal penyimpanan (<500 2 m ). d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan Instalasi Farmasi. 2. Persyaratan Teknis a. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi 1) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan perbekalan kesehatan 2 yang akan disediakan (minimal luas lahan 700 m dan 2 minimal luas bangunan 500m ). 2) Membuat usulan pembangunan dengan melampirkan 2 master plan, gambar/blok plan, unit cost (per m ) dan RAB, Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat dan ditandatangani oleh Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS51
  • 60. Kepala Dinas dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat. 3) Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 4) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. 5) Denah tata ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. b. Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi 1) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa luas dan volume obat dan perbekalan kesehatan dari perbekalan kesehatan yang harus disediakan. 2) Membuat usulan rehabiltasi dan perluasan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/blok plan, unit 2 cost (per m ) dan RAB, Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 3) Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 4) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. 5) Denah rehabilitasi dan perluasan rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS52
  • 61. C. Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi 1. Persyaratan Umum a. Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Sarana pendukung Instalasi Farmasi hanya untuk Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. 2) Sarana pendukung yang rusak berat. 3) Kapasitas sarana pendukung yang tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). b. Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah. c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi. 2. Persyaratan Teknis a. Sarana pendukung Instalasi Farmasi hanya diperbolehkan untuk: 1) Sarana penyimpan yaitu Cold Chain (Vaccine Cooler), Generator Set, Refrigerator, Pendingin Udara (AC), Hand Forklift, Palet, Rak Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Lemari Khusus Obat Narkotika dan Psikotropika. 2) Sarana Distribusi yaitu kendaraan Mobil Roda Empat. 3) Sarana Pengamanan yaitu Alarm dan Tabung Pemadam Kebakaran. 4) Sarana Pengolah data yaitu Komputer, Uninterruptable Power Supply (UPS), Printer. 5) Sarana Telekomunikasi, berupa Faksimile. b. Membuat usulan pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi dengan melampirkan RAB dan Unit Cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. c. Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. d. Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang- undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS53
  • 62. e. Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan, mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.D. Acuan 1. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang berlaku. 2. SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Obat Generik yang berlaku. 3. Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan perihal Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku. 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Harga Alkes yang berfungsi sebagai obat bagi pelayanan program kesehatan pemerintah yang berlaku. 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan Vaksin Program Imunisasi yang berlaku. 7. SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Pengadaan Obat anti Tuberculosis-FDC yang berlaku. 8. SK Menkes RI tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi yang berlaku. 9. Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS54
  • 63. BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORANA. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan DAK Bidang Kesehatan TA 2011 merupakan suatu kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Kesehatan TA 2011 dan Juknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011. Selain itu pemantauan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2011, yang nantinya digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012. Ruang lingkup pemantauan hanya pada aspek teknis, meliputi : kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. Pemantauan DAK bidang kesehatan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 1. Review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas Kesehatan Provinsi setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan. 2. Kunjungan lapangan. 3. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan. Evaluasi DAK Bidang Kesehatan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK bidang kesehatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Kesehatan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK ke depan. Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan sampai outcome dan impact. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS55
  • 64. Evaluasi DAK Bidang Kesehatan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 1. Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun sesuai dengan format laporan sesuai dengan format 3. 2. Studi evaluasi. 3. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.B. PELAPORAN Kepala SKPD penerima DAK Bidang Kesehatan TA 2011 sebagai penanggung jawab anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada: 1. Menteri Kesehatan 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan Penyampaian laporan triwulan pada kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2011 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir (Maret, Juni, September dan Desember). 1. JENIS PELAPORAN Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri: a. Laporan triwulan, yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan berakhir, sesuai dengan format 1 dan 2. b. Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan PMK Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke daerah dan PMK Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011; c. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun, yang disampaikan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan format 3 2. ALUR PELAPORAN Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS56
  • 65. Pelaksanaan pelaporan triwulan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat provinsi disampaikan dari SKPD kepada sekretaris daerah, dan selanjutnya sekretaris daerah melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD tersebut (SEB Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK). Pelaporan triwulan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK tahun 2011, SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD tersebut. Laporan triwulan selanjutnya dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Laporan triwulan tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi, sesuai dengan SEB tahun 2008 dan Juknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Bagan 1. Alur Laporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota SKEMA LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN DI KABUPATEN/KOTA MENTERI SKPD SEKDA BUPATI/ KEUANGAN KABUPATEN/ WALIKOTA KOTA MENTERI DALAM NEGERI DINAS MENTERI KESEHATAN KESEHATAN PROVINSI Bagan 2. Alur Laporan triwulan di tingkat Propinsi Ket : Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS57 : laporan langsung SEB : laporan langsung
  • 66. SKEMA LAPORAN TRIWULANPELAKSANAAN DI PROPINSI SKPD SEKDA GUBERNUR MENTERI PROVINSI KEUANGAN MENTERI DALAM NEGERI MENTERI DINAS KESEHATAN KESEHATAN PROVINSI Ket : : laporan langsung SEB : laporan langsung Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS58
  • 67. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN PELAYANAN KEFARMASIAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Provinsi : Kabupaten/Kota : Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Kesesuaian antara DPA- Kode Upaya Jumlah Realisasi SKPD dengan Masalah PemecahanNo Jenis Kegiatan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Juknis **) Masalah DAK Total yang Pendamping Keuangan Fisik diharapkan (Rp. (Rp. Ya Tidak (Rp. Juta) (%) (%) Juta) Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I PELAYANAN KESEHATAN DASAR1 Puskesmas2 Puskesmas Perawatan3 Poskesdes4 Pengadaan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)5 Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan BergerakII Pelayanan Kefarmasian1 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jenis obat 1 2. Jenis obat 2 3. Dst .. 1.2 Pembangunan baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi3 Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Total Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS 59
  • 68. Petunjuk pengisian : Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan. Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6 Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah **) 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2 Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD) 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS60
  • 69. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011 SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Provinsi : Kabupaten/Kota : Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Perencanaan Kegiatan Kesesuaian antara DPA- Upaya Jumlah Realisasi SKPD Masal Pemecahan dengan ah MasalahN Juknis yangO Jenis Kegiatan T diharapkan Juml Sat Pen ot Juml Sat DA dam al Keu K ping (R ang Fisik Y (Rp. Tidak (Rp. p. an (%) a Juta Juta Ju (%) ) ) ta )1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 PONEK RS a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi ruang maternal/ neonata c. Peralatan PONEK RS2 UTDRS/BDRS a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi c. Peralatan BDRS/UTD3 IGD RS a. Pembangunan Baru b. Rehabilitasi/ Penyesuaian Gedung c. Peralatan IGD RS4 Fasilitas TT Kelas III a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi TT set c. Peralatan5 Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis6 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Total Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Direktur RS/Kepala Labkesda Nama Nama NIP NIP Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS 61
  • 70. Petunjuk pengisian : Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis (untuk pengadaan peralatan laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disebutkan jenis peralatan yang diperoleh) Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan. Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6 Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2. Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD) 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS62
  • 71. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS I. PENDAHULUAN a. Latar belakang b. Tujuan penulisan laporan II. HASIL PELAKSANAAN DAK a. Umum b. Per bidang DAK III. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK a. Umum i. Perencanaan ii. Penganggaran iii. Pelaksanaan iv. Pemantauan, dan v. Evaluasi b. Khusus i. Keberadaan dan peran tim koordinasi ii. Proses dan mekanisme koordinasi c. Per bidang DAK IV. PENUTUP a. Saran dan masukan daerah b. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS63
  • 72. BAB VIII PENUTUP Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2011 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota, terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan bermutu. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS64
  • 73. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS65
  • 74. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2011 66
