Your SlideShare is downloading. ×
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingg...
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ini masih kurang sempurna, sehingga diperlukan
koreksi, saran dan masukan dalam meng...
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah ( LAKIP ) Tahun 2012
Pemerintah Kabupaten Lamongan men...
Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Kel...
Rp 46.962.374.800,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )
sebesar Rp 86.063.877.506,02.
Dari 45 ( empat puluh...
( tetangga ) yang sudah banyak membuat daya tarik wisata sejenis dengan Wisata
Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola seperti...
4. Misi Tiga Sasaran Kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian
hukum, program dan kegiatan dalam mencap...
Nakertrans, yaitu Program Transmigrasi swakarsa, dengan target kinerja 20,00 % dan
realisasi sebesar 0, sehingga prosentas...
3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh BUMD yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk Bim...
6. Peningkatan pelayanan kepemerintahan ;
7. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama ;
8. Peningkatan peran serta per...
BAB I
PENDAHULUAN
A.

LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintahan untuk m...
Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan...
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kin...
2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu–
batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kec...
Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten
Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 7...
2.2 Penduduk dan Tenaga Kerja :
Menurut data Lamongan Dalam Angka ( LDA ) Tahun 2012 yang
diterbitkan oleh Badan Pusat Sta...
3. Sosial :
Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak / RA, baik
negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 201...
Negeri Lamongan di Kecamatan Lamongan, UNISDA di Kecamatan Sukodadi,
STIT AL-FALAH di Kecamatan Sekaran, STIT MUHAMMADIYAH...
Tempat peribadatan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Masjid
sebanyak 1.763 buah, Musholla sebanyak 437 buah, Langgar / Su...
dengan rata-rata produksi 11,30 Ton/Ha, Kacang tanah dengan luas panen
seluas 5.708 Ha, produksi 7.641,95 Ton, dengan rata...
Tomato dengan luas panen 66 Ha, produksi 3.321 Ton, dengan rata-rata
produksi 5,03 Ton/Ha, Kacang panjang dengan luas pane...
dengan rata-rata produksi 0,05 Ton/Ha, Sirsak dengan luas panen 8.651
pohon, produksi 128,30 Ton, dengan rata-rata produks...
Labuhan 1.839,84 Ton, Brondong 55.377,43 Ton, Kranji 5.090,44 Ton dan
Weru 5.536,62 Ton.
Populasi ternak unggas ayam buras...
5. Perdagangan dan Industri :
Dalam penataan eksistensi bidang Perdagangan dan Industri,
Pemerintah Daerah menerapkan stra...
barang-barang dari kayu, perabot, bambu, rotan, furniture, 1 unit industri
kertas percetakan dan penerbitan, 4 unit indust...
Dalam Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan, terdapat 108 pasar,
8.038 kios / toko dan pedagang sebanyak 14.101.
Selama Tahun 2...
penyetoran giro dan cek pos, diterima sebanyak 144 dengan total nilai
Rp 219.657.000,- dan dibayar sebanyak 633 kali denga...
Realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.496.303.561,11 terdiri dari Pendap...
Jumlah Koperasi Primer Tahun 2011 sebanyak 1.047 buah, dengan
anggota sebanyak 159.337 orang, pengurus sebanyak 4.507 oran...
Tabel.1.2
PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011
LAPANGAN USAHA

1.
2.
3...
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950...
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan kewenangannya berupa
urusan wajib dan urusan pilihan.
Kewenangan waji...
Tugas Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Daerah yang dikarenakan jabatannya berkedu...
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan pera...
Bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di Kab...
d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah ;
e. Melaksan...
1)

Dinas PU Bina Marga

2)

Dinas PU Pengairan

3)

Dinas PU Cipta Karya

4)

Dinas Kesehatan

5)

Dinas Pertanian dan Ke...
5)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6)

Badan Penanaman Modal dan Perijinan

7)

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

8...
Pembangunan di Kabupaten Lamongan terdapat 462 Desa dan 12 Kelurahan
dengan 1.486 RW, dan 6.843 RT.
Dalam menjalankan tuga...
pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi,
dan

diuraikan

pula

langkah-langkah

y...
Lampiran-lampiran
-

Lampiran Rencana Stratejik ( RS )

-

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

-

Lampiran Pengukura...
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
1. V I S I
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana da...
“ Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan,
Beretika dan Berdaya Saing “.

Pemahaman atas pernyataan Vi...
2. M I S I :
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi se...
3. TUJUAN :
Untuk

merealisasikan

pelaksanaan

Misi

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan...
Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Sasaran-sasaran yang
tergabung dalam urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan ...
Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi...
yang ingin dicapai dapat dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai
kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ...
e. Angka Kelulusan ( AL )
- SD / MI
- SMP / MTs
- SMA / SMK / MA.
f. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD / MI ke SMP / MTs
g....
l.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

m. Penanganan kasus HIV
n. Non Folio AFP rate
o. Cakupan balita ...
c. Panjang jalan poros desa strategis dalam kondisi baik
d. Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik
e. Panjang jalan l...
6. Sasaran keenam, Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah, dengan
indikator :
a. Peningkatan Ketersediaan Sarana Kelen...
Untuk mencapai Tujuan Kedua “ Meningkatnya kepastian ketersediaan dan
kualitas pelayanan dasar masyarakat “, ditetapkan Sa...
b. Peningkatan produksi perkebunan
-

Tembakau

-

Tebu.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil pete...
d. Peningkatan Pedagang.
7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang Memperhatikan
Fungsi Pelestarian Hutan...
12. Sasaran kedua belas, Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat,
dengan indikator :
a. Regulasi ketahanan panga...
f. Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan
g. Penelitian yang ditindak lanjuti.
2. Sasaran kedua, Meningkatnya penangan...
c. Publik hearing yang dilaksanakan.
7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya pelayanan perijinan, dengan indikator :
a. Ketepatan...
b. Tertib administrasi barang Daerah
c. Peningkatan pajak daerah
d. Peningkatan retribusi daerah.
11. Sasaran kesebelas, T...
a. Web site milik pemerintah daerah
b. Pameran / expo.
16. Sasaran keenam belas, Meningkatnya minat baca masyarakat, denga...
3. Sasaran ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial,
dengan indikator :
a. Sarana sosial seperti panti...
b. Peningkatan penyelenggaran forum antar kelompok masyarakat
c. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu
d. Kegiatan k...
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan yang dimaksudkan adalah Rencana Kinerja
Pembangunan Daerah yang selanju...
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kiner...
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Pendidikan Luar Biasa
f. Program Peningkatan Mu...
l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Saki...
j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
k. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat T...
e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
f. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konserv...
2. Sasaran kedua, “Meningkatnya produksi hasil perkebunan” dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Produksi Perkebunan, y...
b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
c. Program

peningkatan

kesadara...
6. Sasaran keenam, “Meningkatnya volume perdagangan” yang dilaksanakan
melalui Program peningkatan produksi dan rehabilita...
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah ( UKM )
c. Program Pengembangan Siste...
12. Sasaran keduabelas, “Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya
mineral daerah” dilaksanakan melalui Program pemb...
i. Program Perencanaan sosial budaya
j. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
k. Program Perencanaan ...
b. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
c. Program peningkatan dan Pengembangan pen...
BAPPEDA, Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu Program
pengembangan data / informasi / statistik daerah.
6. Sas...
Misi Empat, Tujuan Keempat :
1. Sasaran kesatu, ”Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan” di...
d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR
yang mandiri
e. Program promosi kesehatan ibu, bayi da...
f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya )
g. Progra...
6. Sasaran keenam, ”Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis
dalam kehidupan” dilaksanakan melalui Program K...
8. Sasaran

kedelapan,

”Terselenggaranya

pelayanan

ketransmigrasian”

dilaksanakan melalui Program ketransmigrasian, ya...
Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 disusun
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah...
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
instansi pemer...
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Lakip pemkab-lamongan-2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lakip pemkab-lamongan-2012

3,044

Published on

BKD LAMONGAN

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,044
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Lakip pemkab-lamongan-2012"

