LAYANAN INFORMASI

Bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan maka perlu adanya tahapan rekunstruksi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Upaya rekunstruksi diupayakan dapat membawa bangsa kita menjadi masyarakat madani yang bersatu dalam NKRI. Memasuki dunia global yang semula merupakan suatu impian berubah menjadi suatu realitas.

Masyarakat berpengetahuan dituntut untuk berkompetisi dan berkolaborasi terus menerus untuk meningkatkan daya saing bangsa, baik dalam pasar lokas, regional, maupun pasar global. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat tersebut, perlu didukung oleh layanan informasi yang berupa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERDAYA SAING DI TAHUN 2020 DALAM MENDUKUNG NKRI

TEKNOLOGI INFORMASI HARUS MAMPU MEMBERIKAN DUKUNGAN UNTUK TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI HARUS MAMPU MEMBERIKAN DUKUNGAN UNTUK TERWUJUDNYA BANGSA INDONESIA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG BERDAYA SAING TINGGI

1 5 4 2 3

'E-Government for Good Governance‘

Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas di pemerintahan.

On-line government.

'E-Commerce untuk Ekonomi Kerakyatan'

Penyediaan virtual market bagi pelaku pasar.

Pembinaan dan pelatihan bagi Small and Medium Enterprices ( SME).

Industri TI lokal yang tangguh.

'TI berbasis Masyarakat' pada tahun 2010

Penyediaan sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten dan kecamatan.

Penyediaan dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI

Pencapaian proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi

Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktifitas TI di masyarakat .

'TI untuk Pendidikan' pada tahun 2010

Penyediaan akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Pemanfaatan TI dalam proses pelatihan baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Kurikulum teknologi informasi .

'E-Democracy'

Pencapaian interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan

Pencapaian transparansi dalam kegiatan lembaga perwakilan

Pemanfaatan TI dalam proses demokrasi

STRATEGI

Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Pendirian badan independen yang kredibel untuk mengatur mekanisme pendanaan.

Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah.

STRATEGI

Dukungan dan landasan TI

Pembangunan infrastruktur fisik dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi yang lebih siap. Untuk lokasi yang tertinggal perlu dilakukan pembinaan dan pembangunan secara bertahap

Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI di perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta

Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang e-commerce, information act, dan HAKI

Arahan dan fokus penelitian dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan

STRATEGI

Badan Pengembangan TI Nasional

Pendirian Badan Pengembangan TI Nasional pada tahun 2001 yang bertugas melakukan sosialisasi, penerapan, pemantauan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional

Persyaratan kualitas dan kategori keahlian SDM yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk badan tersebut

Pembentukan badan khusus di setiap lembaga pemerintahan (seperti CIO) yang berkoordinasi dengan Badan Pengembangan TI Nasional untuk menjamin penerapan Kerangka TI Nasional

Universal public acsess Standart Keterjangkauan Penyuluhan Informasi Publik Basic infrastruktur Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Deregulasi Pemerintah pada sektor telekomunikasi Peningkatan jumlah akses informasi diberbagai titik Subsidi dari pemerintah untuk infrastuktur yang digunakan untuk kepentingan masyarakat