  • 75. LAMPIRAN 1 DEFINISI OPERASIONAL1. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Unit di rumah sakit yang mempunyai peran dalam mendukung pelayanan darah yang berkualitas di rumah sakit dengan sistem satu pintu.2. BOR (Bed Occupancy Rate) kelas III RS Persentase pemanfaatan tempat tidur di kelas III untuk pelayanan rawat inap pasien miskin/tidak mampu di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu.3. Daerah Kepulauan Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya.4. Daerah Perbatasan Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.5. Daerah Terpencil Kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, SLTP serta kebutuhan sekunder lain, yang menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.6. Daerah Tertinggal Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.7. Gender Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri.8. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Suatu unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan dasar. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 76. 9. Keadilan Gender Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki- laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke kesetaraan gender10. Kesetaraan Gender Perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.11. Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten/Kota dan merupakan UPTD pemerintah Kabupaten/Kota setempat.12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Pelayanan Kesehatan Primer/Dasar) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. (sesuai UU No. 36 Tahun 2009 pasal 30 ayat 2a).13. Peningkatan Peningkatan status Puskesmas, sebagai contoh: Pustu menjadi Puskesmas atau Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan.14. Peralatan kesehatan Peralatan dasar minimal (medis dan non medis) untuk Puskesmas dan jaringannya sebagaimana mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008.15. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator yaitu : Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan, Bayi Diberi Asi Eksklusif, Balita Ditimbang Setiap Bulan, Menggunakan Air Bersih, Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun, Menggunakan Jamban Sehat, Memberantas Jentik Di Rumah Sekali Seminggu, Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 77. Makan Sayur Dan Buah Setiap Hari, Melakukan Aktivitas Fisik Setiap Hari, Dan Tidak Merokok Di dalam rumah. Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada Balita, maka pengertian rumah tangga berPHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator.16. Perluasan Penambahan ukuran dan/atau penambahan ruangan untuk peningkatan fungsi pelayanan, termasuk kelengkapan/sarana pendukungnya.17. Pondok Bersalin Desa (Polindes) Bentuk Upaya Kesehatan Bersumber-daya Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB)serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.18. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.19. Pulau Terluar 2 Pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.20. Puskesmas Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.21. Puskesmas Pembantu Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.22. Puskesmas Perawatan Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan (bila diperlukan), sebelum dirujuk ke institusi rujukan. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 78. 23. Puskesmas PONED Puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, Bidan di desa dan Puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Rumah Sakit.24. PONED Kit Peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program/ pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil/ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir di Puskesmas (mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas, Depkes RI, 2008)25. Rehabilitasi Upaya memperbaiki kerusakan bangunan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.26. Responsif Gender Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan27. Ruang Persalinan Suatu ruangan/tempat yang digunakan untuk melakukan pertolongan persalinan pada ibu melahirkan dan penanganan bayi baru lahir.28. Rumah Dinas Rumah yang diperuntukkan bagi Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang bertugas di Puskesmas.29. Rumah Sakit Siap PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergency dan Komprehensif) Rumah Sakit siap PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam.30. Rusak Berat Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 79. Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung.31. Sarana pendukung Fasilitas/alat-alat untuk mendukung terselenggaranya suatu kegiatan.32. Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender Sarana prasarana peralatan kesehatan yang mengakomodasikan permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.33. Sensitif Gender Kemampuan untuk memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk melihat perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam upaya mencapai keadilan gender34. SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Sistem penanganan penderita gawat darurat pra RS (di tengah masyarakat, Poskesdes, Puskesmas, selama dalam transpor), RS (Instalasi Gawat Darurat/IGD-High Care Unit/HCU-Intensive Care Unit/ICU-kamar jenazah) dan antar RS.35. Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) Salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening IMLTD/Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah) Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 80. LAMPIRAN 2 STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POS KESEHATAN DESA (POSKESDES)Peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa meliputi peralatan medis, peralatan nonmedis, obat, bahan habis pakai, dan alat penyuluhan. Adapun peralatan dan logistikminimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa adalah sebagai berikut: No Nama Alat 1 Bidan kit 2 Meja gynekologi 3 Meteran 4 Palu pengukur reflex 5 Pelvimeter obstetrik pengukur panggul 6 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran besar) 7 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran sedang) 8 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran kecil) 9 Stetoskop dupleks dewasa 10 Foetal Stetoskop pinnard monorial alumunium 11 Sudip lidah panjang 12 Tensimeter 13 Tensimeter manset anak 14 Termometer klinis 15 Termometer bayi 16 ARI timer 17 Pipet tetes 3 ml plastic 18 Alat pengisap lendir Dr. Lee 19 Alat resusitasi tabung dan sungkup/ resusitator infant 20 Nasogastric tube no. 14 F 21 Alat pemasang IUD 22 Alat pengait IUD 23 Gunting bedah standar lurus 24 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tajam 25 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tumpul 26 Gunting bedah standar lurus ujung tumpul/tumpul 27 Kateter karet No. 10 (Nelathon) steril 28 Kateter karet No. 14 (Nelathon) steril 29 Kateter logam no. 12 untuk wanita 30 Klem tampon uterus 25 cm (bozeman) 31 Klem tampon uterus 25 cm (schroder) 32 Korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle) 33 Korentang penjepit sponge (Forester) 34 Pinset anatomis 14,5 cm 35 Pinset anatomis 18 cm 36 Semprit glycerin 30 cc 37 Surgical hand brush terbuat dari nylon 38 Sonde uterus 39 Sterilisator 40 Celemek plastik (short) panjang 52 inchi 41 Perlak tebal lunak (200x90 cm) Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 81. 42 Sarung tangan ukuran 5,6,7 & 7,543 Sarung tangan sebatas siku ukuran 5,6,7 & 7,5 44 Baki logam tempat alat steril 45 Mangkok untuk larutan 46 Meja instrumen alat 47 Hemoglobin set (Sahli) 48 Silinder korentang steril 17 cm 49 Standart Waskom 50 Torniquet karet 51 Waskom bengkok (Nier-bekken) 12 cm 52 Waskom cekung 36 cm 53 Waskom cuci 40 cm 54 Tiang infuse 55 Pompa Payudara untuk ASI 56 Doppler 57 Timbangan injak dewasa 136 kg 58 Timbangan dacin 25 kg 59 Timbangan bayi 60 Timbangan dewasa + tinggi badan 61 Alat pengukur panjang badan bayi type caliper 62 Infus set pediatric pak isi 10 63 Vena cateter for infant no. 26 G pak isi 10 64 Spuit disposible 1 cc 65 Spuit disposible 2,5 cc 66 Tempat tidur periksa 67 Tempat tidur tindakan (persalinan) 68 Tempat tidur pasien rawat inap 69 Boks bayi 70 Selimut bayi 71 Lemari alat 72 Lemari arsip 73 Meja biro 74 Kursi 75 Bangku tunggu 76 Tempat tidur periksa1. Bidan KitNo Nama Alat Jumlah 1 Apron plastik tebal 1 2 Alat pengisap lendir Dr. Lee 2 3 ARI timer untuk bayi standar Unicef 1 4 Autoclik device 1 5 Baby scale 7 kg + celana 1 6 Bak instrumen 509 (21x11x4,5 cm) 1 7 Blood lancet 28 G 1 8 Bowel metal 12 cm 2 9 Catgut plain 2/0, 1,5 cm (expired date minimum 3 tahun) 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 82. 10 Kateter disposible No. 12 1011 Duk kain katun 60x60 cm steril 212 Funduscope kayu/ foetal stetoscope 113 Gunting episiotomi 14 cm 114 Gunting operasi lurus 14 cm, tajam/tumpul 115 Gunting tali pusat 16 cm 116 HB Talquis book 117 Hechting Nald, GR 12 118 Hechting Nald, GT 12 119 Infusion set dewasa 520 Infusion set paediatric 521 IV catheter no 18 G 522 IV catheter no. 26 untuk bayi 523 Jarum disposible 23 G, box/ 100 124 Kocker lurus 16 cm, stainless 225 Meteran/ metline 1,5 m 126 Mucous suction (pengisap lendir) 527 Nasogastric tube no. 14 F 228 Needle holder Mayo 14 cm 229 Nelathon catheter no. 12 steril 530 Nier-bekken 20 cm stainless 231 Pinset anatomi 14 cm stainless 132 Pinset bedah 14 cm stainless 133 Pinset bedah 18 cm stainless 134 Resusitator bayi standart : 1 - Balon resusitasi untuk bayi baru lahir (tidak boleh melebihi 750ml) - Sungkup bertepi dengan bantalan nomor 0 (BBLR) dan nomor 1 (bayi cukup bulan)35 Sarung tangan bedah no. 6,5; 7; 7,5 30 ps36 Selimut bayi 237 Senter besar 138 Setengah kocker ss 14 cm 139 Sheet plastik tebal 240 Sikat tangan dari nylon halus 141 Tensimeter 142 Spiritus lamp sumbu 2 143 Spuit disposible 1 cc 1 box44 Spuit disposible 3 cc 1 box45 Stetoskop duplex dewasa + 1 membran + 1 ps ear loop 146 Termometer bayi axilla 147 Termometer digital 8 detik 148 Timbangan bayi 20 kg 149 Timbangan dewasa 130 kg 150 Ukuran lengan ibu hamil 151 Umbilical cord klem bahan nylon 1052 Tas bidan kit 153 Tas partus kit54 Selimut bayi55 Wing Needle No. 23 & 25 G Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 ABAK AD TI HUS
  • 83. LAMPIRAN 3 DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGALNo Provinsi Nama Kabupaten No Provinsi Nama Kabupaten1 ACEH Simelue 93 Kalimantan Barat Kayong Utara2 ACEH Aceh Singkil 94 Kalimantan Tengah Seruyan3 ACEH Aceh Selatan 95 Kalimantan Selatan Barito Kuala4 ACEH Aceh Timur 96 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara5 ACEH Aceh Barat 97 Kalimantan Timur Kutai Barat6 ACEH Aceh Besar 98 Kalimantan Timur Malinau7 ACEH Aceh Barat Daya 99 Kalimantan Timur Nunukan8 ACEH Gayo Lues 100 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe9 ACEH Nagan Raya 101 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud10 ACEH Aceh Jaya 102 Sulawesi Utara Kepulauan Sitaro11 ACEH Bener Meriah 103 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan12 ACEH Pidie Jaya 104 Sulawesi Tengah Banggai13 Sumatera Utara Nias Barat 105 Sulawesi Tengah Morowali14 Sumatera Utara Nias Utara 106 Sulawesi Tengah Poso15 Sumatera Utara Nias 107 Sulawesi Tengah Donggala16 Sumatera Utara Tapanuli Tengah 108 Sulawesi Tengah ToliToli17 Sumatera Utara Nias Selatan 109 Sulawesi Tengah Buol18 Sumatera Utara Pakpak Barat 110 Sulawesi Tengah Parigi Moutong19 Sumatera Barat Kepualauan 111 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una Mentawai20 Sumatera Barat Pesisir Selatan 112 Sulawesi Tengah Sigi21 Sumatera Barat Solok 113 Sulawesi Selatan Selayar22 Sumatera Barat Sawahlunto/ 114 Sulawesi Selatan Jeneponto Sijunjung23 Sumatera Barat Padang Parian 115 Sulawesi Selatan Pangkejene Kepulauan24 Sumatera Barat Solok Selatan 116 Sulawesi Selatan Toraja Utara25 Sumatera Barat Dharmas Raya 117 Sulawesi Tenggara Buton26 Sumatera Barat Pasaman Barat 118 Sulawesi Tenggara Muna27 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir 119 Sulawesi Tenggara Konawe28 Sumatera Selatan Lahat 120 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan29 Sumatera Selatan Musi Rawas 121 Sulawesi Tenggara Bombana30 Sumatera Selatan Banyu Asin 122 Sulawesi Tenggara Wakatobi31 Sumatera Selatan OKU Selatan 123 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara32 Sumatera Selatan Ogan Ilir 124 Sulawesi Tenggara Konawe Utara33 Sumatera Selatan Empat Lawang 125 Sulawesi Tenggara Buton Utara34 Bengkulu Kaur 126 Gorontalo Gorontalo Utara35 Bengkulu Seluma 127 Gorontalo Boalemo36 Bengkulu Muko-Muko 128 Gorontalo Pohuwato37 Bengkulu Lebong 129 Sulawesi Barat Majene38 Bengkulu Kepahiang 130 Sulawesi Barat Polewali Mandar39 Bengkulu Bengkulu Tengah 131 Sulawesi Barat Mamasa40 Lampung Pesawaran 132 Sulawesi Barat Mamuju41 Lampung Lampung Barat 133 Sulawesi Barat Mamuju Utara42 Lampung Lampung Utara 134 Maluku Maluku Tenggara Barat43 Lampung Way Kanan 135 Maluku Maluku Tengah Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 84. 