  1. 1. KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dalam rangka mewujudkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam implementasinya mengandung konsekuensi terhadap capaian indikator yang menjadi tujuan utama, antara lain tercapainya “Good Governance”, pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan dan sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 yang berpedoman pada
  2. 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ini masih kurang sempurna, sehingga diperlukan koreksi, saran dan masukan dalam mengkaji nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 ini. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 ini, dengan tetap mengharap koreksi, saran dan masukan serta petunjuk guna kesempurnaan penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya, dan akhirnya senantiasa kami memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lamongan dapat lebih meningkat dan lebih baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lamongan, Maret 2013 BUPATI LAMONGAN F A D E L I, SH, MM. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  3. 3. DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................... iii Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ........................................ 21 C. Sistematika Penyajian LAKIP .….................................................... 30 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 31 A. Rencana Stratejik ........................................................................... 31 1. Visi ............................................................................................ 31 2. Misi ........................................................................................... 33 3. Tujuan ....................................................................................... 34 4. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................ 36 B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 ......................................... 52 - Program .................................................................................... 53 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ....................................................... 70 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 71 A. Pengukuran Kinerja ...................................................................... 72 B. Evaluasi Kinerja ........................................................................... 83 C. Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................... 87 D. Akuntabilitas Keuangan ............................................................... 104 Bab IV PENUTUP ........................................................................................... 112 A. Kesimpulan ..................................................................................... 112 B. Saran .............................................................................................. 120 LAMPIRAN – LAMPIRAN : 121-155 Formulir Rencana Stratejik ( RS ) Tahun 2012 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2012 Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2012 Penetapan Kinerja Tahun 2012 Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  4. 4. IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah ( LAKIP ) Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance result ) selama Tahun 2012 dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015 telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2012 yang terimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja selama Tahun 2012. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merencanakan 4 ( empat ) Misi, 4 ( empat ) Tujuan, 45 ( empat puluh lima ) Sasaran, 35 ( tiga puluh lima ) Program, diperoleh capaian sasaran dengan rata-rata prosentase sebesar 103,48 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ). Sedangkan dari segi anggaran prosentase realisasi rata-rata sebesar 95,07 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ), yang dijabarkan menjadi 34 Urusan, meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kependudukan dan Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  5. 5. Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan serta Ketransmigrasian. Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber anggaran pendapatan dalam APBD Tahun 2012 ( setelah perubahan anggaran ) sebesar Rp 1.547.846.785.020,11 dan anggaran belanja serta transfer bagi hasil dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.496.303.561,11, sedangkan jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 133.581.362.736,11 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 46.962.374.800,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 86.618.987.936,11 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi APBD Tahun 2012, pendapatan sebesar Rp 1.471.488.261.043,11, realisasi belanja dan transfer bagi hasil sebesar Rp 1.473.747.394.873,11, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 134.347.719.686,11 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  6. 6. Rp 46.962.374.800,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) sebesar Rp 86.063.877.506,02. Dari 45 ( empat puluh lima ) Sasaran Stratejik yang telah ditetapkan capaian kinerjanya pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan secara umum masing-masing sasaran indikator kinerjanya telah bisa tercapai dengan baik dan sesuai target, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran dengan pencapaian kinerja belum sepenuhnya berhasil sesuai target kinerja RPJMD 2010 – 2015 antara lain : 1. Misi Dua Sasaran Kesatu, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Pertanian dan Kehutanan, yaitu Program Peningkatan produksi padi, dengan target kinerja 1,00 % dan realisasi sebesar - 20,94 % sehingga prosentase realisasi target tercapai sebesar - 4,19 %. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan panen padi akibat serangan hama wereng skala ringan, sedang dan berat ; 2. Misi Dua Sasaran Kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Program Kunjungan Wisata, dengan target kinerja 2.006.400 wisatawan dan realisasi sebesar 1.534.704 wisatawan, sehingga prosentase realisasi target tercapai sebesar 76,49 % ( Baik / Berhasil ). Tidak tercapainya target jumlah kunjungan wisata tersebut disebabkan adanya persaingan dengan Kabupaten lain Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  7. 7. ( tetangga ) yang sudah banyak membuat daya tarik wisata sejenis dengan Wisata Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola seperti Waterpack, Jatim Park 2 dan lain-lain 3. Misi Tiga Sasaran Kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Bagian Bina Pengelolaan BUMD, yaitu Program Tata kelola Perusahaan Daerah yang baik, dengan target kinerja 2 SOP dan realisasi sebesar 1 SOP, sehingga prosentase realisasi target tercapai sebesar 50,00 %. Tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan bahwa Penyusunan Sistem dan Prosedur bagi Perusda dalam kegitan ini ditetapkan indikator berupa meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah dengan target 1 ( satu ) SOP dengan rencana anggaran sebesar Rp 96.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.700.000,00 ( 99,69% ). Strategi yang dilaksanakan melalui satu program yang diimplementasikan dalam kegiatan tunggal berupa Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga yaitu Tim Asistensi Penyusunan SOP dari Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Richard Risambessy dan Rekan Surabaya dan juga PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya buku Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pengelolaan Perusahaan Daerah khususnya PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh Direksi dan jajaranya dalam mengelola Perusahaan menuju kearah yang lebih profesional. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  8. 8. 4. Misi Tiga Sasaran Kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Bagian Hukum, yaitu Kasus hukum yang diselesaikan dengan target 8 kasus hukum tercapai 3 kasus hukum atau sebesar 37,50 % ( Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil ). Tidak tercapainya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Meningkatnya perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, dengan fokus sasaran utama adalah meningkatnya perwujudan pemerintahan yang baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan oleh Bagian Hukum, capaian indikator sasaran ratarata sebesar 87,23 % ( Sangat Baik / Sangat Berhasil ). Untuk kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dari perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditangani pada tahun 2012 terdapat 4 perkara baru dan 9 perkara lanjutan dari tahun sebelumnya ( tingkat banding dan kasasi ). Sedangkan jumlah kasus yang sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum sebanyak 3 kasus. Dari target yang ditetapkan 8 perkara terdapat 13 kasus yang ditangani pada tahun 2012, sehingga dari target tingkat penyelesaian kasus 31,00 % tercapai 23,08 % kasus hukum. 5. Misi Empat Sasaran Kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian, program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilaksanakan Dinas Sosial Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  9. 9. Nakertrans, yaitu Program Transmigrasi swakarsa, dengan target kinerja 20,00 % dan realisasi sebesar 0, sehingga prosentase realisasi target tidak tercapai. . Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat lebih memprioritaskan Transmigrasi dengan Pola Transmigrasi Umum bukan Transmigrasi Swakarsa. Syarat Transmigrasi Swakarsa sangat berat sehingga membuat minat masyarakat untuk mengikuti Transmigrasi Swakarsa relatif minim ( biaya hidup yang disediakan Pemerintah Pusat hanya untuk 3 bulan ). Sedangkan untuk transmigrasi regional / umum pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberangkatkan sebanyak 25 Kepala Keluarga ke daerah tujuan, hal ini telah mengalami peningkatan dari jumlah transmigrasi di Tahun 2011 yaitu sebanyak 20 Kepala Keluarga. Sebagai upaya untuk mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan tersebut, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada petani dalam melaksanakan budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman serta mengupayakan usaha kemitraan antara petani dengan pengusaha dalam rangka pemasaran hasil. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Asosiasi Industri Pariwisata Asia Pacific dan Asosiasi Biro Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan tempat-tempat pariwisata Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan ke luar negeri dan menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  10. 10. 3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Workshop terkait penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) maupun Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) serta melakukan perencanaan anggaran yang lebih cermat. 4. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kesadaran hukum serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. 5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya yang berminat mengikuti program Transmigrasi sehingga diharapkan tumbuh kesadaran yang baik bagi calon peserta Program Transmigrasi. Sebagai perwujudan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan, maka perencanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2012 diantaranya : 1. Peningkatan mutu pendidikan ; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat ; 3. Pembangunan infrastruktur jalan ; 4. Peningkatan kualitas tenaga kerja ; 5. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan ; Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  11. 11. 6. Peningkatan pelayanan kepemerintahan ; 7. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama ; 8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan ; 9. Peningkatan prestasi olahraga ; 10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  12. 12. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  13. 13. Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Dasar Hukum Sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2011 adalah : a. Instruksi Peresiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ; b. Instruksi Peresiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; c. Instruksi Peresiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; d. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara ( LAN ) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; e. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara ( LAN ) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  14. 14. f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Data Potensi Wilayah Kabupaten Lamongan 2.1 Keadaan Geografi Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6º 51’ 54” sampai dengan 7º 23’ 6” Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur 122° 4’ 4” sampai 122° 33’12”. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 Km² atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 Km2 apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah Sungai Bengawan Solo, secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 ( tiga ) karakteristik : 1) Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  15. 15. 2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu– batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. 3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah. Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah : sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 – 25 meter seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian 25 – 100 meter seluas 45,68 %, selebihnya 4,15 % berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  16. 16. Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5 % lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2 % yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1 % ( 0,16% ) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40 % lebih. Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah (1). Lahan sawah seluas 87.940 Ha yang terdiri dari lahan sawah teknis 13.077 Ha, setengah teknis 21.304 Ha, sederhana 11.386 Ha, Desa / non PU 12.672 Ha dan tadah hujan 29.501 Ha. (2). Lahan bukan sawah seluas 38.108 Ha, lahan non pertanian 40.924 Ha yang terdiri dari pekarangan, bangunan dan halaman 12.710 Ha, perkebunan 357 Ha, tegal 28,144 Ha, ladang / huma 3,884 Ha, padang penggembalaan / rumput 12 Ha, hutan rakyat 1,159 Ha, hutan negara 21,999 Ha, rawa 734 Ha, tambak 684 Ha dan kolam 865 ha, lainnya ( jalan, sungai ) 3.003 Ha. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  17. 17. 2.2 Penduduk dan Tenaga Kerja : Menurut data Lamongan Dalam Angka ( LDA ) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2011 sebanyak 1.179.059 jiwa, terdiri dari 576.513 jiwa (48,89 %) laki-laki dan 609.179 jiwa ( 51,67 % ) perempuan. Untuk mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Lamongan menfasilitasi para pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja pada Tahun 2012 melalui kegiatan Job Market Fair ( JMF ). Dengan kegiatan ini + 1.726 orang pencari kerja tamatan SD / SLTP / SLTA / Diploma I / II / III / S1 dan S2 Tahun 2011 terdiri dari 1.025 laki-laki dan 701 perempuan, akan terserap menjadi tenaga kerja. Tenaga kerja yang dikirim ke Luar Negeri sebanyak 371 orang seperti ke Malaysia 331 orang, Singapura 2 orang, Hongkong 4 orang, Taiwan 11 orang, Brunei Darussalam 19 orang, Arab Saudi 2 orang, Korea Selatan 1 orang dan Timor Leste 1 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang mengikuti Transmigrasi pada tahun 2011 dengan tujuan Gorontalo sebanyak 15 KK ( 44 jiwa ) dan Sulawesi Selatan sebanyak 5 KK ( 20 ) jiwa. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  18. 18. 3. Sosial : Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak / RA, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak 942 lembaga, dengan 942 gedung sekolah, 1.574 ruang belajar, 1.904 kelas dan jumlah murid sebanyak 31.069 murid. Lembaga Pendidikan setingkat SD / MI dan SDLB baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak 644 lembaga, dengan 644 gedung sekolah, 3.856 ruang belajar, 4.110 kelas dan jumlah murid sebanyak 65.144 siswa. Lembaga Pendidikan setingkat SMP / MTs, SMP Terbuka dan SMP LB baik negeri maupun swasta dan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak 143 lembaga, dengan 143 gedung sekolah, 1.210 ruang belajar dan 1.217 kelas dan jumlah murid sebanyak 36.692 murid. Lembaga Pendidikan tingkat SMU / SMK / MA dan SMA LB baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak 127 lembaga, dengan 127 gedung sekolah, 1.068 ruang belajar, 1.197 kelas dan jumlah murid sebanyak 38.104 siswa. Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebanyak 13 Perguruan Tinggi, yaitu UNISLA, AKPER, STIKIP PGRI, STIE KH. A. DAHLAN, STIKES MUHAMMADIYAH, Akademi Komunitas Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  19. 19. Negeri Lamongan di Kecamatan Lamongan, UNISDA di Kecamatan Sukodadi, STIT AL-FALAH di Kecamatan Sekaran, STIT MUHAMMADIYAH Lamongan di Kecamatan Sambeng, STAIM, STAI SUNAN DRAJAD, STIT MUHAMMADIYAH dan STIE MUHAMMADIYAH di Kecamatan Paciran. Jumlah keseluruhan dosen pada 11 Perguruan Tinggi tersebut sebanyak 568 dengan jumlah mahasiswa 11.574 dan rasio mahasiswa : dosen sebesar 1 : 21. Sarana Kesehatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 6 unit, Balai Pengobatan sebanyak 34 unit, BKIA sebanyak 10 unit, Puskesmas sebanyak 33 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 108 unit, tempat praktek Dokter sebanyak 157 unit, Apotek sebanyak 60 unit, Laboratorium Medis sebanyak 8 unit, sedangkan banyaknya Paramedis terdiri dari Dokter Umum sebanyak 178 orang, Dokter Gigi sebanyak 42 orang, Dokter Spesialis Anak sebanyak 4 orang, Dokter Obgyn sebanyak 6 orang, Analis kesehatan sebanyak 45 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat sebanyak 16 orang, Apoteker sebanyak 11 orang, Asisten Apoteket sebanyak 61 orang, Pengatur gizi sebanyak 43 orang, Bidan sebanyak 633 orang, Perawat sebanyak 874 orang, Sanitarian sebanyak 62 orang, Fisio therapy sebanyak 13 orang, Perawat gigi sebanyak 17 orang, dan Analis laboratorium sebanyak 45 orang. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  20. 20. Tempat peribadatan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Masjid sebanyak 1.763 buah, Musholla sebanyak 437 buah, Langgar / Surau sebanyak 3.978 buah, Gereja Protestan sebanyak 9 buah dan Pura sebanyak 1 buah. Jamaah haji yang diberangkatkan pada Tahun 2011 dari Kabupaten Lamongan sebanyak 1.666 orang, terdiri dari jamaah laki-laki sebanyak 799 orang dan jamaah perempuan sebanyak 867 orang. Jumlah Mustahiq dan Pengeluaran Zakat Fitrah di Kabupaten Lamongan terdiri dari Mustahiq sebanyak 396.061 orang. Sedangkan pengeluaran zakat fitrah menurut jenisnya terdiri dari zakat fitrah berupa beras sebanyak 2.186.416 kg dan zakat fitrah berupa uang sebesar Rp 468.690.000,-. 4. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan : Luas lahan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 seluas 166.972 Ha terbagi menjadi lahan sawah seluas 87.940 Ha dan lahan non sawah seluas 38.108 Ha dan lahan non pertanian seluas 40.924 Ha, dengan rincian luas panen padi seluas 127.709 Ha, produksi 678.042,17 Ton dengan rata-rata produksi 5,31 Ton/Ha, Jagung dengan luas panen seluas 51.752 Ha, produksi 282.554,98 Ton dengan rata-rata produksi 5,46 Ton/Ha, Ubi kayu dengan luas panen seluas 2.765 Ha, produksi 44.807,09 Ton, dengan rata-rata produksi 16,21 Ton/Ha, Ubi jalar dengan luas panen seluas 52 Ha produksi 587,47 Ton, Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  21. 21. dengan rata-rata produksi 11,30 Ton/Ha, Kacang tanah dengan luas panen seluas 5.708 Ha, produksi 7.641,95 Ton, dengan rata-rata produksi 1,34 Ton/Ha, Kacang hijau dengan luas panen seluas 6.123 Ha, produksi 8.107,84 Ton, dengan rata-rata produksi 1,32 Ton/Ha, Kedelai dengan luas panen seluas 23.072 Ha, produksi 30.773 Ton, dengan rata-rata produksi 1,33 Ton/Ha, Tebu dengan realisasi luas panen seluas 2.108,75 Ha, produksi 152.403,17 Ton, dengan rata-rata produksi 72,27 Ton/Ha, Tembakau virginia dengan luas areal seluas 5.263 Ha, produksi daun basah 67.607,30 Ton, dengan rata-rata produksi 12.845,77 Kg/Ha, Tembakau rakyat dengan luas areal seluas 3.460 Ha, produksi daun basah 40.946,90 Ton, dengan rata-rata produksi 11.834,36 Kg/Ha, Kapas dengan luas areal seluas 451,95 Ha, produksi 39,33 Ton, dengan rata-rata produksi 87,03 Kg/Ha, Kenaf dengan luas areal seluas 1.023,20 Ha, Kelapa dengan luas areal 406,03 Ha, produksi 2,17 Ton, dengan rata-rata produksi 5,68 Kg/Ha, Bawang daun dengan luas panen 7 Ha, produksi 211 Kw, dengan rata-rata produksi 3,01 Ton/Ha, Bawang merah dengan luas panen 94 Ha, produksi 5.538 Ton, dengan ratarata produksi 58,91 Ton/Ha Sawi dengan luas panen 7 Ha, produksi 7 Kw, Cabe rawit dengan luas panen 3.611 Ha, produksi 96.619 Kw, dengan ratarata produksi 2,68 Ton/Ha, Cabe besar dengan luas panen 16 Ha, produksi 240 Ton, dengan rata-rata produksi 1,50 Ton/Ha, Cabe jamu dengan luas panen 88,78 Ha, produksi 240 Ton, dengan rata-rata produksi 579,07 Kg/Ha, Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  22. 