LAYANAN INFORMASI

  • 4,997 views
Uploaded on

Layanan Informasi untuk Pemberdayaan Masyarakat menuju Pendidikan 2010

Layanan Informasi untuk Pemberdayaan Masyarakat menuju Pendidikan 2010

More in: Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,997
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
117
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1.  
  • 2. Bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan maka perlu adanya tahapan rekunstruksi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Upaya rekunstruksi diupayakan dapat membawa bangsa kita menjadi masyarakat madani yang bersatu dalam NKRI. Memasuki dunia global yang semula merupakan suatu impian berubah menjadi suatu realitas.
  • 3. Masyarakat berpengetahuan dituntut untuk berkompetisi dan berkolaborasi terus menerus untuk meningkatkan daya saing bangsa, baik dalam pasar lokas, regional, maupun pasar global. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat tersebut, perlu didukung oleh layanan informasi yang berupa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
  • 4.
    • MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERDAYA SAING DI TAHUN 2020 DALAM MENDUKUNG NKRI
    • TEKNOLOGI INFORMASI HARUS MAMPU MEMBERIKAN DUKUNGAN UNTUK TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
    • TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI HARUS MAMPU MEMBERIKAN DUKUNGAN UNTUK TERWUJUDNYA BANGSA INDONESIA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG BERDAYA SAING TINGGI
  • 5. 1 5 4 2 3
  • 6.
    • 'E-Government for Good Governance‘
    • Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.
    • Peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas di pemerintahan.
    • On-line government.
  • 7.
    • 'E-Commerce untuk Ekonomi Kerakyatan'
    • Penyediaan virtual market bagi pelaku pasar.
    • Pembinaan dan pelatihan bagi Small and Medium Enterprices ( SME).
    • Industri TI lokal yang tangguh.
  • 8.
    • 'TI berbasis Masyarakat' pada tahun 2010
    • Penyediaan sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten dan kecamatan.
    • Penyediaan dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI 
    • Pencapaian proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi
    • Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktifitas TI di masyarakat .
  • 9.
    • 'TI untuk Pendidikan' pada tahun 2010
    • Penyediaan akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.
    • Pemanfaatan TI dalam proses pelatihan baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
    • Kurikulum teknologi informasi .
  • 10.
    • 'E-Democracy'
    • Pencapaian interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan
    • Pencapaian transparansi dalam kegiatan lembaga perwakilan
    • Pemanfaatan TI dalam proses demokrasi
  • 11.  
  • 12. STRATEGI
    • Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru
    • Pendirian badan independen yang kredibel untuk mengatur mekanisme pendanaan.
    • Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah.
  • 13. STRATEGI
    • Dukungan dan landasan TI
    • Pembangunan infrastruktur fisik dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi yang lebih siap. Untuk lokasi yang tertinggal perlu dilakukan pembinaan dan pembangunan secara bertahap
    • Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI di perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta
    • Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang e-commerce, information act, dan HAKI
    • Arahan dan fokus penelitian dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan
  • 14. STRATEGI
    • Badan Pengembangan TI Nasional
    • Pendirian Badan Pengembangan TI Nasional pada tahun 2001 yang bertugas melakukan sosialisasi, penerapan, pemantauan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional
    • Persyaratan kualitas dan kategori keahlian SDM yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk badan tersebut
    • Pembentukan badan khusus di setiap lembaga pemerintahan (seperti CIO) yang berkoordinasi dengan Badan Pengembangan TI Nasional untuk menjamin penerapan Kerangka TI Nasional
  • 15. Universal public acsess Standart Keterjangkauan Penyuluhan Informasi Publik Basic infrastruktur Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Deregulasi Pemerintah pada sektor telekomunikasi Peningkatan jumlah akses informasi diberbagai titik Subsidi dari pemerintah untuk infrastuktur yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
  • 16.
    • Identifikasi kebutuhan masyarakat
    • Penentuan sarana dasar (basic infrastructure)
    • Perubahan aturan/deregulasi pemerintah
    • Peningkatan kesadaranmasyarakat akan TI
    • Pembentukan Community Networks (C-Net)
    • Pembentukan Balai Informasi Masyarakat (Community Resource Centre)
    • Intergrasi titik-titik akses di bawah pengawasan Telekomunikasi Nasional