44 Bangka Belitung Bangka Selatan 136 Maluku Buru45 Kepulauan Riau Natuna 137 Maluku Kepulauan Aru46 Kepulauan Riau Anambas 138 Maluku Seram Bagian Barat47 Jawa Barat Sukabumi 139 Maluku Seram Bagian Timur48 Jawa Barat Garut 140 Maluku Maluku Barat Daya49 Jawa Timur Bondowoso 141 Maluku Buru Selatan50 Jawa Timur Situbondo 142 Maluku Utara Halmahera Barat51 Jawa Timur Bangkalan 143 Maluku Utara Halmahera Tengah52 Jawa Timur Sampang 144 Maluku Utara Kepulauan Sula53 Jawa Timur Pamekasan 145 Maluku Utara Halmahera Selatan54 Banten Pandeglang 146 Maluku Utara Halmahera Utara55 Banten Lebak 147 Maluku Utara Halmahera Timur56 NTB Lombok Barat 148 Maluku Utara Morotai57 NTB Lombok Tengah 149 Papua Barat Kaimana58 NTB Lombok Timur 150 Papua Barat Teluk Wondama59 NTB Dompu 151 Papua Barat Teluk Bintuni60 NTB Bima 152 Papua Barat Sorong Selatan61 NTB Sumbawa Barat 153 Papua Barat Sorong62 NTB Lombok Utara 154 Papua Barat Raja Ampat63 NTB Sumbawa 155 Papua Barat Tambrau64 NTT Nagekeo 156 Papua Barat Maybrat65 NTT Sumba Tengah 157 Papua Merauke66 NTT Sumba Barat Daya 158 Papua Jayawijaya67 NTT Manggarai Timur 159 Papua Nabire68 NTT Sabu Raijua 160 Papua Biak Numfor69 NTT Sumba Barat 161 Papua Paniai70 NTT Sumba Timur 162 Papua Puncak Jaya71 NTT Kupang 163 Papua Mimika72 NTT Timor Tengah 164 Papua Boven Digoel Selatan73 NTT Timor Tengah Utara 165 Papua Mappi74 NTT Belu 166 Papua Asmat75 NTT Alor 167 Papua Yahukimo76 NTT Lembata 168 Papua Pegunungan Bintang77 NTT Flores Timur 169 Papua Tolikara78 NTT Sikka 170 Papua Sarmi79 NTT Ende 171 Papua Keerom80 NTT Ngada 172 Papua Yapen81 NTT Manggarai 173 Papua Waropen82 NTT Rote Ndao 174 Papua Supiori83 NTT Manggarai Barat 175 Papua Mamberamo Raya84 Kalimantan Barat Sambas 176 Papua Lany Jaya85 Kalimantan Barat Bengkayang 177 Papua Mamberamo Tengah86 Kalimantan Barat Landak 178 Papua Nduga87 Kalimantan Barat Sanggau 179 Papua Yalimo88 Kalimantan Barat Ketapang 180 Papua Puncak89 Kalimantan Barat Sintang 181 Papua Dogiyai90 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 182 Papua Deiyai91 Kalimantan Barat Sekadau 183 Papua Intan Jaya92 Kalimantan Barat Melawi Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 85. LAMPIRAN 4 DAFTAR NAMA PULAU-PULAU TERLUAR BERPENDUDUK RI YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGANO NAMA KAB NEGARA TITIK PDDK PULAU /PROV BATAS KOORDINAT Ada Tdk Sumut1 Simuk Nias Selatan LAUT LEPAS 00.05.33 LS 97.51.14 BT 1 Kep Riau2 Karimun Anak Karimun MALAYSIA 01.09.59 LU 103.23.20 BT 13 Pelampong Batam SINGAPURA 01.07.41 LU 103.41.58 BT 14 Subi Kecil Natuna MALAYSIA 03.01.51 LU 108.54.52 BT 1 Bengkulu5 Enggano Bengkulu Utara LAUT LEPAS 05.31.13 LS 102.16.00 BT 1 Jateng6 Nusakambangan Cilacap AUSTRALIA 07.47.05 LS 109.02.34 BT 1 NTT7 Alor Alor TIMOR LESTE 08.13.50 LS 125.07.55 BT 1 Kaltim8 Maratua Berau MALAYSIA 02.15.12 LU 118.38.41 BT 19 Sebatik Nunukan MALAYSIA 04.10.00 LS 117.50.00 BT 1 Sulut10 Mantehage Minahasa Utara MALAYSIA 01.45.47 LU 124.43.51 BT 111 Makalehi Sitaro PHILIPIN 02.44.15 LU 125.09.28 BT 1 A12 Kawaluso Sangihe PHILIPINA 04.14.06 LU 125.18.59 BT 113 Kawio Sangihe PHILIPINA 04.40.16 LU 125.25.41 BT 114 Marore Sangihe PHILIPINA 04.44.14 LU 125.28.42 BT 115 Miangas Talaud PHILIPINA 05.34.02. LU 126.34.54 BT 116 Marampit Talaud PHILIPINA 04.46.18 LU 127.08.32 BT 117 Kakarutan Talaud PHILIPINA 04.37.36 LU 127.09.53 BT 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 86. LAMPIRAN 5 DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPK STATUS PRONO KABUPATEN KECAMATAN NAMA PUSKESMAS JML Keterangan PINSI TT Non TT1 SUMUT Nias Selatan Pulau-Pulau Batu Pulau Tello 1 1 Pulau terluar2 KEPRI Natuna Pulau Laut Pulau Laut 1 1 Perbatasan Subi Subi* 1 1 Pbtsn & PPKT Serasan Serasan 1 1 Perbatasan Karimun Tebing Tebing 1 1 Pulau terluar Batam Belakang Padang Blk Padang 1 1 Pulau terluar3 BENGKULU Bengkulu Utara Enggano Enggano 1 1 Pulau terluar4 KALBAR Sambas Paloh Paloh 1 1 Perbatasan Sajingan Besar Sajingan 1 1 Perbatasan Sanggau Entikong Entikong 1 1 Sekayam Balai Karangan 1 1 Sintang Ketungan Hulu Senaning 1 1 Perbatasan Ketungan Tengah Merakai 1 1 Perbatasan Kapuas Hulu Nanga Kantuk Nanga Kantuk 1 1 Sei Antu Puring Kencana 1 1 Perbatasan Badau Badau 1 1 Perbatasan Desa Sepandan Lanjak 1 1 Perbatasan Ba Martinus 1 1 Perbatasan Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 87. NAMA PUSKESMAS STATUS JMLNO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN Keterangan TT Non TT Bengkayang Seluas Siding 1 1 Perbatasan Jagoi Babang Jagoi Babang 1 1 Perbatasan5 KALTIM Kutai Barat Long Apari Tiong Ohang 1 1 Perbatasan Long Pahangai Long Pahangai 1 1 Perbatasan Malinau Kayan Hulu Lg.Nawang 1 1 Perbatasan Kayan hilir Data Dian 1 1 Perbatasan Pujungan Lg.Pujungan 1 1 Perbatasan Kayan Selatan Long Ampung 1 1 Perbatasan Bahau Hulu Long Alango 1 1 Perbatasan Nunukan Krayan Long Bawan 1 1 Perbatasan Krayan Selatan Long Ayu 1 1 Perbatasan Lumbis Mansalong 1 1 Perbatasan Nunukan Nunukan 1 1 Perbatasan Sebatik Setabu (*) 1 1 Pbtsn & PPKT Sebatik Aji Kuning(*) 1 1 Pbtsn & PPKT Sebatik Sei Nyamuk(*) 1 1 Pbtsn & PPKT Sebuku Pembeliangan 1 1 Perbatasan Berau (*) Maratua Maratua 1 1 Pulau terluar6 SULUT Kep. Talaud Miangas 1 1 Perbatasan Karatung(*) 1 1 Pbtsn & PPKT Dapalan (*) 1 1 Pbtsn & PPKT Gemeh Gemeh(*) 1 1 Pbtsn & PPKT Kakorutan 1 1 Minahasa Utara Wori Wori 1 1 Pulau terluar Sangihe Kendahe Kendahe 1 1 Pulau terluar Tabukan Utara Marore 1 1 Sitaro Siau Barat Ondong 1 1 Pulau terluar7 SULTENG Toli-Toli Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 88. NAMA PUSKESMAS STATUS JMLNO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN Keterangan TT Non TT Dampal Utara Ogutua 1 1 Pulau terluar8 NTT Kupang Amfoang Utara Naikliu 1 1 Perbatasan Amfoang Timur Noelpoi 1 1 Perbatasan TTU Miomafo Barat Eban 1 1 Perbatasan Miomafo Barat Tasinifu 1 1 Perbatasan Miomafo Timur Nunpene 1 1 Perbatasan Miomafo Timur Bitefa 1 1 Perbatasan Miomafo Barat Oeolo 1 1 Perbatasan Insana Utara Wini 1 1 Perbatasan Belu Tasifeto Timur Wedomu 1 1 Perbatasan Lamaknen Weluli 1 1 Perbatasan Lamaknen Nualain 1 1 Perbatasan Tasifeto Barat Laktutus 1 1 Perbatasan Kobalima Alas 1 1 Perbatasan Raihat Haekesak 1 1 Perbatasan Kakuluk Mesak Silawan 1 1 Perbatasan Kakuluk Mesak Haliwen 1 1 Perbatasan Raimanuk Webora 1 1 Perbatasan Alor Alor Selatan Padang Alang 1 1 Pulau terluar Alor Timur Maritaing 1 1 Pulau terluar Alor Barat Daya Buraga 1 1 Pulau terluar Mataru Kalunan 1 1 Pulau terluar9 MALUKU MTB Tanimbar Selatan Saumlaki 1 1 Pulau terluar Selaru Adaut 1 1 Pulau terluar Selaru Namtabung 1 1 Pulau terluar Tanimbar Utara Larat 1 1 Pulau terluar MBD Babar Timur Marsela 1 1 Pulau terluar Mdona Hiera Lelang 1 1 Pulau terluar Lemola Serwaru 1 1 Pulau terluar Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 89. NAMA PUSKESMAS STATUS JMLNO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN TT Non TT Keterangan Pp. Terselatan Wonreli 1 1 Pulau terluar Wetar Ilwaki 1 1 Pulau terluar Wetar Ustutun 1 1 Pulau terluar Kepulauan Aru Aru Tengah Koijabi 1 1 Pulau terluar Aru Tengah Meisiang 1 1 Pulau terluar10 MALUT Halmahera Utara Sopi 1 1 Perbatasan Wayabula 1 1 Perbatasan Bere-bere 1 1 Perbatasan11 PAPUA Jayapura(Kota) Koya 1 1 Perbatasan Sarmi Sarmi 1 1 Pulau terluar Merauke Ulilin 1 1 Perbatasan Bupul 1 1 Perbatasan Sota 1 1 Perbatasan Rimba Jaya 1 1 Perbatasan Kimaam 1 1 Pulau terluar Supiori (*) Supiori Barat Sabarmiokre 1 1 Pulau terluar Supiori Timur Sorendoweri 1 1 Pulau terluar Peg. Bintang Oksibil 1 1 Perbatasan Iwur 1 1 Perbatasan Batom 1 1 Perbatasan Boven Digoel Mindiptanah 1 1 Perbatasan Waropko 1 1 Perbatasan Towe Hitam 1 1 Perbatasan Keerom Waris 1 1 Perbatasan Senggi 1 1 Perbatasan Ubrub 1 1 Perbatasan12 Papua Barat Raja Ampat Dorekar 1 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 90. LAMPIRAN 6 PERALATAN LIFE SAVING PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN DAN KEPULAUANNO JENIS NAMA ALAT UKURAN1 Airway Management a. Laryngoscop semua ukuran b. Stylet c. Endo Tracheal Tube semua ukuran d. Nasopharyngeal tube/Mayo tube semua ukuran e. Suction unit (elektrik dan manual) f. Tracheostomy set g. Needle Cricothyrotomi set2 Breathing Management a. Oksigen tabung besar dan kecil b. Bag Mask Valve (Ambu bag) untuk berbagai ukuran dewasa dan anak c. Regulator untuk tabung oksigen dan flowmeter d. Nasal canule oksigen e. Masker oksigen dewasa dan anak f. Film viewer (melihat foto X-ray)3 Circulation Management a. Pulse oxymeter b. Peralatan untuk vena sectie (minor surgery set) c. I.V cathether berbagai ukuran d. Infuse set untuk dewasa dan bayi (microdrip set) e. Intraosseus needle berbagai ukuran f. Manset untuk infusion pressure g. Tensimeter & stetoskop Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 91. NO JENIS NAMA ALAT UKURAN Tidak termasuk yang4 Drug for Emergency dibiayai DAK a. Epinephrine b. Sulfas atropine c. Xylocain d. Amidaron e. Anti Hipertensi f. Anti Konvulsan g. Magnesium sulfat h. Analgetik i. Antipiretik j. Cairan kristaloid, koloid 5 Set Bedah/Trauma a. Minosurgery set termasuk tempat peralatannya b. Collar neck/collar splint berbagai ukuran c. Pneumosplint semua ukuran d. Long spine board/short spine board e. Alat sterilisator sederhana f. Lampu emergensi (batere) 6 Set untuk Pertolongan Kelahiran a. Speculum b. Partus set c. Curretage set d. Vaccum Extractie Set e. Tampon f. Penghangat Bayi Sumber : Tim Pelatih Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)/General Emergency Life Support (GELS) bagi Tim Puskesmas di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 92. LAMPIRAN 7 PERALATAN PUSKESMAS DENGAN RAWAT INAP SET PERALATAN PONEDNomor Nomor Nomor Nama Alat Jumlah Urut Kode Gambar 1 M-69 SETENGAH KOCKER ss 14 cm 1 240 2 S-60 ALAS KAKI UNTUK PERLINDUNGAN INFEKSI 2 3 S-4 APRON UNTUK PERLINDUNGAN INFEKSI 2 190 4 U-1-2 BAK INSTRUMEN TERTUTUP 508 1 100/101 5 U-1-2 BAK INSTRUMEN TERTUTUP 509 B 1 100/101 6 U-1-2 BAK INSTRUMEN TERTUTUP 512 1 100/101 7 M-79 BENANG CHROMIC 2.0/3.0, BOX ISI 12 1 8 M-144 SPUIT DISPOSIBLE 10 cc 10 9 M-145 SPUIT DISPOSIBLE 3 cc 1 10 M-209 ENDOTRACHEAL TUBE 2.5,3,4 3 11 D-31 FETAL STETOSCOPE PINARD 1 23 12 M-18 GUNTING EPISIOTOMY 14 cm 1 208 13 M-210 GUNTING KUKU 1 14 M-30 GUNTING TALI PUSAT 16 cm 1 217 15 M-201 HALOGEN EXAMINATION LAMP 1 16 S-11 HANDUK KECIL 3 17 L-10 Hb SAHLI 1 159 18 M-152 INFUS SET DEWASA, BOX / 50 1 19 M-152 INFUS SET PEDIATRIC, BOX / 50 1 20 U-17 INKUBATOR DENGAN TERMOSTAT SEDERHANA 1 21 M-211 IV CATHETER NO.18 G UNTUK DEWASA, BOX / 50 1 22 M-35 IV CATHETER NO.26 G UNTUK BAYI, BOX / 50 1 221 23 W-33 JAM / TIMER 1 24 M-37 JARUM JAHIT TAJAM ( 9 & 11 ) / PAK 12 1 223 25 U-98 KACAMATA / GOGGLE UNTUK PERLINDUNGAN INFEKSI 2 KAIN BERSIH DAN KERING 26 S-14 KATETER PENGHISAP LENDIR 6,8,10 5 27 M-212 KATETER UMBILICAL 3 DAN 5 3 28 M-213 KLEM KASA DAN TEMPAT KORENTANG 2 29 M-79 KLEM KELY / KLEM KOCKER LURUS 14 cm 1 30 M-69 KLEM OVUM 4 240 31 M-214 LARYNGOSCOPE INFANT 3 32 M-215 MANEKIN : PELVIC MODEL + BONEKA BAYI + PLACENTA 1 33 P-34 MASKER 3 PLY EAR LOOP, BOX ISI 50 1 MEJA INSTRUMENT 2 RAK 34 S-17 MEJA TINDAKAN RESUSITASI BAYI 1 192 35 U-37 METERAN / METLINE 1.5 m 1 118 36 U-98 NALDHHOLDER 14 cm 1 37 D-14 NASO GASTRIC TUBE NO. 6 DAN 8 1 11 38 M-73,74 NELATON CATHETER NO. 14 1 244/245 39 M-157 PARTUS BED 2 40 M-61 PENGHISAP LENDIR DE LEE 1 41 D-13 PENGIKAT TALI PUSAT, BOX / 50 1 10 42 N-15 PINSET ANATOMI 14 cm 1 43 M-166 PINSET CHIRUGIS 14 cm 1 44 M095 PITA PENGUKUR LENGAN 1 265 45 M-98 PLASTIK UNTUK ALAS TIDUR 1 266 46 D-53 PLESTER NON WOVEN 5 X 5 m 1 47 S-19 POCKET DOPLER 1 48 S-46 RESUSITATOR DEWASA BAHAN POLYSUFONE 1 49 D-45 RESUSITATOR NEONATUS BAHAN POLYSUFONE : 1 304 50 U-46 - Balon resusitasi untuk bayi baru lahir (tidak boleh melebihi 1 51 U-75 750ml) 1 - Sungkup bertepi dengan bantalan nomor 0 (BBLR) dan nomor Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 93. 1 (bayi cukup bulan)52 S-22,23 SARUNG TANGAN DTT / STERIL, PASANG 7,7.5 50 19453 S-24 SARUNG TANGAN PANJANG UNTUK MANUIL PLASENTA 10 194 6.5, 7 @ 5 ps54 S-61 SARUNG TANGAN HEAVY DUTY ps 2 30155 M-143 SET EKSTRAKSI VAKUM 1 28656 M-128 SIKAT KUKU 1 20a57 D-26,27,28 SPEKULUM SIMMS ( S.M.L) SET 158 D-11,37 SPHYGMOMANOMETER Hg + MANSET BAYI 1 12759 U-54 STANDAR INFUS 160 S-54 TONG / EMBER DENGAN KRAN 2 2361 D-31 STETOSKOP DUPLEX BAYI 1 21,2262 D-30 STETOSKOP DUPLEX DEWASA 163 M-216 STILET NO. 1 UNTUK PEMASANGAN ETT 264 U-77 SUNGKUP RESUSISATOR NEONATUS 165 U-77 TAB. OKSIGEN 1m3 + REGULATOR, TROLLY, NASAL 1 2766 D-37 THERMOMETER KLINIK Hg 167 U-62 TEMPAT TIDUR PERIKSA 168 M-217 THREE WAY STOP COOK 2 2969 D-40 TIMBANGAN BAYI 20 Kg + BAKI 1 3070 D-41 TIMBANGAN INJAK DEWASA MINIMUM 120 Kg 171 M-218 VAKUM ASPIRASI MANUAL UNTUK PASKA KEGUGURAN 1 14372 U-74 WASKOM STAINLESS 40 cm 273 IUD KIT 2 30274 D-43 AIR TIMER STANDARD UNICEF 1 SET UMBILICAL ( UNTUK NEONATAL )75 KOCHER ARTERY KLEM str 10 276 KOCHER ARTERY KLEM cud 10 277 PINSET CHIRUGI 10 cm 278 GUNTING OPERASI 279 SCHALPEL BLADE No. 3 180 SMALL NEEDLE HOLDER 181 KOM KECIL 8 cm 182 CURVED MOSQUITO HEMOSTAT 183 IRIS FORCEPS 184 CURVED NON IRIS FORCEPS 185 PINSET BENGKOK KECIL 1 SET VENA SECTIE86 MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER 11 cm 187 BABY MOSQUITO str 10 288 MOSQUITO cud 10 cm 189 LANGENBACK HAK 290 PINSET CHIRUGI 10 cm 191 FORCEPS SPLINTER 11.5 cm 192 PINSET ANATOMI 10 cm 193 GUNTING OPERASI TAJAM 9 str 194 GUNTING OPERASI TAJAM 9 cud 195 KNIFE HANDLE NO. 3 196 PISAU BISTURI NO. 15 197 KOM KECIL 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 94. LAMPIRAN 8 RUANG PERSALINAN PUSKESMAS NON PERAWATAN 4.000 4 8 9 5 4.500 6 7 1 3 2 11 1.750 10 1.750Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross ventilation), danpencahayaan alami secukupnya (bovenlicht). Ruangan tersebut di atas khususuntuk dokter/bidan dan pasien (ibu melahirkan dan nifas) Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 95. Keterangan : 1. Tempat tidur kebidanan 2. Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasi 3. Meja instrumen Lampu 4. Box bayi 5. Tempat tidur pemulihan Wastafel 6. Lemari obat 7. Lemari alat Saklar 8. Meja dokter/bidan 9. Kursi Garis putus – putus = gordyn 10. Bak mandi 11. KlosetPeralatan BangunanAlat Kesehatan - 2 (dua) tempat Arsitektur Lantai; dinding; tidur - 2 (dua) bed side Plafond; mengacu Cabinet pada bangunan - Alat medik set khusus tindakan - Lemari simpan medik Alkes/ obat - Boks bayi - Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasiAlat Perkantoran - Kursi dokter Struktur - Meja ½ Biro MEP (Mechanical, - Stop kontak Electrical & - Lampu TL Baret Plumbing) - Wastafel - KM/WC (duduk/jongkok) Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 96. LAMPIRAN 9 PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP SET PERALATAN BERSALINNomor Nomor Nomor Urut Kode Nama Alat Jumlah Gambar 1 D-12 Manset Anak Dengan Pengait 1 9a 2 D-13 Meja Ginekologi 1 10 3 D-26 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Besar 2 20a 4 D-27 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Kecil 5 20a 5 D-28 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Sedang 1 20a 6 M-7 Benang Cat Gut (15 M) 1 205 7 M-8 Benang Sutera (100 M) 1 205 8 M-18 Gunting Episiotomi (Barun-Stadler) (14.5 Cm) 1 208 9 M-30 Gunting Tali Pusar (13.5 Cm) 1 217 10 M-16 Gunting operasi lurus 14 Cm, tajam/ tumpul 1 207 Jarum jahit, Ginekologi, 7/16 Lingkaran, 11 M-37 Penampang Segitiga 2 223 12 M-45 Jarum Jahit Uterus (Martin) 1 228 13 M-58 Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi 1 233 14 M-59 Kateter, Karet No. 10 (Nelaton) 1 234 15 M-60 Kateter, Karet No. 12 (Nelaton) 1 234 16 M-61 Kateter, Karet No. 14 (Nelaton) 1 234 17 M-62 Kateter, Logam Untuk Wanita No. 12 1 235 18 M-69 Klem Arteri 14 Cm (Kocher) 2 240 19 M-71 Klem Tampon Uterus, 25 Cm (Bozemann) 1 242 20 M-72 Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 Cm (Mayo-Hegar) 1 243 21 M-77 Klem/Penjepit Porsio, 25 Cm (Schroder) 2 248 22 M-79 Korentang, Penjepit Sponge (Foerster) 3 250 23 M-93 Perforator (Naegele) 1 263 24 M-95 Pinset Anatomis, 14,5 Cm 2 265 25 M-96 Pinset Anatomis, 18 Cm 2 265 26 M-98 Pinset Bedah, 14,5 Cm 2 266 27 M-99 Pinset Bedah, 18 Cm 2 266 28 M-135 Sonde Uterus/Penduga 1 293 29 U-37 Meja Instrumen/Alat 1 118 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 97. Nomor Nomor NomorUrut Kode Nama Alat Jumlah Gambar 30 U-55 Standar Waskom, Tunggal 1 129 31 U-73 Waskom Cekung 1 142 32 D-16 Pelvimeter Obstetri 1 13 33 M-148 Jarum suntik, Disposible (No.02) 12 34 M-149 Jarum suntik, Disposible (No.12) 12 35 M-150 Jarum suntik, Disposible (No.14) 12 36 M-151 Jarum suntik, Disposible (No.20) 12 37 M-146 Disposible Syringe, 1 CC 5 38 M-144 Disposible Syringe, 10 CC 5 39 M-145 Disposible Syringe, 3 CC 5 40 M-147 Disposible Syringe, 5 CC 5 41 U-52 Silinder Tabung/ Tempat Korintang 1 126 42 U-26 Sperei 3 43 S-22-24 Sarung tangan 3 44 S-25 Selimut 3 45 S-21 Sarung bantal 3 46 S-11 Handuk 3 47 S-16 Waslap 6 48 S-32 Formulir Askep/ Kebidanan 1 Set 49 S-33 Alat Tulis 1 50 U-83 Tromol untuk alat steril 1 51 M-137 Sterilisator 1 259 52 W-15 Tempat sampah basah dan kering, Bertutup 2 54 U-31 Lampu senter 1 112 55 L-47 Untuk pemeriksaan urine/ Urinometer 1 Set 188 56 M-159 Peralatan Immunisasi 1 57 L-10 Hemoglobinometer Set (Sahli) 1 159 58 D-44 Termometer for Infant 1 59 U-75 Resusitator for Infant 1 60 U-77 Tabung/Sungkup Resusitator 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 98. Nomor Nomor NomorUrut Kode Nama Alat Jumlah Gambar 61 M-156 Klem Tali Pusat 1 62 U-81 Lampu sorot 1 63 M-58 Penghisap lendir 1 233 64 U-54 Standar Infus 1 128 65 S-4 Celemek 2 190 66 U-44 Pompa payudara 1 123 67 D-40 Timbangan bayi 1 29 68 D-41 Timbangan dewasa 1 30 69 D-17 Pengukur panjang bayi 1 70 U2 Bak logam untuk alat steril 1 101 71 D-53 Pengukur LILA 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 99. LAMPIRAN 10 DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN1. Persyaratan Umum Dapur merupakan ruang yang digunakan untuk mengolah masakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, mulai dari persiapan, masak dan distribusi. Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross ventilation) dan pencahayaan alami yang maksimal (jendela dan bovenlicht).2. Persyaratan Teknis Denah dapur dengan luas 3 m x 3 m. B A C A H D P D I N T U E G F Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 100. Keterangan:A. Meja PersiapanB. Bak cuciC. KomporD. Rak piringE. Kulkas 2 pintu, bila listrik memungkinkanF. Meja pembagian makanan / distribusi makananG. Tempat pembuatan makanan bayi dan AnakH. Tempat sampah : Alur Penyelenggaraaan MakanCatatan : Pintu dapur memiliki akses langsung ke luar, untuk memudahkan distribusi bahan makanan mentah dan matang. Letak lemari gantung - diatas meja pembagian/ distribusi makanan. - Diatas rak piring Ventilasi/ jendela harus cukup Pintu 2 lapis (lapisan luar dari kawat kasa), lebih baik yang dapat menutup secara otomatis Peralatan Bangunan Alat kesehatan Set alat dapur/ gizi Arsitektur Lantai, dinding, plafond (peralatan dapur) mengacu pada bangunan umum. Furniture Lemari simpan MEP (Mekanikal, Stop kontak 2 buah Rak Elektrikal & Plumbing) Lampu TL Baret Washbasin Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 101. Peralatan dapur:NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT 1 Lemari penyimpan makanan Lemari 2 pintu, susun 4, ukuran 150X90 cm 1 Buah 2 Rak piring Tertutup, kaca dof, 4 pintu (2 sekat) 1 Buah 3 Kompor gas teflon 2 sumbu, selang gas dan tutup pengaman 1 Buah 4 Tabung gas tanpa isi Besi, ukuran standar 15 kg 1 Buah 5 Dandang/ risopan Allumunium, diameter 34 cm 1 Buah 6 Panci ukuran sedang Allumunium, diameter 36 cm 1 Buah 7 Panci ukuran besar Allumunium, diameter 38 cm 1 Buah 8 Wajan ukuran sedang Stainless steel, diameter 36 cm 1 Buah 9 Wajan ukuran besar Stainless steel, diameter 38 cm 1 Buah10 Termos air panas Plastik tebal, volume 1,5 liter 2 Buah11 Gelas ukur Kaca tahan panas, diameter 10 cm 2 Buah12 Mangkuk sayur Melamin, diameter 20 cm 2 Lusin13 Piring makan Melamin, diameter 22 cm 2 Lusin14 Gelas minum Melamin, diameter 8 cm 2 Lusin15 Baskom Stainless steel, diameter 34 cm 3 Buah16 Sendok makan Stainless steel 2 Lusin17 Garpu makan Stainless steel 2 Lusin18 Sendok kecil Stainless steel 2 Lusin19 Teko air minum Allumunium, diameter 24 cm 2 Buah20 Tempat air minum Plastik tebal, volume 10 liter 1 Buah21 Sendok sayur Stainless steel, diameter 9 cm, tangkai 27 cm 2 Buah22 Sodet Stainless steel, diameter 9 cm, tangkai 27 cm 2 Buah23 Timbangan kue Ukuran 2 kg 3 Buah24 Parutan Stainless 1 buah25 Pisau dapur baja 3 Buah26 Talenan Kayu, ukuran 20x25 cm 2 Buah27 Tutup dan tatakan gelas Melamin, diameter 7 cm 2 Lusin28 Saringan santan/ kelapa Stainless steel, diameter 20 cm 2 Buah29 Saringan the Plastik, diameter 10 cm 4 Buah Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 102. NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT30 Piring kecil datar Melamin, diameter 10 cm 3 Lusin31 Piring kue cekung Melamin, diameter 10 cm 2 Lusin32 Ember Plastik, diameter 30 cm 2 buah33 Serbet makan Kain, ukuran 40x40 12 buah34 Cobek dan ulekannnya Batu 2 buah35 Bak cuci piring 2 lubang Stainless steel 1 buah36 Serok Stainless steel 2 buah37 Baki/ nampan Stainless steel 2 buah38 Tempat sampah 15 liter + tutup Plastik 2 buah39 Loyang aluminium Aluminium 2 buah40 Baskom diameter 20 cm Plastik 1 buah41 Baskom diameter 35 cm Plastik 1 buah42 Baskom diameter 50 cm Plastik 1 buah Bila Listrik memungkinkan, dapat ditambah penyediaan peralatan sebagai berikut :43 Kulkas 2 pintu 1 pintu, dilengakapi dengan frizer 1 Buah44 Blender Standar 1 Buah45 Rice cooker Stainless steel, dalam teflon 1 buah46 Oven Stainless steel 1 buah47 Mixer dengan dududkan Plastik , stainless steel 1 buah48 Bakaran roti stainless steel (oven toaster) 1 buah RUANG KONSULTASI GIZI 1. Sarana : a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m 2) b. Lemari, kursi , meja c. Lemari buku 2. Peralatan a. Komputer dan printer b. Software Nutriclin c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi d. Microtice e. Length Board f. Pita LILA g. Food Model h. Leaflet i. Form Anamnesa Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 103. LAMPIRAN 11 STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 856/Menkes/SK/IX/2009)Berbagai nama untuk unit/instalsi pelayanan gawat darurat di rumah sakitdiseragamkan menjadi INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)1. KLASIFIKASI Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari: a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas A. b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas B. c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas C. d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas D.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR: a. Target pencapaian STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit secara nasional adalah maksimal 5 tahun dari tanggal penetapan SK. b. Setiap Rumah Sakit dapat menentukan target pencapaian lebih cepat dari target maksimal capaian secara nasional. c. Rencana pencapaian dan penerapan STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.3. JENIS PELAYANAN Level IV Level III Level II Level I Memberikan Memberikan Memberikan Memberikan pelayanan sbb: pelayanan sbb: pelayanan sbb: pelayanan sbb: 1. Diagnosis & 1. Diagnosis & 1. Dianosis & 1. Dianosis & penanganan : penanganan penanganan: penanganan: Permasalahan Permasalahan Permasalahan Permasalahan pd A,B,C dgn pada A,B,C pd jalan nafas pd A: jalan Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 104. alat lengkap dengan alat yg (airway nafas tmsk ventilator lebih lengkap problem), (airway 2. Penilaian tmsk ventilator ventilasi problem), B: disability, 2. Penilaian pernafasan ventilasi Penggunaan disability, (breathing pernafasan obat, EKG, Penggunaan problem) dan (breathing defibrilasi obat, EKG, sirkulasi problem) 3. Observasi defibrilasi 2. Penilaian dan C HCU/ 3. HCU/resusitasi disability, sirkulasi R Resusitasi- 4. Bedah sito Penggunaan pembuluh ICU obat, EKG, darah 4. Bedah sito defibrilasi (circulation (observasi problem) HCU) 4. M 3. Bedah sito elakukan stabilisasi dan evakuasi4. SUMBER DAYA MANUSIA IGD Level IV Level III Level II Level Kualifikasi I Tenaga Dokter Semua - - - Subspesialis jenis on call Dokter Spesialis 4 Besar Bedah,Obsgin, Bedah,Obsgin, - + Anak, Penyakit Anak, Penyakit Anastes Dalam on site Dalam on call. i on (dokter spesialis site. lain on call) (dr Spesiali s lain on call) Dokter PPDS On site On site 24 jam - - 24 jam (RS Pendidikan) Dokter Umum On site On site 24 jam On site 24 jam On (+pelatihan 24 jam site Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 105. kegawat 24 daruratan) jam GELS,ATLS, ACLS, dll Perawat Kepala S1 Jam kerja Jam kerja / Jam kerja Jam DIII / diluar jam kerja Kerja (+Emergency Diluar Nursing) jam kerja Perawat On site On site 24 jam On site 24 jam On (+Pelatihan 24 jam site Emergency 24 Nursing) jam Non Medis Bagian Keuangan Kamtib(24jam) On site On site 24 jam On site 24 jam On Pekarya(24jam) 24 jam site 24 jam5. KETENTUAN UMUM SARANA a. Ketentuan umum Fisik Bangunan: 1) Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal/bencana. 2) Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah sakit. 3) Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2. 4) Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp). 5) Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. 6) Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS). 7) Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 106. 8) Area dekontaminasi ditempatkan di depan / di luar IGD atau terpisah dengan IGD. 9) Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. 10) Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. 11) Apotik 24 Jam tersedia dekat IGD. 12) Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).b. Sarana LEVELNo KELAS / RUANG LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET 4 RUANG 1 PENERIMAAN a. R. Tunggu (Public Area) - Informasi + + + - - Toilet + + + + - Tlpn Umum + + - - - ATM + - - - - Kafetaria + - - - - Keamanan + + - - b. R. Administrasi - Pendaftaran + + + - pasien baru/rawat - Keuangan + + - - + + Tergantung - Rekam Medik + + IT Sistem Bisa + + + bergabung c. R. Triase dengan ruangan lain d. R. + + + Penyimpanan - Strecher e. R. Informasi + + +/- - dan Komunikasi 2 RUANG TINDAKAN a. R. Resusitasi + + + + b. R. Tindakan - Bedah + + + - Non Bedah / + + + Bisa Medical bergabung - Anak + Bisa bergabung - Kebidanan + Bagi IGD yg berada dekat c. R. + +/- +/- +/- industri harus Dekontaminasi memiliki ruang ini. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 107. 