22. Tomato dengan luas panen 66 Ha, produksi 3.321 Ton, dengan rata-rata produksi 5,03 Ton/Ha, Kacang panjang dengan luas panen 190 Ha, produksi 1.306 Ton dengan rata-rata produksi 0,69 Ton/Ha, Terong dengan luas panen 57 Ha, produksi 2.804 Ton, dengan rata-rata produksi 4,92 Ton/Ha, Ketimun dengan luas panen 64 Ha, produksi 2.764 Ton, dengan rata-rata produksi 4,32 Ton/Ha, Semangka dengan luas panen 1.992 Ha, produksi 1.663,58 Ton, dengan rata-rata produksi 0,82 Ton/Ha, Melon dengan luas panen 16 Ha, produksi 162 Ton, dengan rata-rata produksi 10,13 Ton/Ha, Blewah dengan luas panen 1.276 Ha, produksi 1.837,53 Ton, dengan rata-rata produksi 1,44 Ton/Ha, Blimbing dengan luas panen 19.137 Ha, produksi 258,40 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jambu biji dengan luas panen 57.040 pohon, produksi 438,70 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jambu air dengan luas panen 34.257 pohon, produksi 354 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk Siam dengan luas panen 2.185 pohon, produksi 19,80 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk besar dengan luas panen 22 pohon, produksi 1,80 Ton, dengan rata-rata produksi 0,08 Ton/Ha, Mangga dengan luas panen 768.377 pohon, produksi 20.396,40 Ton, dengan rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Pisang dengan luas panen 781.399 pohon, produksi 5.575 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Salak dengan luas panen 130 pohon, produksi 1,70 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Sawo dengan luas panen 9.496 pohon, produksi 499,90 Ton, Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  23. 23. dengan rata-rata produksi 0,05 Ton/Ha, Sirsak dengan luas panen 8.651 pohon, produksi 128,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Sukun dengan luas panen 6.364 pohon, produksi 190,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Melinjo dengan luas panen 3.415 pohon, produksi 225,50 Ton, dengan rata-rata produksi 0,07 Ton/Ha, Nanas dengan luas panen 66 Ha, produksi 0,7 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Pepaya dengan luas panen 44.607 pohon, produksi 1.420 Ton, dengan ratarata produksi 0,03 Ton/Ha, Nangka dengan luas panen 36.302 pohon, produksi 5,841 Ton, dengan rata-rata produksi 0,16 Ton/Ha. Ikan konsumsi sungai realisasi luas area 855,50 Ha, produksi 1.127.378,52 Kg dengan rata-rata produksi 1.317,80 Kg/Ha, ikan konsumsi rawa realisasi luas area 7.087 Ha, produksi 979.411,34 Kg, dengan rata-rata produksi 138,20 Kg/Ha, ikan konsumsi kolam realisasi luas area 341,66 Ha, produksi 1.075.274 Kg dengan rata-rata produksi 3.147,20 Kg/Ha, ikan konsumsi tambak realisasi luas area 1.745,40 Ha, produksi 4.343.267 Kg, dengan rata-rata produksi 2.488,41 Kg/Ha, ikan konsumsi waduk realisasi luas area 3.068 Ha, produksi 884.993,07 Kg, dengan rata-rata produksi 288,46 Kg/Ha, konsumsi sawah tambak realisasi luas area 23.454,73 Ha, produksi 31.206.771,01 Kg, dengan rata-rata produksi 1.330,51 Kg/Ha. Produksi perikanan laut dengan rincian pelabuhan Lohgung 457,75 Ton, Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  24. 24. Labuhan 1.839,84 Ton, Brondong 55.377,43 Ton, Kranji 5.090,44 Ton dan Weru 5.536,62 Ton. Populasi ternak unggas ayam buras 1.839.632 ekor, ayam ras 31.225.776 ekor, itik 150.693 ekor dan itik manila 26.141 ekor, sapi potong 110.632 ekor, sapi perah 3 ekor, kerbau 336 ekor, kuda 127 ekor, kambing 86.397 ekor dan domba 49.150 ekor. Sedangkan produksi ternak dalam bentuk telur, baik ternak besar dan kecil adalah ayam buras 13.604.787 butir, ayam ras 638.392,58 Kg, itik 12.608.267 butir, itik manila 2.291.902 butir dan dalam bentuk daging, ayam petelur 3.854.018,85 Kg, ayam pedaging 2.408.927,40 Kg, ayam buras 617.001 Kg, itik 544.023,20 Kg, itik manila 181.996,40, sapi 3.951.446 Kg, kambing 295.286,88 Kg, domba 195.235,04 Kg, kulit sapi 20.212 lembar, kulit kambing 38.084 lembar. Produksi daging di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2011 sebanyak 12.047.934,77 Kg dan telur sebanyak 29.143.348,58 Kg. Luas lahan non sawah seluas 38.108 Ha menurut penggunaannya berdasarkan prosentase terdiri dari pekarangan, bangunan dan halaman 12.710 Ha, tegal 28.144 Ha, ladang / huma 3.884 Ha, padang penggembalaan 12 Ha, hutan negara 21.9994 Ha, perkebunan 357 Ha, jalan, sungai 3.003 Ha, rawa tidak ditanami 734 Ha dan tambak 684 Ha, kolam / tebat / empang 865 Ha. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  25. 25. 5. Perdagangan dan Industri : Dalam penataan eksistensi bidang Perdagangan dan Industri, Pemerintah Daerah menerapkan strategi pemberdayaan yang mengutamakan memiliki Multiplayer Effect terhadap ekonomi masyarakat. Dalam upaya pengembangan bidang Perdagangan dan Industri ini tentunya masih dijumpai kendala-kendala antara lain terbatasnya tingkat kualitas sumber daya manusia, terbatasnya proses introduksi teknologi dan keterbatasan akses modal sehingga perlu melibatkan investor. Guna lebih mendorong dan meningkatkan gairah perekonomian daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengambil langkah-langkah terobosan program strategis diantaranya penataan wajah kota, penuntasan penyelesaian pembangunan dan penambahan fasilitas kawasan Lamongan Integrated Shore Base ( LIS ), pembangunan dok kapal, pengembangan obyek Wisata Bahari Lamongan ( WBL ) dan Mazoola serta penuntasan penyelesaian pembangunan pelabuhan ASDP secara berkesinambungan. Jumlah perusahaan industri besar / sedang di Kabupaten Lamongan tahun 2011 terdapat 119 unit, terdiri dari 37 unit kategori besar dan 82 unit kategori sedang, dengan rincian 14 unit industri makanan, minuman dan tembakau, 71 unit industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, 3 unit industri kayu, Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  26. 26. barang-barang dari kayu, perabot, bambu, rotan, furniture, 1 unit industri kertas percetakan dan penerbitan, 4 unit industri kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastik, 8 unit industri barang galian non logam kecuali minyak bumi dan batubara, serta 18 unit pengolahan lainnya. Pengurusan TDP selama Tahun 2011 sebanyak 1.319 dengan rincian 56 Perseroan Terbatas ( PT ), 45 Koperasi, 165 Commanditair Venotscape ( CV ) dan 1.051 Perusahaan Otomotif ( PO ) dan lain-lain 2. Sedangkan pengurusan SIUP selama Tahun 2011 sebanyak 1.351, dengan rincian Pedagang besar 13, Pedagang sedang 105 dan Pedagang kecil 1.233. Produk-produk unggulan Kabupaten Lamongan dan lokasinya dapat dilihat pada table sebagai berikut : Tabel 1.1 Produk Unggulan Kabupaten Lamongan dan Lokasi NO PRODUK UNGGULAN 1. Tenun ikat Desa Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Kanugrahan Kec. Maduran 2. Batik tulis Desa Sendang Agung, Desa Sendang Duwur, Kec. Paciran 3. Aneka tas ( anyaman ) Kec. Lamongan, Kec. Tikung 4. Bordir Kec. Karangbinangun, Kec. Glagah, Kec. Paciran 5. Tikar lipat Kec. Lamongan, Kec. Kembangbahu 6. Wingko Kec. Babat, Kec. Lamongan 7. Kopyah Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah 8. Konveksi Kec. Babat, Kec. Kalitengah, Kec. Brondong 9. Anyaman pandan Kec. Mantup, Kec. Sambeng, Kec. Kembangbahu, Kec. Ngimbang, Kec. Modo, Kec. Bluluk 10. Anyaman bambu Kec. Mantup, Kec. Kedungpring, Kec. Sukodadi 11. Kapal rakyat Kec. Paciran, Kec. Brondong Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012 LOKASI
  27. 27. Dalam Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan, terdapat 108 pasar, 8.038 kios / toko dan pedagang sebanyak 14.101. Selama Tahun 2011, perkembangan investasi domestik ( Non PMDN / PMA ) di Kabupaten Lamongan berdasarkan ijin yang dikeluarkan terdapat 969 unti usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 805.154.444,39. Sedangkan perkembangan investasi PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp 351.627.755,00 dan PMA sebesar Rp 2.692.000.000,00. 6. Perhubungan dan Komunikasi : Panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 346,732 Km yang meliputi jalan negara sepanjang 70,633 Km, jalan provinsi 57,928 Km, dan jalan kabupaten 274,822 Km. Apabila dilihat menurut kondisi jenis permukaan jalan terdiri dari 402,303 Km jalan aspal, 0,3 Km kerikil dan 171,910 Km tidak dirinci. Dilihat dari kondisi jalan 273,422 Km dalam kondisi baik, 51,88 Km kondisi sedang, 0,30 Km kondisi rusak dan kondisi rusak berat 148,991 Km. Frekuensi pelayanan pengiriman surat, paket dan kartu pos terdiri dari kilat khusus sebanyak 29.157 surat, kilat sebanyak 38.375 surat, surat tercatat sebanyak 33 surat dan surat biasa sebanyak 35.578 surat, rata-rata mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya telepon selular yang semakin canggih dengan fitur-fitur teknologi yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012 berkomunikasi. Sedangkan frekuensi pelayanan