3 RUANG + + +/- Bisa OPERASI bergabung atau terpisah - dan dapat diakses 24 jam 4 RUANG + + + Bisa OBSERVASI bergabung dengan ruangan lain 5 RUANG KHUSUS a. R. Intermediate / HCU . Umum + + + - Bisa . Cardiac + + - - bergabung atau terpisah . Pediatric + +/- - - dan dapat . Neonatus + +/- - - diakses 24 b. R. Luka Bakar + +/- - - jam c. R. Hemodialisis + +/- - - d. Isolasi + +/- - -c. Fasilitas / Prasarana Medis Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh kelas IGD rumah sakit dan jumlah kasus yang di tangani. KELAS LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL No KET /RUANG 4 3 2 1 A. RUANG TRIASE Kit Pemeriksaan + + + + Minimal 2 Sederhana Brankar Penerimaan + + + + Rasio Pasien (Cross Sectional) Pembuatan rekam medik (perlu dibuatkan khusus form) Label (pada saat korban + + + + massal) B. RUANG TINDAKAN 1 Ruang Resusitasi PERALATAN MEDIS Nasopharingeal tube + + + + Minimal 1 setiap no Oropharingeal tube + + + + Minimal 1 setiap no Laringoscope set Anak + + + + Minimal 1 setiap no Laringoscope set Dewasa + + + + Minimal 1 setiap no Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 108. Nasotrakheal tube + + + + Minimal 1 setiap no Orotracheal + + + + Minimal 1 setiap no Suction + + + + Sesuai jumlah TT Tracheostomi set + + + + Minimal 1 setiap no Bag Valve Mask + + + + Minimal 1 setiap (Dewasa/Anak) no Kanul Oksigen + + + + Sesuai jumlah TT Oksigen mask (D/A) + + + + Minimal 1 Chest Tube + + + + Minimal 1 Crico / Trakheostomi + + + + Minimal 1 Ventilator Transport + + +/- - Minimal 1 Vital Sign Monitor + + +/- - Sesuai jumlah TT Infusion pump + + +/- - 2 s/d 3 tiap TT Syringe pump + + +/- - ECG + + + + Minimal 1 Vena Section + + + + Minimal 1 Defibririlator + + + + Minimal 1 Gluko stick + + + + Minimal 1 Stetoskop + + + + Minimal 1 Termometer + + + + Minimal 1 Nebulizer + + + + Minimal 1 Oksigen Medis / + + + + Rasio 1:1 TT di Consentrators IGD Warmer + + +/- - Minimal 1 Imobilization Set Neck Collar + + + + Minimal 1 Splint + + + + Minimal 1 set Long Spine Board + + + + Minimal 1 set Scoop Strecher + + + + Minimal 1 set Kendrik Extrication Deviice + + + + Minimal 1 set (KED) Urine Bag + + + + Minimal 1 set / TT NGT + + + + Minimal 1 set Wound Toilet Set + + + + Minimal 1 set Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 ABAK AD TI HUS
  • 109. KELAS LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL No KET /RUANG 4 3 2 1 OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI Cairan Infus + + + + Koloid Cairan Infus + + + + Kristaloid Cairan Infus + + + + Dextrose  Adrenalin + + + +  Sulpat Atropin + + + +  Kortikosteroid + + + +  Lidokain + + + +  Dextrose 50% + + + + Selalu  Aminophilin + + + + Tersedia dalam  Pethidin + + + + jumlah yang  Morfin + + + + cukup di  Anti convulsion + + + + IGD tanpa  Dopamin + + + + harus di  Dobutamin + + + + resepkan  ATS , TT + + + +  Trombolitik + + + +  Amiodaron + + + + (inotropik)  APD : Masker , + + + + Sarungtgn  Mannitol + + + +  Furosmide  APD : Sarung + + + + Tangan2 Ruang Tindakan Bedah ALAT MEDIS Meja Operasi / Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minim tempat tidur al 1 tindakan Dressing set Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minim al 10 Infusion Set Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minim al 10 Vena Section Minimal 1 Minimal Minimal - set 1 1 Torakosintetis Minimal 1 Minimal Minimal - set 1 1 Metal kauter Minimal 1 Minimal Minimal - 1 1 Film Viewer Minimal 1 Minimal Minimal - 1 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 110. Tiang Infus Minimal 6 Minimal 6 Minimal 2 Minim al 2 Lampu operasi Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minim al 1 Thermometer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minim al 1 Stetoskop Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minim al 1 Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minim al 1 Sterilisator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minim al 1 Bidai Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minim al 1 Splint Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minim al 1 KELAS LEVEL LEVEL LEVEL LEVELNo KET /RUANG 4 3 2 1 OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI  Analgetik + + + +  Antiseptik + + + + Selalu  Cairan + + + + tersedia kristaloid dalam  Lidokain + + + + jumlah  Wound + + + + yang cukup dressing di Ruang  Alat-alat anti + + + + Tindakan septic Bedah  ATS + + + + tanpa  Anti Bisa Ular + + + + harus di  Anti Rabies + + + + resepkan  Benang jarum + + + +  3 .Ruang Tindakan Medik PERALATAN MEDIS Kumbah Minimal Minimal Minimal Minimal Lambung Set 1 1 1 1 EKG Minimal Minimal Minimal Minimal Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 111. 1 1 1 1 Kursi Periksa Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Irigatoreriksaan Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Nebulizer Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Suction Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Oksigen Medis Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 NGT Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Syrine Pump Minimal Minimal Minimal - 2 2 2 Infusion Pump Minimal Minimal Minimal - 2 2 2 Jarum Spinal Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Lampu Kepala Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Bronchoscopy Minimal - - - 1 Opthalmoscop Minimal Minimal - - 1 1 Otoscope set Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Slit Lamp Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Tiang Infus Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Tempat Tidur Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Film Viewer Minimal Minimal Minimal Minimal 1 1 1 1 Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 ABAK AD TI HUS
  • 112. KELAS LEVEL LEVEL LEVEL LEVELNo KET /RUANG 4 3 2 1 OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI SA + + + + Aminophilin + + + + Dopamin + + + + Kristaloid + + + + Cairan Infus + + + + Koloid Cairan Infus + + + + Kristaloid Cairan Infus + + + + Dextrose  Adrenalin + + + +  Sulpat Atropin + + + +  Kortikosteroid + + + +  Lidokain + + + + Selalu tersedia  Dextrose 50% + + + + dalam jumlah yang  Aminophilin / + + + + cukup di Ruang 2 blokker Tindakan Bedah  Pethidin + + + + tanpa harus di  Morfin + + + + resepkan  Anti convulsion + + + +  Dopamin + + + +  Anti convulsion + + + +  Dopamin + + + +  Dobutamin + + + +  ATS + + + +  Trombolitik + + + +  Amiodaron + + + + (inotropik)  APD : Masker + + + +  Mannitol + + + +  Furosmide + + + +  APD : Sarung + + + + Tangan Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 113. KELAS LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL No KET /RUANG 4 3 2 14 Ruang Tindakan Bayi & Anak PERALATAN MEDIS  Inkubator Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1  Tiang Infus Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1  Tempat Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Tidur 1  Film Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Viewer 1  Suction Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1  Oksigen Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1 OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI  Stesolid + + + +  Mikro drips + + + + Tersedia set dlm jumlah  Intra + + + + yang cukup Osseus set 5 Ruang Tindakan Kebidanan PERALATAN MEDIS Kuret Set Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Partus set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Suction bayi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Meja Minimal 1 Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Ginekologi bergabung bergabung bergabung Meja Partus Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Vacuum set Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Forcep set Minimal 1 Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 114. bergabung bergabung bergabung CTG Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Resusitasi set Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Doppler Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Suction Bayi Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 baru lahir bergabung bergabung bergabung Laennec Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Tiang Infus Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Tempat Tidur Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung Film Viewer Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 / Minimal 1 bergabung bergabung bergabung OBAT-OBATAN  Uterotonika + + + + Tersedia  Prostaglandin + + + + dalam jumlah yang cukup Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 ABAK AD TI HUS
  • 115. 6 Ruang Operasi (R. Persiapan dan Kamar Operasi) A. RUANG PERSIAPAN Ruang ganti Brankar + + +/- - Tindakan /operasi yang dilakukan Oksigen + + +/- - terutama untuk keadaan Cito, Suction + + +/- - bukan elektif Linen + + +/- - B. KAMAR OPERASI Meja Operasi Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Mesin Anastesi Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Alat regional Minimal Minimal Minimal - Anestesi 1 1 1 Lampu Minimal Minimal Minimal - (mobile/statis) 1 1 1 Pulse Oximeter Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Vital Sign Monitor Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Meja Instrumen Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Suction Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 C-arm Minimal Minimal - - 1 1 Film Viewer Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Set Bedah dasar Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Set laparatomi Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Tindakan yang dilakukan terutama Set Apendiktomi Minimal Minimal Minimal - untuk keadaan Cito, bukan elektif 1 1 1 Set sectiosesaria Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Set Bedah anak Minimal Minimal - - 1 1 Set Vascular Minimal Minimal - - 1 1 Torakosintetis set Minimal Minimal - - 1 1 Set Neurosurgery Minimal Minimal - - 1 1 Set orthopedic Minimal Minimal - - 1 1 Set urologi Minimal Minimal - - Emergency 1 1 Set Bedah Plastik Minimal Minimal - - Emergency 1 1 Set Laparoscopy Minimal Minimal - - 1 1 Endoscopy surgery Minimal Minimal - - 1 1 Laringoscop Minimal Minimal Minimal 1 1 1 BVM Minimal Minimal Minimal Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 116. 1 1 1 Defibrilator Minimal Minimal Minimal 1 1 1 C. RUANG RECOVERY Infusion pump Minimal Minimal Minima - 2 2 l2 Syringe pump Minimal Minimal Minimal - 2 2 2 Bed side Monitor Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Suction Minimal Minimal Minimal - Tindakan yang dilakukan terutama 1 1 1 untuk keadaan Cito, bukan elektif Tiang infuse Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Infusion set Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 Oxygen Line Minimal Minimal Minimal - 1 1 1 KELAS/ LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL KETNO RUANG 4 3 2 1C. RUANG PENUNJANG MEDIS 1. Ruang Radiologi Mobile X-ray Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 +/- Mobile USG Minimal 1 Minimal 1 - - Apron Timbal Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 - CT Scan Minimal 1 Minimal 1 - - Bisa bergabung/ MRI Tersedia - - - tersendiri dan dapat 1 diakses 24 jam Automatic Film Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 - Processor Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 - 2. Ruang Laboratorium a. Lab. Standar Lab. Rutin + + + + Elektrolit + + + + Bisa bergabung/ Kimia Darah + + + + tersendiri dan dapat Analisa Gas + + +/- - diakses 24 jam Darah CKMB + +/- - - (jantung) b. Lab. Khusus 3. Bank Darah + + bisa bergabung (BDRS) Dapat diakses 24 jam BMHP (Bahan + + + + Medis Habis Pakai) 4. Ruang Sterilisasi Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 117. Basah + + + + Minimal 1 Autoclave + + + + Minimal 1 5. Gas Medis : N2O Tabung Gas + + + + Sentral + + +/- +/-D. RUANG PENUNJANG NON MEDIS 1. Alat Komunikasi Internal Fix + + + + Mobile + +/- +/- +/- Radio medik + + +/- +/- 2. Alat Komunikasi Eksternal Fix + + + + Mobile + +/- +/- +/- Radio medik + + + + 3. Alat Rumah Tangga Tersedia 4. Alat Administrasi Komputer + + +/- - Mesin ketik + + + +/- Alat kantor + + + + Meubelair + + + + Papan Tulis + + + + Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 118. LAMPIRAN 12 CONTOH PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAKGAMBAR KENDARAAN RODA 2 YANG DI MODIFIKASI1. GAMBAR TAMPAK SAMPING2. GAMBAR TAMPAK BELAKANG Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 A BAK AD TI HUS
  • 119. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN 1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam - - 7,726.4 2 Kab. Aceh Barat 1,913.6 892.3 - 3 Kab. Aceh Besar 1,875.0 1,808.4 2,639.5 4 Kab. Aceh Selatan 2,601.1 1,433.7 3,138.2 5 Kab. Aceh Singkil 2,240.7 1,360.3 - 6 Kab. Aceh Tengah 2,157.2 957.4 2,973.5 7 Kab. Aceh Tenggara 2,972.1 2,962.5 1,418.7 8 Kab. Aceh Timur 2,216.6 1,658.1 1,457.5 9 Kab. Aceh Utara - - 3,583.6 10 Kab. Bireuen 1,470.3 2,229.5 940.2 11 Kab. Pidie 1,554.5 2,041.6 3,154.3 12 Kab. Simeulue 3,233.2 1,316.9 1,340.7 13 Kota Banda Aceh 1,587.5 1,071.2 2,154.7 14 Kota Sabang 3,123.2 821.7 1,187.8 15 Kota Langsa 2,263.4 904.1 1,800.9 16 Kota Lhokseumawe 2,468.7 1,293.9 - 17 Kab. Nagan Raya 2,030.2 840.3 1,294.8 18 Kab. Aceh Jaya 2,003.0 885.6 - 19 Kab. Aceh Barat Daya 3,091.2 966.5 - 20 Kab. Gayo Lues 2,452.9 1,267.4 - 21 Kab. Aceh Tamiang 1,789.7 1,264.5 - 22 Kab. Bener Meriah 2,181.0 1,012.3 2,437.8 23 Kab. Pidie Jaya 2,206.7 1,173.6 - 24 Kota Subulussalam 2,023.5 1,167.2 - 25 Kab. Asahan 2,915.6 2,796.0 - 26 Kab. Dairi 1,202.5 1,505.9 - 27 Kab. Deli Serdang - 7,636.0 - 28 Kab. Tanah Karo 820.3 1,613.2 - 29 Kab. Labuhan Batu 906.8 1,476.5 1,802.4 30 Kab. Langkat - 4,427.0 - 31 Kab. Mandailing Natal 1,783.2 1,380.5 - 32 Kab. Nias 2,552.9 2,508.7 1,939.7 33 Kab. Simalungun 1,112.9 2,685.3 - 34 Kab. Tapanuli Selatan 1,406.2 1,699.8 1,416.1 35 Kab. Tapanuli Tengah 2,184.2 1,818.5 1,906.9 36 Kab. Tapanuli Utara 1,370.8 1,638.5 938.3 37 Kab. Toba Samosir 1,691.5 1,189.5 - 38 Kota Binjai 2,314.6 1,568.6 3,119.8 39 Kota Medan 2,613.3 7,928.8 2,760.5 40 Kota Pematang Siantar 2,549.5 1,184.5 1,247.0 41 Kota Sibolga 2,378.8 744.6 1,592.4 42 Kota Tanjung Balai 2,599.9 691.1 2,926.4 43 Kota Tebing Tinggi 2,175.2 814.9 2,021.4 44 Kota Padang Sidimpuan 1,861.3 1,323.3 - 45 Kab. Pakpak Bharat 1,293.4 692.2 - 46 Kab. Nias Selatan 2,804.7 2,234.6 - 47 Kab. Humbang Hasundutan 1,805.1 881.3 - 48 Kab. Serdang Bedagai 1,176.0 2,508.8 1,878.3 49 Kab. Samosir 1,880.1 828.1 - 50 Kab. Batu Bara 2,528.2 1,823.5 - 51 Kab. Padang Lawas 2,324.2 2,280.6 1,647.9 52 Kab. Padang Lawas Utara 3,028.2 2,625.7 - 53 Kab. Labuhan Batu Selatan 3,014.8 1,303.5 - 54 Kab. Labuhan Batu Utara 3,425.8 2,904.7 - 55 Kab. Nias Utara 4,613.1 2,770.1 - 56 Kab. Nias Barat 7,146.5 2,735.2 - 57 Kota Gunung Sitoli 6,164.6 3,045.5 -
  • 120. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN 58 Provinsi Sumatera Barat - - 2,140.7 59 Kab. Lima Puluh Kota 860.1 1,455.8 1,823.4 60 Kab. Agam 993.6 1,872.9 - 61 Kab. Kepulauan Mentawai 3,369.2 1,075.6 - 62 Kab. Padang Pariaman 952.5 2,095.3 - 63 Kab. Pasaman 1,692.8 1,408.7 907.8 64 Kab. Pesisir Selatan 1,846.9 2,802.0 1,871.1 65 Kab. Sijunjung 965.4 512.3 - 66 Kab. Solok 981.9 1,421.6 3,060.1 67 Kab. Tanah Datar 1,427.6 1,790.9 2,620.5 68 Kota Bukit Tinggi 1,800.3 570.6 - 69 Kota Padang Panjang 2,062.4 737.1 - 70 Kota Padang 932.8 3,050.0 2,565.7 71 Kota Payakumbuh 1,943.9 746.1 947.1 72 Kota Sawahlunto 2,786.0 824.8 856.2 73 Kota Solok 2,023.7 535.8 - 74 Kota Pariaman 1,303.5 647.6 - 75 Kab. Pasaman Barat 1,208.6 1,756.7 3,640.3 76 Kab. Dharmasraya 1,198.4 854.2 2,483.6 77 Kab. Solok Selatan 2,312.3 613.2 938.3 78 Kab. Indragiri Hilir 2,849.4 - 4,553.2 79 Kab. Meranti 4,114.6 2,536.8 - 80 Kab. Natuna 4,887.6 771.9 1,077.3 81 Kota Batam 2,422.6 4,416.5 - 82 Kab. Anambas 2,565.4 1,586.3 - 83 Provinsi Jambi - - 3,061.9 84 Kab. Batanghari 1,457.2 1,185.7 882.2 85 Kab. Bungo 1,169.6 1,256.3 - 86 Kab. Kerinci 1,453.7 1,372.5 2,205.5 87 Kab. Merangin 3,737.9 1,465.1 - 88 Kab. Muaro Jambi 1,533.8 1,748.8 1,922.9 89 Kab. Sarolangun 1,743.1 1,513.6 - 90 Kab. Tebo 1,187.4 2,161.4 1,496.9 91 Kota Jambi 2,468.8 1,226.9 3,071.7 92 Kota Sungai Penuh 3,825.6 2,795.7 - 93 Provinsi Sumatera Selatan - - 1,978.6 94 Kab. Lahat 1,585.3 1,608.6 1,717.9 95 Kab. Musi Rawas 1,835.7 2,291.5 1,700.8 96 Kab. Ogan Komering Ilir 1,518.9 3,398.6 - 97 Kota Palembang 2,672.8 4,727.7 - 98 Kota Pagar Alam 1,114.2 1,231.9 1,338.5 99 Kota Lubuk Linggau 2,010.0 1,468.0 -100 Kota Prabumulih 2,221.6 980.7 -101 Kab. Banyuasin 1,320.8 3,568.0 1,367.6102 Kab. Ogan Ilir 1,400.8 1,286.5 -103 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1,915.2 2,017.4 1,688.3104 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2,091.7 2,148.4 -105 Kab. Empat Lawang 1,699.0 1,420.7 -106 Kab. Bangka 2,236.4 875.3 1,636.6107 Kab. Belitung 2,232.1 974.4 2,509.5108 Kota Pangkal Pinang 2,209.4 1,168.1 1,802.9109 Kab. Bangka Selatan 2,573.8 998.9 -110 Kab. Bangka Tengah 2,385.6 1,225.5 1,834.4111 Kab. Bangka Barat 1,847.7 582.4 1,421.5112 Kab. Belitung Timur 2,592.2 697.9 -113 Provinsi Bengkulu - - 4,280.3114 Kab. Bengkulu Selatan 2,284.7 1,588.5 1,069.4115 Kab. Bengkulu Utara 1,694.8 1,742.7 1,466.2116 Kab. Rejang Lebong 1,393.0 1,666.8 875.1117 Kota Bengkulu 2,058.9 1,406.3 -118 Kab. Kaur 2,031.1 1,089.1 -119 Kab. Seluma 1,808.7 1,367.3 -
  • 121. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN120 Kab. Mukomuko 2,196.6 838.4 -121 Kab. Lebong 2,458.0 810.9 -122 Kab. Kepahiang 1,985.8 1,134.4 -123 Kab. Bengkulu Tengah 3,835.2 2,724.0 2,940.3124 Provinsi Lampung - - 3,373.7125 Kab. Lampung Barat 1,577.4 2,675.9 2,778.4126 Kab. Lampung Selatan 2,373.0 3,437.8 1,856.7127 Kab. Lampung Tengah 1,038.7 4,670.4 6,344.0128 Kab. Lampung Utara 1,316.2 3,147.2 3,067.3129 Kab. Lampung Timur - 5,070.2 -130 Kab. Tanggamus 2,264.9 2,616.2 1,923.5131 Kab. Tulang Bawang 2,222.0 2,179.9 4,445.8132 Kab. Way Kanan 1,056.0 1,496.1 1,724.2133 Kota Bandar Lampung 1,179.9 3,637.4 -134 Kota Metro 1,586.1 1,070.0 -135 Kab. Pesawaran 1,663.4 3,538.1 -136 Kab. Pringsewu 3,331.9 2,852.4 1,629.0137 Kab. Mesuji 2,584.5 2,001.0 -138 Kab. Tulang Bawang Barat 2,304.8 2,939.0 -139 Kab. Bandung - 10,939.7 -140 Kab. Bekasi - 13,019.7 2,825.0141 Kab. Bogor - 18,607.4 3,492.4142 Kab. Ciamis - 6,882.3 2,553.9143 Kab. Cianjur - 6,004.6 2,666.2144 Kab. Cirebon - 7,062.5 3,196.8145 Kab. Garut 1,434.0 9,531.5 -146 Kab. Indramayu - 6,807.0 7,144.6147 Kab. Karawang - 7,535.6 5,041.3148 Kab. Kuningan 1,289.9 4,143.6 1,944.4149 Kab. Majalengka - 4,594.5 3,049.1150 Kab. Purwakarta - 3,985.200 -151 Kab. Subang - 3,667.9 -152 Kab. Sukabumi 1,162.6 3,482.5 4,508.6153 Kab. Sumedang - 4,758.2 -154 Kab. Tasikmalaya - 4,363.8 -155 Kota Bandung - 3,217.3 3,207.9156 Kota Bekasi - 10,723.3 -157 Kota Bogor 2,861.7 - -158 Kota Cirebon - - 4,128.8159 Kota Depok - 6,296.9 3,269.7160 Kota Sukabumi 1,578.2 524.2 1,397.0161 Kota Tasikmalaya 1,692.1 2,609.9 3,677.1162 Kota Banjar 1,803.3 679.7 2,265.4163 Kab. Bandung Barat - 8,431.6 -164 Kab. Lebak 1,641.2 2,788.0 2,239.1165 Kab. Pandeglang 1,606.3 4,265.9 3,877.8166 Kab. Serang - 3,350.8 4,575.9167 Kab. Tangerang - 8,895.4 -168 Kota Cilegon - - 3,680.2169 Kota Tangerang - 4,706.7 -170 Kota Serang 2,396.3 4,131.1 -171 Kota Tangerang Selatan 1,595.8 7,527.9 -172 Provinsi Jawa Tengah - - 5,780.9173 Kab. Banjarnegara 1,126.9 4,074.1 1,068.6174 Kab. Banyumas - 7,304.1 7,028.2175 Kab. Batang 1,322.1 2,748.9 -176 Kab. Blora 2,738.1 4,645.9 3,657.1177 Kab. Boyolali 2,570.2 3,203.9 1,251.7178 Kab. Brebes 2,865.4 8,071.9 -179 Kab. Cilacap - 7,141.6 4,731.0
  • 122. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN180 Kab. Demak 1,046.4 3,132.7 2,753.5181 Kab. Grobogan - 6,713.5 -182 Kab. Jepara 1,749.7 3,816.0 1,347.8183 Kab. Karanganyar 1,613.5 3,028.4 1,533.8184 Kab. Kebumen 1,163.2 5,038.6 1,123.0185 Kab. Kendal 823.9 4,877.6 1,493.1186 Kab. Klaten 1,260.2 5,669.6 1,900.9187 Kab. Kudus - 4,115.9 2,703.7188 Kab. Magelang 1,405.2 5,935.2 1,937.5189 Kab. Pati - 5,878.2 2,561.9190 Kab. Pekalongan 1,472.7 4,156.4 1,316.2191 Kab. Pemalang - 6,027.1 -192 Kab. Purbalingga 2,563.6 3,973.0 1,234.6193 Kab. Purworejo 1,095.2 3,658.1 -194 Kab. Rembang 1,356.8 2,988.7 -195 Kab. Semarang 2,562.4 5,193.3 2,859.3196 Kab. Sragen 1,418.7 2,654.4 3,277.4197 Kab. Sukoharjo 1,175.6 3,984.2 -198 Kab. Tegal - 4,443.0 -199 Kab. Temanggung 2,455.1 3,708.4 -200 Kab. Wonogiri 779.5 4,915.1 -201 Kab. Wonosobo 945.7 3,959.4 1,097.6202 Kota Magelang 3,105.6 877.3 2,740.7203 Kota Pekalongan 1,975.8 1,543.3 -204 Kota Salatiga 1,159.1 714.7 -205 Kota Semarang - 6,875.2 4,060.9206 Kota Surakarta 1,464.3 2,543.2 2,079.6207 Kota Tegal 2,679.0 1,781.3 -208 Provinsi DI Yogyakarta - - 1,018.5209 Kab. Bantul 1,545.2 2,505.3 2,141.9210 Kab. Gunung Kidul 1,543.3 1,857.4 1,025.3211 Kab. Kulon Progo 1,231.9 1,279.5 1,048.7212 Kab. Sleman - 4,607.4 -213 Provinsi Jawa Timur - - 12,612.3214 Kab. Bangkalan 1,350.1 3,857.0 3,302.7215 Kab. Banyuwangi - 6,399.9 4,865.4216 Kab. Blitar 998.6 4,231.3 3,757.1217 Kab. Bojonegoro - 3,146.7 3,369.3218 Kab. Bondowoso 2,791.3 2,569.7 3,053.6219 Kab. Gresik - 4,093.2 -220 Kab. Jember - 8,959.5 6,695.0221 Kab. Jombang - 3,488.4 -222 Kab. Kediri - 6,195.3 -223 Kab. Lamongan 2,414.9 4,135.3 819.0224 Kab. Lumajang 1,329.2 2,795.6 812.8225 Kab. Madiun 954.8 2,852.1 2,152.7226 Kab. Magetan 1,150.7 3,437.1 1,678.3227 Kab. Malang - 9,788.3 2,958.0228 Kab. Mojokerto 1,106.3 3,907.2 1,922.8229 Kab. Nganjuk 1,054.0 2,930.3 1,497.8230 Kab. Ngawi 994.3 2,541.2 4,055.8231 Kab. Pacitan 1,155.3 2,889.5 -232 Kab. Pamekasan 1,351.9 3,738.0 3,170.1233 Kab. Pasuruan - 3,905.0 -234 Kab. Ponorogo 1,131.0 3,492.2 2,349.1235 Kab. Probolinggo 968.8 3,091.8 1,208.0236 Kab. Sampang 1,400.2 4,300.0 -237 Kab. Sidoarjo - 8,771.8 3,296.3238 Kab. Situbondo 1,326.2 2,801.5 2,696.2239 Kab. Sumenep - 5,248.5 -
  • 123. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN240 Kab. Trenggalek 1,521.9 3,498.8 1,622.5241 Kab. Tuban - 3,721.2 -242 Kab. Tulungagung 908.4 4,717.4 2,570.8243 Kota Blitar 1,671.3 898.0 2,591.6244 Kota Kediri - - 4,176.0245 Kota Madiun 2,068.4 752.6 1,880.3246 Kota Malang 2,587.3 2,892.0 -247 Kota Mojokerto 2,596.8 786.6 2,587.5248 Kota Pasuruan 1,893.8 571.7 -249 Kota Probolinggo 2,095.3 1,083.7 2,558.4250 Kota Surabaya - 11,439.0 -251 Kota Batu 2,059.9 1,536.1 -252 Provinsi Kalimantan Barat - - 4,190.9253 Kab. Bengkayang 3,004.2 1,077.8 1,980.4254 Kab. Landak 2,444.2 1,569.8 3,320.9255 Kab. Kapuas Hulu 4,677.7 1,422.4 1,225.7256 Kab. Ketapang 3,403.5 1,395.7 1,860.4257 Kab. Pontianak 2,524.8 3,173.2 1,931.9258 Kab. Sambas 2,205.9 2,329.9 3,204.3259 Kab. Sanggau 2,002.0 2,645.4 1,048.7260 Kab. Sintang 3,532.2 1,985.5 1,997.6261 Kota Pontianak 1,433.8 1,071.6 1,621.0262 Kota Singkawang 3,315.8 1,170.8 1,974.9263 Kab. Sekadau 2,683.4 1,409.3 -264 Kab. Melawi 4,516.4 1,359.8 -265 Kab. Kayong Utara 3,452.3 1,399.6 -266 Kab. Kubu Raya 3,162.3 3,871.2 -267 Provinsi Kalimantan Tengah - - 4,373.3268 Kab. Barito Selatan 3,069.7 761.3 2,051.7269 Kab. Barito Utara 2,483.9 1,023.6 3,474.3270 Kab. Kapuas - - 4,161.4271 Kota Palangkaraya 2,407.0 801.1 -272 Kab. Barito Timur 2,350.2 1,328.1 1,431.6273 Kab. Murung Raya 4,179.1 - -274 Kab. Pulang Pisau 3,153.7 1,037.9 4,826.6275 Kab. Gunung Mas 3,614.4 1,108.4 -276 Kab. Lamandau 2,677.1 998.8 -277 Kab. Sukamara 2,690.0 1,698.3 -278 Kab. Seruyan 2,541.8 1,460.1 957.2279 Provinsi Kalimantan Selatan - - 1,567.3280 Kab. Barito Kuala 1,155.1 942.4 -281 Kab. Hulu Sungai Selatan 814.7 636.8 -282 Kab. Hulu Sungai Tengah 1,035.2 718.5 -283 Kab. Hulu Sungai Utara 2,035.0 1,424.8 -284 Kab. Tapin 1,017.1 848.9 832.0285 Kota Banjar Baru 2,032.3 797.9 828.2286 Provinsi Kalimantan Timur - - 6,782.6287 Kab. Berau - - 3,740.3288 Kab. Kutai Barat 4,128.6 895.9 -289 Kab. Malinau 2,832.2 528.3 2,696.6290 Kab. Nunukan 2,413.5 889.4 3,362.1291 Kab. Pasir - - 4,241.0292 Kota Balikpapan - 3,581.700 -293 Kota Bontang - - 4,820.3294 Kab. Penajam Paser Utara - - 3,486.8295 Kab. Tana Tidung 3,640.0 - -296 Provinsi Sulawesi Utara - - 1,602.2297 Kab. Bolaang Mongondow 1,350.2 1,741.1 4,426.5298 Kab. Minahasa 1,408.2 2,239.3 1,698.0299 Kab. Sangihe 2,187.3 1,737.1 3,377.2
  • 124. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN300 Kota Bitung 2,602.3 1,229.6 -301 Kota Manado 1,744.6 2,779.7 -302 Kab. Kepulauan Talaud 2,504.3 1,436.1 -303 Kab. Minahasa Selatan 1,387.9 1,474.9 -304 Kota Tomohon 2,958.7 615.7 -305 Kab. Minahasa Utara 1,273.8 1,318.6 3,102.9306 Kota Kotamobagu 1,982.6 1,527.8 -307 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,277.2 1,534.0 1,537.7308 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3,045.3 1,679.1 -309 Kab. Minahasa Tenggara 2,534.2 1,656.6 -310 Kab. Bolaang Mongondow Timur 4,728.4 2,719.8 -311 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3,565.3 2,878.7 -312 Kab. Boalemo 1,416.0 1,108.2 1,627.7313 Kab. Gorontalo 1,347.2 2,137.2 3,362.2314 Kota Gorontalo 1,982.6 1,005.9 4,803.2315 Kab. Pohuwato 2,876.6 1,047.4 1,453.1316 Kab. Bone Bolango 1,492.9 821.7 -317 Kab. Gorontalo Utara 2,492.2 1,191.0 -318 Provinsi Sulawesi Tengah - - 2,089.8319 Kab. Banggai 1,264.8 1,041.6 3,796.3320 Kab. Banggai Kepulauan 2,599.8 1,133.0 1,537.8321 Kab. Buol 2,635.1 1,292.5 3,334.8322 Kab. Toli-Toli 1,245.3 1,601.5 3,505.0323 Kab. Donggala 1,267.9 1,843.1 2,522.8324 Kab. Morowali 2,075.0 1,445.8 5,078.7325 Kab. Poso 1,297.3 1,752.5 3,226.5326 Kota Palu 1,157.0 1,277.6 2,789.2327 Kab. Parigi Moutong 1,887.4 1,961.9 2,364.5328 Kab. Tojo Una Una 1,500.0 910.2 3,091.1329 Kab. Sigi 3,687.8 1,719.2 -330 Provinsi Sulawesi Selatan - - 8,794.1331 Kab. Bantaeng 1,824.7 1,048.9 1,639.8332 Kab. Barru 2,039.2 1,078.7 -333 Kab. Bone 1,633.0 2,649.3 1,051.6334 Kab. Bulukumba 2,109.9 2,834.7 3,118.1335 Kab. Enrekang 2,036.5 920.0 878.1336 Kab. Gowa 1,960.0 3,100.7 1,927.6337 Kab. Jeneponto 2,092.2 1,466.9 2,947.3338 Kab. Luwu 2,203.1 1,781.3 2,444.0339 Kab. Luwu Utara 2,595.8 1,276.9 1,680.6340 Kab. Maros 2,109.6 1,506.3 1,965.9341 Kab. Pangkajene Kepulauan 1,715.9 1,630.9 964.3342 Kab. Pinrang 2,337.1 1,977.5 1,776.2343 Kab. Kepulauan Selayar 2,905.6 1,320.2 1,883.0344 Kab. Sidenreng Rappang 2,131.4 1,592.6 1,654.7345 Kab. Sinjai 1,835.7 988.9 1,681.9346 Kab. Soppeng 1,638.8 725.8 2,264.9347 Kab. Takalar 1,926.6 1,605.8 1,103.9348 Kab. Tana Toraja 3,856.1 1,835.9 -349 Kab. Wajo 2,107.2 2,084.8 -350 Kota Pare-pare 2,617.8 737.5 3,789.4351 Kota Makassar - 4,501.0 -352 Kota Palopo 2,255.3 1,292.6 2,006.4353 Kab. Luwu Timur 3,124.5 736.3 1,259.0354 Kab. Toraja Utara 4,793.3 2,530.6 -355 Provinsi Sulawesi Barat - - 3,484.6356 Kab. Majene 1,296.6 1,293.5 3,513.1357 Kab. Mamuju 1,209.0 1,815.7 1,429.4358 Kab. Polewali Mandar 1,468.6 2,296.1 1,567.8359 Kab. Mamasa 1,811.8 1,172.1 2,025.6360 Kab. Mamuju Utara 2,359.3 1,453.7 -