  28. 28. penyetoran giro dan cek pos, diterima sebanyak 144 dengan total nilai Rp 219.657.000,- dan dibayar sebanyak 633 kali dengan total nilai Rp 1.962.057.000,- . Pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lamongan selama tahun 2011 antara lain EMS sebanyak 675 kali dan paket pos sebanyak 18.709 kali. Untuk Tabanas, nilai ditabung sebesar Rp 16.700.837,dengan jumlah transaksi 5.444 kali sedangkan pembayaran tabungan / pengambilan sebanyak 12.343 kali, nilai yang dibayarkan sebesar Rp 18.831.598,7. Perhotelan dan Pariwisata : Banyaknya hotel menurut kategori hotel di Kabupaten Lamongan tahun 2011 sebanyak 7 buah, dengan jumlah kamar sebanyak 177 kamar dan jumlah tempat tidur sebanyak 320 buah. Sedangkan Jumlah tamu yang menginap sebanyak 45.251 orang. Jumlah pengunjung obyek wisata Museum Sunan Drajad selama Tahun 2011 sebesar 264.775 orang, Wisata Bahari Lamongan ( WBL ) sebesar 958.136 orang, Wisata Mazoola ( Tanjung Kodok, Maharani Zoo dan Goa Maharani ) sebesar 365.580 orang dan Wisata Waduk Gondang sebesar 70.243 orang. 8. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB : Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  29. 29. Realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.496.303.561,11 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 120.937.919.425,-. Dana Perimbangan sebesar Rp 998.761.606.200,- dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 344.177.790.000,-. Pada Tahun 2011 total nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 13.460.954,99 juta, mengalami peningkatan 14,33 % dibanding Tahun 2010 yang mencapai Rp 11.774.155,30 juta. Pada periode yang sama total nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 6.625.823,03 juta, sedangkan Tahun 2010 mencapai Rp 6.191.066,48 juta, sehingga diperoleh pertumbuhan ekonomi sebesar 7,02 %. Hal ini tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam membangun perekonomian daerah. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut juga menunjukkan bahwa sejauh ini dampak krisis ekonomi global yang melanda perekonomian dunia belum begitu berpengaruh bagi perekonomian di Kabupaten Lamongan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap mewaspadai dampak krisis tersebut dengan berbagai kebijakan berupa pemberian stimulus-stimulus antara lain peningkatan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal melalui pembinaan dan fasilitasi permodalan bagi koperasi dan UMKM. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  30. 30. Jumlah Koperasi Primer Tahun 2011 sebanyak 1.047 buah, dengan anggota sebanyak 159.337 orang, pengurus sebanyak 4.507 orang, pengawas 2.689 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 6.580 orang dengan modal sendiri sebesar Rp 172.027.749.000,-. Jumlah Koperasi Sekunder Tahun 2011 sebanyak 2 buah, dengan anggota sebanyak 75 orang, pengurus sebanyak 12 orang, pengawas 6 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 12 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 5.172.578.000,-. Jumlah KUD Tahun 2011 sebanyak 29 buah, dengan anggota sebanyak 88.440 orang, pengurus 131 orang, pengawas 79 orang, dan karyawan 5.575 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 18.736.868.000,-. Jumlah KPRI sebanyak 56 buah, dengan anggota sebanyak 13.112 orang, pengurus 288 orang, pengawas 159 orang, dan karyawan 197 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 71.122.185.000,-. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan sebagai berikut : Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  31. 31. Tabel.1.2 PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011 LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan / Konstruksi Perdagangan, Hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Atas Dasar Harga Berlaku 5.730.111,64 28.046,97 699.680,02 105.350,12 367.351,29 4.507.274,27 277.759,24 480.868,38 1.264.513,06 Atas Dasar Harga Konstan 3.209.766,22 9.942,18 363.511,48 75.199,72 173.652,84 1.826.266,21 117.726,62 261.531,05 588.226,72 13.460.954,99 NO 6.625.823,03 PDRB Lamongan Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2012 ( BPS Kab. Lamongan ) Sedangkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku sebagai berikut : Tabel.1.3 DISTRIBUSI PROSENTASE PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011 NO LAPANGAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan / Konstruksi Perdagangan, Hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku 42,57 0,21 5,20 0,78 2,73 33,48 2,06 3,57 9,39 100,00 Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2012 ( BPS Kab. Lamongan ) Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012 Atas Dasar Harga Konstan 48,44 0,15 5,49 1,13 2,62 27,56 1,78 3,95 8,88 100,00
  32. 32. B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati / Walikota 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun. Kabupaten Lamongan berdiri pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976 Hijriyah atau jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M dan pada tahun 2012 ini usia Kabupaten Lamongan sudah mencapai 442 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan kewenangan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  33. 33. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan kewenangannya berupa urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan wajib yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup pelayanan pertanahan, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan perizinan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar dan lainnya, serta urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan Daerah dan potensi yang menjadi unggulan di Kabupaten Lamongan. Penyelenggara Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, azas kompetensi, azas efisiensi dan azas efektifitas. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  34. 34. Tugas Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah adalah sebagai berikut : 1. Kepala Daerah yang dikarenakan jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten / Kota. 2. Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur. Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang : a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. b. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas pembantuan di Daerah Kabupaten / Kota. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah sebagaimana dimaksud meliputi : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  35. 35. f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewajiban Kepala Daerah adalah : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia. b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah- an daerah. g. Memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah. h. Melaksanakan prinsip taat kepemerintahan yang bersih dan baik. i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah. k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  36. 36. Bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya wewenang dan tugas Wakil Kepala Daerah ( khususnya di Kabupaten Lamongan ) dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati. Wakil Kepala Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya. b. Membantu mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal daerah. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud meliputi : a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan. b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup ; c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan / atau desa ; Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  37. 37. d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah ; e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah, dan f. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut dibentuk berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang sinergis, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Perijinan serta PD Pasar, dengan rincian sebagai berikut : a. Unsur Staf ( Pembantu Pimpinan ), terdiri dari : 1) Sekretariat Daerah ( PERDA No. 02 Tahun 2008 ), 3 Asisten dan 11 Bagian 2) Sekretariat DPRD ( PERDA No. 02 Tahun 2008 ) 3) Kecamatan ( PERDA No. 08 Tahun 2008 ), sebanyak 27 Kecamatan 4) Kelurahan ( PERDA No. 08 Tahun 2008 ), sebanyak 12 Kelurahan. b. Unsur Pelaksana ( 15 Dinas Daerah, PERDA No. 03 Tahun 2008 ), terdiri dari : Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  38. 38. 1) Dinas PU Bina Marga 2) Dinas PU Pengairan 3) Dinas PU Cipta Karya 4) Dinas Kesehatan 5) Dinas Pertanian dan Kehutanan 6) Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan 7) Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8) Dinas Perikanan dan Kelautan 9) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 10) Dinas Perhubungan 11) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12) Dinas Pendidikan 13) Dinas Pemuda dan Olahraga 14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. c. Unsur Penunjang ( Lembaga Teknis Daerah, PERDA No. 04 Tahun 2008 ), terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat ( BPM ) 3) Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) * 4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  39. 39. 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6) Badan Penanaman Modal dan Perijinan 7) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 8) Badan Lingkungan Hidup 9) Inspektorat * 10) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) dr. Soegiri * ( Tipe B ) 11) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Ngimbang * ( Tipe C ) 12) Kantor Pengolahan Data Elektronik ( PDE ) 13) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah 14) Kantor Ketahanan Pangan 15) Satuan Polisi Pamong Praja * ( PERDA No. 9 Tahun 2008 ). Keterangan : * = ( tidak termasuk hitungan ). d. Lembaga lain ( PERDA No. 01 Tahun 2011 ), terdiri dari : 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) 2) Badan Narkotika Kabupaten ( BNK ) 3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Untuk mendukung tugas operasional dan teknis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan telah dibentuk 179 Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari 147 Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) dan 32 Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB ). Sedangkan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  40. 40. Pembangunan di Kabupaten Lamongan terdapat 462 Desa dan 12 Kelurahan dengan 1.486 RW, dan 6.843 RT. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan didukung dengan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sebanyak 12.737 orang PNS, dan 486 orang tenaga honorer. Rincian Rekapitulasi PNS menurut tingkat pendididkan, Golongan Kepangkatan dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel sebagai berikut : Tabel.1.3 REKAPITULASI PNS MENURUT JABATAN, GOLONGAN KEPANGKATAN DAN TINGKAT PENDIDIDKAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. LAMONGAN TAHUN 2011 NO JABATAN 1 1 2 3 2 JUMLAH 3 STRUKTURAL FUNGSIONAL STAF 890 8.899 2.948 PANGKAT / GOLONGAN 4 GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH KETERANGAN 8 5 6 7 200 3.055 4.926 4.556 SD / SETARA SLTP SLTA D-1 / D-2 / D-3 D-4 / S-1 S-2 181 380 1.843 1.847 7.441 1.045 JUMLAH TOTAL 12.737 12.737 Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2012 ( BPS Kab. Lamongan ) JUMLAH TENAGA HONORER 486 12.737 Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga pendidik dan tenaga fungsional lainnya. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 disajikan dengan sistematika sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA maupun Penetapan Kinerja serta sejauh mana Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  41. 41. pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi, dan diuraikan pula langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. I. Bab I - Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dan sekilas pengantar lainnya. II. Bab II - Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Dalam Bab ini diuraikan secara singkat ikhtisar Rencana Strategis mulai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program serta menyajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan. III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja. Dalam Bab ini menitikberatkan pencapaian sasaran -sasaran termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. IV. Bab IV - Penutup. Dalam Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja dan menyajikan prestasi-prestasi yang diraih dalam tahun 2012. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  42. 42. Lampiran-lampiran - Lampiran Rencana Stratejik ( RS ) - Lampiran Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) - Lampiran Pengukuran Kinerja ( PK ) - Lampiran Penetapan Kinerja. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  43. 43. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEJIK 1. V I S I Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2010 - 2015 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015, adalah : Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  44. 44. “ Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing “. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Visi dimaksud dikandung harapan / suatu semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera, dengan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, memberi dan menerima secara proporsional dan merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat, dapat menghargai dan menghormati sistem nilai yang berlaku dan sekaligus menjadi landasan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta terwujudnya masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing secara sehat dengan segala potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  45. 45. 2. M I S I : Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ). 2. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam. 3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Goverment ). 4. Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal dan kesetaraan gender. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  46. 46. 3. TUJUAN : Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan 2010 – 2015, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap Misi, yaitu sebagai berikut : Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Satu “ Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar ( infrastruktur dan utilitas ) “, ditetapkan 1 ( satu ) Tujuan sebagai berikut : 1) Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  47. 47. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Dua “ Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam “, ditetapkan 1 ( satu ) tujuan sebagai berikut : 2) Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan daerah. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Tiga “ Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Government ) “, ditetapkan 1 ( satu ) tujuan sebagai berikut : 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  48. 48. Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi, serta Perpustakaan. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Empat “ Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal, dan kesetaraan gender “, ditetapkan 1 ( satu ) tujuan sebagai berikut : 4) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi. 4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek ( 1 tahun ). Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  49. 49. yang ingin dicapai dapat dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah. Untuk mencapai Tujuan Pertama “ Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran kesatu, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah, dengan indikator : a. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) b. Angka Melek Huruf Penduduk yang berusia > 15 tahun ( melek huruf = tidak buta aksara ) c. Angka Partisipasi Murni ( APM ) - SD / MI / Paket A - SMP / MTs / Paket B - SMA / SMK / MA / Paket C. d. Angka Putus Sekolah ( APS ) - SD / MI - SMP / MTs - SMA / SMK / MA. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  50. 50. e. Angka Kelulusan ( AL ) - SD / MI - SMP / MTs - SMA / SMK / MA. f. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD / MI ke SMP / MTs g. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SMP / MTs ke SMA / SMK / MA h. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV i. Angka Rata-Rata Lama Sekolah. 2. Sasaran kedua, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization ( UCI ) d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin h. Cakupan kunjungan bayi i. Posyandu aktif j. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 k. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  51. 51. l. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat m. Penanganan kasus HIV n. Non Folio AFP rate o. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani p. Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani < 24 jam q. Cakupan Desa Siaga Aktif r. Rasio tenaga kesehatan ( dokter, bidan, perawat ) dibanding jumlah penduduk s. Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah t. Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan u. Rumah Tangga Sehat v. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan w. Jumlah Kunjungan IGD x. Jumlah Pasien Ruang Inap y. Bed Occupancy Rate / BOR ( % pemakaian Tempat Tidur ) z. % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar aa. % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani. 3. Sasaran ketiga, Meningkatnya sarana infrastruktur daerah, dengan indikator : a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik b. Rumah Tangga Per Sanitasi Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  52. 52. c. Panjang jalan poros desa strategis dalam kondisi baik d. Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik e. Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik f. Ketersediaan PJU g. Panjang drainase dalam kondisi baik h. Jembatan kab. dalam kondisi baik i. % Ketersediaan Sumber air Baku ( M3 ) j. Jaringan irigasi kondisi baik k. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik. 4. Sasaran keempat, Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman, dengan indikator : a. Rumah tangga pengguna air bersih b. Lingkungan pemukiman kumuh c. Rumah layak huni. 5. Sasaran kelima, Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW, dengan indikator : a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB b. Bangunan ber - IMB per satuan bangunan c. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  53. 53. 6. Sasaran keenam, Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah, dengan indikator : a. Peningkatan Ketersediaan Sarana Kelengkapan Jalan - Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas - Peningkatan ketersediaan marka jalan. b. Peningkatan kendaraan wajib uji kir c. Peningkatan kepemilikan Pas Kapal ( dibawah 7 GT Perpanjangan 1 Tahun sekali ) d. Peningkatan kepemilikan SKK Kapal ( dibawah 7 GT Perpanjangan 5 Tahun sekali ). 7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan indikator : a. Cakupan pengawasan terhadap AMDAL b. Penegakan hukum lingkungan c. Prosentase jumlah usaha / kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air. 8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya penanganan persampahan, dengan indikator : a. Penanganan persampahan b. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  54. 54. Untuk mencapai Tujuan Kedua “ Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran kesatu, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan indikator : a. Produktivitas padi per hektar b. Produktivitas tanaman palawija per hektar c. Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB d. Produktivitas tanaman holtikultura per hektar - Sayuran - Buah-buahan e. Peningkatan produksi padi f. Peningkatan produksi palawija g. Peningkatan produksi holtikultura - Sayuran - Buah-buahan. 2. Sasaran kedua, Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan, dengan indikator : a. Produktivitas tanaman perkebunan per hektar - Tembakau - Tebu. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  55. 55. b. Peningkatan produksi perkebunan - Tembakau - Tebu. 3. Sasaran ketiga, Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan, dengan indikator : a. Peningkatan Produksi hasil ternak berupa daging b. Peningkatan Produksi hasil ternak berupa telur c. Konsumsi Daging d. Konsumsi telur. 4. Sasaran keempat, Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat, dengan indikator : a. Produksi perikanan b. Konsumsi ikan. 5. Sasaran kelima, Meningkatnya produksi sektor industri, dengan indikator : a. Pertumbuhan Industri b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB c. Peningkatan mutu IKM. 6. Sasaran keenam, Meningkatnya volume perdagangan, dengan indikator : a. Ekspor Bersih Perdagangan b. Peningkatan institusi yang melakukan ekspor c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  56. 56. d. Peningkatan Pedagang. 7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya Produksi Hasil Hutan yang Memperhatikan Fungsi Pelestarian Hutan, dengan indikator : a. Produksi hasil hutan b. Kerusakan Kawasan Hutan c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, dengan indikator : a. Kunjungan Wisata. 9. Sasaran kesembilan, Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ), dengan indikator : a. Koperasi aktif b. Usaha Mikro dan Kecil. 10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, dengan indikator : a. Tingkat partisipasi angkatan kerja b. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 11. Sasaran kesebelas, Meningkatnya investasi di daerah, dengan indikator : a. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN ( milyar rupiah ) b. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Domestik ( milyar rupiah ). Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  57. 57. 