  • 125. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN361 Provinsi Sulawesi Tenggara - - 2,917.5362 Kab. Buton 2,618.9 1,677.8 -363 Kab. Konawe 3,269.0 1,590.3 1,618.9364 Kab. Muna 2,795.5 1,786.2 1,802.2365 Kota Kendari 1,454.9 1,828.6 1,320.9366 Kota Bau-bau 1,420.1 1,125.2 -367 Kab. Konawe Selatan 1,687.1 1,881.4 1,113.2368 Kab. Bombana 2,204.7 1,160.1 2,292.0369 Kab. Wakatobi 2,630.6 1,236.8 -370 Kab. Kolaka Utara 2,196.0 1,102.0 -371 Kab. Konawe Utara 2,767.5 1,367.8 1,881.2372 Kab. Buton Utara 2,854.4 1,342.6 -373 Kab. Bangli 1,597.9 1,456.3 945.6374 Kab. Buleleng 1,938.5 2,183.7 2,099.1375 Kab. Gianyar 1,016.4 2,013.6 2,210.7376 Kab. Jembrana 2,244.4 1,842.4 977.8377 Kab. Karangasem 1,004.8 2,076.7 1,749.0378 Kab. Klungkung 1,291.3 1,011.7 -379 Kab. Tabanan 1,046.3 1,952.7 1,735.0380 Kota Denpasar - 3,079.000 -381 Provinsi Nusa Tenggara Barat - - 3,125.8382 Kab. Bima 2,360.3 1,755.5 2,346.4383 Kab. Dompu 1,395.1 1,462.9 1,946.1384 Kab. Lombok Barat 1,522.7 2,583.4 3,233.3385 Kab. Lombok Tengah 1,059.0 3,388.6 1,042.5386 Kab. Lombok Timur 1,615.5 3,590.4 2,975.8387 Kab. Sumbawa 1,463.9 1,342.4 2,353.1388 Kota Mataram 1,769.3 1,499.9 -389 Kota Bima 1,267.2 1,064.9 -390 Kab. Sumbawa Barat 1,233.2 905.5 -391 Kab. Lombok Utara 2,712.7 2,022.9 -392 Provinsi Nusa Tenggara Timur - - 4,291.0393 Kab. Alor 1,990.5 1,527.8 -394 Kab. Belu 2,876.4 2,398.8 -395 Kab. Ende 1,942.5 1,948.3 1,143.3396 Kab. Flores Timur 1,580.1 2,157.4 3,807.4397 Kab. Kupang 2,030.0 2,127.2 2,628.5398 Kab. Lembata 1,849.0 1,098.9 -399 Kab. Manggarai 3,083.5 2,756.5 1,526.9400 Kab. Ngada 1,716.1 1,431.2 1,249.1401 Kab. Sikka 2,856.3 1,539.4 1,265.4402 Kab. Sumba Barat 2,718.3 2,196.9 3,273.2403 Kab. Sumba Timur 2,765.0 1,713.0 -404 Kab. Timor Tengah Selatan 3,188.3 2,655.6 -405 Kab. Timor Tengah Utara 3,587.9 1,937.7 3,422.8406 Kota Kupang 2,248.8 1,087.9 3,792.9407 Kab. Rote Ndao 1,468.6 1,275.1 -408 Kab. Manggarai Barat 1,732.6 1,372.3 -409 Kab. Nagekeo 2,569.5 1,483.6 -410 Kab. Sumba Barat Daya 4,048.7 1,339.5 -411 Kab. Sumba Tengah 1,761.5 1,417.8 -412 Kab. Manggarai Timur 3,078.6 2,129.4 -413 Kab. Sabu Raijua 4,382.6 1,425.3 1,767.8414 Provinsi Maluku - - 7,727.3415 Kab. Maluku Tenggara Barat 3,262.3 1,645.1 3,948.5416 Kab. Maluku Tengah 2,255.4 2,236.1 5,030.3417 Kab. Maluku Tenggara 2,080.4 1,648.1 2,535.4418 Kab. Buru 5,855.8 1,600.3 2,398.0419 Kota Ambon 3,179.9 1,954.5 -
  • 126. Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 (dalam juta rupiah) 6 7 8 ALOKASI ALOKASI ALOKASINO DAERAH PELAYANAN DASAR PELAYANAN PELAYANAN FARMASI RUJUKAN420 Kab. Seram Bagian Barat 2,382.6 1,368.3 -421 Kab. Seram Bagian Timur 3,472.6 1,287.7 4,113.3422 Kab. Kepulauan Aru 3,690.1 985.7 1,234.1423 Kota Tual 4,985.4 3,115.7 -424 Kab. Maluku Barat Daya 3,152.2 2,393.1 -425 Kab. Buru Selatan 6,926.4 2,198.7 -426 Provinsi Maluku Utara - - 4,275.2427 Kab. Halmahera Tengah 2,796.5 910.1 2,098.4428 Kab. Halmahera Barat 2,478.6 1,461.7 1,822.2429 Kota Ternate 2,770.8 888.5 -430 Kab. Halmahera Timur 2,619.2 1,031.8 1,242.1431 Kota Tidore Kepulauan 3,845.5 1,339.9 4,068.8432 Kab. Kepulauan Sula 5,661.8 1,208.3 1,174.7433 Kab. Halmahera Selatan 2,852.8 982.9 1,735.7434 Kab. Halmahera Utara 5,053.6 1,309.0 -435 Kab. Pulau Morotai 4,619.7 2,171.9 -436 Provinsi Papua - - 20,225.1437 Kab. Biak Numfor 5,151.4 2,393.7 4,188.3438 Kab. Jayapura 4,566.9 1,370.0 1,391.2439 Kab. Jayawijaya 10,237.2 6,524.9 2,810.6440 Kab. Merauke 12,299.2 3,186.6 2,064.1441 Kab. Mimika 5,569.2 2,884.0 3,934.6442 Kab. Nabire 4,435.3 1,792.6 3,601.8443 Kab. Paniai 6,888.6 3,272.5 -444 Kab. Puncak Jaya 11,202.2 3,405.8 -445 Kab. Kepulauan Yapen 6,480.8 1,621.1 4,771.5446 Kota Jayapura 3,815.1 3,225.1 -447 Kab. Sarmi 9,916.3 1,312.4 -448 Kab. Keerom 5,202.2 1,231.4 -449 Kab. Yahukimo 15,103.8 2,263.4 -450 Kab. Pegunungan Bintang 9,940.7 3,277.6 -451 Kab. Tolikara 16,941.8 2,419.0 -452 Kab. Boven Digoel 10,484.1 1,329.5 -453 Kab. Mappi 8,361.1 1,801.3 7,357.1454 Kab. Asmat 8,718.3 2,518.7 -455 Kab. Waropen 5,638.5 1,596.3 -456 Kab. Supiori 5,085.6 1,110.3 -457 Kab. Mamberamo Raya 10,358.2 2,534.0 -458 Kab. Mamberamo Tengah 11,507.8 3,979.4 -459 Kab. Yalimo 8,324.4 4,573.5 -460 Kab. Lanny Jaya 10,501.7 6,516.3 -461 Kab. Nduga 18,610.0 6,744.1 -462 Kab. Puncak 14,963.1 5,052.4 -463 Kab. Dogiyai 8,550.2 2,604.2 -464 Kab. Intan Jaya 33,670.0 5,276.6 -465 Kab. Deiyai 10,497.1 3,941.5 -466 Kab. Sorong 5,669.3 1,288.8 5,273.5467 Kab. Manokwari 7,769.2 1,783.8 1,358.4468 Kab. Fak Fak 5,221.6 1,069.4 5,068.8469 Kota Sorong 3,431.7 1,159.3 -470 Kab. Sorong Selatan 5,000.4 1,385.6 -471 Kab. Raja Ampat 7,131.6 1,457.2 1,667.5472 Kab. Teluk Bintuni 8,314.9 929.0 -473 Kab. Teluk Wondama 9,392.8 1,014.9 -474 Kab. Kaimana 5,391.5 946.8 -475 Kab. Maybrat 8,724.3 2,738.0 -476 Kab. Tambrauw 6,495.1 2,174.7 - Jumlah Kab/Kota 397 440 256 Rata-rata Alokasi 2,898.889 2,501.557 2,468.109 Jumlah Total Alokasi 1,150,859.000 1,100,685.000 631,836.000 Jumlah Provinsi - - 23 Rata-rata Alokasi - - 5,105.217 Jumlah Total Alokasi - - 117,420.000 Total Daerah 397 440 279 Rata-rata nasional 2,898.889 2,501.557 2,685.505 Jumlah Total Nasional 1,150,859.000 1,100,685.000 749,256.000
  • 127. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK Lampiran 13 DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ALOKASI DAK (dalamNO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah)I Provinsi Aceh PROVINSI 1 RSU Dr. Zaenal Abidin 3,311.300 2 RSIA Prov. NAD 3,311.300 3 RSJ Banda Aceh 1,103.800 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Aceh Besar 4 RSUD Kota Jantho 2,639.500 2 Kab. Aceh Selatan 5 RSU Yulidin Away 3,138.200 3 Kab. Aceh Tengah 6 RSU Datu Beru Takengon 2,973.500 4 Kab. Aceh Tenggara 7 RSU H. Sahudin (Kutacane) 1,418.700 5 Kab. Aceh Timur 8 RSU Idi Rayeuk 1,457.500 6 Kab. Aceh Utara 9 RSUD Cut Meutia, Kota Lhokseumawe 3,583.600 7 Kab. Bireuen 10 RS Dr. Fauziah Bireuen 940.200 8 Kab. Aceh Pidie 11 RSU Sigli 3,154.300 9 Kab. Simeulue 12 RSUD Simeulue 1,340.70010 Kota Banda Aceh 13 RSU Meuraxa 2,154.70011 Kota Sabang 14 RSU Sabang 1,187.80012 Kota Langsa 15 RSU Langsa 1,800.90013 Kab. Nagan Raya 16 RSU Nagan Raya 1,294.80014 Kab. Bener Meriah 17 RSUD Bener Meriah 2,437.800II Provinsi Sumatera Utara PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Labuhan Batu 1 RSU Rantauprapat 1,802.400 2 Kab. Nias 2 RSU Gunung Sitoli 1,939.700 3 Kab. Tapanuli Selatan 3 RSU Sipirok 1,416.100 4 Kab. Tapanuli Tengah 4 RSU Pandan 1,906.900 5 Kab. Tapanuli Utara 5 RSU Tarutung 938.300 6 Kota Binjai 6 RSU dr. RM Djoelham 3,119.800 7 Kota Medan 7 RSUD Dr. Pirngadi 2,760.500 8 Kota Pematang Siantar 8 RSUD Djasamen Saragih 1,247.000 9 Kota Sibolga 9 RSU Dr. F Tobing 1,592.40010 Kota Tanjung Balai 10 RSU Dr. Tengku Mansyur 2,926.40011 Kota Tebing Tinggi 11 RSUD Dr.H.Kumpulan Pane / Tebing Tinggi 2,021.40012 Kab. Serdang Bedagai 12 RSU Sultan Sulaiman 1,878.30013 Kab. Padang Lawas 13 RSU Sibubuan 1,647.900III Provinsi Sumatera Barat PROVINSI 1 RSU Dr. Achmad Mochtar 713.600 2 RSU Pariaman 713.600 3 RSJ Prof. HB. Saanin 713.500 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Limapuluh Kota 4 RSU Suliki 1,823.400 2 Kab. Pasaman 5 RSU Lubuk Sikaping 907.800 3 Kab. Pesisir Selatan 6 RSUD Dr. M. Zein Painan 1,871.100 4 Kab. Solok 7 RSUD Arosuka 2,353.900 8 Labkesda Kab. Solok 706.200 5 Kab. Tanah Datar 9 RSU Prof MA. Hanafiah SM (Batusangkar) 2,620.500 6 Kota Padang 10 RSUD Kota Padang 2,565.700 7 Kota Payakumbuh 11 RSU Dr.Adnaan WD 947.100 8 Kota Sawahlunto 12 RSU Sawahlunto 856.200 9 Kab. Pasaman Barat 13 RSU Pasaman Barat 3,640.30010 Kab. Dharmasraya 14 RSU Sungai Dareh 2,483.60011 Kab. Solok Selatan 15 RSU Muara Labuh 938.300
  • 128. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK ALOKASI DAK (dalamNO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah)IV Provinsi Riau PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Indragiri Hilir 1 RSUD Purihusada Tembilahan 3,712.600 2 Labkesda Kab. Indragiri Hilir 840.600 V Provinsi Kepulauan Riau PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA1 Kab. Natuna 1 RSU Lap. Natuna 1,077.300VI Provinsi Jambi PROVINSI 1 RSU Raden Mattaher 1,198.100 2 RSJ Jambi 1,863.800 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Batanghari 3 RSUD H.Abdul Majid Batoe (Muara Bulian) 882.200 2 Kab. Kerinci 4 RSU Mayjen H.A. Thalib 2,205.500 3 Kab. Muaro Jambi 5 RSUD Muaro Jambi 1,922.900 4 Kab. Tebo 6 RSUD Sultan Thaha Saifudin 1,496.900 5 Kota Jambi 7 RSU H. Abdul Manap 3,071.700VII Provinsi Sumatera Selatan PROVINSI 1 RSJ Palembang (RS Ernaldi Bahar) 1,978.600 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Lahat 2 RSU Lahat 1,717.900 2 Kab. Musi Rawas 3 RSU Dr Sobirin Rawas 1,700.800 3 Kota Pagar Alam 4 RSU Basemah Pagar Alam 1,338.500 4 Kab. Banyuasin 5 RSU Banyuasin 1,367.600 5 Kab. OKU Timur 6 RSUD Gumawang 1,688.300VIII Provinsi Bangka Belitung PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bangka 1 RSU Sungai Liat 1,636.600 2 Kab. Belitung 2 RSU Tanjung Pandan 2,509.500 3 Kota Pangkal Pinang 3 Labkesda Kota Pangkalpinang 1,802.900 4 Kab. Bangka Tengah 4 RSU Bangka Tengah 1,834.400 5 Kab. Bangka Barat 5 RSU Sejiran Setason 1,421.500IX Provinsi Bengkulu PROVINSI 1 RSU Dr. M. Yunus 4,280.300 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bengkulu Selatan 2 RSU Manna 1,069.400 2 Kab. Bengkulu Utara 3 RSUD Arga Makmur 1,466.200 3 Kab. Rejang Lebong 4 RSU Curup 875.100 4 Kab. Bengkulu Tengah 5 RSUD Bengkulu Tengah 2,940.300 X Provinsi Lampung PROVINSI 1 RSUD H. Abdul Moeloek 1,686.850 2 RSJ Bandar Lampung 1,686.850 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Lampung Barat 3 RSU Liwa 2,778.400 2 Kab. Lampung Selatan 4 RSU Kalianda 1,856.700 3 Kab. Lampung Tengah 5 RSUD Demang Sepulau Raya 6,344.000 4 Kab. Lampung Utara 6 RSU Mayjen H.M. Ryacudu Kotabumi 3,067.300 5 Kab. Tanggamus 7 RSU Kota Agung 1,923.500 6 Kab. Tulang Bawang 8 RSUD Manggala 4,445.800 7 Kab. Way Kanan 9 RSUD Zainal Abidin Pagaralam 1,724.200 8 Kab. Pringsewu 10 RSU Pringsewu 1,629.000
  • 129. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK ALOKASI DAK (dalamNO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah)XII Provinsi Jawa Barat PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bekasi 1 RSU Kab Bekasi 2,208.600 2 Labkesda Kab. Bekasi 616.400 2 Kab. Bogor 3 RSU Cibinong 748.400 4 RSU Ciawi 2,145.300 5 UPTD Labkesda Kab. Bogor 598.700 3 Kab. Ciamis 6 RSU Ciamis 2,553.900 4 Kab. Cianjur 7 RSU Cianjur 959.800 8 RSU Cimacan 1,066.500 9 UPTD Labkesda Kab. Cianjur 639.900 5 Kab. Cirebon 10 RSU Waled 2,593.600 11 RSU Arjawinangun 603.200 6 Kab. Indramayu 12 RSU Indramayu 3,106.350 13 RSU Patrol 4,038.250 7 Kab. Karawang 14 RSU Karawang` 4,369.100 15 Labkesda Kab. Karawang 672.200 8 Kab. Kuningan 16 RSU 45 Kuningan 1,944.400 9 Kab. Majalengka 17 RSU Cideres 1,524.550 18 RSU Majalengka 1,524.55010 Kab. Sukabumi 19 RSU Sekarwangi 3,506.700 20 RSUD Jampang Kulon 1,001.90011 Kota Bandung 21 RSU Kota Bandung (Ujung Berung) 2,028.500 22 RSKIA Kota Bandung 1,179.40012 Kota Cirebon 23 RSU Gunung Jati 3,421.000 24 UPTD Labkesda Kota Cirebon 707.800 13 Kota Depok 25 RSUD Kota Depok 3,269.700 14 Kota Sukabumi 26 RSUD R Syamsuddin SH 1,397.000 15 Kota Tasikmalaya 27 RSU Tasikmalaya 3,677.100 16 Kota Banjar 28 RSU Banjar 2,265.400XIII Provinsi Banten PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Lebak 1 RSUD Dr. Adjidarmo 2,239.100 2 Kab. Pandeglang 2 RSU Berkah 3,213.000 3 Labkesda Kab. Pandeglang 664.800 3 Kab. Serang 4 RSUD Serang 3,791.500 5 UPTD Labkesda Kab. Serang 784.400 4 Kota Cilegon 6 RSUD Kota Cilegon 3,680.200XIV Provinsi Jawa Tengah PROVINSI 1 RS Tugurejo Semarang 825.800 2 RSU Dr. Moewardi Solo 1,147.000 3 RSU Prof. Margono S. 1,972.900 4 RSJ Dr. Amino Gondohutomo 688.200 5 RS Kusta Kelet 1,147.000 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Banjarnegara 6 Labkesda Kab. Banjarnegara 1,068.600 2 Kab. Banyumas 7 RSUD Banyumas 4,385.600 8 RSUD Ajibarang 1,967.900 9 Labkesmas Kab. Banyumas 674.700 3 Kab. Blora 10 RSUD Dr. R Soetijono Blora 1,474.650 11 RSUD Dr. R Soeprapto Cepu 1,474.650 12 UPTD Labkes DKK Blora 707.800 4 Kab. Boyolali 13 Labkes Dinkes & Sosial Kab. Boyolali 1,251.700 5 Kab. Cilacap 14 RSUD Cilacap 2,542.900 15 RSUD Majenang 1,478.400 16 UPTD Labkesda Kab. Cilacap 709.700
  • 130. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK ALOKASI DAK (dalamNO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah) 6 Kab. Demak 17 RSUD Sunan Kalijaga 2,753.500 7 Kab. Jepara 18 UPTD Labkesmas Kab. Jepara 1,347.800 8 Kab. Karanganyar 19 Lab. Dinkes Kab. Karanganyar 1,533.800 9 Kab. Kebumen 20 Labkesmas Kab. Kebumen 1,123.00010 Kab. Kendal 21 RSUD Dr. H. Suwondo Kendal 1,493.10011 Kab. Klaten 22 Labkes Dinkes & Kessos Kab. Klaten 1,900.90012 Kab. Kudus 23 RSUD Kudus 1,502.100 24 UPTD Labkes Kab. Kudus 1,201.60013 Kab. Magelang 25 Labkesmas Dinkes Kab. Magelang 1,937.50014 Kab. Pati 26 RSUD Kayen Pati 1,731.000 27 UPT Labkesda Kab. Pati 830.90015 Kab. Pekalongan 28 RSU Kraton 1,316.20016 Kab. Purbalingga 29 Labkesmas Kab. Purbalingga 1,234.60017 Kab. Semarang 30 RSUD Ambarawa 1,597.800 31 RSUD Ungaran 756.900 32 UPTD Labkesda Kab. Semarang 504.60018 Kab. Sragen 33 RSU Sragen 2,587.400 34 Lab. Dinkes Kab. Sragen 690.00019 Kab. Wonosobo 35 Lab. Dinkes Kab. Wonosobo 1,097.60020 Kota Magelang 36 RSU Tidar Magelang 1,712.900 37 UPTD Dinkes Lingk. Kota Magelang 1,027.80021 Kota Semarang 38 RSU Kota Semarang 3,411.200 39 Lab. Dinkes Kota Semarang 649.70022 Kota Surakarta 40 UPTD Labkes Dinkes Kota Surakarta 2,079.600XV Provinsi DI Yogyakarta PROVINSI 1 RSJ Ghrasia 1,018.500 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bantul 2 RSU Panembahan Senopati 2,141.900 2 Kab. Gunung Kidul 3 RSU Wonosari 1,025.300 3 Kab. Kulon Progo 4 RSU Wates 1,048.700XVI Provinsi Jawa Timur PROVINSI 1 RSU Dr. Saiful Anwar 1,698.800 2 RSU Dr. Soedono Madiun 2,213.600 3 RSU Dr. Soetomo 2,985.800 4 RSU Haji Surabaya 2,985.800 5 RSJ Menur 926.600 6 RSTP Batu 1,286.900 7 RS Kusta Kediri 514.800 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bangkalan 8 RSUD Syarifah Ambame 3,302.700 2 Kab. Banyuwangi 9 RS Blambangan 2,712.600 10 RS Genteng 1,636.100 11 Labkesmas Kab. Banyuwangi 516.700 3 Kab. Blitar 12 RSU Ngudi Waluyo Wlingi 2,937.400 13 Labkesling Dinkes Kab. Blitar 819.700 4 Kab. Bojonegoro 14 RSU Dr. S. Jatikoesoemo 1,438.600 15 RSUD Sumber Rejo 681.400 16 RSUD Padangan 1,249.300 5 Kab. Bondowoso 17 RSU H. Koesnadi 2,387.400 18 Labkes Kab. Bondowoso 666.200 6 Kab. Jember 19 RSU Dr. Soebandi 3,347.500 20 RSU Balung 2,770.300 21 RSU Kalisat 577.200 7 Kab. Lamongan 22 RSU Soegiri Lamongan 819.000 8 Kab. Lumajang 23 RSU Haryoto Lumajang 812.800 9 Kab. Madiun 24 RSU Panti Waluyo Caruban 2,152.70010 Kab. Magetan 25 RSU Dr. Sayidiman Magetan 1,678.30011 Kab. Malang 26 RSU Kepanjen 2,958.000
  • 131. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK ALOKASI DAK (dalam NO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah) 12 Kab. Mojokerto 27 RSU Prof. Dr. Soekandar 721.050 28 RSUD R. A Basoeni 721.050 29 Lab. Dinkes Kab. Mojokerto 480.700 13 Kab. Nganjuk 30 RSU Kertosono 898.700 31 Labkesda Kab. Nganjuk 599.100 14 Kab. Ngawi 32 RSU Dr. Soeroto Ngawi 3,020.300 33 Labkesda Kab. Ngawi 1,035.500 15 Kab. Pamekasan 34 RSU Pamekasan 3,170.100 16 Kab. Ponorogo 35 RSU Prof. M Harjono Ponorogo 1,468.200 36 Labkesda Kab. Ponorogo 880.900 17 Kab. Probolinggo 37 Labkes Dinkes Kab. Probolinggo 1,208.000 18 Kab. Sidoarjo 38 RSU Sidoarjo 3,296.300 19 Kab. Situbondo 39 RSU Situbondo 1,225.600 40 Labkesmas Dinkes Kab. Situbondo 1,470.600 20 Kab. Trenggalek 41 UPTD Labkesda Kab. Trenggalek 1,622.500 21 Kab. Tulungagung 42 RSU Dr. Iskak 1,885.200 43 Lab. Dinkes Kab. Tulungagung 685.600 22 Kota Blitar 44 RSU Mardi Waluyo 1,900.500 45 UPTD Labkesda Kota Blitar 691.100 23 Kota Kediri 46 RSU Gambiran 4,176.000 24 Kota Madiun 47 RSUD Kota Madiun 1,175.200 48 Labkesda Dinkes Kota Madiun 705.100 25 Kota Mojokerto 49 RSU Dr Wahidin S Husodo 1,966.500 50 Labkesda Kota Mojokerto 621.000 26 Kota Probolinggo 51 RSU M Saleh Probolinggo 1,944.400 52 Labkesda Kota Probolinggo 614.000XVII Provinsi Kalimantan Barat PROVINSI 1 RSUD Dr. Soedarso 2,881.200 2 RSJ Provinsi Kalbar 1,309.700 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bengkayang 3 RSU Bengkayang 1,980.400 2 Kab. Landak 4 RSUD Landak 3,320.900 3 Kab. Kapuas Hulu 5 RSU Dr.Achmad Diponegoro 1,225.700 4 Kab. Ketapang 6 RSU Agoesdjam 1,860.400 5 Kab. Pontianak 7 RSU Dr. Rubini Mempawah 1,931.900 6 Kab. Sambas 8 RSU Sambas 2,435.300 9 Labkesda Kab. Sambas 769.000 7 Kab. Sanggau 10 RSUD Sanggau 1,048.700 8 Kab. Sintang 11 RSUD Ade M Djoen Sintang 1,198.600 12 Labkesda Dinkes Kab. Sintang 799.000 9 Kota Pontianak 13 Pusat Labkesda Kota Pontianak 1,621.000 10 Kota Singkawang 14 RSU Dr. Abdul Azis 1,974.900XVIII Provinsi Kalimantan Tengah PROVINSI 1 RSU Dr. Dorris Sylvanus 4,373.300 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Barito Selatan 2 RSU Buntok 2,051.700 2 Kab. Barito Utara 3 RSU Muara Teweh 3,474.300 3 Kab. Kapuas 4 RSU Dr. Soemarmo Kapuas 3,393.100 5 Labkesda Kab. Kapuas 768.300 4 Kab. Barito Timur 6 RSU Tamiang Layang 1,431.600 5 Kab. Pulang Pisau 7 RSU Pulang Pisau 4,826.600 6 Kab. Seruyan 8 RSU Kuala Pembuang 957.200
  • 132. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK ALOKASI DAK (dalam NO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah) XIX Provinsi Kalimantan Selatan PROVINSI 1 RSUD Ansari Saleh 783.650 2 RSJ Sambang Lihum 783.650 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Tapin 3 RSU Datu Sanggul Rantau 832.000 2 Kota Banjar Baru 4 RSU Banjarbaru 828.200 XX Provinsi Kalimantan Timur PROVINSI 1 RSUD HA. Wahab Sjahranie 929.200 2 RSUD Tarakan 2,926.700 3 RSUD Dr. Kanujoso D. 2,926.700 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Berau 4 RSUD Dr. A Rivai Tanjung Redeb 3,740.300 2 Kab. Malinau 5 RSUD Malinau 2,696.600 3 Kab. Nunukan 6 RSUD Nunukan 3,362.100 4 Kab. Pasir 7 RSU Panglima Sebaya 4,241.000 5 Kota Bontang 8 RSU Taman Husada Kota Bontang 4,016.900 9 UPTD Labkesda Kota Bontang 803.400 6 Kab. Penajam Paser 10 RSUD Penajam Paser Utara 3,486.800 XXI Provinsi Sulawesi Utara PROVINSI 1 RS Khusus Daerah Kls A 1,602.200 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bolaang Mongondow 2 RSU Datoe Binangkang 2,213.250 3 RSUD Lolak (Pemekaran) 2,213.250 2 Kab. Minahasa 4 RSU Dr. Sam Ratulangi 1,698.000 3 Kab. Sangihe 5 RSU Liun Kendage Tahuna 3,377.200 4 Kab. Minahasa Utara 6 RSU MW Maramis Minut 3,102.900 5 Kab. Bolaang Mongondow Utara RSU Bolaang Mongondow Utara 7 1,537.700XXII Provinsi Gorontalo PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Boalemo 1 RSU Tani & Nelayan Kab.Boalemo 1,627.700 2 Kab. Gorontalo 2 RSUD Dr. MM Dunda 3,362.200 3 Kota Gorontalo 3 RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe 4,803.200 4 Kab. Pohuwato 4 RSU Kab.Pohuwato 1,453.100XXIII Provinsi Sulawesi Tengah PROVINSI 1 RSUD Undata Palu 1,044.900 2 RSD Madani (RSJ Palu) 1,044.900 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Banggai 3 RSU Luwuk 3,796.300 2 Kab. Banggai Kepulauan 4 RSU Banggai Kepulauan 1,537.800 3 Kab. Buol 5 RSU Buol 3,334.800 4 Kab. Toli-Toli 6 RSU Mokopido 3,505.000 5 Kab. Donggala 7 RSU Kabelota Donggala 2,522.800 6 Kab. Morowali 8 RSUD Morowali Bungku 1,128.600 9 RSU Kolonedale 3,950.100 7 Kab. Poso 10 RSU Poso 3,226.500 8 Kota Palu 11 RSU Anutapura 2,789.200 9 Kab. Parigi Moutong 12 RSU Anuntaloka Parigi 2,364.500 10 Kab. Tojo Una Una 13 RSU Ampana 3,091.100XXIV Provinsi Sulawesi Selatan PROVINSI 1 RSUD Labuang Baji 3,493.550 2 RSU Haji Makassar 5,300.550 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bantaeng 3 RSU Prof. A Makatutu 1,639.800 2 Kab. Bone 4 RSU Tenriawaru Bone 1,051.600
  • 133. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK ALOKASI DAK (dalam NO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah) 3 Kab.Bulukumba 5 RSUD HA Sultan DG Radja Bulukumba 3,118.100 4 Kab.Enrekang 6 RSUD Massenrempulu 878.100 5 Kab.Gowa 7 RSU Syech Yusuf 1,927.600 6 Kab.Jeneponto 8 RSU Lanto DG Pasewang Jeneponto 2,947.300 7 Kab.Luwu 9 RSUD Batara Guru Belopa 2,444.000 8 Kab.Luwu Utara 10 RSU Andi Jemma Masamba 1,680.600 9 Kab.Maros 11 RSU Salewangang Maros 1,965.900 10 Kab.Pangkajene Kepulauan 12 RSU Pangkep 964.300 11 Kab.Pinrang 13 RSU Lansirang Pinrang 1,776.200 12 Kab.Selayar 14 RSU Kep. Selayar 1,883.000 13 Kab.Sidenreng Rappang 15 RSU Arifin Numang 992.800 16 UPTD Labkesda Kab. Sidrap 661.900 14 Kab. Sinjai 17 RSU Sinjai 1,681.900 15 Kab. Soppeng 18 RSU Ajapange Soppeng 2,264.900 16 Kab. Takalar 19 RSUD H.Padjonga DG Ngalle 1,103.900 17 Kota Pare-pare 20 RSU Andi Makassau 3,183.100 21 Labkesda Kota Pare-pare 606.300 18 Kota Palopo 22 RSU Sawerigading Palopo 2,006.400 19 Kab. Luwu Timur 23 RSUD Ilagaligo 1,259.000 XXV Provinsi Sulawesi Barat PROVINSI 1 RS Provinsi Malabi 3,484.600 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Majene 2 RSU Majene 3,513.100 2 Kab. Mamuju 3 RSU Mamuju 1,429.400 3 Kab. Polewali Mandar 4 Labkesda Dinkes Polman 1,567.800 4 Kab. Mamasa 5 RSU Mamasa 2,025.600XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara PROVINSI 1 RSU Provinsi Sultra 2,917.500 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Konawe 2 RSUD Kab.Konawe 1,618.900 2 Kab. Muna 3 RSUD Kab. Muna (Raha) 1,802.200 3 Kota Kendari 4 Lab. Dinkes Kota Kendari 1,320.900 4 Kab. Konawe Selatan 5 RSUD Kab. Konawe Selatan 1,113.200 5 Kab. Bombana 6 RSUD Bombana 2,292.000 6 Kab. Konawe Utara 7 RSUD Kab. Konawe Utara 1,881.200XXVII Provinsi Bali PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bangli 1 RSU Bangli 945.600 2 Kab. Buleleng 2 RSUD Kab. Buleleng 2,099.100 3 Kab. Gianyar 3 RSU Sanjiwani 2,210.700 4 Kab. Jembrana 4 RSU Negara 977.800 5 Kab. Karangasem 5 RSUD Kab.Karangasem 1,749.000 6 Kab. Tabanan 6 BRSU Tabanan 1,735.000
  • 134. RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK ALOKASI DAK (dalam NO DAERAH NAMA RUMAH SAKIT ribuan rupiah)XXVIIIProvinsi Nusa Tenggara Barat PROVINSI 1 RSU Mataram 3,125.800 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bima 2 RSU Raba Bima 2,346.400 2 Kab. Dompu 3 RSU Dompu 1,946.100 3 Kab. Lombok Barat 4 RSUD Patut Patuh Patju Gerung 3,233.300 4 Kab. Lombok Tengah 5 RSU Praya 1,042.500 5 Kab. Lombok Timur 6 RSUD R Sujono Selong 2,975.800 6 Kab. Sumbawa 7 RSU Sumbawa 2,353.100 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur PROVINSI 1 RSU Prof. Dr. WZ. Johannes 2,959.300 2 RSJ Kupang 1,331.700 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Ende 3 RSUD Ende 1,143.300 2 Kab. Flores Timur 4 RSUD Larantuka 3,807.400 3 Kab. Kupang 5 RSU Naibonat 2,628.500 4 Kab. Manggarai 6 RSU Ruteng 1,526.900 5 Kab. Ngada 7 RSU Bajawa 1,249.100 6 Kab. Sikka 8 RSU TC Hillers Maumere 1,265.400 7 Kab. Sumba Barat 9 RSU Waikabubak 3,273.200 8 Kab. Timor Tengah Utara 10 RSU Kefamenanu 2,676.000 11 UPTD Labkesda TTU 746.800 9 Kota Kupang 12 RSD Kota Kupang 3,792.900 10 Kab. Sabu Raijua 13 RSU Sabu Rai Jua 1,767.800 XXX Provinsi Maluku PROVINSI 1 RSU M. Haulussy Ambon 5,056.100 2 RSU Tulehu 2,671.200 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 3 RSU Saumlaki 3,948.500 2 Kab. Maluku Tengah 4 RSU Masohi 3,729.400 5 RSU Saparua 1,300.900 3 Kab. Maluku Tenggara 6 RSU Tual 2,535.400 4 Kab. Pulau Buru 7 RSUD Namlea 2,398.000 5 Kab. Seram Bagian Timur 8 RSUD Kab. SBT (Bula) 4,113.300 6 Kab. Kepulauan Aru 9 RSUD Cendrawasih Dobo 1,234.100 XXXI Provinsi Maluku Utara PROVINSI 1 RSUD Chasan Boesoerie 4,275.200 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Halmahera Tengah 2 RSU Weda 2,098.400 2 Kab. Halmahera Barat 3 RSU Jailolo 1,822.200 3 Kab. Halmahera Timur 4 RSU Maba 1,242.100 4 Kota Tidore Kepulauan 5 RSUD Tidore (Soasio) 4,068.800 5 Kab. Kepulauan Sula 6 RSU Sanana 1,174.700 6 Kab. Halmahera Selatan 7 RSU Labuha 1,735.700XXXIIProvinsi Papua PROVINSI 1 RSU Abepura 9,036.750 2 RSU Dok II Jayapura 11,188.350 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Biak Numfor 3 RSU Biak 4,188.300 2 Kab. Jayapura 4 RSUD Yowari Sentani 1,391.200 3 Kab. Jayawijaya 5 RSU Wamena 2,810.600 4 Kab. Merauke 6 RSU Merauke 2,064.100 5 Kab. Mimika 7 RSUD Mimika 3,934.600 6 Kab. Nabire 8 RSU Nabire 3,601.800 7 Kab. Yapen Waropen 9 RSUD Serui 4,771.500 8 Kab. Mappi 10 RSUD Mappi (persiapan) 7,357.100XXXIIIProvinsi Papua Barat PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Sorong 1 RSU Kab. Sorong 5,273.500 2 Kab. Manokwari 2 RSU Manokwari 1,358.400 3 Kab. Fak Fak 3 RSU Fak-fak 5,068.800 4 Kab. Raja Ampat 4 RS Lapangan Marinda Raja Ampat 1,667.500 JUMLAH 749,256.000