12. Sasaran kedua belas, Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat, dengan indikator : a. Regulasi ketahanan pangan b. Ketersediaan pangan utama. 13. Sasaran ketiga belas, Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah, dengan indikator : a. Jumlah KK desa yang belum terlayani energi listrik b. Pertambangan tanpa ijin c. Air Tanah Berijin. Untuk mencapai Tujuan Ketiga “ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah “, ditetapkan Sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran kesatu, Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan, dengan indikator : a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA b. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA c. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA d. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD e. Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  58. 58. f. Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan g. Penelitian yang ditindak lanjuti. 2. Sasaran kedua, Meningkatnya penanganan pertanahan, dengan indikator : a. Luas lahan bersertifikat b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara c. Penyelesaian Ijin Lokasi. 3. Sasaran ketiga, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikator : a. Kepemilikan KTP b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. 4. Sasaran keempat, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator : a. Sistim Informasi Manajemen Pemda b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. 5. Sasaran kelima, Meningkatnya pengelolaan BUMD, dengan indikator : a. Tata kelola Perusda yang baik. 6. Sasaran keenam, Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan, dengan indikator : a. Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti b. Raperda yang diselesaikan menjadi Perda Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  59. 59. c. Publik hearing yang dilaksanakan. 7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya pelayanan perijinan, dengan indikator : a. Ketepatan waktu penyelesaian izin non usaha ( dalam 1 tahun ) b. Ketepatan waktu penyelesaian izin usaha. 8. Sasaran kedelapan, Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional, dengan indikator : a. Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu b. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) 9. Sasaran kesembilan, Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator : a. Tindak lanjut PNS yang dikenakan sanksi dan hukuman b. Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur pemkab c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP d. Realisasai pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik, Audit Akhir Tahun Anggaran, Review Kuangan, Evaluasi tindak lanjut dan LAKIP e. Kegiatan fisik yang tepat waktu dan mutu. 10. Sasaran kesepuluh, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator : a. Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  60. 60. b. Tertib administrasi barang Daerah c. Peningkatan pajak daerah d. Peningkatan retribusi daerah. 11. Sasaran kesebelas, Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator : a. SKPD yang memiliki Renstra dan menyusun LAKIP b. Unit Pelayanan yang memiliki SPP c. Unit Pelayanan yang telah disurvey IKM. 12. Sasaran kedua belas, Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum, dengan indikator : a. Kasus hukum yang diselesaikan b. Raperda yang diajukan ke DPRD. 13. Sasaran ketiga belas, Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu, dengan indikator : a. Buku ” Kabupaten Dalam Angka ” b. Buku ” PDRB Kabupaten ”. 14. Sasaran keempat belas, Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, dengan indikator : a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku. 15. Sasaran kelima belas, Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa, dengan indikator : Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  61. 61. a. Web site milik pemerintah daerah b. Pameran / expo. 16. Sasaran keenam belas, Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator : a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah b. Pengunjung perpustakaan. Untuk mencapai Tujuan Keempat, “ Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ” ditetapkan Sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran kesatu, Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dengan indikator : a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan b. Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas c. Partisipasi angkatan kerja perempuan d. Peningkatan peran Perempuan di bidang ekonomi e. Rasio KDRT. 2. Sasaran kedua, Meningkatnya pelayanan keluarga berencana, dengan indikator : a. Prevalensi peserta KB aktif b. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  62. 62. 3. Sasaran ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial, dengan indikator : a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial. 4. Sasaran keempat, Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah, dengan indikator : a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan d. Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan. 5. Sasaran kelima, Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga daerah, dengan indikator : a. Gelanggang / balai remaja ( selain milik swasta ) b. Lapangan olahraga c. Pembinaan Kepemudaan d. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 6. Sasaran keenam, Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis dalam kehidupan, dengan indikator : a. Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang dibina Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  63. 63. b. Peningkatan penyelenggaran forum antar kelompok masyarakat c. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu d. Kegiatan keagamaan yang dibantu. 7. Sasaran ketujuh, Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan indikator : a. PKK aktif b. Posyandu. 8. Sasaran kedelapan, Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian, dengan indikator : - Transmigran swakarsa. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya pada Misi 1, 2, 3 dan 4, digambarkan pada Lampiran 1, Rencana Sratejik ( RS ) Tahun 2012. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  64. 64. B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan yang dimaksudkan adalah Rencana Kinerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan salah satu wujud pelaksanaan sistem otonomi di Daerah. Melalui otonomi Pemerintah Daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam mengatur dan menentukan urusan pemerintahannya, selain itu pelaksanaan otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang memuat program prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka otonomi Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Didalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) telah ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapainya dalam tahun 2012. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  65. 65. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. - PROGRAM Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD / APBN. Keberhasilan Program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu RKT. Dari uraian di atas, maka program-program pembangunan sebagaimana dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagai berikut : Misi Satu, Tujuan Kesatu : 1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah” dilaksanakan melalui Program Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan meliputi : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  66. 66. c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Pendidikan Luar Biasa f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 2. Sasaran kedua, “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dilaksanakan melalui Program Peningkatan Keterjangkauan dan Pelayanan Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang meliputi : a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Pengawasan Obat dan Makanan d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  67. 67. l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata m. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia p. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya sarana infrastruktur daerah” dilaksanakan melalui Program Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan BAPEMAS, meliputi : a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong c. Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan e. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Brojong f. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan g. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan h. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  68. 68. j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah k. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh l. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. 4. Sasaran ketiga, “Meningkatnya sarana infrastruktur daerah” dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan Irigasi dan Pengendalian Banjir, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Pengairan, meliputi : a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya b. Program penyediaan dan pengolahan air baku c. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya d. Program pengendalian banjir. 5. Sasaran keempat, “Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan, yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup meliputi : a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  69. 69. e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi f. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan g. Program Pengendalian kebakaran hutan h. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut i. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH ). 9. Sasaran kelima, “Meningkatnya penanganan persampahan”, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lingkungan, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya, meliputi : a. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lingkungan. Misi Dua, Tujuan Kedua : 1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya produksi dan produktivitas” dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan meliputi : a. Program Peningkatan kesejahteraan petani b. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan c. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan d. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  70. 70. 2. Sasaran kedua, “Meningkatnya produksi hasil perkebunan” dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan, meliputi : a. Program Peningkatan kesejahteraan petani b. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan c. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan d. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan. 3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan” dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Peternakan, yang dilaksana kan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi : a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak b. Program peningkatan produksi hasil peternakan c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan d. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. 4. Sasaran keempat, “Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan di masyarakat” dilaksanakan melalui Program peningkatan produksi perikanan kelautan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan meliputi : a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012 dan
  71. 71. b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan c. Program peningkatan kesadaran dan pendayaguna penegakan hukum dalam an sumberdaya laut d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut e. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat f. Program pengembangan budidaya perikanan g. Program pengembangan perikanan tangkap h. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan j. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 5. Sasaran kelima, “Meningkatnya produksi sektor industri” dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan meliputi : a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  72. 72. 6. Sasaran keenam, “Meningkatnya volume perdagangan” yang dilaksanakan melalui Program peningkatan produksi dan rehabilitasi hutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan meliputi : a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan b. Program rehabilitasi hutan dan lahan c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan d. Program pemanfaatan kawasan baton industri e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan f. Program perencanaan dan pengembangan baton. 7. Sasaran ketujuh, “Meningkatnya jumlah kunjungan wisata” dilaksanakan melalui Program peningkatan industri Pariwisata, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi : a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Program Pengembangan Kemitraan. 8. Sasaran kedelapan, “Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil dan menengah” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas kelembagaan KUKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan meliputi : a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  73. 73. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ( UKM ) c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 9. Sasaran kesembilan, “Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja” dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas ketenagakerjaan, yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi : a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 10. Sasaran kesepuluh, “Meningkatnya investasi di daerah” dilaksanakan melalui Program peningkatan investasi di daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan, meliputi : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. 11. Sasaran kesebelas, “Meningkatnya ketersediaanpangan utama masyarakat” dilaksanakan melalui Program ketahanan pangan, yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, yaitu Program Peningkatan ketahanan pangan dan pertanian / perkebunan. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  74. 74. 12. Sasaran keduabelas, “Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah” dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengawasan energi dan sumberdaya mineral, yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda meliputi : a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan b. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Misi Tiga, Tujuan Ketiga : 1. Sasaran kesatu, “Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan” dilaksanakan melalui Program pembangunan partisipatif, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA meliputi : a. Program Pengembangan data / informasi b. Program Kerjasama Pembangunan c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar f. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah g. Program Perencanaan pembangunan daerah h. Program Perencanaan pembangunan ekonomi Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  75. 75. i. Program Perencanaan sosial budaya j. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam k. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. 2. Sasaran kedua, “Meningkatnya penanganan pertanahan” dilaksanakan melalui Program Pertanahan daerah, yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda, Badan Penanaman Modal dan Perijinan meliputi : a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah b. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah c. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 3. Sasaran ketiga, “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan” dilaksanakan melalui Program pelayanan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. 4. Sasaran keempat, “Meningkatnya penyelenggaraan Program pemerintahan” dilaksanakan melalui peningkatan sumberdaya aparatur, yang dilaksanakan oleh Sekretaiat Sekretariat DPRD, Badan Penanaman Modal dan Daerah, Perijinan, Inspektorat dan Dinas PPKA meliputi : a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012 BKD,
  76. 76. b. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru n. Program Pendidikan Kedinasan o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur p. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 5. Sasaran kelima, “Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu” dilaksanakan melalui Program Statistik Daerah, yang dilaksanakan oleh Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  77. 77. BAPPEDA, Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu Program pengembangan data / informasi / statistik daerah. 6. Sasaran keenam, “Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal” dilaksanakan melalui Program pengelolaan kearsipan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah meliptui : a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah c. Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 7. Sasaran ketujuh, “Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa” dilaksanakan melalui Program peningkatan sistem komunikasi, informasi dan media masa, yang dilaksanakan Bagian Humas dan Infokom, Kantor PDE meliputi : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi d. Program kerjasama informasi dan media massa. 8. Sasaran kedelapan, “Meningkatnya minat baca masyarakat” dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perpustakaan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  78. 78. Misi Empat, Tujuan Keempat : 1. Sasaran kesatu, ”Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan” dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKD meliputi : a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 2. Sasaran kedua, ”Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana” dilaksanakan melalui Program pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi : a. Program Keluarga Berencana b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja c. Program pelayanan kontrasepsi Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  79. 79. d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga j. Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU. 3. Sasaran ketiga, ”Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial” dilaksanakan melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Program pembinaan anak terlantar d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma e. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  80. 80. f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya ) g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 4. Sasaran keempat, ”Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah” dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan pelestarian budaya daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi : a. Program Pengembangan Nilai Budaya b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 5. Sasaran kelima, ”Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga” dilaksanakan melalui Program Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi : a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda b. Program peningkatan peran serta kepemudaan c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  81. 81. 6. Sasaran keenam, ”Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis dalam kehidupan” dilaksanakan melalui Program Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP dan BPBD meliputi : a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal c. Program pengembangan wawasan kebangsaan d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( pekat ) g. Program pendidikan politik masyarakat h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 7. Sasaran ketujuh, ”Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan” dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi : a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  82. 82. 8. Sasaran kedelapan, ”Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian” dilaksanakan melalui Program ketransmigrasian, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi : a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi b. Program Transmigrasi Lokal c. Program Transmigrasi Regional. C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2012. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  83. 83. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2010 – 2015. Adapun mengenai rincian sasaran strategis, indikator kinerja dan target Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 sebagaimana terlampir. Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012
  84. 84. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran dan indikator kinerja sasaran tersebut adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari 45 ( empat puluh lima ) Sasaran Stratejik dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dan secara Lakip KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2012

×